Tolak Kasasi, MA Perintahkan KPU Papua Cabut Keputusan PTUN

0
158

Muhammad Irfan Setitit Diminta Tarik Kembali Jadi Anggota KPU Tolikara

foto : Muhammad Irfan Setitit SE. (Kiri) didamping kuasa hukumnya,Juhari ketika memberikan keterangan pers, Jumat (14/10/2016) kemarin. (Loy/Binpa)
foto : Muhammad Irfan Setitit SE. (Kiri) didamping kuasa hukumnya,Juhari ketika memberikan keterangan pers, Jumat (14/10/2016) kemarin. (Loy/Binpa)

JAYAPURA – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku tergugat agar segera mencabut surat keputusan PTUN Jayapura berupa SK KPU Papua Nomor 83:KPTS/KPU.Prov.030/2014 tertanggal, 28 Maret tentang pemberhentian antar anggota KPUD Tolikara, periode Tolikara Periode 2013-2018, atas nama Muhammad Irfan Setitit SE.

“Perintah ini berdasarkan Putusan MA nomor 492 K/TUN/2015 tertanggal, 11 November 2015  atas perkara Kasasi Tata Usaha Negara, antara Ketua KPU Papua melawan klien saya, Muhammaad Irfan Setitit SE,” tegas Juhari, SH.MH  kuasa hukum Muhammad Irfan Setitit selaku anggota KPUD Tolikara yang diberhentikan dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota KPUD Tolikara.

Juhari menandaskan, setelah MA membatalkan Kasasi dari KPU Provinsi Papua, pada 11 ovember 2015 lalu  maka diminta agar KPU Papua menerbitkan surat keputusan baru terhadap kliennya, Muhammad Irfan Setitit selaku penggungat.

Hanya saja, putusan itu tidak dijalankan oleh KPU Provinsi Papua. Padahal, putusan MA merupakan keputusan otomatis untuk harus dijalankan oleh KPU Papua. Dimana,  kata Juhari, SK MA ini baru diterima sejak tanggal,  26 September 2016 lalu dan saat itu sudah melakukan koordinasi dengan KPU Papua terhadap putusan MA, namun tidak dijalankan.

“Itulah seba kami mengingatkan kembali kepada KPU Papua agar segera mencabut SK PTUN Jayapura dan menerbitkan kembali  surat keputusan pengangkatan kliennya, Muhammad Irfan Settit selaku anggota KPU kabupaten Tolikara,” katanya, Jum’at (14/10/2016) kemarin.

Juhari mengemukakan,  Putusan DKPP yang sebenarnya tidak ada dasar hukum langsung ditindaklanjuti oleh KPU Papua  dengan mengeluarkan SK nomor 83/KPTS/KPU.Provinsi.030/2014 untuk memberhentikan, Muhammad Irfan Setitit.  “Jadi, pertanyaan kenapa KPU langsung mengeluarkan SK setelah ada putusan DKPP yang tidak ada kekuatan Hukum, kenapa putusan MA tidak dijalankan,” katanya menanyakan.

Sementara itu, Anggota KPUD, Muhammad Irfan Setitit  menjelaskan, awalnya  ia digugat di DKPP oleh salah satu Lembaga Pemantau Kinerja KPU yang diketuai oleh Kenius Heselo dengan kawan-kawan. Dimana dalam gugatan itu, dirinya  selaku penggunggat terlibat partai politik yaitu, P3 dan PPRN. “Di P3 saya dituduh sebagai wakil ketua. Padahal sudah jelas bahwa wakil itu bernama Muhammad Ridwan bukan saya sebagai Muhammad Irfan Setitit,” jelasnya.

Kemudian, dalam gugatan itu, lanjut Irfan, dirinya dituduh pada kepngurusan Partai PPRN sebagai Sekretaris. “Yang seharusnya nama sekretaris PPRN itu adalah Irfan SE, bukan nama saya Muhammad Irfan Setitit,” jelas dia.

Berdasarkan tuduhan yang ditujukan itu, Irfan menegaskan, bahwa pihaknya telah membawa seluruh alat bukti berupa akte kelahiran, ijasah SD hingga S1 guna menunjukan nama yang dituduhkan oleh Lembaga pementaua KPU itu tidak sepenggal-sepenggal, baik itu Irfan maupun muhammad ridwan. “Nama saya tetep lengkap yakni, Muhammad Irfan Setitit, bukan sepotong-sepotong,” katanya.

Anehnya lagi, kata Irfan, DKPP memutuskan bahwa pengiripan nama merupakan keniscayaan dan ada dalam amar putusan bahwa keputusan DKPP berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta fakta-fakta dalam persidangan. Dimana, menurut DKPP ada kesalahan penulisan nama.

“Seharusnya kan, dalam situasi ini diperlu alat-alat bukti untuk membuktikan fakta-fakta untuk meyakinkan dan mendekati kebenara apa yang dituduhkan kepada saya, sesuai bukti-bukti foto,” paparnya.

Jadi, lanjut dia, lembaga pemantau Kinerja KPU mengajukan foto-foto, sedangkan foto yang diajukan di Lanny jaya bukan di Tolikara. Lucunya lagi, putusan tentang objek sengketa yang mereka lakukan di DKPP, KPU melaporkan saya sejak tanggal, 19 september 2013.

“Sedangkan saya dilantik menjadi anggota KPU dengan periode 2013-2018 dengan nomor SK 145/KPPS KPU provinsi nomor 30 tahun  2013 tertanggal 24 Oktotober. Jadi, sebelum saya menjadi anggota KPUD Tolikara sudah ad a gugatan di DKPP. Ini sangat lucu,” katanya.

Herannya lagi, di DKPP menindaklanjuti, laporan ini dan pada waktu di persidangan saya sendiri yang dituduhkan telah menghadirkan opengurus P3 atas nama Ridwan yang tertera dalam tuduhan itu bersama ketua P3 Tolikara, Tommy Yikwa. Begitu pula Irfan SE.

“Mereka saya hadirkan untuk memberikan keterangan terkait keberadaan saya di Partai di hadapan DKPP. Dan ternyata para saksi menunjukan bahwa saya bukan lah pengurus partai dan saya tidak terlibat dalam parpol,” katanya.

Namun dalam perjalanan, tiba-tiba keluar putusan DKPP dan memberhentikan sebagai anggota KPUD. Berdasarkan itu, ia didampingi Kuasa hukum menggunggat ke PTUN Jayapura. “Saya gugat karena saya merasa difitnah dan menuduhkan hal yang tidak benar,” katanya.

Dalam sidang berjalan, gugatannya ditolak oleh PTUN. Namun tidak merasa puas sehingga melakukan banding di Pengadilan Tinggi di Makassar. “Dalam banding kami menang, yang selanjutnya KPU Provinsi melakukan kasasi ke MA. Dan putusan Kasasi ternyata di tolak oleh MA,” ujarnya.

Untuk itu, tegas Irfan, dirinya meminta ke KPU Provinsi untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut dan memerintahkan tergugat (KPU Papua) untuk  mencabut surat putusan PTUN yang dikerluarkan berdasarkan SK KPU papua nomor 83/KPTS/KPU.Prov.030/2014 tanggal 28 maret 2014 tentang pemberhentian dan penggantian antar anggota KPUD Tolikara atas nama Muhammad Irfan Setitit.

Permintaan pencabutan dari MA kepada KPU tersebut, kata Irfan, MA beralasan bahwa keputusan yang dikeluarkan PTUN Jayapura berupa SK KPU Papua dinyatakan batal dan tidak sah.

Sementara itu, kuasa hukum Irfan menegaskan, Putusan MA, maka KPU harus menjalankan putusan MA yang mempunyai hukum tetap. “Jika tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menyurati ke KPU RI sebagai atas dari KPU Papua untuk KPU Papua mendapatkan sanksi administrasi. (Loy/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*