Tandatangan Ketua Umum dan Sekjen Harus Dibuktikan

0
316

Polemik PKPI

Foto/three : Upaya penyelesaian polemik dukungan Partai PKPI oleh KPU Kota Jayapura pekan kemarin
Foto/three : Upaya penyelesaian polemik dukungan Partai PKPI oleh KPU Kota Jayapura pekan kemarin

JAYAPURA Pengamat   Hukum sekaligus Ketua  Program Studi Magister Ilmu  Hukum  Uncen Jayapura DR. Hendrik H.J. Krisifu, SH, MA menegaskan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 22 September 2017 bahwa   sah  tidaknya  pasangan bakal calon Kepala Daerah yang diusung partai  politik dalam Pilkada    bisa dibuktikan  adanya rekomendasi   yang  ditandatangani  Ketua Umum dan Sekjen.

“Jika  rekomendasi  kepada  pasangan bakal calon Kepala Daerah ditandangani Wakil Ketua dan Sekjen atapun Ketua Umum dan Wakil Sekjen, jelas  otomatis  gugur,” tegas  Krisifu menjawab  wartawan diruang kerjanya,  Sabtu (15/10) lalu. Ia diminta tanggapannya     terkait   adanya dukungan ganda PKPI dalam  Pilkada Kota Jayapura periode 2017-2022.

Terkait  masalah ini,  ujar Krisifu, pihaknya membenarkan jika  Panwas Kota Jayapura mengelar musyawarah untuk mengambil solusi terbaik guna menyelesaikan sengketa antara  peserta dan    penyelenggara Pilkada.  Pasalnya,   Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur,  Bupati, Wakil Bupati  serta Walikota dan Wakil Walikota,  pada  Pasal  2  huruf  i menjelaskan   Panwas  menerima, memeriksa dan memutuskan persyaratan tentang sengketa Pilkada tersebut.

Hal yang sama dipertegas lagi  dalam Undang Undang  Nomor 10 Tahun 2016  tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur,  Bupati, Wakil Bupati  serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Jadi sesungguhnya Panwas bisa  memberikan rekomendasi  kepada KPU, untuk  mencoret  saja peserta Pilkada yang  tak memenuhi syarat dukungan partai politik,” katanya.

Dikatakan, pihaknya menghimbau Panwas Kota Jayapura, untuk  tegas menegakkan aturan, karena undang-undang  telah  memberikan perlindungan  kepada Panwas menjalankan tugas dan kewenangannya.

Karena  itu, pihaknya  menghimbau  kepada peserta dan penyelenggara Pilkada  harus  berpegang pada aturan.

“Artinya ada dasar hukum, karena kita tak bisa  membatalkan sesuatu sesuai keinginan,  tapi kan  merujuk pada aturan supaya  pihak lain tak bisa dirugikan,”  terangnya.

Menurutnya, jika  BTM—HARUS dan BMD-ALAM, ternyata mendapat dukungan ganda  dari PKPI,  sebaiknya dua-duanya dibatalkan dari pada  bikin gaduh.

“Sebaliknya jika PKPI sejak awal  menyatakan sikap   tegas memberikan rekomedasi  kepada salah-satu kadidat, saya kira sengketa antara peserta dan penyelenggara Pilkada  tak berkepanjangan.  Apalagi  masyarakat Kota Jayapura  sudah menanti-nantikan pesta demokrasi  untuk memimpin Kota Jayapura periode 2017-2022,”  tegasnya. (mdc/aj)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*