Soal 14 Kursi Juga Dilaporkan ke Ombudsman RI

0
11

Gugatan 14 Kursi Sidang Perdana di PN Jayapura 17 Oktober

Foto : bikinkan ilustrasi kursi dengan palu sidang
Foto : bikinkan ilustrasi kursi dengan palu sidang

JAYAPURA – Setelah memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, Ketua Forum Masyarakat Lima Wilayah Adat Papua, Letinus Jikwa kembali melaporkan indikasi penyelewengan dan kerugian serta mal administrasi dari proses penetapan 14 Kursi Otsus Papua  yang di tetapkan Gubernur Papua.

Letinus Jikwa melaporkan 19 nama-nama anggota 14 Kursi  Otsus Papua yang dirugikan itu  ke Ombusdman RI Perwakilan Papua, Jumat (14/10/2016) siang kemarin.

Didampingi perwakilan perempuan wilayah Tabi, Dorlince Mehue  yang merupakan salah satu  calon yang mengklaim dikorbankan dalam proses penetapan oleh Pansel Provinsi Papua.

Ada juga Titus L.  Mohi dan Yosephine Pigai, calaon yang lolos namun menunjukan keprihatinannya  kepada proses 14 Kursi Otsus  itu.

Letinus Jikwa menungkapkan  semua kronologis proses retrutmen 14 kursi  hingga penetapan oleh Pansel Provinsi, pemberian pertimbangan oleh MRP hingga terjadinya perubahan nama-nama calon dari 42 nama  yang ditetapkan, 19 nama dicoret oleh Gubernur Papua.

Kronologis itu  disampaikan kepada Kepala perwakilan Ombusdman RI Perwakilan Papua, Sabar Iwangin di  Kantor Ombusdman di  Tanah Hitam, Distrik Abepura.

Letinus Jikwa mengungkapkan, pihaknya melaporkan kasus 14 Kursi ini ke Ombusdman karena lembaga ini lembaga resmi Negara yang mengakomodir semua permasalah  sosial termasuk layanan publik di masyarakat

“Di sinilah tempatnya persoalan yang sementara kami alami ini bisa difasilitasi,” ungkapnya dalam kesmepatan berkunjung ke Kantor Ombudsman, Jumat.

Ia berharap agar lembaga Negara tersebut bisa peduli, karena hal  ini sudah dibawanya sampai ke pengadilan.

“Kami berharap lembaga Ombudsman bisa menilai segala aspek dari proses 14 Kursi Otsus ini, termasuk aspek hukumnya, dengan harapan bisa menerima kami dengan seluruh proses yang kami lalui”.

Menurut Letinus Jikwa, anggota DPRP  Elvis Tbauni yang menyatakan gugatan 14 Kursi sangat keliru, menurutnya, segala hal terkait retrutmen hingga proses penetapan calon-calon ditetapkan sesuai mekanisme  undang undang. Sehingga dirinya mengatakan kalau Elvis Tabuni kurang mengerti peraturan.

“Kalau kami lakukan gugatan, karena memang kami berbicara atas nama aturan perundangan  dan Perdasus  yang dilanggar, dan itu merupakan hak kami sebagai orang yang dikorbankan dalam proses 14 Kursi ini,” ujarnya.

Ditempat sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Sabar Iwangin kepada Bintang Papua mengungkapkan, Ombusdman mengapresiasi langkah yang diambil Forum Peduli Masyarakat Lima Wilayah Adat Papua yang melaporkan  kerugian akibat dari kesalahan prosedur dari proses 14 Kursi ini ke Ombudsman.

“Ini hak mereka untuk menyampaikan, sebab Ombudsman sendiri dibentuk sesuai aturan undang-undang,    maka ketika masyarakat melakukan komplain internal, baik Pansel maupun Kesbang dan lain lain, kalau tidak ditanggapi, maka mereka bisa melaporkan ke Ombudsman,” ujar Sabar Iwangin.

Untuk Kasus 14 kursi, menurut Sabar Iwanggin, Ombudsman akan melihat itu semua, baik sisi keterwakilan lima wilayah adat, keterwakilan perempuan, apakah itu sesuai dengan prosedur atau tidak pihaknya akan melakukan pemeriksaan substansi laporan dan mekanismenya.

Sementara itu, Gustaf  Kawer selaku kuasa hukum Forum 14 Kursi  menyatakan, terkait gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sidang perdanapada 17 Oktober lusa.

Menurut Gustaf Kawer  proses 14 Kursi yang dianggap salah adalah perbuatan melawan hukum, mal administrasi yakni setelah pansel mengumumkan 42 nama tersebut, gubernur mengintervensi atas 19 nama, kemudian merubah nama ke 19  orang kemudian diserahkan ke MRP.

“Jadi tindak lanjut dari yang dirubah itu, kemudian yang diumumkan itu yang kemudian kita anggap salah disitu,” ujar Gustaf Kawer.

Selain itu,  dari 42 nama itu  tidak  ada keterwakilan perempuan sesuai perdasus pasal 3 ayat 2, yakni amanat untuk pengangkatan keterwakilan perempuan dari masing masing daerah pengangkatan, sehingga harus ada lima perempuan dari lima wilayah adat. Namun yang ada hanya satu perempuan yang lolos.(Ven/aj)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*