Protes 14 Kursi Berlanjut ke Polda

0
66

Emus : Perekrutan 14 Kursi Tak Bisa Diganggu Gugat

JAYAPURA – Protes 20 orang yang namanya dicoret dari daftar 14 kursi DPRP berlanjut. Setelah mem-PTUN- kan Gubernur Papua Lukas Enembe, kini giliran melaporkan ke Polda Papua.

Hal itu diakui Ketua Forum Masyarakat Lima Wilayah Adat Papua, Letinus Jikwa. Dikatakan, ia bersama 19 nama- nama calon anggota 14 Kursi yang merasa dirugikan telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen 14 Kursi ke Polda Papua, Selasa (27/9).

Letinus Jikwa mengatakan, masalah 14 Kursi tersebut saat ini sudah domainnya pemerintah pusat, pasalnya, Pemerintah pusat sudah mengambil alih 14 Kursi sebagaimana polemik terkait verifikasi dokumen yang diduga disalahgunakan atas kewenangan pihak- pihak lain.

“ Kami minta kepada pemerintah pusat kalau sudah mengambil alih tugas dari 14 Kursi, atau mengambil alih kewenangan itu, maka itu sudah menjadi tupoksinya , dan kita atau siapapun tidak bisa membantah atau melawan, dan apapun keputusan yang akan turun nanti. Kami juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat lima wilayah adat yang mengajukan surat kepada Pemerintah Pusat atau Presiden, bahwa Presiden sudah menanggapi,”katanya kepada Bintang Papua, kearin..

Menurut Letius Jikwa, atas laporan Forum Masyarakat Lima Wilayah Adat ke Presiden, pihak Pemerintah Pusat sudah bentuk tim di bawah Kemendagri yang akan turun ke Papua untuk mencari data dan fakta terkait 14 Kursi.

Letius Jikwa mengatakan, karena masalah 14 Kursi ini sudah sampai ke Pemerintah Pusat, pihaknya dari Forum Masyarakat Lima Wilayah Adat turut mendorong agar pencarian data dan fakta segera dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian polemik 14 Kursi Otsus Papua ini.

“ Kami sedikit keberatan dengan statemen dari Ketua Komisi I DPRP Elvis Tabuni yang menyatakan bahwa 14 Kursi tidak boleh diintervensi Pemerintah Pusat, karena di Papua berlaku Otonomi Khusus yang jelas memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengawasi, mengamankan kebijakan kebijakan yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah”katanya.

Lanjutnya, “ Memang benar, namun dengan kondisi yang ada, kami melihat bahwa, kebijakan dalam mengamankan 14 Kursi yang dilakukan Pemeirntah Dearah Papua ini supaya menyelesaikan persoalan sesuia harapan dan keinginan masyarakat itu justru tidak kesampaian atau tidak sejalan”, ujar Letius Jikwa.

Dkatakan, wajarlah kalau Pemerintah Pusat mengambil alih tugas ini, kita harus welcome atau terima kebijakan ini, sebagai warga Negara kita menghormati aturan dan taat kepada atauran yang ada. Karena kita tidak taat kepada aturan, maka Pemerintah Pusat harus ambil alih lagi, padahal kewenangan sebenarnya sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah, itulah satu bagian yang perlu kita lihat bersama”, ujar Letius Jikwa.

Tim dari Forum Masyarajat adat Lima Wilayah ini merasa dirugikan dengan putusan yang berbeda terkait 14 Kursi, karena tanggal surat yang beda, dokumen yang sama tapi palsu dan kami merasa dirugikan dengan hal hal semacam ini.

Wajar saja kalau kami mengajukan keberatan kepada pihak penegak hukum dan kami sudah melaporkan ke Polda Papua untuk memproses lebih lanjut kasus pemalsuan dokumen ke pihak Pansel Provinsi Papua untuk mengetahui dualisme keputusan antara Pansel dan keputusan yang diambil gubernur dengan dokumen yang beda dengan mekanisme yang tidak benar dan sewenang wenang diluar aturan.

Maka kami dari 20 nama yang dicoret atau direvisi dengan nama yang lain tanpa verifikasi merasa dirugikan dan memprotes, maka kami minta kepada pihak Kepolisian untuk menanyakan hal- hal ini sesuai prosedur hukum yang ada di Indonesia.( Tak Bisa Diganggu Gugat/////

Sementara itu Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge yang juga mantan Ketua Pansus 14 Kursi DPR Papua menegaskan, perekrutan 14 kursi DPR Papua dari lima wilayah adat tak bisa lagi diganggu gugat.

Pasalnya, perekrutan dan pengangkat 14 kursi tersebut telah melalu mekanisme dan hasil seleksi yang dikeluarkan merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Papua melalui UU Otonomi Khusus (Otsus).

“Nama-nama calon anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRP sudah melalui pertimbangan akhir dari gubernur Papua. Sehingg tidak ada bisa lagi diganggu gugat,” kata Emus Gwijangge, Kamis (29/9/2016) kemarin.

Politisi partai Demokrat ini meminta kepada semua pihak agar hasil seleksi 14 Kursi DPR Papua yang telah diumumkan agar tidak ada lagi protes yang berlebihan, sehingga menimbulkan polemik baru.

Sebab menurutnya, proses seleksi dan perekrutan 14 kursi DPR Papua sudah dilakukan secara profesional dan melalui referesentatif daripada 5 wilayah adat Tanah Papua. Bahkan, kini nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi telah ditangani oleh Bir Hukum Provinsi Papua untuk memproses SK pelantikan.

“Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara/saudari yang merasa tidak puas, boleh digugat tapi karena hak warga negara. Tapi, tidak sampai berlebihan yang kemudian menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat itu sendiri,” harap emus.

Emus mengemukakan, semua pihak ingin masuk dalam posisi kursi DPR Papua. Namun karena kursi sangat terbatas, maka dipilih perwakilan untuk duduk di kursi terhormat itu. “Jadi, saya rasa tidak perlu ribut-ribut lagi. Kita harus akui yang kerja ini bukan Tuhan, jadi tidak selamanya sempurna,” pungkasnya. (ven/Loy/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*