Polri Minta Masyarakat Tak Pakai Jasa Calo Saat Buat SIM dan STNK

0
14
Foto: Seorang petugas Kepolisian meyalani pembuatan SIM masyarakat. (ist)
Foto: Seorang petugas Kepolisian meyalani pembuatan SIM masyarakat. (ist)

JAKARTA  – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, meminta dukungan masyarakat untuk program Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibuat pemerintah.

Salah satu bentuk dukungan adalah dengan tidak lagi ketergantungan dengan calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

“Jangan ada lagi yang coba-coba kerja sama dengan calo lewat jalan lintas yang bisa menimbulkan pungli itu,” ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumar (14/10).

“Kalau harus antre, ya antre. Disuruh tes teori, tes saja. Tes lapangan juga,” kata dia seperti dilanair kompas.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri sebagai salah satu institusi yang bertugas dalam penindakan dan pemberantasan operasi Saber Pungli itu. Terutama dalam pengurusan dokumen kendaraan tersebut.

“Di Polda, Polres, mereka ditugaskan melakukan itu. Termasuk SIM keliling, bisa saja ada pungutan lebih,” kata Boy.

Boy mengimbau masyarakat untuk tidak ragu-ragu melaporkan adanya tindakan pungli yang dlakukan oknum polisi ke Divisi Profesi Pengamanan Polri.

Meski tak ada laporan pun, Divisi Propam terus melakukan pengamatan dan penindakan terhadap polisi nakal.

“Apabila masyarakat merasa dirugikan dengan pelayanan publik, pelanggaran anggota, datang saja ke Propam. Semua akan dilayani,” kata Boy.

Tim Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) yang sempat diwacanakan oleh pemerintah Joko WidodoJusuf Kalla kini memang berubah nama menjadi “Saber Pungli”.

Tim tersebut akan terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Presiden menugaskan Wiranto sebagai penanggung jawab tim itu.

Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua.

Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.(binpa/tis)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*