PERMASALAHAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DOGIYAI BELUM DISELESAIKAN OLEH GUBERNUR PROPINSI PAPUA

0
53

Sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti terhadap Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku di Negara ini, roda pemerintahan Kabupaten Dogiyai secara devactonya memang sedang berjalan tetapi secara dejure sudah cacat hukum. Mengapa dikatakan demikian ? karena semua kebijakan dan pembangunan yang sedang dijalankan oleh Plt. Bupati Dogiyai bersama Plt. Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua adalah menabrak terhadap Peraturan dan Undang – Undangan yang berlaku serta tidak menghormati sejumlah arahan, nasehat, bimbingan dari pimpinan pemerintah yang lebih tinggi yaitu pemerintah Pusat.

Kondisi ini telah lama diketahui oleh publik, baik masyakarat maupun pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Papua.Di mana Semua Nota Tugas yang diberikan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 26/G/2015/PTUN-JPR, yang mengabulkan permohonan gugatan Drs. Thomas Tigi, tanggal 22 Februari 2016.

Sudah banyak kali pemerintah Pusat telah memberikan arahan, nasehat kepada Gubernur Propoinsi Papua dan Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai untuk segerah membatalkan pelantikan Pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai oleh Plt. Bupati Dogiyai. Namnun selalu tidak dindahkannya. Seperti pertama melalui Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Nomor K.26-30/V1100-02/99, tanggal 19 Oktober 2015 tentang larangan terhadap pejabat Plt. Kepala Daerah melakukan mutasi pegawai negeri, kecuali ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kedua adalah melalui Dirjen Otda dengan surat nomor : Nomor 820/3342/DUKCAPIL, tanggal 5 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua dan Plt. Bupati Dogiyai untuk melakukan pembatalan Pelantikan Plt. Eselon II di Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil Kabupaten Dogiyai dan kepada Gubernur Propinsi Papua untuk memperingatkan kepada Plt. Bupati Dogiyai agar dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan, mengikuti ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Ketiga adalah melalui Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/349/OTDA, tertanggal 19 Januari 2016 Perihal Penjelasan Pengusulan Sekertaris KPUD Kabupaten Dogiyai bahwa Gubernur Propinsi Papua selaku wakil Pemerintah Pusat untuk menjelaskan kepada Plt. Bupati Dogiyai.

Keempat adalah melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memanggil Sekda dan Kepala BKD Kabupaten Dogiyai dengan Surat Undngan tertulis Nomor : UND-968/6/2016, tanggal 6 Juni 2016 untuk mengklarifikasikan sejumlah pelanggaran Peraturan KASN yang pertemuannya telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016.

Semua upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Pusat untuk memberikan penjelasan, arahan, bahkan perintah sebagai pembina ASN tingkat Pusat kepada Gubernur Propinsi Papua sebagai Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat baik secara lisan dalam pertemuan maupun secara tertulis untuk memperingatkan kepada Plt. Bupati Dogiyai seperti yang telah dijelaskan di atas ini.

Dan akhirnya yang kelima kalinya adalah Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen OTDAtelah memanggil Gubernur Propinsi Papua bersama Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi Papua yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2016.

Hasil Rapat Koordinasi tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Propinsi Papua di Jayapura dengan nomor surat : 700/5844/OTDA, tanggal 9 Agustus 2016 pada halaman 2 (dua) Poin ke 2.b, bahwa terkait dengan mutasi pejabat Eselon II yang dilakukan oleh Plt. Bupati Dogiyai, maka sesuai ketentuan pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tetgaskan bahwa Pejabat Kepala Daerah atau Tugas Pelasana (Plt.) Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali mendapat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu Plt. Bupati Dogiyai agar menempuh prosedur tersebut yang difasilitasi oleh gubernur Propinsi Papua.

Namun demikian sampai saat ini belum ada eksekusi atau tindakan nyata dari Gubernur Propinsi Papua terhadap amat Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang selama ini diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka masyarakat dan Kami Pejabat Pemerintah Devinitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai merasa bahwa ada proses pembiaran yang dilakukan oleh Gubernur Propinsi Papua. Kami 136 orang Pejabat devinitif eselon II, III dan IV yang telah dinonjobkan oleh Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai menuntut hak – hak kami yang masih melekat pada SK Pengangkatan Pejabat oleh Bupati Drs. Thomas Tigi.

Hak – hak kami adalah meliputi menjalankan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang masih dihargai oleh Pimpinan Instasni tinggi Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hak – hak kami yang lain adalah termasuk Upah kerja pun masih ada melekat pada SK Jabatan kami.

Secara Peraturan dan Perundang – Undangan yang masih berlaku, sebenarnya para pejabat Plt. eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah kabupaten Dogiyai yang sedang menikmati upah kerja sepertinya uang kinerja, tunjangan jabatan, beban kerjadan lain – lain adalah dianggap ilegal.

Kami memohon kepada Gubernur Propinsi Papua bahwa jangan ada proses pembiaran. Kami memohon segerah mencari solusinya yang baik dalam rangka pengembalian para Pejabat eselon 2, 3 dan 4 yang devinitif berdasarkan SK Bupati Devinitif sesuai dengan arahan tertulis yang telah disampaikan oleh Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri dengan nomor surat : 700/5844/OTDA, tanggal 9 Agustus 2016. Tidak hanya cukup teguran Gubernur yan telah disampaikan kepada Plt. Bupati Dogiyai pada tanggal 2 September 2016 di Aula Sasana Grida Dok II Jayapura.Karena Perombakan birokrasi pemerintahan secara menyeluruh di semua SKPD di Kabupaten Dogiyai yang telah dilakukan oleh Plt. Bupati Dogiyai ini dapat memalukan harga diri sebagai Pejabat Pembina ASN di tingkat Pusat, Propinsi Papua dan Kabupaten Dogiyai.

Penulis Adalah Sekretaris Dispora Kab. Dogiyai yang Dinonjopkan.

Oleh: OBETH MAGAI, S.Th

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*