Pemda Siap Relokasi 99 KK Warganya di PNG

0
12

Diusulkan ke Kemensos RI untuk Dibangunkan Rumah di Kampung Skofro

Foto - Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom, Agus Salim
Foto – Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom, Agus Salim

KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom mencatat ada sebayak 99 Kepala Keluarga (KK) Keerom yang tinggal di Negara tetangga Papua New Gunea (PNG). Sehingga Pemda Kabupaten Keerom melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom mengajukan bantuan ke Kementerian Sosial RI khususnya dana hibah di Kemensos untuk membangun rumah bagi warga Keerom.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom, Agus Salim mengatakan, dari aspirasi masyarakat Keerom khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, sekitar 99 KK yang masih tinggal di PNG. Tetapi dari 99 KK memiliki KTP Keerom.

“Karena pada saat ini dampak politik sejak Tahun 1969 yang melarikan diri ke PNG karena ketakutan. Tapi dari 99 KK mengiginkan kembali tinggal ke Keerom,” ujarnya kepada Bintang Papua saat ditemui di kantor Bupati Keerom,Kamis (13/10) kemarin.

Untuk itu 99 KK itu akan direlokasikan ke wilayah Keerom dan akan direncanakan untuk dibangunkan tempat tinggal, karena mereka bukan warga PNG tetapi warga Keerom.
“Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mereka memilih karena memiliki KTP dan memilihnya di Kampung Skofro, Distrik Arso Timur,” jelasnya.

Dikatakan, walaupun tinggal di PNG, tetapi statusnya masih warga Negara Indonesia.
“Jadi sekitar 99 KK warga Keerom yang masih tinggal di PNG, tapi kalau mau direlokasi kami akan siap membangunan rumah di wilayah Skofro NKRI,” sambungnya.

Agus Salim mengatakan, untuk bantuan dana hibah tidak mengenal tahun anggaran, yang terpenting kalau Kementerian Sosial berkenan untuk memberikan dana untuk mengatasi permasalahan itu, bisa saja di Tahun 2016 ini akan dibangun 99 rumah bagi warga Keerom yang masih tinggal di PNG.

“Semuanya tergantung dari Kementerian Sosial RI, apalah layak untuk dibantu atau tidak,” ujarnya. (rhy/aj)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*