Panwas Didorong Pemalsuan TTD Pencalonan Walikota dari PKPI Segera Rekomendasikan ke Polisi

0
56

Junaedi Rahim : Pernyataan yang Nilai Gugatan BTM-Harus Prematur, Keliru

Foto :Ir. H Junaedi Rahim IAI (Loy/Binpa)
Foto :Ir. H Junaedi Rahim IAI (Loy/Binpa)

JAYAPURA – Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jayapura didorong agar kisruh pencalonan PKPI ke BMD – ALAM dan BTM – HARUS sudah harus merekomendasikan ke Kepolisian RI atas kasus dugaan pemalsuan tandatangan Sekjen PKPI dan meneliti keabsahan B1 – KWK Parpol yang diajukan oleh BMD – ALAM.

Pasalnya, Pernyataan Sekjen PKPI, bahwa itu bukan tandatangannya sehingga dinyatakan tanda tangan itu palsu, sedangkan pernyataan Ramses Wally itu asli tandatangan Sekjen walaupun tidak jelas asal usul di tandatangannya tersebut.

Ketua DPK PKPI Kota Jayapura, Ir. Junaedi Rahim IAI berharap Panwaslu Kota Jayapura untuk tetap bersikap netral dan menuntaskan persoalan ini dengan mekanisme yang benar.

Sebab, menurutnya, Netralitas Panwaslu didukung oleh UU No. 10 Tahun 2016, tentang Peraturan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yaitu Pasal 30 ayat (b), bahwa Panwaslu harus menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan.

Kemudian, lanjut dia, Panwas menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjut, yang kemudian meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwewenang.

Oleh karena itu, Junaedi menegaskan, pernyataan kuasa Hukum BMD-Alam, Albert Bolang sangat keliru jika menyatakan bahwa gugatan BTM-Harus dinilai prematur.

Ia menegaskan, sudah benar Panwaslu Kota menerima dan menindaklanjuti laporan kami dan khusus ayat (e) Panwaslu Kota harus meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi atas pemalsuan tandatangan

“Ini harus dilimpahkan permasalahan ke Kepolisian RI atas dugaan pemalsuan surat dilakukan di Jakarta, bisa di limpahkan ke POLDA Papua dan/ atau Mabes POLRI, ” ujarnya.

Bahkan, kasus ini, pihaknya sudah pernah berkonsultasi ke Mabes POLRI, bahwa POLRI siap menindak lanjuti persoalan pemalsuan tandatangan apabila ada rekomendasi dari Panwaslu.

Pernyataan Sekjen PKPI, lanjut Junaedi, tidak pernah ada B1 – KWK Parpol yang di tandatangani Isran Noor dan Semuel Samson untuk mendukung Walikota/ Wakil Walikota maupun Bupati/ Wakil Bupati di seluruh Indonesia.

Namun, anehnya, tandatangan hanya ada di Papua. Padahal tidak pernah ada tandatangan resmi dari kepengurusan PKPI pusat. “Jadi, tandatangan itu diduga ada oknum yang memalsukan tandatangan Sekjen untuk kepentingan pribadi karena tidak ada petunjuk resmi dari Partai.

Mereka memaksakan kehendak demi meloloskan dukungan mereka untuk maju sebagai calon walikota dan Calon wakil Walikota,” katanya.

Ole karena itu, DPK PKPI Kota Jayapura, sangat mengharapkan persoalan pemalsuan tandatangan ini segera Panwaslu melimpahkan ke Kepolisian RI supaya tidak menjadi kisruh yang bekepanjangan, dan kepada pihak yang tidak tahu persis persoalan dalam internal Partai PKPI tidak perlu sok tahu sehingga membuat pernyataan yang keliru bahkan keluar dari pokok permasalahan.

Dalam tahapan kesmpulan, lanjut Junaedi, muncul bukti batu yaitu surat penegasan pasangan calon yang ditandatangani Isran Norr dan Wakil Sekjen Takudaeng Parwansa, dengan nomor surat 006/DPN PKP LUD/8/2016, tanggal 27 september 2015 adalah sama nomor surat dan tanggalnya yang digunakan sebagai surat penegasan yang ditandatangani Isran Noor dan Sekjen Semuel Samsi.

“Terhadap hal ini, maka sudah jelas dan tegas patut diduga terjadi pemalsuan surat dan atau pemalsuan tanda tangan Isran Noor maupun Semual Samson. Berdasarkan surat KUMHAM Nomor ALW. 4.11-01-84 tanggal 20 September, bahwa yang berhak menandatangani adalah Isran Noor dan sekjem Semuel Samsin,” katanya.

Junaedi berharap agar kasus tugaan pemalsuan ini Panwaslu Kota Jayapura dapat merekomendasikan ke KPU agar membatalkan dukungan PKPI ke pasangan Boy Dawir-ALAm karena tidak sesuai dengan amanat surat Kumham tersebut

Soal keabsahan DPK PKPI Kota Jayapura, Junaedi mengaku, bahwa keabsahan masa jabatan kepengurusan DPK Kota Jayapura No. 119/Skep/DPP PKP IND/Papua/VII/2011, ketua Ir. Junaedi Rahim, Sekretaris Jhon A. Sawego, berakhir tanggal 10 Juni 2016.

Namun SK Kepengurusan ini tetap masih syah, sepanjang belum dilakukan Revitalisasi Partai dan/ atau Konperensi Kota sesuai di amanatkan dalam Anggaran Dasar.

Lanjut dia, pernyataan demisioner Partai dilakukan pada Konperensi kota atau pada Revitalisasi Partai sesuai di atur dalam Anggaran Dasar Pasal 36 tentang Konperensi Kobaupaten/ Kota yaitu, 1) Menyusun program kerja Kabupaten/ kota., 2) Menilai pertanggung jawaban DPK dan  3) memberhentikan, memilih dan mengangkat DPK, dan seterusnya Bedasarkan Anggaran Dasar Partai pasal 35 ayat (1), bahwa Konperensi kota di selenggarakan oleh DPK. “Artinya : Pembentukan kepengurusan DPK harus melalui Konperensi kota dan yang menyelenggarakan Konperensi kota adalah DPK,” sambung Junaedi.

Bahkan, tambah dia, pembentukan kepengurusan baru juga dapat dilakukan dengan cara Revitalisasi tetapi kewenangan Revitalisasi adalah hak DPN dan tata carnya tetap melibatkan DPK dan dihadiri oleh DPP dan pengurus tingkat Distrik (DPC).

Junaedi kembali menegaskan, pembentukan kepengurusan baru yang dilakukan saudara Ramses Wally itu tidak syah karena tidak melalui prosedur Konperensi dan Revitalisasi.

Dengan demikian DPK Kota yang digunakan oleh Ramses Wally untuk mendukung BMD – ALAM adalah tidak syah, sehingga apabila Panwsalu Kota Jayapura meloloskan dukungan DPK ke BMD – ALAM maka ini akan bermasalah hukum, tentunya seluruh pihak terkait akan digugat secara hukum.

Oleh karena itu, ia meminta agar Panwaslu kota mendapat kepastian tentang keabsahan kepengurusan DPK ini maka seharusnya : Panwaslu menyurat ke DPN PKPI untuk meminta pernyataan, klarifikasi kepengurusan DPK Kota Jayapura. “Apapun hasilnya tentunya Panwaslu maupun KPU Kota Jayapura wajib mengikutinya,” pugkas dia. (Loy/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*