Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


Jumat, 18 Mei 2012
Home Mimika Penerbangan Perintis ke Pedalaman Timika Terhenti Sejak 15 Oktober
Penerbangan Perintis ke Pedalaman Timika Terhenti Sejak 15 Oktober PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh (hdm/roy/LO1)   
Jumat, 28 Oktober 2011 14:10

Pasokan Avtur Terbatas

TIMIKA—Sejak aksi pemblokiran jalan poros Timika-Portsite oleh para pekerja PTFI yang berdampak pada minimnya pasokan avtur ke Bandara Timika, menyebabkan 5 opereter penerbangan perintis yang bermarkasa di Bandara Internasional Mozes Kilangin menghentikan rute penerbangan mereka. Penghentian ini mendapat reak si keras dari sejumlah bupati dan tokoh masyarakat di 9 kabupaten tetangga yang sehari-hari mendapat suplai kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dari Timika.

“ Saya harus umumkan secara terbuka kepada masyarakat, sejak tanggal 15 Oktober lalu, penerbangan kepedalaman sudah terhenti atau lumpuh total. Masyarakat perlu memahami mandeknya penerbangan perintis kepedalaman lebih disebabkan terhentinya pasokan minyak avtur ke Bandara Moses Kilangin seama pekerja memblokir jalan di Mile 27 dan Mile 28,” ujar Kabid Perhubungan Udara, dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Mimika, Dpl. Ing. John Rettob, S.Sos. MM kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (28/10/2011).

John mengakui telah mendapat telpon dari sejumlah bupati di daerah pedalaman yang menanyakan kondisi terakhir tentang penerbangan ke daerah-daerah pedalaman. Menurut para bupati cadangan bahan makanan, minuman, dan jenis sembako lainnya, bahan bangunan, obat-obatan dan barang medicine, bahan bakar sudah menipis. Para bupati di pedalaman meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Bupati dan Wakil Bupati) berupaya mencari jalan keluar terbaik agar pihak karyawan dan manajemen PTFI dapat sepakat untuk menyelesaikan kemelut dinatara mereka, dan jangan mengorbankan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika sendiri maupun masyarakat di 9 kabupaten di pedalaman yang selama ini mendapat pasokan sembako dan kebutuhan lainnya dari Timika. Menurut John, para bupati meminta bantuan kepada SPSI PTFI (karyawan) serta manajemen PTFI dengan hati dingin dan pikiran bijak dapat membuka palang jalan dan memberikan kesempatan kepada mobil angkutan avtur melayani penerbangan di Bandara Timika. Terus terang kalau pesawat dari Timika tidak lagi melayani kebutuhan makanana bagi masyarakat dipedalaman, maka masyarakat kami akan  mati kelaparan,” terang sejumlah pejabat daerah di pedalaman, seperti yang disampaikan lagi oleh John.

John mengakui, dirinya tidak bisa menjawab beberapa permintaan para bupati di pedalaman karena dirinya bukan pengambil keputusan, terlebih soal  avtur. Avtur milik Freeeport, jadi dia yang atur semua mau kasih ke penerbangan mana dia yang atur. Meski tidak bisa menjawab permintaan para bupati, namun dia paham tentang kondisi di pedalaman, dan dirinya terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, Manajemen PTFI, pimpinan daerah untuk  melaporkan perkembangan terbaru mengenai kondisi di sekitar bandara.  ” Mereka di pedalaman selalu telpon kapan kondisi ini mulai normal. Saya bilang tidak tahu persis karena mogok dan pemalangan jalan masih berlanjut. Kami terus melakukan pendekatan dengan semua pihak supaya kondisi ini cepat pulih dan aktifitas penerbangan dapat berjalan seperti biasa lagi,” jelas John.

Dia mengakui , sejak mogok berlangsung Sembilan bahan pokok di pedalaman naik begitu tinggi dan cukup memberatkan warga, seperti beras satu karung harganya Rp 1,5 juta, semen satu sak Rp 1,2 juta, rokok satu bungkus Rp40 ribu 0Rp50 ribu, minyak goring 50 ribu sampai 60 ribu rupiah.  ” Biar mahal mau tidak mau harus beli untuk makan,” terang John.

Melihat kondisi ini, laporan yang mereka terima dari pedalaman, bahwa warga mulai gelisah dan ketakutan, jangan-jangan penerbangan terhenti dalam waktu yang cukup lama dan membuat pasokan makanan mereka habis.  Sejak 15 Oktober lalu, daerah pedalaman benar-benar terisolasi, tidak bisa lagi ke kota Timika. Warga yang sakit  tidak bisa dibawah ke Timika dan mendapat perawatan secara tradisional di rumah.  Bahkan semua logistic ke pedalaman masih menumpuk di gudang-gudang karena tidak bisa diangkut.  ” Tidak ada lagi pesawat-pesawat kecil yang terbang semua terganggu. Semua pelayanan rute-rute biasa lumpuh total,” ujar ungkap. (hdm/roy/LO1)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul