Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


Jumat, 18 Mei 2012
Home Mimika Tomas Mimika Resah Penembakan Terus Berlanjut di Papua
Tomas Mimika Resah Penembakan Terus Berlanjut di Papua PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh (hdm/roy/LO1)   
Kamis, 27 Oktober 2011 16:17

TIMIKA—Sejumlah tokoh masyarakat  Mimika beigut prihatin dan resah dengan adanya aksi penembakan dan tindakan kekerasan yang terus berlanjut di Tanah Mimika dan Papua umumnya yang terjadi beberapa minggu belakangan ini. Mereka meminta pemerintah pada semua tingkatan untuk segera menengahi dan menyelesaikan masalah ini, agar masyarakat dapat kembali tenang bekerja.

Keprihatinan ini disampaikan Tokoh Masyarakat Mimika, yang juga mantan Ketua DPRD Mimika, Drs Yoseph Yopi Kilangin, Silas Natkime dan tokoh muda Mimika Anton Beanal kepada wartawan di Timika.

Yopi kepada wartawan mengatakan, aksi penembakan, terror, kekerasan kerap terjadi di Bumi Mimika dan Kamoro dan di Tanah Papua yang tidak kunjung selesai, bahkan tiap hari selalu ada tembakan oleh orang tak dikenal. Dia mengatakan, siapapun orangnya yang mengangkat senjata lalu menembak mati orang lain tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Secara kemanusiaan telah melanggar hak-hak hidup seseorang, dan dari sisi hukum penembak telah melakukan pelanggaran hokum berat terhadap orang yang tidak berdosa. 
Putra Tokoh Pejuang Pepera, Bapak  Almarhum Mozes Kilangin, menyayangkan dalam situasi dan kondisi Papua yang semakin menuju ke arah yang lebih baik tapi masih ada kelompok atau oknum yang berkarakter pembunuh. Papua dalam beberapa tahun belakangan ini mulai kondusif, aman, orang sibuk dengan menata hidup dan ekonomi bagi keluarga dan masyarakat mereka. Namun belakangan ini warga mulai ditakutkan kembali setelah aksi penembakan merebak dimana-mana, terror dan ancaman terus terjadi. Gampang sekali orang membunuh orang lain tanpa ada penyesalan. Saya pribadi metara sedih, prihatin dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Masyarakat Mimika sangat membutuhkan kehadira pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini.

Yopi  mengatakan kejadian seperti ini apakah masuk kategori pelanggaran HAM atau tidak.  Warga menginginkan adanya penyelidikan dari pihak-pihak yang punya kewenangan terhadap bentuk penembakan, terror, ancaman ini. 
Dia mengingatkan pemerintah tidak menerapkan kebijakan operasi double standart secara terbuka ataupun tertutup untuk mengamankan wilayah Papua. Kebijakan sepetri  ini yang dipakai justru dapat memperkeruh situasi  keamanan masyarakat pada umumnya di Papua , kemudian akan berdampak  pada  investasi maupun program pembangunan yang sedang tumbuh di Papua. 
Aksi kekerasan terjadi di beberapa wilayah di Papua dalam kurun waktu dua pekan belakangan. Di timika, aksi penembakan oleh gerombolan bersenjata tak dikenal terus berlangsung di areal PT Freeport Indonesia sejak Jumat (14/10) dan telah merenggut enam nyawa manusia baik karyawan kontraktor PT Freeport maupun pendulang tradisional. Sekitar, Rabu (26/10) dini hari, gerombolan bersenjata tak dikenal kembali menyerang sebuah kendaraan patroli PT Freeport yang ditumpangi tiga anggota Brimob dan seorang security PT Freeport di Mil 35 saat melintas dari Mil 40 ke Mil 34. Beruntung dalam kejadian itu seluruh penumpang selamat meski kendaraan yang mereka tumpangi diberondong tembakan dari berbagai arah.
Kemudian di Kotra Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya, Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Oktavianus Awes tewas ditembak dua orang tak di kenal di Bandara Mulia pada Senin (24/10). Sementara di Abepura Jayapura, acara Kongres Rakyat Papua yang dibubarkan paksa oleh aparat gabungan TNI-Polri berujung pada tewasnya enam orang anggota Penjaga Tanah Papua (Petapa) pada Rabu (19/10).

Sedangkan tokoh masyarakat Timika lainnya, Silas Natkime meminta semua pihak tetap tenang dan tidak terpancing dengan berbagai aksi penembakan yang terjadi  di areal kerja PTFI hingga menewaskan beberapa warga sipil dan karyawan KPI, PT Puri. Silas meminta Manajemen PTFI, dan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perundingan PKB. Kepada pihak pemerintah dan aparat kepolisian secepatnya melakukan penyelidikan dan penungakapan oknum pelaku dialik aksi penembakan yang tersu terjadi di areal PTFI.

Memang menurut Silas, dampak dari aksi penembakan beberapa kali  warga tidak lagi bekerja ke kebun, warga tidak berani menambang pasir galian c di Mile 32, warga juga tidak berani melakukan aktifitas berlebihan diluar rumah pada malam hari. Tidak hanya itu, aksi yang terus berlanjut telah menganggu semua aktifitas masyarakat Kota Timika. Saat ini, semua pihak mengharapkan bantuan serius dar pemerintah mulai pemerintah daerah (Pemda) Mimika sampai dengan pemerintah pusat (Pempus) di Jakarta. “ Saya tidak bicara soal Puncak Jaya dan Jayapura, tapi saya hanya melihar “rumah honai” saya di Timika yang terus diguyur masalah.

Silas menugusulkan ada ketegasan dari pemerintah supaya masalah ini satu-persatu bisa diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Karena yang ditakutkan bila masalah ini tidak ditangani dengan baik, terus menerus molor atau dibiarkan akan berdampak buruk pada kamtibmas dan pembangunandi daerah ini.

Sedangkan Tokoh Pemuda Mimika, anton Beanal, hanya menitipkan satu pesan, SPSI dan Manajemen PTFI segera menyelesaikan perundingan. Selain itu, pemda dan Pemerintah Pusat, DPRD Mimika dan DPR RI, Mabes Polri, Komnas HAM turun untuk menyeesaikan masalah ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Saat ini Timika seperti mencemam dalam artian, warga ketakutan mau bekerja seperti petani takut kekebun, pendulang takut mendulang di sungai jangan-jangan jadi korban penembakan lagi, penambangan pasir galian C di ile 32 sepi takut menjadi korban sasaran penembakan. Selain itu dia menyoroti pemalangan yang terus terjadi itu sangat merugikan masyarakat di Kabupaten Mimika. “ Kami tidak berpihak ke PTFI (manajemen PTFI) atau ke SPSI PTFI, karena kami tidak dapat apa-apa dari mereka. Sebagai anak asli, pemliki hak ulayat di Tembagapura dan di Timika kami berhak bicara supaya untuk kepentingan masyarakat umum jangan dihalang-halangi karena itu kita telah merampas hak orang,” tekan Anton. (hdm/roy/LO1)


Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul