TIMIKA - Bug Negel sekaligus pemilik hak ulayat di areal tambang PT Freeport Indonesia Tembagapura, Silas Natkime meminta kepada SPSI PTFI dan siapa saja yang terlibat dalam mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia untuk tidak membawa nama tujuh suku (Amungme, Kamoro, Damal, Nduga, Dani, Mee, Moni) atau kelompok-kelompok marga masyarakat asli selama aksi tersebut. Karena yang menggelar mogok kerja atas nama PUK FSP KEP SPSI PTFI, bukan atas nama tujuh suku.

“ Setelah persoalan ini tidak bisa selesai, jangan seenaknya menyerahkan persoalan ini kepada karyawan tujuh suku atau karyawan orang asli Mimika. Saya sangat tidak setuju karena, hajatan ini milik SPSI  yang merupakan organisasi serikat pekerja resmi yang diakui oleh negara dan  bukan atas nama tujuh suku,” kata Silas.

Dikatakan,  pihaknya sudah dari awal mengatakan netral terhadap persoalan tersebut. “Saya tidak membela manajemen (PT Freeport Indonesia) sebaliknya saya tidak membela SPSI. Saya datang menetralkan kedua belah pihak, yang ternyata segala upaya yang kami lakukan selama ini mereka tidak ikuti,” jelasnya Silas mengatakan bersama Tokoh Masyarakat Mimika, Athanasius Allo Rafra, SH.M.Si telah mengadakan pertemuan dengan SPSI berulangkali. Pokok-pokok pikiran, saran sudah begitu banyak yang mereka sampaikan, diikuti. Termasuk sejak awal dikatakannya, telah menjelaskan kepada pengurus SPSI sebagai sebuah organisasi resmi yang memayungi para pekerja yang diakui pemerintah Indonesia, dalam perjuangan jangan bawa-bawa nama suku, nama marga, atau nama masyarakat Papua.

“ Kalau SPSI merasa mampu menyelesaikan masalah ini tidak harus mengajak orang lain. Saya minta kepada saudara-saudara saya tujuh suku, masyarakat asli Mimika untuk tidak menjadi tameng dalam perjuangan ini. Sebagai pemilik hak ulayat (Bug Negel) saya berhak tetap mempertahankan PT Freeport Indonesia untuk terus beroperasi. PTFI ibarat lambang besar yang menjadi simbol orang sini. Kehadiran PTFI telah mencerdaskan kami orang koteka ini,” kata Silas.

Persoalan yang sedang terjadi, Silas menegaskan ini persoalan SPSI dengan manajemen, bukan persoalan tujuh suku dengan manajemen. Masyarakat tujuh suku tidak mau terbawa dengan kepentingan ini yang tentunya turut merugikan warga tujuh suku.

“Dua kelompok ini punya masalah, san saya tidak inginkan orang saya, masyarakat tujuh suku atau karyawan daru tujuh suku masuk terlibat dalam persoalan ini. Kami tidak mau diperalat untuk kepentingan segelintir orang saja,” tegasnya.

Sementara Tokoh Masyarakat Mimika, Athanasius Allo Rafra, SH.M.Si kepada wartawan mengatakan, mestinya masyarakat Mimika tidak menghendaki masalah seperti ini terjadi bila alur komunikasi antara kedua belah pihak berjalan dengan baik.

Dia berharap pihak-pihak yang bertanggungjawab, para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, DPRD setempat kedua belah pihak dapat duduk bersama dengan kepala dingin menyelesaikan masalah ini dengan arif dan bijakasana.

“Mari kita duduk bersama-sama dengan baik. Kita bermusyawarah, kita mempertimbangkan semua langkah kemudian kita mengambil satu keputusan yang terbaik. Kita tahu kondisi kita disini seperti apa, kitapunya masyarakat,” ujarnya. (hdm/aj/LO1)

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
UBBCode:	-color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."