Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


Jumat, 18 Mei 2012
Home Mimika Manajemen  PTFI Lakukan Hal Negatif Untuk Jaga Popularitas
Manajemen  PTFI Lakukan Hal Negatif Untuk Jaga Popularitas PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Senin, 19 September 2011 21:39

TIMIKA—Untuk menjaga popularitas  perusahaan tambang  multi nasional, PT Freeport Indonesia (PTFI) memunculkan berbagai tindakan  negatif untuk mengakhiri  tindakan aksi mogok termasuk  menggunakan perangkat negar memaksakan karyawan untuk bekerja kembali.
Entah itu petunjuk siapa, namun yang jelas sejumlah  informasi membuktikan bahwa manajemen PTFI sejak terjadinya  aksi mogok kerja karyawan, Senin (15/9) telah dinilai sangat arogan  oleh para pekerja, seperti memaksa karyawan naik kerja dengan menggunakan kekuatan aparat Negara.
Dari terminal bus  karyawan PT FI  Gorong-gorong diketahui sejak Sabtu (17/9) bahkan  Minggu (18/9) terlihat jelas adanya tindakan sejumlah oknum  anggota Polisi dan satuan  Dalmas (pengendalian Masyarakat)  Polres  Mimika yang melakukan hal yang seharusnya lebih pantas dilakukan manajemen PTFI.
“Kamu karyawan kalau mau naik jangan berdiri-berdiri di  sini (samping kiri kanan jalan masuk ke terminal  Gorong-Gorong),  Korlap SPSI juga jangan ada yang melarang  karyawan untuk naik bekerja,” ujar salah satu oknum  anggota Dalmas Polres Mimika saat Sabtu siang dan Minggu  pagi. Sementara menurut Ketua Bidang organisasi PUK FSP KEP SPSI PTFI Virgo Salossa, yang menghubungi Bintang Papua, Minggu (18/9) malam, pihaknya juga menjadi bingung  dengan tindakan seperti itu yang semestinya lebih pantas  dilakukan oleh manajemen PTFI. Terkait adanya Korlap SPSI,  itu juga memang ditugaskan untuk mencatat karyawan yang  mau naik bekerja, bukan untuk menakut-nakuti karyawan.
“Ya mestinya masing-masing kita melakukan tugas dan peran  kita secara profesional. Kalau ada karyawan yang datang ke  Gorong-Gorong dan merusak pagar atau mengacaukan situasi  kamtibmas, nah itu baru porsinya Polisi! Tapi kalau mencatat  dan menyuruh orang naik bekerja itu biarkan manajemen dan  pihak SPSI saja kan,” tandas Solossa.
Sementara dari Tembagapurai diperoleh keterangan  bahwa,  kondisi produksi sejauh ini belum dapat dilakukan, meski ada banyak karyawan yang  sudah naik.  Karyawan yang sudah ada di tempat kerja  hanya melaksanakan pekerjaan perawatan terhadap sejumlah peralatan seperti  pabrik  Mile Post 74 (Mill Operation),  Underground Operation dan  Grasberg Operation.
“Kalau produksi sampai sejauh ini belum bisa dilakukan,  lagi pula yang naik ini kan orang dari lain crew jadi kalau  dia mau dipaksakan menjalankan tugas yang biasanya  dilaksanakan orang lain, hal itu tidak mungkin. Operasi tambang di pabrik harus staff teknisi di Mill, UG maupun  Gressberg Operation.
Kemudian Senin ini (kemarin) tampak  karyawan kembali mendatangi  terminal Gorong-gorong. Kehadiran karyawan untuk memastikan apa ada tidaknya sikap arogan dari oknum anggota polisi yang memaksa karyawan naik bekerja.
Sejumlah karyawan bahkan mengatakan “ Ini  jaman global jadi stop sudah dengan tindakan main paksa  seperti itutindaklanjuti  sikap  okunm anggota polisi yang arogan ke Mabes Polri. Karyawan bukan teroris, karyawan bukan nara pidana, karyawan bukan pencuri jadi harus pakai kekerasan, intimidasi, ancaman untuk naik kerja.  Keinginan manajemen sebetulnya apa, kenapa menggunakan kekuatan polisi  mengambil alih tugas mereka?. Manajemen punya Security kenapa tidak pakai mereka.
Sebagian karyawan mengatakan, akan merekam adegan ancaman, paksaan para anggota polisi yang nantinya akan  di tindaklanjuti  ke Mabes polri. “Negara ini tidak ada yang kebal hukum, siapapun yang membuat ancaman, paksaan yang merugikan hak-hak oranglain akan berhadapan dengan tindakan hokum. Kami akan mengadu persoalan ancaman ini ke Mabes Polri dan Polda Papua,” ancam sejumlah karyawan.
Sementara apa yang dilakukan pihak manajemen PTFI sampai  saat ini adalah menyebarkan short message service (SMS) via nomor handphone, yang kebanyakan juga diterima para  wartawan. Isinya juga berkisar perihal aksi mogok yang  dinilai ilegal, dan bahwa proses produksi PTFI sejauh ini masih tetap berjalan normal, sebaiknya karyawan  mempertimbangkan untuk segera naik bekerja sebab manajemen  akan memberlakukan kebijakan ‘no work no pay atau  tidakbekerja tidak ada pembayaran.’
Disaksikan Bintang Papua memang benar, ratusan anggota Polisi  melakukan penyisiran areal sekitar terminal pemberangkatan  karyawan di check-point-26 Gorong-gorong. Menurut aparat,  tindakan ini dilakukan untuk mencegah aksi provokasi dari  sebagian karyawan yang menghalangi pekerja yang hendak berangkat ke areal kerja di Tembagapura. Polisi bahkan terdengar, mengancam menangkapi anggota SPSI yang berada di lokasi sekitar terminal.
Polisi juga terlihat melarang para Kordinator lapangan  (Korlap) SPSI untuk berada di areal sekitar terminal  pemberangkatan karyawan, yang terlihat masih berdiri-berdiri  langsung dipaksa untuk meninggalkan areal Gorong-gorong.  Penyisiran bahkan dilakukan hingga radius 300 meter dari terminal, satu persatu anggota SPSI dipaksa meninggalkan  areal.
Pihak Kepolsiain berdalih aksi ini dilakukan sebagai bentuk  pengamaman pada obyek vital nasional, dengan menyiagakan  satu unit mobil water cenon. Aksi ini lah yang disayangkan  pihak SPSI, karena menurut SPSI para nggota SPSI sendiri kan  hanya berada di luar terminal dan bukan di dalam terminal.(hdm/roy/lo2)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul