Menjaga Kedaulatan Ekonomi Lewat Laut

0
9
ilustrasi
ilustrasi

Pencurian ikan di wilayah hukum laut Indonesia oleh sejumlah kapal asing semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sejumlah tindakan tegas seperti penenggelaman atau pembakaran kapal yang tertangkap sampai hukuman badan kepada para pelakunya gencar dilakukan sejak awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sampai saat ini, sudah 250 kapal asing yang terlibat pencurian ikan dibakar bahkan ditenggelamkan menjadi rumpon di laut Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun, ketegasan Susi memerangi para pencuri ikan ternyata tidak menyurutkan langkah para pelaku tindakan illegal fishing untuk berhenti.

Sekalipun perang terhadap pelaku illegal fishing masih terus berjalan, pemerintah juga membuka opsi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya menghentikan kejahatan di laut. Salah satu langkah yang dilakukan Susi adalah dengan masuknya Indonesia ke dalam Global Fishing Watch, sebuah platform teknologi yang merupakan kolaborasi antara Google, Oceana, dan Skytruth. Bila program ini dilaksanakan maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang memberikan komitmen berbagi data sistem pemantauan kapal atau vessel monitoring system (VMS). Susi percaya bila program ini merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan dunia untuk melawan illegal fishing yang dikategorikan sebagai kejahatan global. Dengan platform Global Fishing Watch ini, maka semua orang dapat melakukan pengawasan terhadap sumber ikan di laut dan dapat menggerakkan swasta dan pemerintah di sektor perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sikap tegas Susi terhadap para penjarah kekayaan laut Indonesia memang layak diacungi jempol. Ketika menghadiri sidang ke-25 The Commision on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina Austria bulan Mei 2016 lalu, Susi menjadi satu-satunya delegasi yang menyuarakan pencurian ikan atau Transnational Organized Fisheris Crime (TOFC) sebagai kejahatan transnasional yang sedang berkembang dan harus diberantas.

Merugikan perekonomian nasional

Dalam sejumlah kesempatan, Susi menyebut kasus pencurian ikan sangat merugikan perekonomian nasional, bahkan diperkirakan mencapai Rp 56 triliun per tahun kekayaan laut kita yang hilang. Bahkan, disebutkan sekitar 20 persen dari produksi ikan yang beredar di dunia dihasilkan dari illegal fishing. Susi semakin sedih ketika mendapati data bahwa pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing ternyata berakibat pada penurunan jumlah nelayan dalam 10 tahun (2003-2013) dari 1,6 juta nelayan menjadi hanya 800 ribu nelayan.

Ketika memberikan kuliah umum di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (10/9/2016), Susi mempertegas komitmennya untuk menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dari perompakan kapal asing yang kini jumlahnya 10-15 ribu kapal. Kebijakan yang ditempuh adalah melupakan masa yang lalu dan membangun kembali komitmen ke masa depan untuk memerangi kapal asing ilegal dan melakukan moratorium izin kapal asing. Selain menghancurkan sekitar 800 ribu rumah tangga nelayan dan keluarganya dalam 10 tahun ini, kasus illegal fishing mengakibatkan bangkrutnya ratusan eksportir. Industri perikanan legal tersebut bangkrut karena kehadiran kapal- kapal asing yang jumlahnya semakin besar.

Dalam 15 tahun terakhir industri perikanan legal baik berbentuk perusahaan modal asing (PMA), perusahaan modal dalam negeri (PMDN) dan campuran terus menurun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan menurunnya jumlah pemain menjadi hampir separuhnya dibanding tahun 2000 yang mencapai 143 pemain besar menjadi 86 unit di tahun 2014. Kita patut prihatin, karena perusahaan penangkapan ikan modal dalam negeri jumlahnya turun 50 persen lebih, dari 52 unit pada tahun 2000 hanya tinggal 24 unit tahun 2014. Perusahaan asing juga mengalami hal yang sama, pada tahun 2014 hanya tersisa 13 perusahaan dari sebelumnya 16 perusahaan.

Data tersebut hanya memperlihatkan jumlah dan tidak menggambarkan besaran aset masing masing perusahaan. Namun, dari data itu terlihat perusahaan perikanan banyak gulung tikar dan menuju kepada keadaan yang oligopolistik. Bila ekspor tetap meningkat sementara jumlah perusahaan menurun hal mana menggambarkan adanya tingkat konsentrasi yang makin tinggi.

Tahun 2014 adalah tahun di mana Menteri Susi mulai berjuang, sayang belum ada data yang bisa disajikan apakah PMDN bisa kembali berjaya seperti pada tahun 1990 dan 2000-an. Melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Menteri Susi yang sangat prodomestik diharapkan keadaan tahun 2000-an akan kembali lagi. Perlu dikaji perusahaan yang sudah bangkrut itu masih memiliki energi atau tidak di samping harapan munculnya pemain baru.

Dengan menghancurkan pemain ilegal tentu saja yang dahulunya bermain mata dengan otoritas laut, serta moratorium terhadap pemain asing, usaha-usaha Menteri Susi bisa menjadi ikon kebangkitan nasionalisme ekonomi. Sektor-sektor lain dengan berbagai alasan terutama permodalan dan teknologi banyak berjatuhan kepada asing. Usaha usaha dengan teknologi yang tidak terlalu sulit seperti pengambilan batu bara di Kalimantan pun banyak diberikan kepada asing. Maka usaha Menteri Susi merupakan ikon gerakan kemerdekaan kedua, yaitu kemerdekaan ekonomi yang siapa pun merasakan bahwa penjajahan dan penjarahan atas kekayaan alam dan pasar Indonesia belum pernah lepas sejak zaman kolonial.

Kejahatan lainnya

Menteri Susi sendiri adalah orang yang merdeka, sebagai orang swasta yang tidak terikat oleh birokrasi, dan secara pribadi memang orang merdeka berpikir dan bertindak merdeka. Di zaman global memang tidak mungkin menutup diri sepenuhnya akan tetapi hendaknya ada perhitungan yang klop, Indonesia misalnya kelebihan tenaga kerja bahkan berusia muda dan kekurangan modal dan teknologi hendaknya kawin dengan negara yang kelebihan modal dan kekurangan tenaga kerja, sehingga akan menjadi klop.

Satu hal yang menarik dari pernyataan Menteri Susi terkait isu pencurian ikan yang ia sampaikan di Wina Austria adalah bahwa kejahatan perikanan di Indonesia ternyata berkaitan dengan kejahatan lainnya. Menurut dia, banyak pihak yang melakukan kejahatan perikanan terlibat pula dalam kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obat terlarang, perdagangan orang, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang-barang dan penyelundupan satwa langka.

Perang terhadap pencurian ikan di laut Indonesia memang belum selesai, bahkan ke depan tampaknya akan semakin masif. Karena Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 sudah mengamanatkan tindakan keras dan tegas terhadap kapal-kapal asing yang menjarah ikan dan kekayaan laut di Indonesia. Berbagai tindakan seperti pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang diketahui mencuri ikan ternyata sedikit banyak telah membuat turun produksi ikan dari penangkapan secara ilegal. Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Thailand di mana ekspor ikannya langsung turun sebagai dampak dari penegakan hukum yang dilakukan Menteri Susi.

*Oleh : Bambang Setiaji, Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*