KORPRI  Diusulkan Jadi  SKPD

0
10

 

FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA     Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP dan Ketua I Dewan  Pengurus Nasional KORPRI Reydonnyzhar Moenik menambuh Tifa, ketika membuka   Musyawarah III KORPRI   Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (9/8).    
FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA
 
Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP dan Ketua I Dewan  Pengurus Nasional KORPRI Reydonnyzhar Moenik menambuh Tifa, ketika membuka   Musyawarah III KORPRI   Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (9/8). 

JAYAPURA–Pemprov  Papua  segera menyampaikan  Surat Edaran   kepada Bupati dan Walikota  segera menyusun  regulasi,  agar bisa mengakomodir KORPRI  baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi SKPD.

Demikian  diutarakan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP didampingi   Ketua I Dewan  Pengurus Nasional KORPRI Reydonnyzhar Moenik menambuh Tifa, ketika membuka   Musyawarah III KORPRI   Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (9/8).

Menurutnya, Musyawarah III KORPRI   Provinsi Papua merupakan  tindaklanjut dari Musyawarah Nasional VIII  yang dilaksanakan pada bulan Desember  2005,  memang agak  terlambat. Tapi  pihaknya yakin   KORPRI tetap eksis di Provinsi Papua.

Sekda mengatakan,  Surat Edaran  yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota  tersebut  berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016  yang merupakan breakdown dari  UU No.  23 tahun 2014, untuk bahwa seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk SKPD  yakni KORPRI.

“Pekerjaan  ini  begitu berat,  karena  dalam  waktu   singkat   kita dituntut  menyiapkan semua regulasi dan tentunya   diikuti  dengan perangkat daerah yang  harus eksis dalam struktur pemerintahan yang ada,” kata.

  Sekda mengharapkan, ada ada regulasi yang betul-betul memiliki keberpihakan kepada  seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya  KORPRI di Provinsi Papua.

Karena itu, ujarnya, pihaknya  menghimbau kepada semua peserta  dalam  Musyawarah III KORPRI   Provinsi Papua  ini dapat  memberikan masukan-masukan sesuai   kearifan lokal masing-masing sebagaimana amanat UU No. 21  tahun 2001 tentang Otsus  bagi Papua.

Sementara itu, Reydonnyzhar Moenik menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah  diselesaikan selambat-lambatnya  6 bulan, termasuk pengisian Kepala Sekretariat KORPRI  dengan biaya APBD. (mdc/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*