KOMUNISME DAN KEPUTUSAN SIDANG IPT’65

0
12

Komunisme merupakan salah satu ideologi yang berkembang di Indonesia. Komunisme berkembang ditandai dengan terbentuknya Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI menjadi organisasi besar dan mengakar dalam masyarakat yang akhirnya menimbulkan pemberontakan untuk menggantikan ideologi NKRI menjadi Komunisme. Akhirnya. komunisme menjadi ideologi terlarang di Indonesia dan seluruh organsiasi yang berbau komunisme dihapuskan, begitu juga dengan personilnya ditumpas dan dijadikan tahanan politik. Walaupun telah dilarang, namun ideologi tidak akan hilang. Dengan memanfaatkan zaman demokrasi, akar-akar komunisme kembali tumbuh, penumpasan PKI yang dianggap melanggar HAM menjadi senjata kelompok kiri dalam menjatuhkan pemerintahan. Advokasi juga dilakukan oleh kelompok kiri melalui International People’s Tribunal (IPT)’65 untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM.

Komunisme merupakan ideologi yang berkiblat pada ajaran Karl Marx yang disebut Marxisme. Penganut Marxisme bertujuan untuk membebaskan kelompok proletar dari jeratan kelompok borjuis. Dengan demikian, kelompok tersebut bertentangan dengan Pancasila karena berusaha merubah tatanan Negara dengan sistem Komunisme.

Jika merujuk pada sejarah komunisme yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dapat dipetakan bahwa terdapat dua kelompok yang mewakili kelompok proletar di Indonesia yakni buruh dan petani. Oleh karena itu, kelompok beraliran kiri saat ini mengkonsolidasikan kekuatan buruh dan petani. Jika direfleksikan di Provinsi Sultra, kelompok Buruh dikonsolidasikan oleh SBSI melalui advokasinya terhadap kelompok buruh, sedangkan kelompok petani dikonsolidasikan dengan Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 melalui kritikan-kritikan terkait penggunaan lahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun gerakan radikal kiri di Sultra belum bersifat massif, namun dasar pergerakannya telah terarah yakni pengkonsolidasian kelompok

Keputusan sidang International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang dibacakan pada 20 Juli 2016 oleh Ketua Majelis Hakim International People’s Tribunal (IPT), Zakeria Yacoob (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan) di Den Haag, Belanda menyatakan bahwa Indonesia bersalah dan bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan atas kemanusiaan periode 1965 s.d 1966. Dalam putusannya tersebut, majelis hakim juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga mereka, termasuk melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keputusan sidang International People’s Tribunal (IPT) tersebut menginspirasi kalangan eks PKI ataupun mereka yg menyebut dirinya sebagai korban pembangunan Orba untuk kembali menuntut hak-haknya antara lain kompensasi, pemulihan nama baik atau rehabilitasi dan pelurusan sejarah.

Keputusan IPT tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat, karena tidak terkait dengan lembaga resmi seperti International Criminal Court PBB. Keputusan tersebut tidak lebih dari ajang untuk memediasi para korban dalam meluapkan perasaannya di hadapan dunia internasional. Namun hal tersebut akan memperkuat advokasi hukum Tragedi 1965 di level nasional dan internasional, sehingga pada akhirnya dapat memberikan tekanan moral yang cukup besar terhadap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, terkait dengan keputusan International People’s Tribunal (IPT) Atas Kejahatan Kemanusiaan Periode 1965 di Indonesia, dengan rekomendasi yang jelas merugikan pemerintah Indonesia, dan dalam rangka membendung penyebarluasan paham komunis di tengah masyarakat melalui metode pemutarbalikkan fakta sejarah, maka dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama Organisasi Kepemudaan, Ikatan Pemuda dan Mahasiswa yang secara konsisten mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Komunisme di Daerah

Pergerakan kelompok kiri seperti di Sumatera Barat pasca putusan sidang IPT, semakin intens melakukan konsolidasi internal serta menginventarisir pendataan korban pembunuhan 1965/1966 sebagai data kajian untuk mendesak Pemerintah segera meminta maaf dan bertanggungjawab mengembalikan hak-hak korban dan keluarga peristiwa pelanggaran HAM berat. Namun demikian, akselerasi kelompok kiri cenderung berhati-hati di Sumatera Barat akibat tingkat kecurigaan masyarakat terhadap para korban 1965 yang dituduh PKI masih sangat tinggi dan berpotensi memicu reaksi keras dan tindakan anarkis dari masyarakat, seperti pembubaran paksa di Kota Bukittinggi pada 22 Februari 2015.

Adanya putusan IPT’65 dimanfaatkan kelompok eks-PKI untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam memperjuangkan kepentingannya dan menginternasionalisasikan tragedi 1965, sekaligus memperluas propaganda memutarbalikkan fakta sejarah peristiwa 1965, dengan membawa hasil putusan IPT’65 dan hasil Simposium Nasional Pengungkapan Tragedi 65 ke sidang Dewan HAM PBB di Genewa dan Mahkamah Internasional.

Sementara itu, di Sulawesi Barat, mantan anggota PKI tersebar di Mamuju, Mamuju Tengah dan Polman, walaupun mereka “cuek” dalam menyikapi keluarnya keputusan sidang International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda.

Di Yogyakarta, kelompok kiri belum merespons keputusan IPT’65, karena mereka masih fokus ke beberapa permasalahan seperti advokasi pertanahan, mahasiswa Papua, dan masalah-masalah dalam tataran lokal lainnya.

Sebenarnya mantan PKI tidak mau dipolitisir oleh sejumlah kelompok kepentingan yang akan berjanji menolong mereka, sebab saat ini mereka tidak terlalu mempersoalkan hasil putusan sidang IPT’65. Banyak eks PKI saat ini merasa cukup nyaman dengan telah dikembalikannya hak-hak kewarganegaraan seperti pembuatan KTP tanpa label PKI, tidak terstigma oleh masyarakat, dan bisa bergabung dengan kegiatan kemasyarakatan lain terkait pemberdayaan dll, serta mereka tidak mau terlalu terpengaruh dengan ajakan-ajakan kelompok kepentingan yang justru mengingatkan rasa trauma masa lalunya.

*) Oleh : BR Rajo Nagari, Penulis adalah peneliti masalah ideologi. Tinggal di Bekasi, Jawa Barat.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*