KNKT Pusat   Usul Regulasi Transportasi Udara Papua

0
67
[FOTO: ISTIMEWA] Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) DR. Ir. Soerjanto Tjahjono bersama Staf, ketika pertemuan membahas bidang transportasi udara di Papua bersama Kepala Dishub Provinsi Papua Djuli Mambaya, ST di Jakarta 7 Oktober lalu.
[FOTO: ISTIMEWA] Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) DR. Ir. Soerjanto Tjahjono bersama Staf, ketika pertemuan membahas bidang transportasi udara di Papua bersama Kepala Dishub Provinsi Papua Djuli Mambaya, ST di Jakarta 7 Oktober lalu.

JAYAPURA— Komite  Nasional  Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua mengusulkan adanya  regulasi khusus  di bidang transportasi  udara. Regulasi khusus ini sekaligus, untuk mengantisipasi seringnya terjadi  insiden  kecelakaaan transportasi udara   di Provinsi paling Timur Tanah Air ini.

Usulan  ini terungkap ketika pertemuan  Ketua KNKT  DR. Ir. Soerjanto Tjahjono    bersama  Kepala Dishub  Provinsi  Papua  Djuli Mambaya, ST di Jakarta 7 Oktober  lalu.

Djuli  kepada pers di Jayapura, belum  lama ini menjelaskan,  pihaknya menyampaikan kepada Ketua  KNKT, bahwa  dua pertiga dari wilayah Papua  ini hanya bisa diakses dengan  transportasi udara.

Dikatakan,   walaupun   Papua memiliki  sebanyak 314  lapangan terbang (lapter) yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung, tapi  ternyata    seluruhnya tak memenuhi standar  atau melanggar aturan KNKT.

“Kami  terpaksa mengabaikan aturan penerbangan, karena   rakyat harus kita jangkau melalui satu-satunya akses yakni  transportasi udara. Walaupun  keadaan ini menyebabkan, Papua punya potensi  yang sangat tinggi terjadinya kecelakaan udara, sebagaimana dialami selama ini,” kata Djuli.

Djuli mengutarakan,    setelah  pihaknya menjelaskan  kepada  Ketua KNKT,   jika  pembangunan transporasti  udara di Papua sejauh ini sangat terkebelakang dan memprihatinkan. Akhirnya, KNKT  baru sadar  bahwa memang  harus ada regulasi khusus  untuk bidang  transportasi udara di Papua.

Djuli mengungkap,  tak hanya itu, tapi  ternyata ada aspek  lain yang harus diperhatikan sehingga pemerintah pusat tak semena-mena menyalahkan operator  yang ada di Papua.

Oleh karena itu, terang Djuli, pihaknya menyampaikan kepada pemerintah pusat, untuk segera membenahi pelayanan publik (public service) di Papua, antara lain    infrastruktur udara meliputi  pengembangan lapter kecil di wilayah pedalaman Papua,  regulasi  yang  harus diterbitkan termasuk  slot time dan lain-lain.

“Pemerintah   pusat  semestinya pro kepada Pemprov Papua,  sehingga semua kebijakan-kebijakan  yang diturunkan  serasi  dan seimbang dengan pelayanan publik di daerah,”  katanya. (mdc/tis)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*