Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


+ Baca Lengkap
 1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


+ Baca Lengkap
 Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


+ Baca Lengkap
Jumat, 18 Mei 2012
Home Keerom Freddy Wona : Bantuan Beasiswa Jangan Dipotong
Freddy Wona : Bantuan Beasiswa Jangan Dipotong PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Selasa, 21 Februari 2012 22:31

ARSO - Bantuan Pendidikan bagi anak asli Keerom yang dibiayai dari Pemeirntah Daerah Kabupaten Keerom melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Keerom diminta jangan sampai dipotong lagi sesenpun. Karena apa yang menjadi hak siswa harus diberikan sesuai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
“Saya minta bantuan Beasiswa bagi anak asli Keerom jangan lagi di potong-potong,” tegas Kepala Dinas Pendapatan Keuagan Aset Daerah Kabupaten Keerom, Feddy H. Wona saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/2).
Dikatakan, untuk lebih mengetahui penyaluran dana Beasiswa, Ia langsung menayakan ke Ketua Himpunan Mahasiswa Keerom (HIMAKER), Yan Maay, dan memang tidak ada dipotong-potong.
Dijelaskan, dana beasiswa yang telah dicairkan maupun anggaran lainnya, hanya bersifat bantuan kemasyarakat untuk membantu merigankan beban rakyat di Kabupaten Keerom. “Bantuan beasiswa besumber  dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS), hanya saja hingga saat ini dana Otsus belum bisa dicairkan oleh Pemerintah Propinsi Papua. Oleh kerana itu, mengigat dana tersebut sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama pada di perguruan tinggi,” jelasnya.
Kata Wona, kebijakan diambil mengigat pendidikan sangat penting, apabila tidak diatasi dengan cepat pastinya akan berdampak pada anak-anak tidak bisa mengikuti semester, yang jelas menunda perkuliahan yang telah ditentukan.
“Dari hasil konsulktasi dengan Bupati Keerom, bantuan biaya beasiswa bagi anak-anak asli Keerom diambil sementara dari Dana Alokasi Umum (DAU), agar anak-anak bisa mengikuti semester,” ungkapnya. (rhy/aj/lo2)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


+ Baca Lengkap

Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


+ Baca Lengkap

Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul