Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JAYAPURA - Diskusi lepas oleh ’Para Penggiat Demokrasi’ dengan thema  mewujudkan Pemilu 2014 Yang Berkualitas di Tanah Papua sebagai Tanggungjawab Bersama Dalam Mengawal Nilai Demokrasi”. Acara ini difasilitasi oleh Papua Democratic and Research Institute (PDRI), yang intinya menyatakan, Pemilu di Papua belum berkualitas,  ditanggapi serius  Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy.
Menurutnya, persoalannya adalah Pemilu yang berkualitas seperti apa yang dimaksud oleh para penggiat demokrasi di Papua ini. Karena jika hari ini berbicara Pemilu berkualitas, apakah masyarakat di tingkat bawah ini sudah mengerti aturan mengenai Pemilu itu sendiri ataukah belum.
“Intinya disitu,” ungkapnya kepada wartawan disela-sela pertemuan KPU Papua dengan PPD dan PPS se-Kota Jayapura di Aula LPMP Papua, Senin, (5/8).
  Baginya, siapapun berbicara model dan cara bagaimanapun, tapi jika aturan kepemiluan belum disosialisasikan sampai ke masyarakat akar rumput, itu sama saja pembicaraan yang diibaratkan sesuatu yang tidak bermakna atau hanya sebuah tindakan tebar pesona.

Diterbitkan di Halaman Utama
Kamis, 28 Maret 2013 09:58

Pemilu Legislatif Rawan Konflik

Polda, Kodam, KPU dan Panwaslu Bahas Rencana Pengamanan
   
Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA ketika Rapat Koordinasi rencana pengamanan Pileg bersama Forkompinda Papua, Pejabat Utama Polda Papua, KPU Papua, Panwaslu Papua di ruang Rupatama Polda Papua, Jayapura,  Rabu.JAYAPURA—Pemilu  Legislatif  (Pileg)  tahun 2014 di Papua diprediksi  rawan  konflik. Pasalnya,  Penentuan Daerah Pemilihan (Dapil), pemekaran daerah  pemilihan  dan lain-lain bisa  berdampak  pada  gangguan    keamanan dan ketertiban  di masyarakat.
Kapolda Papua  Irjen  (Pol)  Drs. M. Tito Karnavian, MA  menyampaikan  hal ini  pada Rapat Koordinasi  rencana  pengamanan  pelaksanaan Pileg bersama Forkompinda Papua, Pejabat Utama  Polda Papua, KPU Papua, Panwaslu Papua di ruang  Rupatama Polda Papua, Jayapura,  Rabu (27/3).
Dikatakannya,   Rapat Koordinasi  ini  adalah  membahas  pengamanan tahapan Pileg tahun   2014  yang  sudah dimulai di masing-masing  wilayah di Papua.
Kata Kapolda, pelaksanaan Pileg  tahun 2014 meliputi  tujuh Dapil  ini melibatkan cukup banyak  potensi-potensi kompetisi  untuk  merebut  basis massa  dan kursi  diantara para  Calon   Legislatif  (Caleg).
Karenanya, kata  dia, pihaknya  merencanakan  mengundang   seluruh Kapolres  dan Kapolresta  Se- Papua untuk membicarakan pengamanan  Pileg, dimana  pihaknya akan memberikan penjelasan kepada Kapolres  melakukan langkah-langkah proaktif  sesuai instruksi untuk meminimalisir  terjadinya konflik di masyarakat.

Diterbitkan di Halaman Utama

Alex Hesegem Unggul Disusul HMS-YOP

Ketua Dan Anggota KPU Yapen saat melakukan pleno penetapan (kiri) dan Wakil bupati beserta ketua Panwas Yapen Serui - Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Prov Papua periode 2013 – 2018 yang dilaksanakan KPU Kabupaten kepulauan Yapen Jumat (8/2) dihadiri wakil Bupati Kepulauan Yapen Frans Sanadi Bsc,S.sos.MBA, ketua panwas ,ketua KPU serta saksi-saksi dari 6 pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Demikian ungkapnya kepada Bintang Papua di Gedung Infokom jl. Hasanudin Serui Jumat (8/2)
Dikatakan, hasil Pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 29/1 lalu di 12 distrik dan 206 TPS dikabupaten kepulauan Yapen saat ini tengah dilaksanakan hasil rekapitulasi perhitungan suara sehingga semua saksi dari 6 pasangan calon boleh menerima hasilnya dengan baik. dengan demikian, hal seperti inilah yang menunjukan adanya kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi dikabupaten kepulauan yapen.
Untuk itu wakil bupati Yapen mengharapkan serta meminta dukungan dari seluruh warga masyarakat yang mendiami kabupaten kepulauan Yapen agar nantinya hasil rekapitulasi yang telah direkap oleh KPUD, dan telah disaksikan sekaligus ditanda tangani oleh 6 saksi dari masing- masing kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Prov papua dapat diterima oleh seluruh masyarakat,meskipun dinilai masih ada terjadi kejanggalan, namun semua ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kab. Waropen