Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rabu, 04 September 2013 08:26

Perdasus Desa Adat permintaan DPD RI Harus Dikembangkan

Ditulis oleh  redaksi binpa
Taksir item ini
(0 pilihan)

Frengki Kandai, S.Pd., ketika memberikan keterangan.SERUI - Permintaan DPD RI kepada DPRP Papua untuk menyusun Perdasus tentang Desa Adat yang di lansir Bintang Papua pada edisi 31 Agustus 2013 merupakan kebijakan penting yang harus segera di realisasikan, namuan masih perlu dikembangkan menjadi skala besar sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di atas tanah adat Papua.

Demikian hal tersebut dikatakan Frengki Kandai, S.Pd., kepada Bintang Papua ketika ditemui Selasa (3/9) kemarin di kediamannya. 

Frengki Kandai yang juga panitia Penyelenggara Musyawarah Dewan adat suku Yawa Onate menjelaskan salah satu pandangan yang di milki DPD RI yakni dengan hadirnya rancangan Undang-undang perdasus Desa adat dapat menyelesaikan persoalan di Papua, dan hal ini perlu disikapi secara serius , karena kebijakan tersebut belum mampu memecahkan persoalan-persoalan di Papua jika tidak di kembangkan hingga jajaran pemerintahan kepala daerah dan DPRD.

 

“Saya ingin menegaskan, kebijakan DPD RI yang meminta DPRP untuk menyusun Perdasus Desa Adat belum dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena menurut saya agenda ini jangan hanya di batasi pada desa adat, kalau bisa diperluas hingga pemilihan kepada daerah bahkan legislatif sehingga amanat UU No 21 tahun 2001 dapat diterapkan, dengan demikian persoalan di Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat teratasi,” tandasnya.

Di katakan Kandai, amanat dari Undang-undang Otsus adalah menjadikan orang Papua tuan di negeri sendiri, namun pada kenyataannya sangat berbanding terbalik, karena Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya untuk 16 SKPD hanya terdapat 4 orang yang merupakan perwakilan dari orang Papua, dimana 2 diantaranya merupakan perwakilan dari suku Yawa Onate sementara 12 sisanya di pegang oleh orang yang bukan asli Papua. (Seo/Achi/lo1)

Baca 363 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task