Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 26 April 2013 07:51

Perbankan & Pemprov Papua Bahas Ekonomi Papua

Ditulis oleh  redaksi binpa
Taksir item ini
(1 Pilih)

JAYAPURA - Kemarin, (Kamis, 25/4) Tim Terpadu Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari Bank Indonesia, Perbankan di Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua diantaranya Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Papua, Dinas Perkebunan dan Holtikultural Provinsi Papua, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Sekda Provinsi Papua, Drs. Elia Loupatty.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Asian Lubis, mengatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan IV Tahun 2012 PDRB nya mencapai 18,94 persen, ini ditopang konsumsi dan invenstasi dengan sektor tambang sebagai motor utama, diikuti sektor bangunan, sektor Perdagangan Hiburan dan Restorant (PHR), dan sektor jasa.
Melihat motor sektoral pertumbuhan ekonomi adalah sektor tertier (kecuaali sektor tambang) maka dapat diasumsikan terjadi pergeseran sektoral yang premature. Ini karena ditengah masyarakat Papua yang kurang lebih 65 perrsen tinggal di kampung-kampung tetapi justru yang berkembang adalah sektor PHR, bangunan, dan jasa.
Hal itu mengidentifikasikan bahwa yang menikmati pertumbuhan ekonomi bukanlah masyarakat mayoritas yang tinggal di kampung-kampung dimaksud. Fakta tersebut juga mengidentifikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat kampung, daerah tambang dan daerah bukan tambang, sektor ekonomi dengan sektor lainnya, dan antara si kaya dengan si miskin.

Sementara itu, sampai dengan Maret 2013 inflasi Papua tercatat 0,8 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 2,43 persen . Sebagai informasi indikator inflasi tersebut hanya dilihat dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
“Dengan inflasi seperti itu semakin menyulitkan masyarakat, maka perlu semua pihak, baik pemerintah dan perbankan berpartisipasi. Untuk level harga di Papua/Barat relatif tinggi dibanding derah lain karena supplay kebutuhan barang lebih besar dipasok dari luar dan infrastruktur yang tidak memadai,” ungkapnya dalam keterangan dalam rapat TPID Provinsi Papua, di ruang rapat Asisten II Sekda Provinsi Papua, Kamis, (25/4).
Khusus inflasi Tahun 2013-2014 diperkirakan mencapai kisaran 4,5 persen kurang lebih 1 persen dengan beberapa faktor resiko, diantaranya, resiko dari kelompok volatile foods jika tidak ada perbaikan mekanisme perijinan impor hortikultura sekaligus berlanjutnya penutuapan impor sejumlah komoditas terutama cabai. Tekanan inflasi dari kelompok inti berasal dari masih tinggginya sejumlah faktor ketidakpastian perekonomian.
Berikutnya, faktor pendorong inflasi Papua, seperti permasalahan struktural, meliputi, konektivitas antar daerah satu sama lain sangat tendah. Produksi masih relatif rendah. Kesinambungan pasokan. Kesenjangan informasi harga antar pelaku usaha di tengah penjangnya rantai distribusi. Distorsi pada struktur pasar beberapa komoditas strategis yang menyebabkan kekakuan dalam perilaku pembentukan harga.
“Risiko-risiko Tahun 2013. Domestik, yakni, rencana kenaikan harga BBM. Dampak kenaikan UMP Tahun 2013. Gangguan cuaca ekstrem. Pengaturan impor produk holtikultural ((UU Pangan), HPP beras. Kenaikan TTL (Harga jual barang). Global yakni, gejolak dan ketidakpastian kondisi eksternal (BOP) nilai tukar,” jelasnya.
Mengenai hal itu, TPDI merekomendasikan, sebagaimana instruksi Mendagri No.027/1696/SJ, antara lain, a) menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok. b), mendorong pembangunan dan pengembagan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian terutama komditas bahan pangan pokok. c) mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efesien khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. d) mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa ditetapkan pemerintah pusat dan daerah antara lain harga bahan bakar minyak, tarif tenaga listrik, harga liquefied petroleum gas, upah minimum (UMP/UMR), bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabunan, tarif angkutan dan lain sebagainya.
Selanjutnya, rekomendasi lainnya adalah menjaga dan meningkatkan produktifitas sektor produksi penghasil bahan kebutuhan pokok. Misalnya dengan memberikan pakan subsidi kepada peternak serta pupuk bagi petani. Menyediakan subsidi angkutan barang dari dan ke Jayapura dengan kabupaten lainnya di Papua. Menjaga kelancaran distribusi barang, misalnya dengan mempermudah proses sandar kapal barang bongkar muat barang di pelabuhan. Dalam jangka menengah panjang, mengupayakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Papua.
Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang efesiensi, misalnya dengan melibatkan perusahaan daerah ataupun Holding Company Rakyat Rakyat Papua Sejahtera dalam pengadaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya untuk untuk mengurangi dominasi para distribusi yang bersifat oligoplistik, dan sebagainya. (nls/bom/lo1)

Baca 217 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task