Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Rabu, 12 November 2014 03:11

Produksi Beras Warga Sabon Terhambat Akses Jalan

Ditulis oleh

MERAUKE – Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh warga di Kampung Sabon, Distrik Waan, Kabupaten Merauke adalah persoalan jalan yang menghubungkan kampung dengan lahan pertanian (sawah/ladang). 

Lahan sawah seluas kurang lebih 100 hektar itu, tidak didukung oleh aksesbilitas jalan yang memadai. Akibat jalan yang belum ada, maka gabah yang telah dipanen belum dapat didistribusi ke kampung guna digiling. 

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Ir. Bambang Dwiatmoko kepada media ini, Selasa (11/11). Katanya, perjalanan dari kampung hingga menuju ke lokasi panen, mencapai kurang lebih 7 kilometer. Sementara warga setempat kesulitan membawa gabah yang sudah dikemas dalam karung. 

“Memang kami telah mengusulkan anggaran agar dibuka jalan melalui kegiatan padat karya dan warga di sana merespon dengan baik sekaligus siap untuk bekerja. Jadi, dalam waktu tidak terlalu lama lagi, ruas jalan sudah dibuka dan masyarakat dapat mengambil gabah sekaligus dibawa pulang ke kampung untuk diamankan di gudang yang telah dibangun dengan kapasitas sangat besar,” terang Bambang.  

Selasa, 11 November 2014 02:02

Masyarakat Pesisir Dibina Agar Mampu Memasarkan Potensi Laut

Ditulis oleh

Mama-mama Papua di Merauke saat mengikuti hearing dengan Pokja Perempuan MRP.MERAUKE – Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP), Senin (10/11), menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan mama-mama asli Papua di Kabupaten Merauke. Hearing itu dalam rangka pemetaan kelembagaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.   

Hadir dalam kegiatan itu, tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, mama-mama pedagang pasar asli Papua dan instansi teknis. 

Wakil Ketua II MRP, Engelbertha Kotorok, mengatakan MRP merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua. Tupoksi MRP dalam UU itu, adalah memperhatikan, menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya.

“Terutama yang menyangkut hak-hak dasar orang asli papua serta memfasilitasi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Ada 3 aspek, yakni keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap OAP. Dalam MRP, ada 3 pokja, yakni pokja adat, pokja perempuan dan pokja keagamaan,” terang Engelbertha dalam sambutannya.

Kata Engelbertha, Pokja Perempuan merencanakan dan memprogramkan pemetaan kelembagaaan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di seluruh kabupaten Provinsi Papua.

Selasa, 11 November 2014 01:39

Bank Dunia dan HPC Hamburg Port Survei Pelabuhan Merauke

Ditulis oleh

Untuk Mengembangkan Pelabuhan di Kawasan Indonesia Timur

MERAUKE – Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, Bank Dunia (The World Bank) dan HPC Hamburg Port, didampingi pihak Pelindo Merauke, melakukan survei di  pelabuhan Merauke, Senin (10/11).

HPC Hamburg Port merupakan sebuah lembaga konsultasi manajemen pelabuhan dan sektor transportasi seluruh dunia, bersama Bank Dunia, mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelabuhan di Indonesia Timur.

Maritime Specialist The World Bank, Daniel Alexander Van Tuijll, mengatakan survei itu terkait proyek pengembangan dan peningkatan manajemen pelabuhan kawasan Indonesia Timur oleh Bank Dunia yang bekerja sama dengan HPC Hamburg Port. 

Kata Tuijll, pihaknya sudah berkunjung ke beberapa pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, salah satunya pelabuhan Merauke yang menjadi sasaran program tersebut. 

Selasa, 11 November 2014 02:00

ADD Pempus di Merauke Tidak Sampai Rp1 Miliar

Ditulis oleh

MERAUKE – Rencana bahwa Pemerintah Pusat akan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1 miliar tidak dapat terpenuhi. Sebelumnya, dalam masa kampanye, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan ADD sebesar Rp1 miliar bagi setiap kampung.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Merauke, Drs. Nicolaus Freddy Talubun, M.Pd, mengatakan alokasi dana desa mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa. 

“Memang sesuai dengan janji-janji kampanye dan sebagainya, dikatakan, setiap desa akan menerima Rp1 miliar - Rp1,4 miliar. Tapi setelah kami konfirmasi kami ke Dirjen PMD, ternyata alokasi dana yang ada itu saja belum bisa memenuhi sesuai dengan harapan yang disampaikan,” kata Fredy kepada media ini, Senin (10/11).

Khusus untuk Kabupaten Merauke, kata Fredy, Pemerintah Pusat mengalokasikan ADD sebesar Rp39 miliar, padahal Kabupaten Merauke terdiri dari 160 kampung (desa). Kalau dibagi, berkisar Rp230 - Rp240 juta per kampung. “Kita juga belum tahu apakah ADD adalah replikasi dari PNPM? Kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut, apakah PNPM inklut di dalam ADD ataukah PNPM di luar ADD,” katanya.

Sabtu, 08 November 2014 02:31

Danrem 174/ATW : Prajurit Nakal Akan Ditindak

Ditulis oleh

Tatap muka KASAL dengan jajaran Lantamal XI di Mako  Lantamal XIMERAUKE – Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi, menegaskan dirinya akan menindak tegas para prajurit TNI AD di jajaran Korem 174/ATW, apabila kedapatan ke tempat hiburan malam, terlibat judi dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan tugas dan sumpah prajurit.

Hanya saja, kata Danrem, rencana inspeksi prajutit itu tidak perlu dia beberkan. Danrem akan melakukan inspeksi secara tiba-tiba, guna mengecek kelakuan anggotanya di lapangan.

“Informasi itu sangat bagus, saya terima ini. Saya sangat berterima kasih, ada masukan-masukan, saya tinggal tunggu waktunya saja. Terus terang, kapan waktunya saya gak tahu, entah pagi, siang, sore, malam, subuh, yang tahu hanya di otak saya, yang tahu hanya didalam diri saya. Kapan mau saya adakan itu,” tanggap Danrem kepada wartawan, ketika menerima informasi bahwa ada oknum-oknum anggota yang nakal.

Tidak hanya oknum anggota yang ke tempat hiburan malam, tegas Danrem, oknum-oknum anggota yang terlibat judi sabung ayam, togel dan perbuatan terlarang lainnya akan ditindak tegas. 

Sabtu, 08 November 2014 02:11

Dinas Pendidikan Serukan Monitoring Bantuan Beasiswa

Ditulis oleh

Felix LiemMERAUKE – Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, menyerukan agar instansi-instansi terkait pemberian bantuan program beasiswa mahasiswa dan pelajar di berbagai kota studi, agar segera melakukan monitoring.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke, Felix Liem Gebze, mengatakan pihaknya bersama Kesra dan Bappeda belum melakukan monitoring terhadap implementasi bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa asal Merauke di berbagai kota studi. Program beasiswa itu merupakan program Pemkab Merauke, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring pada tahun 2014 ini sebagai bahan evaluasi.

“Yang kita belum lakukan tahun ini cuma monitoring terhadap para pelajar dan mahasiswa di berbagai kota studi. Monitoring harus lakukan terpadu dengan Kesra dan Bappeda juga. Tujuannya, itu kita mengevaluasi, apakah tepat bantuan-bantuan itu,” katanya. 

Tahun-tahun sebelumnya, kata Liem, kegiatan monitoring rutin dilakukan. Melalui monitoring, Pemkab Merauke meminimalisir kegagalan pelajar dan mahasiswa di berbagai kota studi. Monitoring juga bentuk motivasi kepada pelajar/mahasiswa agar lebih meningkatkan prestasi. 

Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MTMERAUKE – Pemerintah Kabupaten Merauke merencanakan belanja pegawai pada tahun depan, sebesar Rp800 miliar, yang akan dialokasikan melalui APBD 2015. Total pegawai di lingkup Pemkab Merauke sekitar 6000 pegawai.

Sementara untuk belanja pembangunan direncanakan sebesar Rp1,2 triliun. Sedangkan target pendapatan APBD 2015 mencapai Rp2 triliun.

“Pegawai kita ada 6000 orang, sehingga beban gaji kita dari rancangan yang diajukan oleh Badan Keuangan Daerah kurang lebih Rp800 miliar. Total untuk pembagunan daerah diluar operasional kira-kira 1,2 triliun ,” terang Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, M.T., Jumat kemarin.

Kata Mbaraka, pendapatan APBD Induk tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. Dan pada APBD Perubahan akan bertambah Rp200 miliar, sehingga total yang ditargetkan sebesar Rp2 triliun. “Melihat statistik pendapatan atau penerimaan daerah secara umum, pendapatan kita setelah APBD perubahan kurang lebih Rp2 triliun. Itu kita akan close disitu,” kata Mbaraka. 

Sabtu, 08 November 2014 02:07

Darah Tidak Diperjualbelikan

Ditulis oleh

Stef Osok : Setiap Donor Darah Itu Ada Penggantian Biaya Operasional

MERAUKE – Kepala Dinas Kesehatan Merauke, dr. Stevanus Osok, M.Kes., M.M., menegaskan bahwa darah yang didonor melalui PMI atau di unit transfusi/donor darah tidak dipungut biaya.

Hanya saja, kata Osok, setiap dilakukan donor darah itu ada konsekuensi cost (biaya) untuk penggantian kantong darah dan tes tapi atau screaning. “Jual beli darah itu tidak ada. Tapi penggantian biaya operasional itu yang terjadi, karena darah tidak dinilai dengan uang. Kalau ada konsekuensi dana, itu misalnya kantong dan tes darah,” terang Osok, Jumat (7/11).

Beberapa tes darah itu, kata Osok, antara lain tes bebas malaria, bebas hepatitis, bebas HIV dan penyakit lainnya. Semua tes itu membutuhkan biaya dan sesuai Perda, biaya dikenakan sekitar Rp250 ribu per kantong.

Sabtu, 08 November 2014 01:56

Legislator: Pemasangan Iklan di Media Perlu Diatur

Ditulis oleh

TIMIKA – Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Mimika mengingatkan Pemkab setempat agar mengatur kebijakan pemasangan iklan di media massa, terutama empat media cetak lokal sehingga menjadi patokan bagi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Kami menyarankan agar terhadap iklan yang dimuat di media massa kiranya perlu dipertimbangkan untuk dibuat suatu ketentuan, baik tentang bentuk, ukuran dan sebagainya sehingga dapat menjadi patokan bagi setiap SKPD yang hendak memasang iklan,” ujar juru bicara Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra di Timika, Jumat.

Ia menegaskan hal itu dalam pendapat akhir fraksinya menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD-Perubahan 2014 yang disampaikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Fraksi Demokrasi Keadilan mempertanyakan soal besarnya utang biaya pemasangan iklan Pemkab Mimika di empat media cetak lokal di Timika yang diajukan Bagian Humas Setda Mimika dalam APBD-Perubahan 2014 dengan total mencapai Rp1,7 miliar.

Utang tersebut mencakup utang tahun 2013 dan utang tahun 2014 di empat media cetak lokal di Timika, yaitu Harian Radar Timika, Harian Timika Express, Harian Salam Papua dan Harian Papua.

    Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Mimika menilai bahwa utang biaya pemasangan iklan pada empat media cetak lokal tersebut sangat tidak wajar. Pasalnya, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik di Kabupaten Mimika dengan adanya penyelenggaraan Pilkada putaran pertama dan kedua.

    ”Selama tahun 2013 dan awal 2014 iklan terbanyak di mass media adalah iklan politik yaitu kampanye pengenalan diri para kandidat bupati-wakil bupati, termasuk bupati incumben, dan para calon legislatif. Sedangkan iklan dari pemerintah daerah yang berisi imbauan sangat jarang. Kalaupun ada imbauan, itu dalam bentuk berita biasa, dan bukan dalam bentuk iklan,” kritik Fraksi Demokrasi Keadilan.

    Fraksi ini mengingatkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran dianut sistem anggaran berbasis kinerja sehingga antara kegiatan dengan anggaran yang tersedia harus terukur.

    ”Setiap pengelola anggaran harus memahami betul tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan dukungan anggaran yang tersedia. Bilamana suatu kegiatan dianggap penting untuk dilaksanakan tetapi belum tersedia anggarannya maka menjadi kewajiban pejabat pelaksananya untuk menyampaikan kepada pimpinan, bukan sebaliknya mengambil langkah sendiri dengan cara membuat dan menumpuk utang,” ujar Fraksi Demokrasi Keadilan mengingatkan.

    Masalah utang empat media cetak lokal di Bagian Humas Setda Mimika yang hampir mencapai Rp2 miliar itu juga menjadi sorotan Fraksi Demokrat DPRD Mimika.

Melalui juru bicaranya, M Nurman Karupukaro, Fraksi Demokrat DPRD Mimika menyetujui agar usulan pembayaran tagihan utang empat media cetak lokal di Timika senilai Rp1,7 miliar itu agar diakomodasi dalam APBD-Perubahan 2014.

Meski demikian, Fraksi Demokrat DPRD Mimika mengingatkan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali pada tahun anggaran mendatang agar tidak menjadi masalah atau temuan di kemudian hari.

Lima fraksi DPRD Mimika sepakat menyetujui usulan RAPBD-Perubahan 2014 yang diajukan Pemkab setempat ditetapkan menjadi APBD-Perubahan 2014.

Komposisi APBD-Perubahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2014 terdiri dari pendapatan sebesar Rp1,849 triliun dan belanja sebesar Rp2,068,853 triliun.

Komposisi belanja terdiri atas belanja langsung sebesar Rp1,266 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp801,975 miliar.

Selanjutnya sisa hasil perhitungan anggaran (silpa) penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp234,697 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15,463 miliar, dan pembiayaan neto sebesar Rp219,233 miliar. (ant/aj/LO)

Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi MERAUKE – Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi mengatakan, 2015 mendatang pihaknya akan menggandeng Pemkab Merauke dan semua elemen terkait di Kabupaten Merauke, untuk memprogramkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di daerah perbatasan.

“Saya akan bekerjasama dengan semua pihak ingin menciptakan situasi dan kondisi di wilayah saya agar tetap kondusif dan kita harus kompak untuk membangun daerah ini. Bertahap kita akan mulai bekerja di bidang pendidikan, pertanian, peternakan dan kesehatan,” kata Danrem, Rabu (5/11) kemarin.

Aku Danrem, Partisipasi TNI dalam pembangunan kemasyarakatan sudah berlangsung sejak TNI hadir di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, dalam konteks Papua, katanya, semua pihak perlu bekerja ekstra. Baik TNI, Polri, Pemkab, swasta, akademisi dan masyarakat. 

Halaman 7 dari 191