Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Senin, 15 September 2014 05:42

IFAD Gandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditulis oleh

Bangun Ekonomi Masyarakat Pesisir di 12 Kabupaten di Indonesia Timur

Konsultan Pemberdayaan IFAD Pusat, BurhanuddinMERAUKE – Internasional Fund for Agricultur Devolepment (IFAD), sebuah LSM di Asia yang berada langsung di bawah Food dan Agriculture Organization (FAO) atau Oganisasi Pengan dan Pertanian Dunia Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka memberdayakan masyarakat pesisir di 12 kabupaten di Indonesia Timur, antara lain Kabupaten Merauke dan Yapen Provinsi Papua.

Konsultan Pemberdayaan IFAD Pusat, Burhanuddin mengatakan IFAD adalah sebuah LSM di Asia yang didirikan (founding) oleh FAO PBB. FAO bekerja sama dengan negara Spanyol untuk memberikan bantuan dana kepada IFAD. 

“LSM ini secara langsung dia dibawah naungan PBB, yakni di bawah FAO. FAO punya lembaga lagi di tingkat Asia, itu IFAD. Sebelumnya IFAD fokusnya di project pertanian, namun setelah berapa tahun di Indonesia, dilirik potensi kelautan dan perikanan,” terangnya, Jumat kemarin.

Sabtu, 13 September 2014 08:56

Tidak Penuhi CSR, Investor Jangan ke Merauke

Ditulis oleh

Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, M.T.MERAUKE – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT., menegaskan agar para investor (pengusaha) yang mau berinvestasi di Kabupaten Merauke harus benar-benar memperhatikan tanggungjawab sosialnya (CSR) kepada masyarakat lokal (pemilik ulayat).

Apabila investor tidak memenuhi hal itu, tidak tanggung-tanggung, Bupati Merauke menegaskan agar pengusaha yang bersangkutan angkat kaki (tidak boleh melaksanakan investasinya) di Merauke.

Hal itu, kata Mbaraka, sesuai amanat UU Investasi, terutama terkait Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosialnya. Juga investor harus memperhatikan sistem bagi hasil yang sudah diatur dalam UU tersebut.

“Perusahan punya kewajiban untuk menjadi mitra. Mitra untuk memberdayakan rakyat melalui CSR, itu harus dimasukkan oleh perusahaan, sesudah itu baru saya bisa tandatangan, kalau tidak saya tidak mau tanda tangan dan perusahaan angkat kaki dari Merauke,” tegas Mbaraka, kemarin.

Sabtu, 13 September 2014 08:59

Guru Kontrak Solusi Kemacetan Sekolah di Pedalaman

Ditulis oleh

MERAUKE – Sedikitnya 105 guru kontrak tingkat Sekolah Dasar yang akan bertugas di wilayah 3 T yakni terpencil, tertinggal dan terisolir memperoleh pembekalan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke di aula Wiyata Mandala, Jumat kemarin.

Sejumlah guru tersebut akan mengisi SD-SD diwilayah kampung lokal diantaranya, distrik Waan, Tabonji, Ilwayab, Muting dan sekitarnya yang selama ini mengalami kekurangan dan kekosongan guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke, Felix Liem, S.Pd, M.Pd, dalam arahannya mengatakan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke sengaja mengambil solusi guru kontrak untuk membantu proses belajar mengajar di pedalaman khususnya daerah 3 T yang selama ini macet akibat kekurangan guru. 

Sabtu, 13 September 2014 08:56

Kabupaten Merauke Penyumbang Emisi Terbesar di Papua

Ditulis oleh

MERAUKE – Kabupaten Merauke mengalami kerusakan dan kehilangan hutan cukup besar. Hal itu ditandai dengan persentase status emisi Kabupaten Merauke terhadap Provinsi Papua mencapai 45,29 persen dan status emisi Kabupaten Merauke terhadap nasional mencapai 3,6 persen.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Merauke, Tangke Mangi, SE., mengatakan, emisi yang dihasilkan dari kerusakan hutan dan penghilangan hutan di Kabupaten Merauke cukup bersar. Luas tutupan hutan di Kabupaten Merauke sekitar 2,12 juta hektar dari luas tutupan keseluruhan di Papua 22,25 juta hektar dan belukar 3,084 juta hektar.

“Kabupaten Merauke sebagai bagian dari wilayah Indonesia, telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua. Sehingga harus segera melanjutkan inisiatif ini dengan menyusun Strategi Rencana Aksi Kabupaten (SRAK),” ungkapnya pada lokakarya sosialisasi dokumen SRAK di Café Bellafiesta, kemarin. 

Jum'at, 12 September 2014 00:56

Dana Masuk Kampung Capai Rp1 M, Masyarakat Harus Maju

Ditulis oleh

MERAUKE – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, M.T., menuturkan, berbagai program yang masuk ke kampung dengan menggelontorkan dana ratusan juta harusnya membuat kehidupan masyarakat lebih maju dan berkembang. 

Kata Bupati Mbaraka, perhatian pemerintah kepada warga masyarakat di 160 kampung yang ada di Kabupaten Merauke sangat besar. Dimana dari pemerintah pusat melalui APBN, mengucurkan uang sebesar Rp150-250 juta, pemerintah provinsi melalui APBD mengucurkan Rp125 juta. 

Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang menggelontorkan dana Rp300-500 juta untuk setiap kampung pertahunnya melalui program Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku). 

“Jadi uang besar ada di kampung, setiap kampung di Merauke itu punya kurang lebih uang Rp700 juta- Rp1 miliar. Kalau kamu masih hidup begini, saya juga tidak mengerti. Saya ambil kebijakan Gerbangku, saya tekankan uang ke bawah itu harusnya masyarakat maju,” ucap Bupati Mbaraka ketika bertatap muka dengan warga kampung Wayau dan Koa, Distrik Anim Ha, Rabu kemarin. 

Jum'at, 12 September 2014 00:51

WWF Gandeng Stakholder Menyusun SRAK

Ditulis oleh

Dalam Upaya Implementasi Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Plus (REDD+) di Merauke

Kegiatan SRAK REDD Plus WWF Papua di MeraukeMERAUKE – Isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah menjadi salah satu angenda penting dalam kegatan pembangunan. Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah salah satu bentuk aksi. 

Komitmen itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang selanjutnya dijadikan kerangka kebijakan pemerintah pusat, daerah, swasta, dan pemangku kepentingan.

Regional Spatial Plan Coordinator WWF – Indonesia Program Papua, Wika Rumbiak menjelaskan, RAN-GRK mengusulkan aksi mitigasi di lima bidang proritas, Pertanian, kehutanan, lahan gambut, energi, dan tansportasi, industri dan pengelolaan limbah.

Jum'at, 12 September 2014 00:44

30 Persen Kawasan Perkotaan untuk Zona Lindung

Ditulis oleh

Konsultasi Publik RDTR:

Kegiatan Diskot Terkait Konsultasi Publik RDTRMERAUKE – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan mengatur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dalam dua zona, yakni zona lindung dan zona budidaya. 

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke, Marwiah mengatakan zona lindung dan zona budidaya harus diatur dalam RDTR, sehingga pemanfaatan ruang menjadi seimbang.

“Yang diatur dalam RDTR sebenarnya hampir sama RTRW Kabupaten, di mana harus ada zona lindung dan zona budidaya. Zona lindung itu adalah zona perlindungan terhadap kawasan bawahan, zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona suaka alam dan cagar budaya serta zona rawan bencana alam,” katanya usai Konsultasi Publik RDTR di Merauke, Kamis kemarin.

Menurut Marwiah, melalui RDTR diharapkan pemanfaatan ruang menjadi seimbang. Minimal 30 persen dari kawasan perkotaan untuk zona lindung, di mana 20 persen untuk kawasan dan 10 persen adalah ruang terbuka hijau.

Jum'at, 12 September 2014 00:46

Ekspor Gaharu di Selatan Papua Meningkat

Ditulis oleh

Kepala Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Merauke, Musdar MERAUKE – Kepala Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Merauke, Musdar membeberkan bahwa intensitas pengiriman kayu Gaharu di wilayah selatan Papua, yakni Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel cukup meningkat.

Menurut Musdar, berdasarkan data Stasiun Karantina Pertanian Merauke ekspor kayu Gaharu ke luar selatan Papua sangat intens (banyak) perbulannya.

“Kalau data lengkapnya itu ada di kantor, bisa datang ke kantor untuk mengecek. Tapi saya cek memang cukup banyak setiap bulannya, itu meliputi selatan Papua,” beber Musdar kepada media ini, Kamis (11/9).

Katanya, kayu Gaharu bukan termasuk jenis barang larangan ekspor. Hanya saja, komoditi itu diatur ekspornya oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Pihak Karantina Pertanian hanya memberikan sertifikasi terhadap suatu komoditi, sedangkan ijin dan keterangan sepenuhnya berasal dari pihak KSDA.

“Kalau dikatakan ilegal tidak sih sebenarnya. Ini menjadi bagian KSDA, itu kan konservasi sebenarnya. Terkait ekspor ini, kami tidak mau memberikan sertifikasi kalau tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari KSDA,” ujarnya.

Jum'at, 12 September 2014 00:40

14 Ribu Lebih Obyek Pajak Ada di Kota Merauke

Ditulis oleh

MERAUKE – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Merauke menargetkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014, sebesar Rp4,3 miliar di sektor perkotaan. 

Berdasarkan data potensi Dispenda Merauke, terdapat 14.160 obyek pajak di kota Merauke, antara lain kios, ruko dan tempat usaha lain, yang dikategori sebagai saham pribadi. Demikian disampaikan Kepala Dispenda Kabupaten Merauke, Majinur, M.Si., kepada media ini, kemarin.

Kamis, 11 September 2014 08:36

Perusahaan Tebu Resmi Beroperasi di Merauke

Ditulis oleh

Setelah Mengontrak Tanah Kepada Pemilik Ulayat untuk 35 Tahun Senilai Rp3,6 Miliar

Penyerahan tali asih oleh Dirut PT PAS kepada salah satu pemilikl ulayat di Wayau						MERAUKE – Sebuah perusahaan yang akan mengelola produksi tebu resmi beroperasi di Kabupaten Merauke. Hal itu setelah perusahaan bernama PT Papua Agro Sakti (PAS) melakukan pembayaran sewa kontrak tanah (tali asih) senilai Rp3.651.584.000 kepada beberapa marga pemilik ulayat di Kampung Wayau Distrik Anim HA, Rabu (10/9).

Perusahaan pengelola tebu ini mengontrak tanah pemilik ulayat seluas kurang lebih 35 ribu hektar, yang dikontrak selama 35 tahun untuk investasi tebu. Penyerahan tali asih itu dilakukan oleh Direktur Utama PT PAS, Karunia Murdaya dan disaksikan oleh Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT.

Direktur PT PAS, Karunia Murdaya mengatakan penyerahan tali asih itu sebagai bentuk kerja sama antara perusahaan dan pemilik ulayat. PT PAS bermaksud membuka lahan tebu sehingga dikontrak tanah milik beberapa marga dari Kampung Wayau.

Halaman 7 dari 171