Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Kamis, 27 November 2014 00:45

TPU Tanah Miring Diprioritaskan

Ditulis oleh

Ir. Justina Syanturi, M.Si.     MERAUKE – Setelah 2 kali meyelenggarakan Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Merauke, Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke kembali menggelar momen konsultasi publik ke-3, Rabu (26/11).  

Kepala Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke, Ir. Justina Syanturi, M.Si, mengatakan, konsultasi publik ke-3 penyusunan Raperda TPU Kabupaten Merauke akan membahas seluruh agenda yang sudah disepakati untuk lebih dioptimalkan lagi. Sehingga penyusunan Raperda itu dapat segera terealisasi untuk ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Merauke. 

“Pembangunan TPU yang diharapkan bisa dilaksanakan tahun 2015 maka butuh penetapan Raperda ini. Konsultasi publik fase ketiga ini menjadi sangat penting untuk kita bersama-sama berkoordinasi dan membicarakannya dengan baik agar perencanaan ini segera terakomodir. Untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya. 

Kata Justina, seluruh TPU yang ada di Kabupaten Merauke baik umum, bukan umum, khusus dan keluarga dibahas dalam konsultasi publik demi maksimalnya penyusunan Raperda TPU yang digiatkan. Sejalan dengan upaya pemerintah memaksimalkan pelayanan terutama dalam hal pengelolaan TPU di Merauke. 

Kamis, 27 November 2014 00:48

Tak Lulus PNS, Seorang Pegawai Honorer Mengamuk Di BKD

Ditulis oleh

Iptu Richard Nainggolan MERAUKE – Lantaran tidak lulus tes CPNS yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, GH seorang pegawai honor daerah (honda) di salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Merauke mengamuk di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Merauke, Rabu (26/11), sekitar pukul 08.00 Wit.

Kapolres Merauke melalui Kasubag Humas Polres Merauke, Iptu Richard Nainggolan, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya ulah oknum honda itu. Menurut Nainggolan, GH berhasil diamankan petugas dan selanjutnya dimasukkan ke sel.

“Kita hanya memberi pembinaan, ditahan 1x24 jam. Tadi Kepala BKD yang datang melapor ke SPKT Polres Merauke,” terang Nainggolan, Rabu (26/11).

Kamis, 27 November 2014 00:43

Kapolres Merauke : Angka Kecelakaan Lalulintas Tinggi

Ditulis oleh

MERAUKE – Jajaran Kepolisian Resor Merauke melaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka Operasi Zebra 2014 di lapangan Mapolres, Rabu (26/11).

Kapolres Merauke, AKBP. Sri Satyatama, S.IK, dalam amanatnya, mengatakan Operasi Zebra dapat dijadikan motivasi anggota Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

“Gelar pasukan Ops Zebra ini sesuai petunjuk dari Polda Papua, di mana dilaksanakan secara serentak dari 26 November sampai 9 Desember 2014. 14 hari dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi Harkamtibcar Lantas yang aman dan kondusif menjelang peringatan tanggal 1 dan 14 Desember serta menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru 2015,” terang Kapolres.

Menurutnya, Operasi Zebra yang dilaksanakan mengedepankan fungsi lalu lintas yangg perlu diback up oleh fungsi-fungsi kepolisian lainnya. Operasi Zebra juga digelar dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. 

MERAUKE – Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Felix Liem, meminta kepada Pemkab Merauke agar kewenangan penempatan guru di berbagai lembaga pendidikan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Menurut Felix, kewenangan penempatan dan mutasi guru selama ini berada di pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dia menilai, penempatan guru oleh BKD mengacaukan formasi Dinas Pendidikan di lapangan.

“Kita minta supaya masalah mutasi guru itu coba kasih kewenangan ke Dinas Pendidikan. Karena ini permasalahan mutasi ini yang mengacaukan formasi kita di lapangan, akhirnya terjadi penumpukan guru dan lain-lain,” beber Felix kepada media ini, Rabu (26/11).

Katanya, selama ini kewenangan penempatan dan mutasi guru ada di pihak BKD. Seharusnya penempatan guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagai SKPD teknis yang mengurus pendidikan.

“Ada guru mata pelajaran yang dobel baik di SD, SMP, SMA atau SMK. Selama ini yang mengusulkan nama untuk ditempatkan itu bukan dari dinas. Penempatan selama ini, formasi-formasi baru ya kita tidak pernah atur itu. Kita kaget saja sudah ditempatkan di sini, di situ,” ungkapnya.

Kamis, 27 November 2014 00:39

Legislator Pertanyakan Studi Banding ke Luar Negeri

Ditulis oleh

Yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika ke Belanda

TIMIKA - Ketua Komisi A DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra mempertanyakan hasil studi banding para pejabat di lingkungan Pemkab Mimika ke luar negeri seperti ke Belanda beberapa waktu lalu yang menelan anggaran daerah miliaran rupiah. 

“Beberapa waktu lalu saudara Kepala Dispenda bersama staf dan Bappeda Mimika melakukan studi banding ke Belanda. Kita tidak tahu untuk kepentingan apa mereka ke sana. Sejauh mana tindak lanjut dari kegiatan studi banding itu untuk kepentingan daerah ke depan,” kata Allo Rafra kepada Antara di Timika, Rabu. 

Ia menilai kegiatan studi banding para pejabat ke luar negeri selama ini tidak memberikan manfaat apa-apa untuk kepentingan daerah, padahal sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar. 

Sebagai contoh, katanya, pada sekitar awal tahun 2000-an Pemkab Mimika juga menggelar studi banding ke Darwin, Australia dengan membawa puluhan pejabat dan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro.

Rencana membangun kerja sama kota kembar atau ‘sister city’ antara Darwin dan Timika, membuka perhubungan langsung baik udara maupun laut dari Timika ke Darwin dan mengajak investor Darwin untuk datang membuka usaha di Timika sampai hari ini tidak pernah terealisasi satu pun atau hanya sekedar sebuah ‘pepesan kosong’.

MERAUKE – Kapolres Merauke, AKBP. Sri Satyatama, S.IK melalui Kanit PPA, Iptu Engelbertha Kaize membeberkan adanya peningkatan kasus perlindungan anak di tahun 2014, ada 46 kasus perlindungan anak. 

Data PPA Polres Merauke, sejak Januari-November 2014, terdapat 90 kasus tindak kriminal perlindungan perempuan dan anak. Diantaranya, 46 kasus perlindungan anak, 16 kasus KDRT dan 32 kasus tindak pidana lain.

“Januari–November, total keseluruhan itu ada 90 kasus, sampai dengan hari ini. Perlindungan anak lebih meningkat dibanding tahun kemarin. 32 kasus tindak pidana lain itu pemerkosaan, pencabulan, bawa lari, perzinahan dan lainnya,” beber Engelbertha, Rabu (26/11).

Dari 90 kasus itu, kata Engelbertah, sebanyak 13 kasus sudah sampai pada proses persidangan. Sementara yang diselesaikan secara kekeluargaan itu ada 37 kasus dan 33 kasus dalam proses pemberkasan.

Bupati Merauke, Romanus MbarakaMERAUKE – Formasi umum tahun 2014 yang sistem pendaftarannya menggunakan sistem online dan pelaksanaan tesnya menggunakan sistem CAT (Comupter Assited Test) diminta untuk tidak diterapkan di Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk tes Pegawai Negeri Sipil di Papua menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Rabu, 26 November 2014 06:19

Hasil Tes CPNS Diumumkan

Ditulis oleh

Formasi Umum 218 Orang dan K-2 Sebanyak 531 Orang

MERAUKE – Hasil kelulusan rekruitmen CPNS daerah formasi umum (FU) dan tenaga honorer kategori-2 di Kabupaten Merauke Tahun 2013 resmi diumumkan, Senin (24/11). 

“Ya memang rencananya hasil CPNS baik K-2 dan formasi umum 2013 diumumkan di salah satu media lokal Cepos. Saya juga belum lihat, nanti lihat saja di Cepos. Semua disitu sudah dinyatakan siapa saja yang lulus,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Daniel Pauta, Selasa (25/11).  

Dikatakan, berdasarkan hasil analisis jabatan (ANJAB) dan Anaslisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Merauke tahun 2012 yang diajukan ke Jakarta melalui Menpan-RB maka kabupaten Merauke tahun 2013 mendapatkan dua formasi dengan kuota masing-masing yakni formasi umum dengan kuota sebanyak 225 orang, sedangkan formasi K-2 sebanyak 531 orang. 

Namun bebernya, berdasarkan penilaian dan pemeriksaan hasil kelulusan untuk formasi umum 2013 sesuai kriteria dan panitia seleksi nasional (Panselnas) yang memenuhi standar formasi umum 2013 hanya 218 orang karena 7 orang diantaranya dinyatakan Invalid. Diantaranya, tenaga guru yang dinyatakan lulus sebanyak 37 orang, tenaga kesehatan 45 orang dan tenaga teknis lainnya sebanyak 136 orang. 

Rabu, 26 November 2014 05:58

Pemkab Merauke Bantu Pendidikan Pelajar PNG

Ditulis oleh

MERAUKE – Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua-RI, membantu pembantu pendidikan bagi anak-anak pelajar asal negara Papua Nugini (PNG) yang ingin mengenyam pendidikan di Kabupaten Merauke.

Demikian dituturkan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, ketika dikonfirmasi media ini, Selasa (25/11). Menurut Mbaraka, tidak hanya memperbolehkan pelajar PNG mengenyam pendidikan di Merauke, Pemkab juga membiayai pendidikan mereka bahkan menampung di asrama, misalnya asrama SMK Negeri 1 di di Distrik Sota

“Asrama yang kita bangun di sini, itu yang dari PNG, kita juga tampung di sini. Sekolah di situ, di SD-SMK, ada peternakan dan pertanian. Biayanya dari kita, dari Pemkab,” terang Mbaraka, kemarin.

Untuk dapat bersekolah di Merauke, kata Mbaraka, ada persyaratan bagi pelajar PNG, antara lain mampu berbahasa Indonesia dan beradaptasi dengan lingkungannya. 

MERAUKE – Sesosok mayat yang ditemukan oleh warga di jalan Menrud, Blok 432-433 Distrik Ulilin Kabupaten Merauke, Minggu (16 /11/2014) sekitar pukul 07.00 Wit, berhasil diidentifikasi dan diautopsi oleh tim dokter forensik yang didatangkan dari Makassar oleh Polres Merauke.

Terindentifikasi mayat itu atas nama Hadi Sunarto (51),  driver (karyawan) PT. Korindo Asiki Kabupaten Boven Digul. Diketahui, Hadi Sunarto adalah anggota Polri yang bertugas Boven Digul, tetapi yang bersangkutan telah dipecat.

Berdasarkan visum dan autopsi, mayat Hadi Sunarto diperkirakan meninggal 7-14 hari sebelum ditemukan. Ada luka intravital di dada kiri yang menyebabkan memar dan resapan darah pada rusuk kiri. “Akibat benturan keras tumpul di mana subyek terbentur pada obyek secara cepat dan keras,” terang Kapolres Merauke, AKBP. Sri Satyatama, S.Ik., dalam konfrensi pers, Selasa (25/11).

Hasil pemeriksaan, terang Kapolres, disinkronkan dengan keterangan saksi atas nama Kristina Tounok dan Sisilia Tounok. Disimpulkan mayat mantan anggota Polri itu meninggal akibat kecelakaan.

“Ini dikaitkan dengan keteranan dua saksi yang kita periksa. Di mana pada 11/11/2014, pada saat berkebun dan memancing di sekitar TKP melihat adanya mobil putih yang meluncur dengan kecepatan tinggi, dari arah bukit menuju ke arah jembatan. Pada saat itu jembatan sedang tertutup banjir, karena di atas hujan terus. Dan selanjutnya mobil itu tenggelam dan tidak muncul lagi,” tutur Kapolres.

Halaman 7 dari 197