Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Jum'at, 12 Desember 2014 02:21

Dewan Minta Pemkab Merauke Perhatikan Masalah Komunikasi

Ditulis oleh

MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta agar Pemerintah Kabupaten terus meningkatkan akses komunikasi masyarakat, terutama akses telepon genggam bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Merauke dari Komisi B, Gerardus Domboan Kaize kepada media ini, Kamis (11/12). Katanya, komunikasi di era saat ini merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Dari monitoring beberapa hari lalu di Distrik Ulilin dan Muting Kabupaten Merauke, dewan menemukan bahwa akses komunikasi terputus, padahal pemerintah sudah membangun base transceiver station (BTS) atau tower di 20 distrik. 

Jum'at, 12 Desember 2014 02:13

Pemkab Mimika Lobi Bos Freeport Kelola ‘Tailing’

Ditulis oleh

TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, telah mendapat dukungan penuh dari bos Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, James Robert Moffet untuk dapat mengelola limbah tailing agar dapat memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah dan masyarakat setempat, sekaligus tidak lagi mencemari lingkungan.

”Kami sudah bicara dengan Moffet bahwa Pemkab Mimika mau mengelola tailing. Dia tidak boleh larang-larang. Kami sudah tiga kali bertemu. Dia katakan, silahkan Pemkab Mimika kelola karena tailing itu masih ada kandungan emas, tembaga, perak dan lain-lain,” ujar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng kepada Antara di Timika, Kamis.

Menurut Bupati Omaleng, Pemkab Mimika juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat Suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik ulayat atas area konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia untuk dapat mengelola limbah tailing yang kini diendapkan di wilayah dataran rendah Mimika dengan jumlah mencapai jutaan metrik ton.

Untuk dapat mengelola limbah tailing tersebut, pihak Freeport sudah menganggarkan dana sekitar 100 ribu Dollar Amerika Serikat.

Kamis, 11 Desember 2014 01:23

Mantan Sekwan Mimika Dituntut Pidana Dua Tahun Penjara

Ditulis oleh

TIMIKA – Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, menuntut terdakwa mantan Sekretaris DPRD Mimika Buang Salakory dengan hukuman penjara selama dua tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana olahraga tahun 2010.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Timika, Dani Rumaikewi kepada Antara di Timika, Rabu mengatakan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Kelas IA Jayapura, pekan lalu itu, terdakwa Buang Salakory juga dituntut hukuman membayar denda Rp100 juta atau subsider kurungan enam bulan penjara.

Pada saat bersamaan, JPU Kejari Timika juga menuntut terdakwa lainnya yaitu H Izak Ilyas dengan hukuman penjara selama tiga tahun, membayar denda Rp100 juta atau subsider kurungan enam bulan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp97 juta.

Jika tidak mampu membayar uang pengganti kerugian negara maka Direktur Utama CV Sinar Lembang itu harus menjalani kurungan penjara selama satu tahun.

Dani Rumaikewi mengatakan terdakwa Buang Salakory tidak dituntut untuk membayar ganti kerugian karena yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian negara senilai Rp55 juta saat perkara ini masih tahap penyidikan di tingkat Kejari Timika.

Kamis, 11 Desember 2014 01:20

RT/RW Harus Berperan Aktif Bersihkan Lingkungan

Ditulis oleh

MERAUKE – Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta mengimbau kepada seluruh RT dan RW dapat melaksanakan tugas fungsinya melayani masyarakat dan mendorong kebijakan pemerintah. Terlebih khususnya didalam mengembangkan kebersihan lingkungan sekitar. Demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membangun kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan. 

“Kepada para RT dan RW untuk lebih aktif mengajak warga disekitarnya melakukan pembersihan lingkungan. Jauh lebih banyak manfaatnya kalau kita mempunyai lingkungan yang bersih,” tutur Pauta, Selasa (9/12). 

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah bagi para RT terus digencarkan sehingga peranannya harus dilaksanakan secara maksimal yakni mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 

Kamis, 11 Desember 2014 01:07

Pemkab Mimika Usulkan RAPBD 2015 Rp2,2 T

Ditulis oleh

TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 senilai Rp2,235 triliun, naik sekitar Rp158,342 miliar dari APBD 2014.

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang saat membacakan nota pengantar keuangan RAPBD 2015 dalam rapat paripurna DPRD Mimika di Timika, Senin malam, mengatakan komposisi RAPBD Mimika 2015 dari sisi pendapatan terdiri atas PAD yang diproyeksikan sebesar Rp238,855 miliar, dana perimbangan atau dana transfer diproyeksikan sebesar Rp1,561 triliun.

Komponen dana transfer mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp845,626 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp599,825 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesarRp115,923 miliar.

Selanjutnya, lain- lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp220,604 miliar yang meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi ditargetkan sebesar Rp41,784 miliar, dan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus ditargetkan sebesar Rp178,819 miliar. Ada pula bantuan keuangan dari provinsi yakni dana Kartu Papua Sehat dan dana Prospek sebesar Rp30,2 miliar.

Kamis, 11 Desember 2014 01:07

Bupati Mimika Perintahkan Tutup Operasi PT PAL

Ditulis oleh

TIMIKA – Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memerintahkan stafnya untuk menutup atau menghentikan operasi PT Pusaka Agro Lestari (PAL), perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Iwaka karena merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

”Saya sudah perintahkan Kabag Hukum untuk membuat surat keputusan Bupati Mimika soal penutupan perkebunan kelapa sawit PT PAL. Usaha perkebunan kelapa sawit tidak bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, hanya merusak hutan,” kata Bupati Eltinus Omaleng saat dihubungi Antara dari Timika, Rabu.

Bupati Omaleng mengaku kesal dengan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Mimika yang terkesan masa bodoh menindaklanjuti perintah penghentian secara menyeluruh operasional PT PAL.

”Sudah dari tiga bulan lalu sejak kami dilantik sebagai Bupati Mimika, saya sudah katakan bahwa perusahaan kelapa sawit itu harus ditutup. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari kepala-kepala dinas. Saya tidak mau mereka bermain-main di belakang-belakang,” ujarnya.

Untuk memastikan bahwa operasional PT PAL benar-benar berhenti total, maka Bupati Omaleng akan segera mengecek langsung ke lokasi perusahaan itu yang berada di kawasan jalan trans Timika-Paniai dalam waktu dekat.

Kamis, 11 Desember 2014 01:06

Kodam: Prajurit Waspadai Agresivitas Kelompok Separatis

Ditulis oleh

TIMIKA – Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Deliaman T Damanik mengingatkan para prajurit TNI AD yang bertugas di kesatuan Detaseman Kavaleri Srigala Ceta-3 Timika untuk mewaspadai aktivitas kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin agresif belakangan ini.

Deliaman Damanik di Timika, Rabu, mengatakan bahwa pergerakan kelompok separatis OPM belakangan ini di Papua cenderung semakin agresif untuk memburu senjata api dan amunisi dengan segala macam upaya.

”Mereka ingin sekali mendapatkan senjata api dan amunisi dengan melakukan berbagai upaya. Mereka yang masih berseberangan dengan kita terus berupaya mendiskreditkan prajurit TNI,” kata Deliaman Damanik.

Ia berharap para prajurit TNI AD anggota kesatuan Detaseman Kavaleri Srigala Ceta-3 Timika bersikap profesional dan selalu berwaspada dalam menjalankan tugas mereka. Pasalnya beberapa waktu lalu ada sejumlah anggota TNI dan Polri disinyalir terlibat menyelundupkan amunisi ke kelompok separatis saat penangkapan Rambo Wenda dan Rambo Tolikara.

Rabu, 10 Desember 2014 00:43

Empat Anggota DPRD Mimika Tuntut Kesbangpol Papua

Ditulis oleh

JAYAPURA – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode 2014-2019 terpilih mendatangi ruang Kesbangpol Provinsi Papua guna menuntut Surat Keputusan (SK) pelantikan mengingat masa waktu kerja anggota DPRD lama berakhir pada 15 Desember 2014.

Keempat anggota dewan terpilih tersebut, yaitu Lakema, Yohanes Kebak, Max Werluken, dan Litinus, menemuni kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir di ruang kerjanya, Senin (8/12) malam.

Max Werluken, salah satu dari keempat anggota DPRD terpilih yang datang, mengatakan kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan pelantikan yang hingga kini belum terlaksana.

”Kita sudah dengar dari Ketua KPU Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Kabupaten Mimika tidak ada lagi masalah, kita semua berpegang kepada hal itu,” kata Max yang terpilih sebagai anggota DPRD dari PKPI.

Menurut dia, pihaknya mendatangi Kesbangpol karena Pemerintah Daerah Mimika meminta anggota dewan terpilih memasukkan sejumlah berkas ke Kesbangpol agar SK pelantikan segera dikeluarkan, dengan demikian pelantikan dapat dilakukan.

Rabu, 10 Desember 2014 00:39

Bupati : Belum Ada SK Anggota DPRD Mimika

Ditulis oleh

Bupati Mimika,  Eltinus OmalengTIMIKA – Bupati Mimika Eltinus Omaleng menegaskan sampai kini belum ada Surat Keputusan Gubernur Papua tentang penetapan dan pengangkatan 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menggantikan tugas 25 anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 yang berakhir pada 15 Desember 2014.

”Kalau anggota Dewan yang baru memaksa untuk dilantik tanggal 15 Desember, pertanyaannya pakai SK dari mana,” kata Bupati Eltinus Omaleng di Timika, Selasa.

Ia mengatakan, 35 calon anggota DPRD Mimika baru yang saat ini mengklaim diri akan segera dilantik pernah diusulkan nama-nama mereka ke Gubernur Papua di Jayapura oleh Pejabat Bupati Mimika, Ausilius You beberapa waktu lalu.

”Saat itu Pak You buru-buru mengajukan pengusulan, seharusnya beliau menunggu dilantiknya bupati definitif. Setelah kami dilantik, saya menarik kembali surat usulan dari Bupati Mimika tersebut. Sampai saat ini saya belum pernah mengajukan 35 nama calon anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 ke Gubernur Papua untuk ditetapkan dan dilantik,” jelas Bupati Omaleng yang baru tiga bulan bertugas sejak dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada 6 September 2014.

Bupati Omaleng menegaskan bahwa belum adanya pengusulan 35 nama anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 lantaran penetapan nama-nama calon terpilih dan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Mimika sarat masalah.

KPU setempat, katanya, membuat beberapa kali surat keputusan soal penetapan perolehan suara Pemilu 2014 mulai dari SK Nomor 16a, SK Nomor 17, SK Nomor 18, hingga SK Nomor 20.

”SK-nya dibuat begitu saja oleh KPU lalu diusulkan ke pemerintah untuk ditetapkan sebagai anggota DPRD terpilih. Ada calon yang tidak punya suara cukup. Ini tidak benar dan orang-orang seperti itu tidak bisa untuk membangun daerah,” ujar Bupati Omaleng kecewa.

Dengan kondisi seperti itu, Bupati Omaleng menyatakan heran lantaran 35 calon DPRD Mimika terpilih versi KPU Mimika ngotot untuk segera dilantik pada 15 Desember 2014 bersamaan dengan berakhirnya masa tugas 25 anggota DPRD yang lama.

”Saya heran, di koran-koran mereka katakan bahwa tanggal 15 Desember 2014 merupakan harga mati untuk dilantik menjadi anggota DPRD Mimika. Pertanyaannya, SK-nya mana. Diusulkan oleh bupati yang mana, sedangkan surat pengusulan dari Penjabat Bupati Ausilius You sudah ditarik kembali dan sampai saat ini saya belum mengajukan surat pengusulan ke gubernur,” ujarnya.

Menurut Bupati Omaleng, jajarannya masih menunggu keputusan akhir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Mimika.

DKPP pada persidangan pekan lalu telah memberhentikan secara tidak hormat komisioner KPU Mimika, Ambrosius Lamera. Lembaga yang dipimpin Prof DR Jimly Ashidiqie itu akan kembali menggelar persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU Mimika lainnya dalam waktu dekat.

”Saya masih menunggu keputusan sidang lanjutan DKPP. Kalaupun tidak ada pelantikan anggota DPRD Mimika yang baru dalam waktu dekat, juga tidak masalah. Toh pemerintah daerah tetap jalan terus. Saat ini anggota DPRD Mimika yang masih bertugas sampai 15 Desember 2014 masih menyelesaikan pembahasan dan penetapan RAPBD 2015,” jelas Bupati Eltinus Omaleng.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan akan menindaklanjuti surat keputusan KPU Mimika tentang pengusulan pengangkatan 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 untuk segera dilantik pada pertengahan Desember.

Rabu, 10 Desember 2014 00:40

Tim Gabungan Polda Periksa 3 Kapal Asing di Wanam Merauke

Ditulis oleh

MERAUKE – Tim Gabungan Polda Papua yang terdiri dari, Unit Kriminal Khusus, Satuan Pol Air Polda Papua, Polres Merauke, Kantor Ksyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), Imigrasi, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya, mengamankan 3 kapal asing asal China yang bersandar di pelabuhan Wanam Distrik Ilwayap Kabupaten Merauke.

Selanjutnya, Tim Polda Papua melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan ketiga kapal itu, karena berdasarkan informasi bahwa ketiganya melakukan illegal fishing.

Ketika dikonfirmasi media ini, Selasa (9/12), Kapolres Merauke, AKBP. Sri Satyatama, S.Ik., mengatakan tim Gabungan Polda Papua mengendus informasi adanya ilegal ‘fishing’ yang akan dilakukan oleh ketiga kapal yang didatangkan dari China itu.

Ketiga kapal itu, kata Kapolres, masing-masing Kapal Manokwari I, Manokwari II dan Manokwari III. 

Halaman 7 dari 201