Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Kamis, 26 Maret 2015 01:13

Produksi Beras Papua Baru 51 Persen

Ditulis oleh

Kabupaten Merauke Didorong Meningkatkan Produksi Beras


Samuel SiriwaMERAUKE – Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua, Samuel Siriwa mengungkapkan produksi beras di Provinsi Papua baru 51 persen. Pada tahun 2018, ditargetkan mencapai 60 persen.
Oleh karena itu, kata Samuel, kabupaten-kabupaten penghasil beras akan didorong produktivitasnya, antara lain Kabupaten Merauke dan Nabire. Kabupaten Merauke sendiri merupakan kabupaten yang sangat produktif, dengan jumlah suplai beras mencapai 84 persen di Papua.

“Untuk mencapai target 60 persen, maka peningkatan produksi, peningkatan sarana prasarana dan juga pengembangan usaha pertanian perlu ditingkatkan. Target

kami di 2018, beras kita mencapai 60 persen. Sekaran baru di angka 51 persen,” terang Samuel kepada wartawan di Merauke, Selasa (24/3/15).

Saat Menggelar Temu Kawasan Wilayah Adat di 5 Kawasan Adat Papua


Temu Kawasan Adat Anim Ha MERAUKE – Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua menggelar kegiatan Temu Kawasan Wilayah Adat secara serentak di 5 wilayah adat Papua, yakni Anim Ha, Lepago, Mepago, Mamta, Saireri dan Lapago, Selasa (24/3/15).
Di wilayah adat Anim Ha dipusatkan di Merauke, wilayah adat Mamta dipusatkan di Sarmi, wilayah adat Saireri dilangsungkan di Biak, wilayah adat Mepago dilaksanakan di Timika dan wilayah adat Lapago dipusatkan di Wamena.
Demikian sambutan tertulis Gubernur Papua, Lukas Enembe yang dibacakan Sekda Merauke Daniel Pauta dalam acara Temu Wilayah Adat Anim Ha di Merauke, kemarin.
“Pertemuan kali ini bertujuan mengkoordinasikan dan memfokuskan langkah-langkah konkrit terkait implementasi program dan kegiatan untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua,” kata Sekda.

Kamis, 26 Maret 2015 01:09

Smelter Freeport Akan Dibangun di Wilayah Paomako

Ditulis oleh

JAYAPURA - Pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter untuk PT Freeport Indonesia akan dibangun di sekitar wilayah Pelabuhan Laut Paomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Fred ketika dihubungi dari Jayapura, Selasa, mengatakan luas wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi smelter di Paomako itu diperkirakan mencapai 142 hektar.
“Wilayah seluas 142 hektar tersebut merupakan kawasan yang sudah tersedia tanpa adanya perubahan status APL (Areal Perubahan Lain),” katanya.
Fred menuturkan, meskipun lokasi pembangunan smelter sudah disiapkan, namun pihaknya kini masih berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat terkait dengan permasalahan pelepasan tanah.

Kamis, 26 Maret 2015 01:09

Bupati/Walikota yang Mencalonkan Diri Harus Cuti

Ditulis oleh

MERAUKE – Berdasarkan rancangan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang akan ditandatangani Presiden, terdapat aturan yang mengatakan bahwa pejabat bupati/walikota yang akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah pada periode 2016-2021, harus mengambil cuti sementara, bukan mengundurkan diri. Namun, dalam status sebagai PNS dinyatakan mengundurkan diri.
“Ketika mendaftar ke KPUD sudah mulai cuti, bukan mundur. Mundur itu apa bila insan yang bersangkutan ini mencalonkan di kabupaten lain. Hanya status PNS dikatakan mengundurkan diri,” terang Divisi Sosialisasi KPUD Merauke Aryadi, Selasa (24/3/15).

Kamis, 26 Maret 2015 01:06

Lanal Timika Gandeng LPMAK Kelola Potensi Maritim

Ditulis oleh

TIMIKA - Pangkalan TNI AL Timika bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) membina para nelayan lokal di wilayah itu dalam rangka mengelola potensi maritim agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Mulyadi kepada Antara di Timika, Rabu, mengatakan melalui kerja sama yang telah dibangun dengan LPMAK selama beberapa tahun terakhir, para prajurit TNI AL terlibat pembinaan nelayan dalam hal menangkap ikan dan memperbaiki jaring yang rusak.
Selain itu memberikan sosialisasi tentang keselamatan pelayaran dan mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang kemaritiman. Beberapa waktu lalu Lanal Timika bekerja sama dengan LPMAK juga merenovasi ringan rumah-rumah nelayan di Kampung Cenderawasih, Paumako, Distrik Mimika Timur.
Rumah-rumah nelayan tersebut sering dibiarkan begitu saja saat mereka melaut hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan di pesisir pantai. “Melalui kegiatan renovasi ringan kerja sama dengan LPMAK itu kita membantu masyarakat nelayan untuk menjaga kelayakan huni rumah-rumah mereka sehingga tidak sampai ditinggal begitu saja,” jelas Mulyadi.

Kamis, 26 Maret 2015 00:51

Mimika Segera Terapkan Roling Mengajar Guru Pedalaman

Ditulis oleh

TIMIKA - Guna memastikan agar aktivitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah pedalaman Kabupaten Mimika dapat berjalan normal, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan setempat segera memulai program roling guru-guru yang bertugas di wilayah pedalaman.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, Nilus Leisubun di Timika, Rabu mengatakan, kebijakan roling guru mengajar tersebut sudah dibahas dengan para kepala sekolah.
Sesuai hasil rapat tersebut, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah pedalaman akan diroling setiap tiga bulan sekali. Program tersebut rencananya mulai diterapkan pada April mendatang.
“Pergantian shift mengajar berlaku untuk sekolah-sekolah pedalaman. Kalau dalam satu sekolah terdapat sembilan guru, maka mereka akan dibagi dalam dua shift. Untuk tiga bulan pertama lima guru yang berangkat bertugas di pedalaman, setelah mengajar tiga bulan, mereka digantikan oleh empat guru yang lain,” jelas Nilus.
Ia mengemukakan bahwa kebijakan roling guru mengajar tersebut diambil lantaran ada banyak keluhan dari masyarakat di wilayah pedalaman di mana guru-guru di sekolah setempat sangat jarang berada di tempat tugas. Mereka baru hadir di sekolah menjelang pelaksanaan ujian akhir sekolah atau Ujian Nasional (UN).
Selain melibatkan guru-guru yang bertugas di sekolah pedalaman, kebijakan roling ini nantinya juga diberlakukan bagi guru yang bertugas di kota tetapi kekurangan jam mengajar. Para guru yang kekurangan jam mengajar tersebut diikutsertakan dalam program roling ke pedalaman untuk melengkapi jam mengajarnya.

 MoU Pemkab Merauke dan Sragen MERAUKE – Pemkab Merauke, dan Pemkab Sragen, Jawa Tengah melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Asistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merauke.
Penandatanganan MoU itu dilakukan di ruang VIP Bandara Mopah Merauke, oleh Bupati Romanus Mbaraka dan Bupati Sragen, Agus B. Rachman, Selasa (24/3/15).
Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Ketua DPRD Seragen Bambang Samakto, Sekda Merauke Daniel Pauta dan para pejabat lainnya dari kedua kabupaten itu.
Bupati Sragen, Agus B. Rachman mengatakan penandatanganan MoU asistensi antara Pemkab Merauke dan Pemkab Sragen dalam rangka membantu pelayanan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merauke.
“Moga-moga persahabatan yang kita bangun dengan MoU ini akan semakin mengokohkan ke-Indonesia-an kita dan juga persaudaraan. Insya Allah, saya dan teman-teman akan back up,” kata Rachman.

Rabu, 25 Maret 2015 01:05

Seorang Warga Kumbe Ditemukan Tewas Tenggelam

Ditulis oleh

MERAUKE – Seorang warga Kumbe Distrik Kurik Merauke, Muharam Peres (30) ditemukan dalam keadaan tak bernyawa setelah tenggelam di muara Kumbe oleh warga setempat, Senin (23/3/15) sekitar pukul 00.00 malam.
Sebelum penemuan itu, dikabarkan korban tengah menjaring di muara Kumbe. Pada saat itu air surut dan ketika air pasang, korban dinyatakan hilang, sehingga warga melaporkan ke Kantor SAR Merauke.
Demikian disampaikan Kepala Seksi Humas Kantor SAR Merauke Darmawan W.B, Selasa (24/3/15).
Menurut Darmawan, ketika mendapat laporan warga tentang adanya nelayan Kumbe yang hilang pada Senin (23/3) sore, SAR Merauke sempat turun dan melakukan pencarian.
“Salah satu warga Kumbe melaporkan bahwa ada seorang warga Kumbe yang tenggelam karena arus ombak tinggi. Kita respon, kemarin sore langsung kita berangkat melakukan pencarian,” terangnya.

Selasa, 24 Maret 2015 00:58

Monitoring Meja Sebagai Pra Monitoring Lapangan

Ditulis oleh

SERUI – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony A Woria, SP., MT., mengemukakan bahwa monitoring meja yang di lakukan Bappeda bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 terhadap kegiatan Januari, Feberuari sampai Maret baru-baru di ruang pertemuan Bapeda yang di buka oleh Wakil Bupati Yapen, Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, MBA, merupakan pra monitoring lapangan. Dengan demikian tujuan dari monitoring meja adalah untuk menyesuaikan data-data program yang ada di masing-masing SKPD dengan data yang dimiliki Bappeda, kata Sony kepada Bintang Papua baru-baru ini.
Dikatakannya bahwa data-data yang dimiliki Bappeda semuanya beranjak dari RKPD, KUA dan PPAS, lewat pembahasan di DPRD kemudian lahirnya APBD. Tetapi sayang, diakui Sony bahwa kenyataan yang ada, bahwa data-data yang dimiliki oleh Bappeda sering tidak cocok dengan data masing-masing SKPD di dalam DPA. Oleh karena itu, melalui monitoring meja, pihaknya ingin mengetahui dan melihat sejauh mana data-data yang dimiliki SKPD yang tertera di dalam DPA. Sehingga ketika ada perbedaan data, maka hal itu akan segera diluruskan atau disinkronkan.

Selasa, 24 Maret 2015 00:56

Polda Papua Segera Gelar Perkara Laporan Ketua KPUD Mimika

Ditulis oleh

Kapolda Papua,  Irjen Pol. Drs. Yotje Mende JAYAPURA – Kepolisian daerah Papua segera menggelar perkara terkait laporan Ketua KPUD Mimika, Yohanes Kemong, yang diduga tandatangannya dipalsukan dalam Surat Keputusan (SK) nomor 16 tentang pengusulan para Calon Legislatif (Caleg) terpilih DPRD Mimika.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende mengemukakan, pemalsuan tandatangan Ketua KPUD tersebut, diduga dilakukan oleh mantan sekretaris KPUD.
“Jadi, disitu terjadi pemalsuan data anggota terpilih DPRD lalu direkomendasikan oleh Bupati Mimika dan diusulkan ke Provinsi.
“Disitu diduga ada pemalsuan tandatangan, sehingga kami akan menggelar perkara. Kami juga minta agar jangan dulu mengesahkan usulan yang seharunya dulu sudah ada,” kata Kapolda Yotje Mende.

Halaman 7 dari 224