Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan

MERAUKE – Peristiwa kebakaran di Kota Merauke sudah beberapa kali terjadi, baik terjadi pada rumah warga maupun fasilitas umum. Kerugian materil diderita korban cukup tinggi, hingga ratusan juta rupiah. 

Beberapa fasilitas umum yang terbakar antara lain, kebakaran pasar Ampera, pasar Mopah Baru tahun 2013 lalu, SD Inpres Seringgu  pada 2013, Kantor Karantina Pertanian pada 2013. Pada tahun 2014, beberapa rumah dan tempat usaha juga dilahap jago merah.

Penanganan kebakaran dinilai sebagian orang sangat lambat, salah satu penyebabnya Pemkab Merauke tidak memiliki mobil pemadam kebakaran (damkar). Pada 21 Maret 2013 lalu, masyarakat pernah melakukan aksi kumpul koin Rp324.900 dan diserahkan kepada pemerintah untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran 

“Sebenarnya yang menjadi kendala ini badan dinas mana yang akan menangani mobil Damkar itu, karena sebelumnya, mobil-mobil Damkar kita tidak terkelola dan terawat baik sampai rusak,” kata Ketua DPRD Merauke, Ir. Leonardus Mahuze, Jumat (3/10).

Benturan pax step dengan sayap belakang pesawat Lion Air di MeraukeMERAUKE – Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan GT 797 terpaksa menunda penerbangannya. Penundaan itu terkait insiden tabrakan pax step (tangga penumpang yang dipindah-pindahkan) terhadap sayap kiri pesawat Lion Air di Bandara Mopah Merauke, Jumat (3/10) sekitar pukul 09.30 WIT.

Informasi yang dihimpun media ini, pax step itu dibawa oleh sebuah kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tidak diarahkan, sehingga terjadi insiden tabrakan sayap pesawat Lion Air. 

Pesawat Lion Air terpaksa menunda keberangkatan dari Bandara Mopah Merauke ke Bandara Sentani, Jayapura. Akibat kejadian itu pula, 86 penumpang Lion Air GT 797 batal berangkat ke daerah tujuannya. 

Seorang penumpang Lion Air, Arie Soeprapto menuturkan kejadian itu terjadi ketika pesawat sudah berhenti setelah landing. Ketika penumpang hendak turun, tiba-tiba terdengar benturan yang cukup keras.

“Rupanya tangga yang dibawa oleh sebuah mobil menabrak sayap pesawat bagian kiri. Saat itu saya mau turun dari pintu depan, saya lihat ada mobil yang membawa tangga untuk pintu bagian belakang, tangga itu ada tersangkut di sayap pesawat. Saya lihat sayapnya penyot ke dalam,” beber Arie yang mengaku menyaksikan kejadian itu langsung.

Sabtu, 04 Oktober 2014 09:39

DPRD Dukung Penutupan Tambang Ilegal dan Sawit

Ditulis oleh

TIMIKA – Anggota DPRD Mimika, Papua, Yohanes Felix Helyanan mendukung desakan dari berbagai kalangan agar Pemkab setempat menutup usaha pertambangan pasir besi dan usaha perkebunan sawit dalam skala besar karena merusak lingkungan.

Dikatakan hingga saat ini DPRD Mimika tidak pernah menerima laporan resmi tentang kegiatan pertambangan pasir besi di Pronggo, Distrik Mimika Barat Jauh, maupun usaha perkebunan kelapa sawit PT Pusaka Agro Lestari (PAL) di Distrik Iwaka.

”Kami minta Pemkab Mimika segera membentuk tim terpadu melibatkan semua pihak, termasuk Dewan. Kita sama-sama turun ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi di lapangan seperti apa. Kalau memang merusak lingkungan, harus segera ditutup dan menghentikan semua aktivitas mereka. Jangan sampai di kemudian hari masyarakat menjadi korban,” kata politisi dari PDI Perjuangan itu, Jumat.

Yohanes mengatakan sebagai anak kelahiran Kokonao dan dibesarkan di wilayah Suku Kamoro, dirinya sangat memahami budaya masyarakat Kamoro yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir selatan Mimika.

”Saya lahir dan besar di Tanah Kamoro. Jadi, saya sangat paham dengan adat kebiasaan dan budaya masyarakat Kamoro. Kalau diberikan sesuatu yang membuat mereka senang maka orang dengan begitu mudah masuk ke semua kepunyaan mereka. Masyarakat lupa dan tidak berfikir panjang untuk masa depan anak cucu mereka, atau apakah investasi itu berdampak atau tidak terhadap lingkungan. Ini sangat disayangkan. Jangan sampai kita mengorbankan masyarakat hanya untuk kepentingan sesaat,” tutur Yohanes.

Sabtu, 04 Oktober 2014 09:31

Standar Pelayanan RSUD Merauke Sekelas RS Berkelas

Ditulis oleh

MERAUKE – Standar pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Merauke setara dengan rumah sakit lain yang berkelas. Hal ini didukung dengan ketersediaan tenaga dokter ahli berkompeten maupun fasilitas medis yang cukup memadai.

Demikian disampaikan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, M.T., Kata Mbaraka, spesifikasi  dokter di RSUD Merauke cukup lengkap, baik dokter spesialis dan umum.  

“Saya ini ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa di RSUD Merauke ini ada dokter ahli semua di sini. Para dokternya sama kelas dengan dokter ahli seluruh dunia,” tutur Bupati yang baru saja keluar dari perawatan RSUD Merauke, baru-baru ini.

Menurutnya, pelayanan oleh para medis di RSUD Merauke pun dilakukan secara baik. Sehingga dia mengajak masyarakat di Merauke untuk tidak ragu atas pelayanan rumah sakit itu. 

Wakil Bupati Mappi Ir. Benyamin NgaliMERAUKE – Ada kegelisahan dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mappi-Papua, yang baru saja terpilih dan akan dilantik. 

Pasalnya, usai dilantik nanti 25 anggota dewan Mappi tidak dapat melaksanakan tugas secara baik, lantaran Kantor DPRD Mappi sudah dipalang oleh pemilik ulayat sejak tahun lalu.

Kantor DPRD yang ada di Kota Baru Daerah Titik telah dipalang oleh pemilik hak ulayat sejak satu tahun lalu. Dikabarkan juga, kantor itu sudah berantakan, karena tidak berpenghuni. Kaca jendela, bangku, meja dan lainnya hilang dibawa kabur oleh orang tak dikenal.

Sejumlah anggota dewan terpilih Mappi pun bingung. Mereka sendiri tidak tahu pelaksanaan pelantikan itu nantinya digelar di gedung mana? Selain itu juga, usai dilantik nantinya mereka tidak mempunyai gedung kehormatan.  

Beberapa anggota dewan baru dikabarkan akan berkantor di rumah masing-masing, sambil menunggu langkah pemerintah daerah untuk mengontrak kantor baru, sebagai kantor dewan.

Anggota DPRD terpilih dari partai Demokrat, Robert Sumagai mengaku akibat dipalang, gedung DPRD Mappi tidak dapat difungsikan lagi. Akibat ketiadaan gedung ini, berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD. 

Jum'at, 03 Oktober 2014 02:04

‘Plat Merah’ Juga Harus di Kir

Ditulis oleh

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Yakobus DuwiriMERAUKE – Tidak sedikit kendaraan dinas ‘plat merah’ di lingkup Pemerintah Kabupaten Merauke yang belum melakukan uji kendaraan (Kir). Justru ketika akan di Kir oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, banyak diantaranya yang memberikan protes.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Yakobus Duwiri, Kamis (2/10). Terkait rasa enggan pejabat PNS dilingkup Pemkab Merauke untuk di Kir kendaraannya, Dinas Perhubungan Merauke sudah menyampaikan ke Sekda Merauke agar kendaraan-kendaraan dinas dapat di Kir.

“Kemarin saya sampaikan ke pak Sekda juga, khusus untuk plat-plat merah ini, plat-plat merah ini seharusnya kita juga jadi contoh. Mereka (pemilik kendaraan plat merah) protes banyak kenapa kita punya mobil harus di Kir,” beber Duwiri kepada media ini.

Jum'at, 03 Oktober 2014 01:57

Dinas Peternakan Provinsi Sharing Penetapan Anggaran

Ditulis oleh

MERAUKE – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, Petrus Parerang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Merauke selama 2 hari, tanggal 1-2 Oktober 2014. 

Kadis Peternakan dan Kesehatan Provinsi Papua menyambangi kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, juga bertemu para petani peternak di Merauke dan mengunjungi Rumah Potong Hewan (RPH) Merauke.  

Kepala Dinas PKH Provinsi Papua, Peterus Parerang mengatakan kunjungannya terkait sharing alokasi dana APBN Kabupaten dialokasikan melalui provinsi. Dinas PKH Provinsi baru 6 bulan dibentuk, sehingga perlu melakukan sharing dengan dinas-dinas di kabupaten/kota.

Jum'at, 03 Oktober 2014 01:59

Warga Merauke Minta Kapal dan Pesawat Lebih Baik Dimuseumkan

Ditulis oleh

Wakil Bupati Merauke Sunarjo MERAUKE – Sebagian kalangan masyarakat Kabupaten Merauke mempertanyakan nasib 4 kapal dan 4 pesawat aset Pemerintah Kabupaten Merauke yang hingga kini tidak beroperasi lagi. Dinilai, Pemkab tidak ambil pusing soal 8 armada yang hingga kini belum jelas keberadaannya itu. 

8 aset milik Pemerintah Daerah yang di beli dari APBD dalam tahun-tahun berbeda itu, yakni MT Yelmasu, KM. Lady Maryana, KM Maroka Ehe dan LCT Ohan 09 (KM. Anugrah Perdana I), pesawat Boeing seri 200-300 Bogodi, KLI, Aoba dan Twint Otter Musamus.

Empat kapal dulunya di kelola oleh PT Pelayaran Musamus, sedangkan 4 pesawat di kelola oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) berdasarkan kerjasama operasional (KSO). Namun aset-aset ini tidak dikelola dengan baik oleh pihak ketiga. 

Sumber menyebutkan, 3 dari 4 kapal kini berada di Dok Tawiri Ambon dan sudah menjadi bangkai. Sedangkan 1 kapal lainya, LCT Ohan 09 dikontrak oleh PT Pertamina dan masih beroperasi. 

Kamis, 02 Oktober 2014 02:19

Berarti Negara Hendak Bubar

Ditulis oleh

 

Kalau Masyarakat Sudah Tidak Percaya Pemerintah

Peserta Bimtek SPP di Lingkup Pemkab MeraukeMERAUKE – Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta secara tegas menyinggung aparatur Pemerintah di lingkup Pemkab Merauke. Katanya, kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah berarti indikasinya negara dalam keadaan hendak bubar.

Sentilan yang diberikan Sekda itu terkait kinerja pelayanan aparatur pemerintah yang dinilai masih kurang memuaskan. Pelayanan publik, katanya, harus diberikan prima kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hasur berasaskan prinsip sederhana, konsisten, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, transparansi dan keadilan.

“Kalau kita ukur kinerja pelayanan itu belum tentu mendatangkan suatu manfaat yang dikatakan prima, contoh pengurusan KTP, yang dijadwalkan hanya 1 hari, tetapi sampai 3 hari baru KTP bisa keluar, itu tidak prima,” tegasnya dalam pembukaan Bimtek SPP bagi aparatur Pemerintah di Lingkup Pemkab Merauke, Rabu (1/10).

Pelayanan yang tidak sesuai prinsip SPP, katanya akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Kalau masyarakat sudah tidak percaya pemerintah, berarti negara dalam keadaan hendak bubar, oleh karena itu tanggungjawab untuk negara ini tetap eksis ditangan kita semua selaku aparatur juga masyarakat,” tegasnya lagi. 

Aparatur negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi SDM aparatur. “Tahun 2015 ktia dituntut untuk semakin transparan dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kita masing-masing. Salah satu hal yang merupakan bagian dari transparansi itu adalah menyusun SPP,” tuturnya.

Katanya, diamanatkan UU nomor 25 tahun 2009  bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan di lingkungan masing-masing.

“Dalam UU itu juga dikatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat. Supaya akuntabilitas, transparansi dan standar pelayanan itu terbuka bagi publik. Untuk lebih jelasnya nanti ikuti dengan seksama Bimtek ini demi perbaikan birokrasi yang lebih baik,” tandasnya. (moe/aj/lo1)

Kamis, 02 Oktober 2014 02:16

Pemilik Ulayat Diminta Sampaikan ke Pemda Merauke

Ditulis oleh

Menyoal 12,5 Hektar Tanah Dalam Areal Bandara yang Diklaim Belum Terbayarkan

Kabandara, Dishub dan Pemkab Merauke dan Warga melakukan pertemuan terkait sosialisasi pembangungan pagar bandara mopahMERAUKE – Terkait ganti rugi tanah Bandara Mopah Merauke, masih ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat bahwa tanah di kawasan Bandara Mopah seluas 12,5 hektar belum dibayarkan oleh pemerintah. Tanah seluas 12,5 hektar itu diklaim oleh Simson Tiotra. 

Sebelumnya Pemkab Merauke sudah melakukan pembayaran secara bertahap hingga tuntas kepada beberapa marga yang mengaku pemilik ulayat tanah Bandara Mopah itu. Pemkab Merauke mengucurkan dana sekitar Rp69 miliar lebih.

Setelah pembayaran itu, Pemkab Merauke menganggap urusan ganti rugi tanah Bandara Mopah telah tuntas, namun ternyata masih ada pihak yang mengklaim bahwa lahan seluas 12,5 hektar dari luas bandara itu belum dibayarkan.

Dalam pertemuan pihak Bandara Mopah dengan masyarakat kawasan bandara, Rabu (1/10) kemarin, terkuak dugaan bahwa Tim 7 yang mengurus persoalan ganti rugi tanah Bandara Mopah tidak mengakomodir  Simson Tiotra dalam proses terakhir pembayaran tanah bandara itu.

“Pak Simson merasa haknya dilegitimasi, terjadi proses pembayaran tetapi yang bersangkutan tidak diakomodir. Perlu ada kebijakan Pemkab Merauke untuk melihat hal ini. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Pak Simson terkait 12,5 hektar itu,” ujar LBH Independen Papua-Merauke, Subandrimo selaku Jubir  Simson Tiotra, kemarin.

Kepala Bandara Mopah Merauke, Rajokki Aritonang mengatakan, pihaknya tidak berwenang terkait masalah ganti rugi tanah. Urusan tanah bandara yang dianggap belum selesai oleh pihak tertentu diminta untuk disampaikan ke Pemda Merauke.

Halaman 7 dari 179