Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Jum'at, 13 Februari 2015 01:50

Dinkes Merauke Prioritaskan Kesehatan Ibu dan Anak

Ditulis oleh

JAYAPURA – Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, memprioritaskan pelayanan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu karena persalinan dan juga kematian bayi.

“Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu program prioritas kami ditahun ini untuk menekan angka kematian ibu karena persalinan dan juga kematian bayi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Merauke dr. Stevanus Osok ketika dihubungi dari Jayapura, Kamis kemarin.

Menurut Stevanus, melalui program itu, pihaknya mewajibkan masing-masing petugas Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan pelayanan terhadap anak.

“Kita prioritaskan pelayanan kesehatan ibu dan anak wajib dilakukan di Puskesmas tapi juga di Rumah Sakit,” katanya.

Ia mengatakan, jika seorang ibu hamil status kesehatannya kurang baik maka tidak diperbolehkan untuk melahirkan dirumahnya atau dikampung tetapi diminta untuk bersalin di Puskesmas.

Jum'at, 13 Februari 2015 01:43

Polda Papua Selidiki Bupati Mimika

Ditulis oleh

Terkait Dugaan Menghambat Program Pemerintah dengan Memperlambat Pelantikan Puluhan Anggota DPRD Mimika

JAYAPURA – Atas polemik yang terjadi di Kabupaten Mimika antara pihak eksekutif (Bupati Mimika, Eltnus Omaleng) dengan anggota dewan, pihak kepolisian, dalam hal ini  Polda Papua sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum atas dugaan adanya tindakan sengaja memperlambat pelantikan puluhan anggota dewan di Kabupaten Mimika.

Pasalnya, surat rekomendasi pelantikan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Papua yang telah diberikan kepada Omaleng selaku Bupati Mimika, diduga sengaja memperhambat pelantikan puluhan anggota DPRD Timika periode 2014–2019.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi, Drs. Yotje Mende mengungkapkan, pihaknya mengingatkan kepada Bupati Mimika agar jadilah sebagai seorang birokrat yang mendukung program Pemerintah. “Jelas, dengan dia tidak menanggapi surat gubernur, dan tidak mengakomodir permasalahan DPRD maka bisa dikenakan hukum menghalang-halangi kelancaran daripada program pemerintah. Akan dicari pasalnya, kalau memenuhi unsur akan ditetapkan tersangka,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (12/2). 

Jum'at, 13 Februari 2015 01:36

Bupati Minta Polisi Tertibkan Demo Pelantikan DPRD

Ditulis oleh

TIMIKA - Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta aparat kepolisian menertibkan aksi demonstrasi sekelompok warga di pintu masuk Kantor Bupati Mimika Kampung Karang Senang-SP3, Distrik Kuala Kencana yang menuntut untuk segera melantik 35 anggota DPRD setempat. “Untuk menjaga keamanan daerah, saya minta tidak boleh ada lagi aksi-aksi demo seperti yang sekarang terjadi di pintu masuk Kantor Bupati. Saya minta Polres di-back up Kodim untuk menangani mereka. Tidak boleh ada halangan terhadap aktivitas pemerintahan maupun investasi yang mau masuk di Timika,” ujar Bupati Omaleng di Timika, Kamis.

Ia menegaskan hal itu saat memimpin rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono yang akan tiba di Timika pada Sabtu (14/2) untuk meninjau lokasi pembangunan industri smelter.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Rimba Papua Hotel Timika dihadiri jajaran Muspida, perwakilan PT Freeport Indonesia dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Mimika.

Bupati Omaleng mengatakan sudah mendengar dan mengetahui aspirasi sekelompok warga yang berdemo di pintu masuk Kantor Bupati Mimika untuk menuntut segera melantik 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019. “Aspirasi mereka sudah kita dengar,” ujarnya.

Jum'at, 13 Februari 2015 01:41

Masalah Raskin Kampung Nasem Diselidiki Dari Awal

Ditulis oleh

MERAUKE – Kasus beras miskin (raskin) kampung Nasem Distrik Merauke Kabupaten Merauke akan diselidiki kembali dari awal oleh Polres Merauke. Sebelumnya, kasus tersebut ditangani oleh Polsek Kota Merauke, tetapi diambil alih oleh Polres Merauke atas instruksi Polda Papua. “Untuk masalah raskin ini kita mulai dari penyelidikan dari awal lagi setelah kita terima dari Polsek Kota Merauke. Nanti kita panggil beberapa saksi yang terkait, nanti akan diperiksa apakah ada penyelewengan atau tidak,” terang Kapolres Merauke melalui Kasat Reskrim, AKP. Candra Citra Kesuma, S.IK, Kamis (12/2/15).

Kata Candra, hingga saat ini baru 4 orang saksi yang diperiksa, diantaranya masyarakat dan pegawai distrik Merauke. Begitu juga dengan kepala distrik, Kepala Bulog Merauke dan pihak-pihak terkait lainnya akan dimintai keterangan mereka. “Kita akan mencari fakta-fakta di lapangan seperti apa. Saat ini kita belum bisa memberikan kesimpulan letak kesalahannya di mana. Kemungkinan banyak orang yang kita periksa, karena masalah ini terkait hajat hidup orang banyak kan,” ungkapnya. 

Jum'at, 13 Februari 2015 01:38

Pemprov Apresiasi Rencana Kunjungan Menteri ke Timika

Ditulis oleh

TIMIKA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi rencana kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, ke lokasi pembangunan industri smelter di Timika. “Tentu pemerintah dan rakyat Papua mengapresiasi Bapak Menteri ESDM dan Menteri PU. Berarti pemerintah pusat merespon secara serius apa yang sudah dibicarakan oleh Gubernur Papua dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujar Kepala Biro Humas Setda Papua FH Mote, di Timika, Kamis.

Mote memastikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama tim dari DPR-Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) akan mendampingi kedua menteri dalam kunjungan kerja ke Timika.

Menurut dia, kegiatan kunjungan kerja kedua menteri tersebut ke Timika sangat penting dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung dan mempercepat rencana pembangunan industri smelter di Papua. “Yang paling penting mereka harus yakin bahwa Papua bisa dibangun industri dan lain-lainnya sebagaimana di daerah lain. Papua siap untuk itu. Tentu akan ada diskusi-diskusi setelah melihat langsung kondisi di lapangan untuk diambil langkah-langkah tindak lanjut,” jelas Mote.

Jum'at, 13 Februari 2015 01:36

Pelaku Pembuang Bayi Masih Misterius

Ditulis oleh

MERAUKE – Kapolres Merauke, AKBP. Sri Satyatama, S.IK, melalui Kasat Reskrim, AKP. Candra Citra Kesuma, S.IK, mengatakan, hingga saat ini kepolisian belum mendapatkan titik terang pelaku pembuang bayi pada Rabu (4/2/15) lalu. 

Menurutnya, petugas telah mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) di sekitar TKP, tetapi sampai saat ini belum menemui titik terang siapa pelaku misterius itu. Selain menggali informasi di TKP, petugas juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak rumah sakit maupun puskesmas, namun hasilnya tetap nihil. “Kita terkendala kurangnya saksi-saksi yang berada di TKP pada saat itu. Kita sudah berusaha mencari tahu di masyarakat sekitar situ, maupun dari beberapa rumah sakit, guna mengetahui asal-usul bayi itu,” terang Candra, Kamis (12/2/15).

Jum'at, 13 Februari 2015 01:36

Skorsing Dua Dosen Hukum, Rektor Unmus Dinilai Otoriter

Ditulis oleh

MERAUKE –  Rektor Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Philippus Betaubun, ST., MT., dinilai bersikap otoriter, lantaran menskorsing dua dosen mata kuliah hukum, yakni Jeremias Martinus Patty, SH., MH., dan Mulyadi Alriyanto Tajuddin, SH.,  selama 1 tahun.

Dalam konferensi pers yang digelar, Kamis (12/2/15), Jeremias Martinus Patty, SH., MH., dan Mulyadi Alriyanto Tajuddin, SH., menerangkan, mereka bersama ratusan mahasiswa melaksanakan kegiatan kampanye anti korupsi ketika peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia, 9/12/2014 lalu.

Buntut dari kegiatan itu, dia dan rekannya di skorsing oleh Rektor Unmus, tanpa pemberitahuan tertulis. Rektor tidak membuka ruang dialog terkait hal itu, sehingga dinilai otoriter. “Tanpa pemberitahuan tertulis, kami ketahui pada Januari 2015. Kami tidak tahu berapa semester di skor. Kita tidak demo, kita melakukan aksi kampanye dan dialog di RRI, terkait mata kuliah anti korupsi,” kata Patty

Sebagai orang hukum, menurut Patty, kegiatan itu wajib dilakukan, karena sebagai penerapan dair ilmu hukum di program studi hukum. “Kami belajarkan mereka di kelas, kami belajarkan mereka di lapangan. Bagaimana implementasi terhadap mata kuliah yang mereka dapat. Malah kami diskors. Tidak perlu saya melapor ke pimpinan, kan ini penerapan dari ilmu hukum, jadi wajib dong, “ bebernya.

Danlanud Merauke, Letkol PNB Muhammad ArwaniMERAUKE – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Merauke, Letkol PNB Muhammad Arwani menegaskan, apabila terbukti ada oknum anggotanya yang memasukkan (baca: selundupkan) ribuan ekor anak ikan arwana tanpa dokumen di Bandara Mopah, maka dia tidak akan segan-segan menindak sesuai aturan yang berlaku.

Danlanud tidak menepis kalau ada laporan yang menyatakan bahwa anggotanya yang berupaya melakukan penyelendupan itu, hanya saja dia belum melihat secara langsung laporan yang diambil dari rekaman kamera CCTV Bandara Mopah.

“Laporan ini sudah saya terima. Hanya saja, kebetulan saya baru datang tadi siang. Jadi saya akan cek, dengan pihak Bandara, Otoritas dan pihak-pihak terkait lainnya. Nanti kita akan terbuka,” kata Letkol Muhammad Arwani ketika dikonfirmasi, Rabu (11/2).

Sebagai Komandan Lanud Merauke, kata Arwani, dia sudah membangun komitmen bersama instansi-instansi yang berkepentingan di Bandara Mopah untuk sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan bandara tersebut.

Kamis, 12 Februari 2015 00:26

Persoalkan Masalah di Pasar, Mama-Mama Papua Gelar Aksi Damai

Ditulis oleh

Mama-mama pedangan asli Merauke, Papua yang menggelar aksi demo damai.MERAUKE – Ratusan mama-mama pedagang asli Papua di Kabupaten Merauke, melakukan aksi kampanye damai di sejumlah titik di kota Merauke, Senin (9/2/15) sekitar pukul 16.00 Wit.

Mereka melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak pedagang asli Papua di Merauke mendapatkan tempat jualan di pasar Wamanggu dan pasar Baru. Yang mana menurut mereka terdapat sejumlah permasalahan yang serius apabila tidak disikapi pemerintah.

“Kami mau sampaikan kepada publik, bahwa pasar ini bukan hanya sekedar berjualan tetapi didalamnya ada sejumlah persoalan. Kami harapkan supaya segera ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berpihak kepada kepentingan mama-mama pedagang asli Papua,” kata Koordinator aksi, Ros Kebubun.

Ada berbagai masalah yang dipaparkan, antara lain soal persaingan harga yang tidak sehat antar pedagang. Juga menyangkut ruang (tempat usaha), dinilai adanya pendataan yang tidak akurat bagi pedagang asli Papua. Lalu, soal retribusi yang dinilai cukup mencekik dan penyediaan modal dari Pemkab yang dinilai tidak merata.

“Juga soal sepinya pembeli. Terus tarif transportasi yang mahal, padahal BBM sudah turun. Kami juga harapkan adanya pendampingan bagi pedagang Papua yang punya keterbatasan SDM,” katanya.

Kamis, 12 Februari 2015 00:25

Pemuda Merauke Akan Inventarisir Berbagai Persoalan Sosial

Ditulis oleh

MERAUKE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Kanisia Mekiuw, SH., mengatakan bahwa pemuda Merauke yang tergabung dalam beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) akan menginventarisir berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Merauke.

Setelah diinventarisir dan dilakukan pemetaan, lanjut Kanisia, pemuda akan melaksanakan kegiatan kegiatan pembangunan bersama pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke. 

Pernyataan Kanisia ini terkait pertemuan yang dilakukannya dengan sekelompok pemuda dari berbagai OKP, Selasa (10/2/15) malam. Para pemuda datang menyampaikan aspirasi dan niat mereka untuk bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan.

“Mereka menemui saya di kediaman. Kami bicara sekitar apa yang pemuda bisa buat untuk pembangunan Merauke. Orang selalu bilang pemuda masa depan bangsa, jadi saya bilang apa yang pemuda bisa buat?” katanya, Rabu (11/2/15).

Halaman 7 dari 213