Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Jum'at, 08 Agustus 2014 02:09

RSUD Dok II Jayapura Ingatkan Warga Bawa Rujukan

Ditulis oleh

JAYAPURA -  Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, Papua mengingatkan warga setempat agar wajib membawa rujukan ketika datang ke rumah sakit.

“Sementara ini rumah sakit Jayapura mewajibkan para pasien yang datang agar membawa rujukan dari puskesmas. Jika yang tidak membawa rujukan maka tentu sulit dilayani,” kata direktur RSUD Jayapura Jeremias Msen di Jayapura, Kamis.

Menurut Jeremias, meskipun pasien diwajibkan namun masih ada toleransi dengan pertimbangan segi kemanusiaan. Dari pertimbangan itu maka mereka (pasien-red) tetap dilayani meskipun tidak mengantongi rujukan.

“Nah kebijakan ini yang sementara yang dilakukan oleh para petugas kesehatan. Tetapi nantinya kewajiban membawa rujukan tetap diterapkan,” ujarnya.

Jum'at, 08 Agustus 2014 01:44

KSOP Merauke Dimediasi dengan Pihak-Pihak Sengketa

Ditulis oleh

Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Tanah Pelabuhan Merauke

Suasana pertemuan antara KSOP Kab Merauke dengan pihak-pihak yang bersengketaMERAUKE — Kamis (7/8) kemarin, pihak Kepolisian Resor Merauke dan Pemerintah Kabupaten Merauke berhasil memediasi pertemuan antar masyarakat adat Imbuti dengan pihak Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Merauke dan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Merauke di Aula Mapolres. 

Pertemuan itu terkait tuntutan marga Ndiken dan Mahuze sebagai pihak yang mengklaim selaku pemilik ulayat tanah kawasan pelabuhan Merauke. 

Mereka menuntut ganti rugi tanah itu dan juga tanggung jawab sosial (CSR) oleh pihak-pihak terkait yang berkantor di kawasan tersebut.

Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama, S.Ik., mengatakan mediasi dimaksudkan agar ada kesamaan persepsi dalam penyelesaian masalah tanah tersebut, sehingga ada kesepakatan yang saling menguntungkan.

“Kami pada intinya berkewajiban untuk menjaga situasi kamtibmas di daerah ini, sehingga proses pembangunan nasional bisa berjalan aman dan lancar. Setiap ada permasalahan, kami langsung atensi untuk diselesaikan,” kata Kapolres, kemarin.

Suasana rapat pemutakhiran data untuk menindaklanjuti LHP BPKMERAUKE — Guna memberikan wadah konsultasi dan koordinasi bagi aparat penyelenggara pemerintah dan pengawas, khususnya bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Inspektorat Kabupaten Merauke menggelar rapat pemutahiran data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas laporan keuangan Pemda Merauke dan belanja daerah Pemkab Merauke tahun 2013, Kamis (7/8).  

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta mengungkapkan, pada tahun 2013 Pemkab Merauke memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) terkait hasil pemeriksaan BPK. Pada tahun anggaran 2014 predikat tersebut dapat disandang lagi dan bahkan lebih ditingkatkan melalui hasil kerja yang jujur dan baik.

“Kita bersyukur kepada Tuhan karena ditahun 2013 kita memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Kita harus serius tindaklanjuti ini supaya tahun depan kita tidak turun lagi,” tutur Sekda. 

Suasana rapat pemutakhiran data untuk menindaklanjuti LHP BPKMERAUKE — Guna memberikan wadah konsultasi dan koordinasi bagi aparat penyelenggara pemerintah dan pengawas, khususnya bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Inspektorat Kabupaten Merauke menggelar rapat pemutahiran data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas laporan keuangan Pemda Merauke dan belanja daerah Pemkab Merauke tahun 2013, Kamis (7/8).  

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta mengungkapkan, pada tahun 2013 Pemkab Merauke memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) terkait hasil pemeriksaan BPK. Pada tahun anggaran 2014 predikat tersebut dapat disandang lagi dan bahkan lebih ditingkatkan melalui hasil kerja yang jujur dan baik.

“Kita bersyukur kepada Tuhan karena ditahun 2013 kita memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Kita harus serius tindaklanjuti ini supaya tahun depan kita tidak turun lagi,” tutur Sekda. 

Soal Pemberitaan Majalah Plat Merah yang Menyudutkan Sejumlah Pejabat di Kab Merauke

MERAUKE — Soal dugaan pemberitaan oleh Majalah Plat Merah yang menyudutkan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai pejabat mesum, hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang merasa dirugikan melapor ke kepolisian setempat.

Demikian disampaikan Kepala Kepolisian Resor Merauke, AKBP. Sri Satyatama, S.Ik., kepada media ini, Kamis (7/8). Menurut Kapolres, meskipun berita tersebut kurang menyedapkan, tetapi hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang merasa dirugikan melapor ke Polres Merauke.

“Terkait pemberitaan Majalah Plat Merah yang sekarang sedang menjadi bahan pembicaraan di Merauke, sampai saat ini kami belum menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan terkait dengan pemberitaan itu,” terang Kapolres, kemarin.

Jum'at, 08 Agustus 2014 01:31

Tidak Ada Pengawasan Khusus untuk 25 ABK Myanmar

Ditulis oleh

Terkait Kasus Pembajakan Kapal

MERAUKE — Pengawasan terhadap 25 warga negara Myanmar di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Merauke diberlakukan sama dengan tahanan lainnya. Ke 25 warga negara asing ini merupakan tahanan titipan Lantamal XI dalam kasus pembajakan KM. Kumana 2 di perairan Merauke baru-baru ini.

Kalapas Kelas IIB Merauke melalui Kasi Binadik, Join Victor Apono, SH., mengatakan pihaknya tidak melakukan pengawasan khusus atau ekstra kepada ke 25 tahanan ini. Mereka diperlakukan sama dengan warga Lapas lainnya.

“Tidak ada pengawasan khusus atau ekstra bagi mereka. Berdasarkan koordinasi dengan pihak Lantamal XI, tidak ada kekhususan untuk pengawasan,” kata Apono kepada media ini, kemarin.

Jum'at, 08 Agustus 2014 01:28

PPAT Sudah Kembali Bekerja

Ditulis oleh

MERAUKE — Empat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Merauke yang mogok kerja beberapa waktu lalu, setelah selisih pendapat dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Merauke, Isak Waromi, kembali melakukan aktivitas kerjanya seperti biasa.

Demikian disampaikan salah satu PPAT Merauke, Aloysius Dumatubun, S.H., kepada media ini, Kamis (7/8). Menurut Alo, sudah ada kesepahaman bersama setelah pihaknya tatap muka dengan Kakanwil Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan Merauke di Merauke beberapa waktu lalu.

“Solusinya sudah dapat. Pada prinsipnya ya kita sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada prinsipnya juga tidak ada yang salah benar, Pak Kakanwil sebetulnya mengajak mari kita laksanakan pelayanan untuk masyarakat,” kata Alo, kemarin.

Acara Halal Bi Halal Pemkab Merauke MERAUKE – Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar acara Halal Bi Halal 1435 H bersama Korpri, TNI, Polri dan masyarakat setempat di GOR Hiad Sai Merauke, Rabu (6/8). 

Ketua Panitia Halal Bi Halal, Sugianto mengatakan acara halal bi halal Korpri, TNI, Polri dan masyarakat merupakan agenda rutin tahunan. Acara ini bertujuan meningkatkan tali silaturahmi antar sesama umat Islam serta meningkatkan kerukunan dan solidaritas antar umat beragama di Kabupaten Merauke.

“Juga meningkatkan hubungan persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan antara Pemda, TNI, Polri dan masyarakat di Kabupaten Merauke. Dana panitia berasal dari sumbangan Pemkab melalui Korpri,” kata Sugianto.

Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos, mengatakan acara silaturahmi itu tidak sekedar agenda rutin, tetapi harus benar-benar merupakan wadah kerukunan antar umat Islam dan umat beragama lainnya.

Kamis, 07 Agustus 2014 03:09

Umat Muslim Merauke Diminta Tidak Terjebak Pengaruh ISIS

Ditulis oleh

Acara Halal Bi Halal Pemkab Merauke MERAUKE – Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke mengimbau dan mengajak masyarakatnya, terutama umat Muslim agar tidak terpengaruh dan terjebak dalam pengaruh propaganda Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos, dalam acara Halal Bi Halal di Merauke, Rabu kemarin. 

Permintaan Sunarjo itu terkait belakangan ini ISIS mulai ramai dibicarakan, karena organisasi itu telah mengusai sebagian wilayah Irak dan Suriah dengan cara kekerasan, pembunuhan dan perampokan. ISIS mulai memperluas pengaruhnya dengan merekrut warga negara di belahan dunia lain, salah satunya mungkin juga di Indonesia.

Menurut Sunarjo, permintaan dan imbauan itu diinstruksikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono agar Pemerintah Daerah menyerukan kepada warganya untuk tidak terpengaruh dan terjebak pengaruh ISIS.

Acara Halal Bi Halal Pemkab Merauke 

Kabid Media dan Pers Dinas Infokom MeraukeMERAUKE – Profesionalisme pers Indonesia kembali diuji. Sebelumnya di pusat, pemberitaan yang menyudutkan Calon Presiden Jokowi dan partai tertentu senter diberitakan oleh Majalah Obor Rakyat. Kali ini di Kabupaten Merauke, meskipun dalam skala lokal, peran fungsi dan profesionalisme insan pers kembali teruji. 

Di Kabupaten Merauke, berhembus isu yang kurang menyedapkan di kalangan pemerintah daerah dan masyarakatnya, soal dugaan pemberitaan Majalah Plat Merah asal Jakarta yang menyudutkan beberapa pejabat setempat. 

Wakil Bupati Merauke, Sunarjo ketika dimintai tanggapannya terkait pemberitaan ini mengatakan, pers memang mempunyai kebebasan, tetapi tetap ada undang-undang yang mengaturnya. Insan pers harusnya bijak, profesional dan mentaati kode etik jurnalistik.

“Yang jelas ada kode etik jurnalistik yang harus ditaati. Mana yang harus perlu diklarifikasi oleh mungkin yang dituduhkan atau kepada siapapun orang yang bersangkutan, sebelum diekspos apakah benar dan segala macam, dari pada nanti berbuntut pada masalah hukum. Ini yang harus kita bijak,” katanya.

Menurut Sunarjo, apabila tulisan itu menyangkut kepentingan-kepentingan politik atau ada yang mempolitisir, media memang mempunyai ruang. Tetapi harus ada konfirmasi sebelum dimuat, juga pihak yang dirugikan memiliki hak klarifikasi dan media memiliki hak jawab.

“Saya pribadi tidak pernah merekomendasikan atau memuji kepada orang yang memberitakan keburukan orang lain. Alangkah lebih bijak, ketika hal yang itu diklarifikasi lebih baik. Belum tentu kita tidak mengalami ke depan, karena ketika itu hukum karma berlaku,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Pemkab akan mengambil langkah hukum, Sunarjo menegaskan, ia sendiri belum melihat majalah itu dan membaca isi beritanya. Ia hanya mendapat informasi itu dari SMS dan BBM.

“Kalau memang katakanlah merugikan, ya tentu ada pihak-pihak yang melakukan upaya hukum untuk itu. Itu pastilah, apalagi menyangkut kredibilitas, lalu masalah harga diri, pasti ada yang melakukan upaya hukum. Tapi kalau memang tidak, berarti ya silahkan karena itu hak pribadi,” tuturnya.

Soal tulisan itu yang juga menyatakan kota Merauke bangga sebagai kota mesum, Sunarjo menegaskan, itu hanya statement pribadi dari orang tidak bertanggungjawab, lalu digeneralisasikan pendapat pribadi itu untuk dipublikasikan.

“Pernahkah dari bupati, wakil bupati atau dari dinas, atau dari siapapun yang mengatasnamakan Pemda menyatakan bangga, nggak ada. Kalau memang benar buktikan kebenaran itu, tapi kalau memang tidak, berbesarlah hatimu untuk meminta maaf, kan selesai. Sehingga tidak perlu kita besar-besarkan, hal yang mudah jangan dipersulit,” tandasnya. (moe/aj/lo1)

Halaman 7 dari 158