Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan

Heni Suparman :  Jangan Ada Dusta Diantara Kita

Heni Astuti Suparman MERAUKE – DPRD Kabupaten Merauke menyoroti masalah pembangunan Sekolah Dasar Inpres Seringgu, di Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke. 

Soalnya rencana Pemerintah Daerah membangun kembali SD Inpres Seringgu yang habis atau ludes terbakar pada Februari 2013 lalu,  hingga saat ini belum juga teralisir.

Sorotan itu dilontarkan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Heni Astuti Suparman, S.H., dalam rapat kerja eksekutif dan legislatif terkait Pra APBD 2014 di ruang sidang DPRD Merauke, Senin kemarin.

Menurut Heni, musibah kebakaran SD Inpres Seringgu yang menghabiskan ruang belajar, kantor dan fasilitas pendukung lainnya itu terjadi di mana pada saat pembahasan dan evaluasi APBD Induk 2013. 

Suasana sidang di DPRD Kabupaten Merauke, Senin (20/1) MERAUKE – DPRD Kabupaten Merauke mempertanyakan proyek pengadaan belang untuk masyarakat asli Papua oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan, A.Ma.Pd., dalam rapat kerja eksekutif dan legislatif terkait Pra APBD 2014 di ruang sidang DPRD Merauke, Senin kemarin mempertanyakan proyek pengadaan belang, yang mana menurut pandangan Komisi A, proyek pengadaan belang tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAP) 

“Pengadaan belang dari Dinas Perikanan ini menurut saya sama sekali sangat tidak layak, kok masyarakat asli dikasih semang-semang. Ini persoalan,” beber Dominikus Ulukyanan dalam sidang itu.

Ditambahkan Dominikus Ulukyanan, proyek bantuan belang kepada nelayan Merauke perlu mendapat perhatian serius dari Inspektorat Kabupaten Merauke, di mana Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan belang. Dewan sangat khawatir, apabila semang-semang yang dikasih akan semakin menyusahkan masyarakat.

Kamis, 23 Januari 2014 06:16

Patung Yos Sudarso Akan Dibangun di Kimaam

Ditulis oleh

Danlantamal : Yang Lebih Penting itu Pembangunan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

MERAUKE – Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke bersama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal XI berencana akan membangun patung Komodor Yos Sudarso di Pulau Kimaam, Kabupaten Merauke.

Terkait rencana pembangunan patung itu, pihak Lantamal telah berkoordinasi dan memberikan laporan ke Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, M.T., Demikian disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal XI, Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana, baru-baru ini.

“Kami sudah infokan juga, sudah laporan kepada Pak Bupati bahwa pembangunan ini merupakan kebanggaan kita, juga masyarakat Merauke, khususnya di Kimaam. Untuk membangkitkan semangat, jiwa juang Komodor Yos Sudarso. Kalimat terakhir beliau mengatakan ‘kobarkan semangat pertempuran’, nah kalau kita sekarang adalah kobarkan semangat pembangunan dan kebersamaan sebagai bangsa di tanah Papua ini,” terang Danlantamal kepada Bintang Papua.

Wakil Ketua II DPRD Merauke, Matheus Liem Gebze, S,HMERAUKE – DPRD Kabupaten Merauke menyetujui kelanjutan kerja sama Pemerintah Daerah dengan PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke, kendatipun draft Kerja Sama Operasional (KSO) belum diterima oleh pihak legislatif. 

Kepada Bintang Papua, Wakil Ketua II DPRD Merauke, Matheus Liem Gebze, S,H., mengatakan meski draft KSO antara Pemerintah berdasarkan penjelasan dari Tim KSO dan menurut data Dispenda Kabupaten Merauke Pemda, bahwa kerjasama itu menguntungkan Pemda dan masyarakat Merauke.

“Dalam pembahasan tadi terus terang yang menjadi masalah itu adalah draft kerja samanya, itu saja. Kalau untuk menyetujui saya pikir semua pasti mendukung. Karena draft itu kan kita mesti lihat dulu toh, isi draft itu bagaimana? Itu yang terjadi sampai waktunya jadi panjang. Dan tadi setelah ada pembicaraan, penjelasan, nego-nego, akhirnya sudah kita putuskan kita setujui tapi untuk draft itu satu dua hari kita sudah dapat,” kata Liem Gebze usai Rapat DPRD bersama Tim KSO Pemda dan dua perusahan itu, Rabu (22/1).

Kamis, 23 Januari 2014 05:41

Nevile Jabat Direktur RSUD Merauke

Ditulis oleh

MERAUKE – Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke diserahterimakan dari dr. Adolf Bolang kepada dr. Nevile Raymond Muskita. Serah terima jabatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos., di Aula RSUD Merauke, Senin kemarin.

Hadir dalam kesempatan itu Sekda Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Stevanus Osok, M.Kes., M.M., beserta para dokter struktural dan spesialis RSUD Merauke serta tamu undangan lainnya.

Sunarjo dalam sambutannya mengatakan pergantian direktur RSUD Merauke berawal dari permohonan dr. Adolf Bolang beberapa waktu lalu untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena pertimbangan pribadi.

MERAUKE – Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke agar memberikan bantuan dana pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 dapat terwujud.

Hal itu terjawab ketika Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze ketika menanyakan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta dalam rapat kerja eksekutif dan legislatif terkait Pra APBD 2014 di ruang sidang DPRD Merauke, Senin kemarin.

Leonardus Mahuze mengatakan bahwa menjelang pesta demokrasi di bulan April dan Juni 2014, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan dan memperhatikan usulan dana guna pengamanan oleh pihak Kepolisian melalui dewan.

“Karena kita ada pesta demokrasi di bulan April dan bulan Juni 2014, juga ada usulan dari Kepolisian terkait dengan pengamanan pemilu. Ini juga kita inginkan supaya pesta demokrasi berjalan dengan baik, sehingga mungkin perlu dipertimbangkan atau juga usulan yang disampaikan Kepolisian perlu mendapat respon juga dari Pemda. Dan juga KPU, ini juga perlu,” katanya.

Ketua Pelaksana Harian DPD Golkar Merauke, Dominikus Ulukyanan MERAUKE – Setelah Musyawarah Daerah Luar Biasa tahun 2013 lalu, kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke terkesan terjadi dualisme. Oleh karena itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Klemen Tinal, mengeluarkan surat penegasan kewenangan DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke yang sah berdasarkan hasil Musdalub tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Harian DPD Golkar Merauke, Dominikus Ulukyanan kepada Bintang Papua, Selasa (21/1).

“Saya mau sampaikan bahwa banyak isu yang beredar bahwa sebenarnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta tidak mengetahui mengenai Musdalub, itu tidak benar, suratnya nomor 2B-275/Golkar/VI/2013 ditandatangani oleh Wakil Ketua, Teo L Sambuaga, dan Sekjen, Idrus Marham untuk pelaksanaan Musdalub di Merauke,” bebernya.

Rabu, 22 Januari 2014 06:18

PGI Rekomendasikan agar Mifee Dihentikan

Ditulis oleh

Konfrensi Pers PGI terkait masalah sosial politik di MeraukeMERAUKE – Pesekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) akan segera merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat agar program Merauke Integrated Food and Energy Estate (Mifee) dapat dihentikan. PGI akan bersurat ke pusat dan meminta Mifee dihentikan karena dampak Miffe dinilai akan menghilangkan atau memusnahkan kearifan lokal masyarakat suku Marind.

Demikian menurut Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, kepada wartawan ketika menggelar konfrensi pers, kemarin. 

Dia mengatakan, bahwa permintaan PGI tersebut merupakan rekomendasi Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tahun 2014 di Kabupaten Merauke. Permintaan PGI itu pun seiring dengan seruan atau desakan Gereja Kristen Injili GKI Papua.

Selain masalah investasi melalui program Mifee, menurut dia, ada beberapa masalah sosial lainnya terkait situasi dan kondisi Papua yang diperbincangkan atau didiskusikan dalam sidang MPL PGI, kemarin. Masalah itu antara lain, kondisi kemiskinan masyarakat Papua, masalah populasi orang asli Papua kian berkurang, keadaan sosial politik dan sebagainya.

Dukung dan Dorong Proses Pemekaran DOB

MERAUKE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze mengatakan perlu ada komitmen bersama 4 kabupaten di wilayah selatan Papua untuk mendukung dan mendorong proses pemekaran DOB kabupaten/kota dan provinsi. 

Menurut dia, supaya ada kesepahaman bersama terkait dukungan dan dorongan proses pemekaran itu, Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat perlu duduk bersama untuk membuat komitmen tersebut.

“Dari sisi kelengkapan, kalau untuk Kota Merauke saya kira tidak ada masalah, PPS yang mungkin. Tapi kita perlu komitmen bersama dari  4 kabupaten  di daerah selatan ini, Bupati dan DPRD mesti sama-sama komitmen, karena dalam pembahasan selanjutnya kan akan diundang gubernur, bupati-bupati yang daerahnya yang akan dimekarkan, ini akan diminta penjelasan dan keterangan, seperti itu,” terang Leonardus kepada Bintang Papua, kemarin.

Salah satu kabupaten harus berinisiatif, kata Leonardus, hal itu untuk melakukan koordinasi tingkat kabupaten agar sepemahaman pemekaran itu dapat disatukan. 

Rabu, 22 Januari 2014 06:13

Berkas Mantan Wabup akan Dikirim ke Kejaksaan

Ditulis oleh

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Souvenir Kulit Buaya

MERAUKE – Berkas perkara tersangka WA, mantan Wakil Bupati Merauke, yang terlibat dalam kasus pengadaan souvenir kulit buaya, di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke tahun 2006-2010, akan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Merauke dalam waktu dekat ini. Pengiriman berkas perkaran itu untuk diteliti kembali apakah sudah memenuhi unsur formil dan materilnya.

Demikian disampaikan Kapolres Merauke, AKBP. Patrige Renwarin, S.H., yang didampingi Kasat Reskrim Iptu Agus S. Siswanto kepada Bintang Papua, Selasa (21/1) kemarin. 

Dikatakan Iptu. Agus, saat ini penyidik Satuan Tugas Anti Korupsi Polres Merauke sedang melengkapi berkas perkara tersebut sesuai dengan petunjuk dari Jaksa, ketika berkas itu dikembalikan baru-baru ini guna dilengkapi.