Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan

Yohanes Kasiepo MERAUKE – Dari 76 perusahaan pengguna kendaraan alat berat di Kabupaten Merauke, sekitar 80 persennya belum membayar pajak kendaraan alat berat tersebut di Kantor UPPD/Samsat  Merauke.

Kepala UPPD/Samsat Merauke, Yohanes Kasiepo, menyebutkan ada 76 perusahaan pengguna alat berat di Merauke, namun 80 persennya belum membayar pajak kendaraan alat berat. Rata-rata pajak kendaraan itu hampir 10 tahun belum terbayar.

“Di Kabupaten Merauke sebanyak 76 PT yang menggunakan alat berat yang diindikasi belum membayar pajak kendaraan alat berat. Rata-rata sudah 10 tahun. Sekitar 80 persen perusahaan yang belum membayar pajak,” ungkap Kasiepo, Jumat (23/1/15).

UPPD/Samsat Merauke sudah berulangkali memberikan sosialisasi maupun bersurat ke beberapa perusahaan untuk segera membayar pajak kendaraan alat beratnya, namun hingga kini belum ada itikad baik.

MERAUKE – Kepala Perum Bulog Sub Divre Merauke, Slamet Kurniawan, menjelaskan masalah raskin warga Nasem Distrik Merauke Kabupaten Merauke yang belum terealisasi selama 6 bulan itu merupakan tanggung jawab distrik Merauke.

Menurut Slamet, Bulog, sifatnya hanya menyediakan beras dan mensuplai hingga ke distrik. Sementara untuk distribusi hingga ke kampung-kampung merupakan tanggung jawab pihak distrik.

Berdasarkan laporan dan data yang diterima dari pihak distrik Merauke, beber Slamet, distribusi beras miskin di distrik Merauke sudah terealisasi 100 persen dan tidak hambatan. Pihaknya mengaku baru mengetahui kalau ternyata ada masalah, setelah adanya unjuk rasa warga Nasem di Kantor Distrik Merauke baru-baru ini.

“Kalau data kami raskin distrik Merauke itu sudah terealisasi 100 persen. Kami sudah menyerahkan beras itu kepada petugas distrik Merauke sesuai kesepakatan. Ketika sudah distor, beras kami droping hingga distrik. Selanjutnya tanggung jawab distrik untuk ke kampung-kampung,” terang Slamet, Jumat (23/1/15).

Jum'at, 23 Januari 2015 23:46

Tahun 2014, Ada 102 Kasus HIV-AIDS di Merauke

Ditulis oleh

MERAUKE – Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mencatat ada 102 kasus VIV-AIDS selama tahun 2014. Tercatat dari tahun 1992 sampai dengan 31 Desember 2014, total AIDS di Kabupaten Merauke sebanyak 1751.

Dari 102 kasus pada 2014, dominan kasus pada kalangan ibu rumah tangga. Sejak 1992-2014 tercatat 295 kasus atau 16,8 persen. Berdasarkan kategori suku, kasus terbanyak ditemukan pada orang asli Papua mencapai 872 atau 49,8 persen, sedangkan non Papua 713 atau 40,7 persen. WNA sebanyak 69 atau 3,9 persen. Dan yang tidak diketahui 97 atau 5,5 persen. 

Dari kategori umur, didominasi oleh usia produktif dari 25-49 tahun mencapai 1025 atau 56,4 persen, disusul usia muda 20-24 tahun 357 atau 20,5 persen. “Kalau kita hitung usia produktif ditambah dengan usia muda kurang lebih mencapai 76%. Jadi memang menyerang terbanyak pada kelompok produktif, tapi ada juga korban di bawah 5 tahun dapat dari orang tuanya, yaitu 47 kasus atau 2,7%,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr.Stevanus E. Ossok, Jumat (23/1/15).

MERAUKE – Pemkab Merauke melalui Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Merauke mencanangkan gerakan tanam serentak tanaman holtikultura, padi, jagung dan kedelai tahun 2015 Distrik Tanah Miring, Kamis (22/1/15) kemarin. Kegiatan tanam serentak itu dimulai dari kampung Yasamulya SP 2.

Kadis Pertanian dan Holtikultura Merauke, Ir. Bambang, mengatakan, sasaran luas tanam padi tahun 2015 seluas 42.616 hektar, prediksi luas tanam seluas 42.483 hektar dengan sasaran produksi 210.820 ton gabah sebagai sasaran yang harus tercapai.

Kedelai  luas taman 50 hektar, sasaran panen 150 hektar dan sasaran produksi 1030 ton. Jagung seluas 747 hektar dengan sasaran panen 1.675 ton. Kegiatan tanam serentak merupakan kerjasama dengan pihak TNI AD untuk membantu menyukseskan kegiatan pengembangan pangan di Kabupaten Merauke menuju Merauke sebagai Gerbang Pangan Nasional.

Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos, mengatakan dalam rangka pengembangan pangan di Kabupaten Merauke, segenap SKPD, TNI dan semua stake holder bersama seluruh masyarakat harus bergandeng tangan membangun ketahanan pangan di Merauke.

Jum'at, 23 Januari 2015 23:48

Kawasan Distrik Jagebob Atas Perlu Bantuan Pangan

Ditulis oleh

MERAUKE – Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos, menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pangan di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, khusus di kawasan tengah dan atas sangat minim. Hal ini terputus akibat taransportasi yang tidak bisa dijangkau. Direncanakan dalam waktu dekat Wabup bersama rombongan mendatangi daerah Jagebob guna mensuplai kebutuhan pangan bagi masyarakat setempat.

“Kita minta fasilitasi dari Dolog berapa yang harus di drop kesana. Kemudian saya juga harus menyiapkan uang, jangan sampai di sana jeruk makan jeruk. Produksi mereka banyak tapi tidak bisa mereka pasarkan, karena faktor jalan petani dan pedagang tidak bisa komunikasi,” katanya, Jumat (23/1/15). 

Menurut Sunarjo, potensi pertanian di Jagebob kawasan atas sangat tinggi, hanya saja warga tidak bisa memasarkan karena kondisi jalan yang parah. Sehingga warga tidak bisa menghasilkan uang guna membeli beras. 

Jum'at, 23 Januari 2015 00:51

Masyarakat Keluhkan Pelayanan Dukcapil

Ditulis oleh

Dominikus Yomkondo : Memang Personil Kami Terbatas

MERAUKE – Pelayanan sejumlah staf kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Merauke sangat dikeluhkan masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan. 

Pasalnya, dalam melayani masyarakat, staf kantor Dukcapil terkesan cuek dan bernada kasar ketika didatangi masyarakat yang akan membuat kelengkapan administrasi penduduk (Adminduk). 

Salah seorang warga, Maria, mengaku saat dia mendatangi kantor Dukcapil untuk mengurus kartu keluarga (KK), justru menerima pelayanan yang kurang baik dari staf kantor Dukcapil. “Mereka (pegawai dukcapil) kalau bicara itu kasar sekali, kita biasa di bentak-bentak, tidak ada senyum. Harusnya mereka tau aturan bagaimana melayani masyarakat dengan baik,”ujar Maria dengan nada kesal, Rabu (21/1/15).   

Hal lain yang juga dikeluhkan masyarakat, para pegawai Dukcapil tidak melakukan pelayanan tepat waktu sesuai jam dinas. Dua kali dia bertandang ke kantor Dukcapil di siang hari pada pukul 14.00 WIT, belum juga ada petugas yang melakukan pelayanan. 

Jum'at, 23 Januari 2015 00:47

SKPD Khusus Atasi Bencana Belum Diperlukan

Ditulis oleh

MERAUKE – Kabupaten Merauke belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khusus yang mengatasi kejadian bencana alam ataupun musibah kebakaran dan sebagainya yang memungkinkan terjadi. Meski sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa setiap daerah/kabupaten harus membentuk BPBD.

Namun demikian, untuk sementara ini penanggulangan bencana atau musibah yang terjadi di Merauke dapat tertangani oleh instansi lain yakni Dinas Sosial. Setiap tahunnya ada anggaran biaya siaga penanggulangan di dinsos, meski nominalnya tidak besar. Jika dananya kurang maka ditanggulangi dana tak terduga Pemkab Merauke yang berada di Sekretariat Daerah (Setda).

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta, baru-baru ini. Akunya, kebijakan pempus di setiap kabupaten untuk membentuk BPBD itu memang benar, namun semua itu disesuaikan dengan kondisi daerah. Menurut Sekda, jika di suatu daerah, khusus penanggulangan bencana bisa ditangani oleh instansi lain maka dimaksimalkan. 

Jum'at, 23 Januari 2015 00:44

Dinsos Tak Lagi Melayani Proposal

Ditulis oleh

MERAUKE – Dinas Sosial Kabupaten Merauke membatasi permintaan bantuan sosial (bansos) langsung uang tunai bagi masyarakat yang datang membawa proposal untuk kebutuhan pribadi. Pasalnya, sudah ada kebijakan pemerintah pusat sejak 2012 lalu bahwa dinsos hanya menangani bansos sarana-sarana ibadah bagi masyarakat. 

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Ir. Latang Hasan, Kamis (22/1/15). Dijelaskan, untuk bansos sarana ibadah itu tidak dibatasi, namun akan dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya. 

Jum'at, 23 Januari 2015 00:46

Gudang Arang Butuh Perhatian Serius

Ditulis oleh

MERAUKE – Kawasan Gudang Arang, Kelurahan Maro Distrik Merauke membutuhkan perhatian serius dari Pemkab setempat. Pasalnya, hingga saat ini belum banyak perubahan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. 

“Dari hasil tinjauan lapangan, memang khusus di Gudang Arang ini perlu ekstra perhatian. Lihat infrastruktur jalan, gorong-gorong, jembatan, lalu perumahan dan lebih fatal lagi kita lihat kehidupan masyarakat disini masih jauh dari harapan,” kata Bupati, baru-baru ini.

Jum'at, 23 Januari 2015 00:44

Dinsos Rutin Bina WTS Yobar

Ditulis oleh

MERAUKE – Wanita Tuna Susila (WPS) di lokalisasi Yobar Merauke setiap tahun dalam pembinaan Dinas Sosial (Dinsos). Pembinaan itu berupa sosialisasi atau penyuluhan baik bagi warga WTS maupun mami-maminya selaku pengelola. 

Kepala Dinsos Merauke, Ir. Latang Hasan mengatakan, selain memberikan pembinaan, dinsos juga mendata keluar masuknya WTS di Merauke serta menentukan lokasi yang diperbolehkan adanya Yobar.  

“Setiap yang masuk kesini harus lapor, kita data. Kemudian diperiksa kesehatannya terutama HIV/AIDS oleh pihak kesehatan. Kalau negatif baru boleh masuk,” terang Latang kepada Papua Selatan Pos di ruang kerjanya, Kamis (22/1/15).