Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Selasa, 25 Februari 2014 21:41

Air Born Akan Layani Masyarakat Selatan Papua

Ditulis oleh

MERAUKE – Kehadiran maskapai penerbangan Air Born akan melayani transportasi udara masyarakat di wilayah Selatan Papua, khususnya Kepi, Bade, Merauke, Tanah Merah dan beberapa wilayah pedalaman lainnya. 

Pimpinan PT. Aviasindo Perkasa George Marselus kepada Bintang Papua mengatakan, pihaknya diundang oleh Pemda Mappi guna mengisi akses transportasi udara, khusus penerbangan perintis di wilayah itu dan sekitarnya. Sehingga kedua belah pihak akan membuat kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU). 

“Pesawat saya bawa ke sini untuk ketemu Pemda Mappi, ketemu masyarakat juga, mungkin kabupaten lain juga. Pesawat ini memang belum saya pakai langsung, itu belum,” ujar George, Senin (25/2).

Selasa, 25 Februari 2014 21:39

Nelayan ‘Andon’ Sulit Diawasi

Ditulis oleh

Tangkap Ikan Di Laut Merauke 

MERAUKE – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Merauke sulit mengawasi masuknya kapal-kapal penangkap ikan dari luar Merauke atau yang dikenal dengan istilah nelayan andon (nelayan pendatang).

Demikian diakui Kepala DKP Kabupaten Merauke, Korbianus Topai kepada media ini. Menurut Korbianus, para nelayan ini memang memiliki dokumen izin penangkapan ikan dari daerah asalnya, seperti Tanjung Balai, Dobo, Bitung dan Jawa. Tetapi izin dari DKP Merauke tidak dilakukan.

“Nelayan-nelayan andon ini mereka tangkap, mereka kembali jual di daerahnya. Ini yang sulit di awasi. Memang mereka punya izin dari daerah asalnya, tapi kan tangkap di laut Merauke, harusnya ada izin dari kita juga,” tuturnya, kemarin. 

Korbianus juga mengakui bahwa sarana pengawasan dan personilnya sangat terbatas, sehingga potensi perikanan laut Merauke, terutama di laut Arafura tidak sepenuhnya terawasi.

Selasa, 25 Februari 2014 21:36

Perbaikan Traffic Light Tunggu Pencairan APBD

Ditulis oleh

MERAUKE – Kurang lebih setahun, traffic light atau lampu lalu lintas yang berada di simpang jalan Ermasu-Parako, Ahmad Yani-Martadinata dan beberapa titik lainnya di Merauke tidak berfungsi alias rusak.

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Merauke, Mesak Teurupun menerangkan beberapa traffic light di Kota Merauke rusak akibat tersambar petir pada saat musim hujan tahun lalu. Komponen traffic light terbakar dan sudah dikirim keluar daerah guna perbaikan.

Hanya saja, menurut dia, biaya perbaikan itu menunggu pencairan dana APBD tahun 2014.

“Semua biaya perbaikannya sudah kami masukkan dalam anggaran 2014, tinggal menunggu pencairan dana. Pada sidang anggaran tahun ini, kemarin, sudah disetujui. Tinggal tunggu dana untuk mendatangkan alat-alat tersebut,” terangnya, kemarin.

Selasa, 25 Februari 2014 21:31

Bupati: Pilkada Putaran Kedua Harga Mati

Ditulis oleh

TIMIKA - Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Ausilius You menegaskan agenda pilkada putaran kedua di wilayah itu harus tetap dilaksanakan atau harga mati sesuai amanat keputusan Mahkamah Konstitusi pada awal Desember 2013.

“Proses penyelenggaraan pilkada putaran kedua adalah harga mati untuk kita laksanakan kapan saja. Ini agenda yang harus jalan, tidak boleh tidak,” kata You di Timika, Senin.

Ia menegaskan hal itu menyusul masih tertundanya agenda pilkada putaran kedua sejak 25 Januari ke 25 Februari 2014. Meski sudah diundurkan selama satu bulan, agenda politik itu dipastikan tidak bisa dilaksanakan pada Selasa (25/2) karena hingga saat ini KPU Mimika belum memiliki anggaran.

Belum adanya anggaran untuk pelaksanaan pilkada Mimika putaran kedua lantaran DPRD setempat hingga saat ini belum juga menetapkan APBD 2014.

Selasa, 25 Februari 2014 21:25

DPRD: Investor Belum Beri Kompensasi Jelas

Ditulis oleh

MERAUKE – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan, A.Ma.Pd., berpendapat kehadiran investor di Kabupaten Merauke belum memberikan kompensasi yang jelas bagi masyarakat asli Papua di wilayah tersebut.

Kompensasi layak, menurut pandangan Ketua Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan HAM ini adalah pendidikan. Dewan sangat berharap, investor lebih berkontribusi bagi pendidikan masyarakat asli.

“Hal yang paling urgen bagi orang Papua sekarang, bukan kerja jembatan, bukan bangun rumah. Itu bukan urgen, program ini bisa ditunda-tunda, kapan saja. Tapi sesuatu yang sifatnya urgen, masalah pendidikan di daerah ini. Bicara masalah pendidikan adalah sebuah kompensasi yang layak, sebagai manusia yang beradab, itu dianggap layak,” kata Ulukyanan kepada Bintang Papua, kemarin. 

Selasa, 25 Februari 2014 06:05

Pengusaha Teripang Perlu Ditindak Tegas

Ditulis oleh

MERAUKE – Tokoh pemuda Islam Merauke, Syahmuhar M. Zein meminta agar aparat dan Pemerintah Daerah Merauke perlu menindak tegas pengusaha-pengusaha teripang di Merauke. 

Pasalnya, akibat usaha tersebut, sebagaian besar nelayan yang notabene orang asli Papua menjadi korban di negara Papua Nugini. Ketegasan aparat dan pemerintah setempat guna mengantisipasi, agar usaha tersebut tidak lagi dilakukan.

“Masalah ini sudah berulang kali, masyarakat ditangkap, dihukum, dipenjara dan dipulangkan. Tanggung jawab pemerintah belum jelas terhadap ini, tidak ada penegasan yang pasti. Kaum-kaum pemilik modal yang manfaatkan masyarakat nelayan asal Merauke ke PNG guna pembelian teripang, sehingga diharapkan ada ketegasan terhadap pengusaha,” tegasnya melalui media ini, kemarin.

Dikatakan, kasus ilegal fishing nelayan Merauke yang diproses oleh Pemerintah PNG cukup banyak, tahun lalu saja terdapat 11 orang yang ditahan hingga kini.

TIMIKA - Kejaksaan Negeri Timika, Papua dalam waktu dekat akan segera melimpahkan berkas tersangka baru kasus korupsi pengadaan bus di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika tahun anggaran 2009 yang menelan anggaran lebih dari Rp700 juta ke Pengadilan Tipikor Jayapura.

Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Timika, Dany Rumaikewi kepada Antara di Timika, Kamis mengatakan jajarannya sedang merampungkan pemberkasan tersangka DK.

Jika tak ada hambatan, berkas tersangka DK segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura pada awal Maret.

“Mudah-mudahan awal Maret sudah bisa kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura,” kata Dany.

Dalam proyek pengadaan dua unit bus di Dishubkominfo Mimika tahun anggaran 2009, DK bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Selasa, 25 Februari 2014 06:04

Dewan Menilai Beasiswa Sebagai Lahan Korupsi

Ditulis oleh

MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke menilai bantuan keuangan beasiswa dari Pemerintah Daerah bagi mahasiswa Merauke dibeberapa kota studi menjadi lahan korupsi.

Penilaian itu datang dari komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan HAM (Komisi A) DPRD Merauke. 

“Beasiswa ini termasuk salah satu lahan korupsi. Selalu kita terima data itu sekitar 3000 orang yang terima beasiswa, tetapi setelah didata kembali hanya 800 orang,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan kepada Bintang Papua, kemarin.

Menurut Ulukyanan, sebelumnya data mahasiswa penerima beasiswa tidak jelas, sehingga Bupati mengambil kebijakan, agar pemberian beasiswa melalui SK Bupati. Hal itu guna mengontrol bantuan beasiswa agar tepat sasaran.

“Pak bBupati buat kebijakan, dibuatkan SK. Jadi kami harapkan mahasiswa tidak perlu ribut-ribut, tinggal dicek saja. Jumlah mahasiswa yang terima beasiswa menurut SK dan kondisi riil di lapangan. Kalau data dan fakta tidak sesuai, berikan ke dewan. Kita akan lihat kalau memang ada penyelewengan di situ, akan kita serahkan ke kepolisian,” tegasnya.

Luas Wilayah Terpakai Kurang dari 20 Persen

Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos MERAUKE – Menurut Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos., luas wilayah Kabupaten Merauke seluas 45.071 km2. Tetapi saat ini, luas wilayah yang terpakai dari total keseluruhan kurang dari 20 persen.

Menurutnya, lahan yang terpakai itu dibeberapa sektor penting, yakni perumahan (pemukiman), pertanian dan perkebunan serta pembangunan lainnya. Dan masih sekitar 80 persen lebih lahan kosong yang belum terkelola.

Oleh karena itu, kata Sunarjo, masyarakat perlu memberdayakan lahan kosong itu, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah siap memberikan dukungan dan membantu masyarakat setempat.

Selasa, 25 Februari 2014 05:54

Dikeroyok, Seorang Pria Alami Patah Tulang

Ditulis oleh

MERAUKE – Seorang warga Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke,  Syehdin, menjadi korban pengeroyokan oleh AB dan kawan-kawan, di jalan Ampera I Keluarhan Maro, Rabu (19/2), sekitar pukul 17.30 WIT, akibatnya, Syehdin mengalami Patah tulang.

Demikian disampaikan Kapolres Merauke, AKBP. Sri Satyatama S.IK., melalui Paur Humas, Iptu. Richard Nainggolan, kepada wartawan, kemarin.

Menurut Nainggolan, kasus itu bermula ketika korban menghampiri rumah pelaku dan menanyakan apa alasan pelaku mengancam akan membunuh dirinya. Namun pelaku tidak menjawab.

Merasa kurang puas, korban kembali mendatangi rumah pelaku dan menanyakan apa masalah sebenarnya? Tanpa banyak bicara, AB dan kawan-kawan langsung mengeroyok korban hingga mengalami patah tulang rusuk dan pergelangan tangan. Korban juga mengalami luka memar di bagian mata.