Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Papua Selatan
Sabtu, 08 November 2014 01:56

Legislator: Pemasangan Iklan di Media Perlu Diatur

Ditulis oleh

TIMIKA – Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Mimika mengingatkan Pemkab setempat agar mengatur kebijakan pemasangan iklan di media massa, terutama empat media cetak lokal sehingga menjadi patokan bagi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Kami menyarankan agar terhadap iklan yang dimuat di media massa kiranya perlu dipertimbangkan untuk dibuat suatu ketentuan, baik tentang bentuk, ukuran dan sebagainya sehingga dapat menjadi patokan bagi setiap SKPD yang hendak memasang iklan,” ujar juru bicara Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra di Timika, Jumat.

Ia menegaskan hal itu dalam pendapat akhir fraksinya menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD-Perubahan 2014 yang disampaikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Fraksi Demokrasi Keadilan mempertanyakan soal besarnya utang biaya pemasangan iklan Pemkab Mimika di empat media cetak lokal di Timika yang diajukan Bagian Humas Setda Mimika dalam APBD-Perubahan 2014 dengan total mencapai Rp1,7 miliar.

Utang tersebut mencakup utang tahun 2013 dan utang tahun 2014 di empat media cetak lokal di Timika, yaitu Harian Radar Timika, Harian Timika Express, Harian Salam Papua dan Harian Papua.

    Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Mimika menilai bahwa utang biaya pemasangan iklan pada empat media cetak lokal tersebut sangat tidak wajar. Pasalnya, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik di Kabupaten Mimika dengan adanya penyelenggaraan Pilkada putaran pertama dan kedua.

    ”Selama tahun 2013 dan awal 2014 iklan terbanyak di mass media adalah iklan politik yaitu kampanye pengenalan diri para kandidat bupati-wakil bupati, termasuk bupati incumben, dan para calon legislatif. Sedangkan iklan dari pemerintah daerah yang berisi imbauan sangat jarang. Kalaupun ada imbauan, itu dalam bentuk berita biasa, dan bukan dalam bentuk iklan,” kritik Fraksi Demokrasi Keadilan.

    Fraksi ini mengingatkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran dianut sistem anggaran berbasis kinerja sehingga antara kegiatan dengan anggaran yang tersedia harus terukur.

    ”Setiap pengelola anggaran harus memahami betul tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan dukungan anggaran yang tersedia. Bilamana suatu kegiatan dianggap penting untuk dilaksanakan tetapi belum tersedia anggarannya maka menjadi kewajiban pejabat pelaksananya untuk menyampaikan kepada pimpinan, bukan sebaliknya mengambil langkah sendiri dengan cara membuat dan menumpuk utang,” ujar Fraksi Demokrasi Keadilan mengingatkan.

    Masalah utang empat media cetak lokal di Bagian Humas Setda Mimika yang hampir mencapai Rp2 miliar itu juga menjadi sorotan Fraksi Demokrat DPRD Mimika.

Melalui juru bicaranya, M Nurman Karupukaro, Fraksi Demokrat DPRD Mimika menyetujui agar usulan pembayaran tagihan utang empat media cetak lokal di Timika senilai Rp1,7 miliar itu agar diakomodasi dalam APBD-Perubahan 2014.

Meski demikian, Fraksi Demokrat DPRD Mimika mengingatkan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali pada tahun anggaran mendatang agar tidak menjadi masalah atau temuan di kemudian hari.

Lima fraksi DPRD Mimika sepakat menyetujui usulan RAPBD-Perubahan 2014 yang diajukan Pemkab setempat ditetapkan menjadi APBD-Perubahan 2014.

Komposisi APBD-Perubahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2014 terdiri dari pendapatan sebesar Rp1,849 triliun dan belanja sebesar Rp2,068,853 triliun.

Komposisi belanja terdiri atas belanja langsung sebesar Rp1,266 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp801,975 miliar.

Selanjutnya sisa hasil perhitungan anggaran (silpa) penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp234,697 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15,463 miliar, dan pembiayaan neto sebesar Rp219,233 miliar. (ant/aj/LO)

Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi MERAUKE – Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi mengatakan, 2015 mendatang pihaknya akan menggandeng Pemkab Merauke dan semua elemen terkait di Kabupaten Merauke, untuk memprogramkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di daerah perbatasan.

“Saya akan bekerjasama dengan semua pihak ingin menciptakan situasi dan kondisi di wilayah saya agar tetap kondusif dan kita harus kompak untuk membangun daerah ini. Bertahap kita akan mulai bekerja di bidang pendidikan, pertanian, peternakan dan kesehatan,” kata Danrem, Rabu (5/11) kemarin.

Aku Danrem, Partisipasi TNI dalam pembangunan kemasyarakatan sudah berlangsung sejak TNI hadir di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, dalam konteks Papua, katanya, semua pihak perlu bekerja ekstra. Baik TNI, Polri, Pemkab, swasta, akademisi dan masyarakat. 

Sabtu, 08 November 2014 01:48

DPRD Tetapkan APBD Perubahan Mimika Rp2 Triliun

Ditulis oleh

TIMIKA – Lima fraksi di DPRD Mimika, masing-masing Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Buruh, Fraksi Pembaharuan dan Fraksi Demokrasi Keadilan menyetujui dan menetapkan APBD-Perubahan 2014 sebesar Rp2,068 triliun dalam sidang paripurna yang berlangsung di Timika, Jumat.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Trifena M Tinal dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mimika, Ausilius You mewakili Bupati Eltinus Omaleng, komposisi APBD-Perubahan 2014 yang ditetapkan DPRD setempat mencakup pendapatan sebesar Rp1,849 triliun dan belanja sebesar Rp2,068 triliun.

Komposisi belanja terdiri atas belanja langsung sebesar Rp1,266 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp801,975 miliar.

Selanjutnya sisa hasil perhitungan anggaran (silpa) penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp234,697 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15,463 miliar, dan pembiayaan neto sebesar Rp219,233 miliar.

Ketua DPRD Mimika, Trifena Tinal menegaskan bahwa seluruh fraksi DPRD setempat tidak menyetujui alokasi anggaran untuk kegiatan fisik mengingat jangka waktu anggaran tinggal dua bulan lagi.

Jum'at, 07 November 2014 01:03

KASAL : Pangkalan AL Amerika di Australia Itu Wajar

Ditulis oleh

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio MERAUKE – Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio menilai kehadiran pangkalan AL Amerika di wilayah Negara Australia merupakan hal yang wajar. Pembangunan pangkalan AL Amerika di Australia merupakan kebijakan politik pemerintah Australia sendiri.

Menurut KASAL, setiap negara punya kepentingan masing-masing untuk melindungi negaranya dari ancaman-ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya.

“Itu national interest. Demikian juga dengan Australia, dia punya kepentingan negaranya untuk melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman-ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya,” terang KASAL kepada wartawan di Merauke, Kamis (6/11).

Menyikapi adanya pangkalan Amerika di wilayah Australia, kata KASAL, perlu secara positif, karena itu merupakan kebijakan politik kedua negara dalam rangka membuat pertahanan suatu negara.

Jum'at, 07 November 2014 01:01

Nelayan Tunjang Pembangunan Maritim Indonesia

Ditulis oleh

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio  ketika menyerahkan bantuan kapal penangkap ikan bagi   kelompk nelayanMERAUKE – Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengunjungi Kabupaten Merauke, Kamis (6/11). Kunjungan kerja KASAL dalam rangka meninjau prajurit Lantamal XI yang bertugas di wilayah perbatasan RI-PNG.

Dalam kunjungannya juga, KASAL menyerahkan bantuan kepada 11 kelompok nelayan kota Merauke. Beberapa bantuan itu antara lain, dana senilai Rp110 juta, 1 unit kapal kecil penangkap ikan.

“Merauke merupakan wilayah perbatasan, saya kira rekan-rekan wartawan lebih tahu betapa strategisnya posisi Merauke ini. Maka pada kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada para prajurit, yang berdinas di perbatasan,” terang KASAL di Mako Lantamal XI, kemarin.

Katanya, selain memberikan motivasi kepada para prajurit TNI AL, KASAL juga memberikan bantuan kepada kelompok nelayan. Para nelayan ini dinilai telah membantu tugas TNI AL dalam rangka pengamanan potensi kemaritiman.

Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MTMERAUKE – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT., mengatakan beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja, Cahyo Kumolo berupaya mendorong pemekaran beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) yang beberapa waktu lalu sempat tertunda.

Terkait hal itu, kata Mbaraka, nasib DOB Kota Madya Merauke dan Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke masih menunggu agenda dari Mendagri, apakah Kota Merauke dan PPS masuk dalam agenda itu?

“Kita berharap tidak sekadar wacana pemekaran, kalau betul-betul ini akan didorong agar bisa direalisasikan. Khusus tentang Merauke dan PPS ini dalam proses, kita tunggu agenda dari Depdagri atau Mendagri secara definitif dan juga agenda dari DPR RI,” terang Mbaraka kepada wartawan, Kamis (6/11).

Jum'at, 07 November 2014 00:59

Tahun Anggaran 2015, RSUD Merauke Akan Direhap

Ditulis oleh

MERAUKE – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT., bersama Tim Anggaran Pemkab Merauke meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, Kamis (6/11). Kunjungan Bupati terkait rencana perehapan RSUD Merauke yang dialokasikan dari APBD 2015 nantinya.

“Rumah sakit ini kita ingin poles dia sedikit, bukan bangun, tapi kita ingin rehabilitasi sedikit, hanya fokus beberapa ruangan yang kita anggap dari aspek ideal ketersediaan ruangan itu belum terpenuhi. Untuk pasien, terutama di ruang bedah dan di beberapa ruang lain,” kata Mbaraka kepada wartawan. 

Katanya, pemerintah tengah melaksanakan pembahasan anggaran 2015. Salah satu fokus pembangunan tahun depan adalah peningkatan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan sarana prasarana kesehatan dianggap perlu untuk menunjang bidang kesehatan.

Jum'at, 07 November 2014 00:57

Pertengahan November, Dermaga Bade Segera Besok Beroperasi

Ditulis oleh

MERAUKE – Dermaga Kelas III Bade di wilayah Kabupaten Mappi segera dioperasikan pada pertengahan bulan November 2014 ini. Pembangunan Dermaga Kelas III Bade menyerap anggaran sekitar Rp51 miliar. Proyek itu telah rampung pada tahun 2013 silam, setelah selama 5 tahun proses pembangunan dermaga tersebut berlangsung.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade, Heince Sinay, SE., mengatakan pembangunan dermaga kelas III Bade telah rampung dan segera difungsikan. Proses pelaksanaan pembangunan telah dimulai sejak tahun 2008 hingga tahun 2013.

“Pembangunan dermaga sudah final, sudah 100 persen. Tim dari Jakarta sudah tinjau, jadi rencana untuk pengoperasian itu sekitar pertengahan bulan November,” terangnya di Merauke, kemarin. 

Katanya, panjang dermaga tersebut 100 meter dan lebar 8 meter, model bangunannya permanen. Pihaknya berupa agar kapasitas dermaga kelas III Bade bisa melayani hingga pelayanan kontener. 

“Untuk dermaganya kita baru selesai diserahterimakan dari daerah ke pusat. Jadi selesai pembangunan itu kita harus serahterimakan biar jadi asset pemerintah pusat agar untuk perawatannya bisa dianggarkan,” terangnya.

MERAUKE – Kepolisian Resor Merauke makin merekatkan hubungan kemasyarakatannya. Salah satu strategi pendekatan kemasyarakatan ditempuh melalui pendekatan adat.

Dijadwalkan, setiap hari Rabu dalam minggu, petugas Babinkantibmas akan melakukan kunjungan ke setiap rumah warga. Dalam kunjungan itu, warga akan diberikan motivasi, bantuan sembako dan juga diterima usul saran masyarakat bagi kepolisian.

Kapolres Merauke, melalui Kasat Bimmasnya, AKP. Salmon Hutahaean menuturkan, setelah mengikuti pelatihan keterampilan di bidang HAM dan Polmas dari Internatonal Organitation Imigration (IOM), sebuah organisasi di bawah PBB, Babinkamtibmas Polres Merauke mengaktualisasikan teori itu di lapangan. 

“Oleh karena itu setiap hari Rabu kami lakukan kunjungan. Pendekatan secara adat dengan kunjungan keluarga.  Kunjungan ini dilaukan diberbagai tempat di masyarakat  guna ingin mengetahui keluhan dan masukan dari warga tentang situasi kamtibmas yang ada. Sehingga menjadi  tolak ukur terhadap kami untuk melaksanakan tugas ke depan,” katanya, Kamis (6/11).

Brigjen TNI Supartodi, SE,M.SiMERAUKE – Komandan Korem 174/ATW, Brigjen TNI Supartodi, S.E., M.Si., mengklarifikasi informasi penyerahan senjata oleh seorang warga kepada anggota Satgas Pamtas Yonif 320/Badak Putih di Pos Kweel, Distrik Eligobel Kabupaten Merauke.

Penyerahan senjata itu, kata Danrem, bukan oleh warga Kweel, melainkan oleh warga Mopah Lama kepada anggota TNI yang bertugas di Pos Kweel.

Pernyataan Danrem itu, terkait klarifikasi masyarakat Kweel ke Polsek Eligobel dan TNI soal penyerahan senjata, yang diinformasikan sebelumnya senjata diserahkan oleh warga setempat. 

“Penyerahan senjata itu oleh bapak Philips, dia orang Mopah Lama. Hanya anggota itu posnya ada di Kweel. Jadi gak ada masyarakat Kweel itu menyerahkan senjata, yang ada masyarakat di Mopah Lama. Itu prosesnya ada. Saya percaya dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kweel terkait yang kemarin telah melakukan klarifikasi ke Polsek dan ke TNI,” akunya, Rabu (5/11).

Danrem mengapresiasi masyarakat Kweel yang telah melakukan klarifikasi, karena informasi yang berhembus di kalangan masyarakat bahwa senjata itu dikait-kaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).