Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fredo Warkawane selaku Sekretaris Panitia penyelenggara SERUI - Menyukseskan musyawarah adat ke-II suku Yawa Onat yang di jadwalkan pada awal September 2013 mendatang dihimbau dan diajak agar semua anak suku Onate untuk terlibat mendukung acara dimaksud karena menyangkut wibawa dan martabat Suku Yawa Onat.

“Dalam rangka Musyawarah II Suku Adat Yawa Onat yang direncanakan pada tanggal 5 dan 6 September mendatang, maka sebagai panitia penyelenggara, kami mengharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak anak-anak adat yang berada di wilayah Suku Yawa Onat khususnya yang berstatus PNS dan pengusaha,” ungkap sekretaris panitia musyawarah Fredolin Warkawane kepada Bintang Papua Kamis (22/8) kemarin. 

Diterbitkan di Papua Selatan
Senin, 19 Agustus 2013 08:45

Perlu Dilakukan Musyawarah

Soal Penolakan Mayora Group dan Astra

MERAUKE - Penolakan masyarakat di 3 distrik, yakni Distrik Okaba, Tubang dan Ilwayap terhadap keberadaan Mayora Group dan Astra Group perlu diselesaikan melalui musyawarah oleh pemerintah daerah, perusahan dan masyarakat adat setempat, agar  mencapai kesepakatan mufakat oleh pihak-pihak yang berkompeten.

“Sebenarnya kita tahu bahwa kehadiran investor turut membangun daerah ini. Investor juga memberikan lapangan pekerjaan, memberikan sumbangan pembangunan. Tetapi mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana banyak kali MoU hanya ditandatangi oleh orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, perlu duduk bersama lagi,” tegas Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan, A.Ma.Pd., beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penolakan masyarakat terhadap dua perusahaan besar tersebut, tentunya beralasan karena dipicu oleh adanya traumatik terkait kehadiran investor yang selama ini dirasakan merugikan masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Merauke. 

Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di Kampung Zanegi, warga merasa dirugikan karena  harus mengontrakkan tanahnya selama 60 tahun kepada PT SIS.

“Contohnya seperti PT SIS yang di kampung Zanegi, itu kan kontrak 60 tahun, selama 60 tahun kayu yang dikelola di sana itu, Rp2000.- per-meter kubiknya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu kelihatannya membuat masyarakat itu sebenarnya trauma, saya minta sebenarnya kalau forum dibuka, dialog sehingga kita bicara,” ungkapnya.

Ulukyanan berharap, semua pihak tidak perlu saling menyalahkan, karena persoalan yang terjadi itu perlu dibahas secara baik, sehingga menghasilkan kesepakatan yang bermartabat dan saling menguntungkan. Apalagi, sambung dia, persoalan tanah di Papua berbeda dengan provinsi lain, pasalnya pola hidup masyarakat Papua umumnya adalah pola meramu (tergantung pada SDA).

“Umumnya hidup mereka sangat tergantung dengan alamnya, pengalaman membuktikan bahwa di berbagai daerah yang masuk investor itu, itu hutan dihancurkan, di sana kehidupan mereka. Dalam arti bahwa mereka selalu cari makan, mereka peramu, yang makanan dapat dengan gampang dari situ,” tandasnya. (Lea/Achi/LO1)

Diterbitkan di Papua Selatan