Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabtu, 31 Agustus 2013 06:21

Baru Dilantik, LPMP Papua Barat Bakal Genjot Penerapan Kurikulum 2013

Ditulis oleh  redaksi binpa
Taksir item ini
(1 Pilih)

JAYAPURA - Setelah dilantik, menjadi Kepala LPMP Papua Barat, Drs.Adrianus Howay, M.M., akan segera menggenjot pelaksanaan dan penerapan kurikulum 2013 di wilayah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
“Tugas utama kami adalah mengawal 8 pengendalian mutu pendidikan yang diantaranya ialah menyangkut kurikulum, pembelajaran, penilaian, sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan pembiayaan. Inilah yang menjadi tugas kami dalam hal pengendalian mutu, sehingga sekolah tidak bisa hadir begitu saja, tetapi sekolah harus memenuhi standar-standar yang dimaksud. Sehingga dengan demikian diharapkan sekolah itu hadir, disertai dengan kualitas yang baik,” ujarnya di aula LPMP Papua, usai kegiatan pelantikan, Jumat (30/8) kemarin.


Menurutnya, saat ini banyak sekolah yang berdri diatas lahan yang bukan miliknya, belum lagi dengan tenaga pengajar yang masih dipinjam dari sekolah lain, sehingga hal tersebut menjadi perhatian dari pihaknya untuk dibenahi agar sesuai dengan standar dan dapat menerapkan kurikulum dengan baik.
Untuk itu setibanya disana pihaknya akan akan menitikberatkan pengawalan terhadap pelaksanaan kurikulum baru atau kurikulum 2013. Beberapa sekolah yang jadi sasaran pelaksanaan kurikulum ini akan dilakukan pendataan untuk penjabaran kurikulum baru tersebut sebab targetnya pada tahun depan sudah harus berjalan.
Ketika disoal mengenai rentang tugas dan tanggung jawab yang luas ditengah jumlah personil yang  minim, ia mengatakan untuk tahap awal, pegawai di LPMP Papua Barat akan di suplai oleh LPMP Induk yang dalam hal ini Provinsi Papua.
“Artinya dari sisi pemekaran, LPMP sebagai induk memiliki tanggung jawab untuk penyerahan personil dan dokumen pendukung serta pembiayaan. Sehingga nanti apabila sudah bekerja, kami akan terapkan sistem analisis kerja untuk pemenuhan kebutuhan pegawai. Sehingga kebutuhan personil tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta berkualitas dan menjiwai pekerjaan sehingga berkompeten,” ujarnya.
Saat ini tercatat 12 pegawai yang ada di LPMP Papua dengan Surat Keputusan (SK) yang sementara tengah diproses di kementerian pusat.
“Yang berikut kami juga persiapkan pembahasan anggaran 2014, dan nanti setelah tahun ini kami masih melaksanakan tugas lanjutan bersama dengan LPMP Papua. Akan tetapi memasuki tahun yang baru kami akan lakukan konsolidasi untuk merencanakan audiensi pejabat di Papua Barat, mulai dari Gubernur, DPR Bidang pendidikan, dan Dinas Pendidkan Kabupaten/Kota se-Papua Barat. Demikian halnya dengan KPPN, sehingga proses keuangan tersebut harus kita laporkan kepada pihak yang memiliki keuangan. Sehingga ini yang harus kita koordinasikan supaya dalam kegiatan penjaminan mutu dapat diketahui dan dipahami dengan baik di sebuah daerah otonom,” tandasnya. (Art/Achi/l03)

Baca 260 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task