Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabtu, 20 Juli 2013 06:56

Dukungan Pada Instansi Vertikal Sangat Diperlukan

Ditulis oleh  redaksi binpa
Taksir item ini
(0 pilihan)

MANOKWARI - Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Antonius Ayorbaba berharap agar Pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi memberi dukungan kepada instansi vertical bukan saja pada Kemenhukam tetapi juga instansi vertikal lainnya seperti yang dilakukan pemerintah Kalimantan Timur.

Saat diwawancarai wartawan,  Antonius Ayorbaba menuturkan beberapa waktu lalu dirinya mengikuti rapat koordinasi antara kepala divisi pemasyarakatan se Indonesia. Hal berbeda yang terungkap adalah bahwa Kalimantan Timur tidak mengelola dana Otsus namun pemerintah daerah tersebut membantu instansi vertikal. “Bukan hanya Kemenhukam, beberapa lembaga dibiayai dari dana APBD” katanya, Jumat (19/7) kemarin.

Dirinya mencontohkan, pada Lapas Klas II dibantu dengan dana 2 milyar, lapas II B sebanyak 1 milyar  untuk rutan dan cabang rutan sebanyak 500 juta. Sedangkan untuk kasus-kasus tertentu dalam penanganan dan perawatan narapidana dalam tahanan dibangun blok khusus.

 

 “Harapan saya untuk Papua Barat juga harus bisa seperti itu. Dengan anggaran Otus yang besar akan jauh lebih baik lembaga pemasyarakatan yang ada di Papua Barat. Saat ini memang dana yang diberikan minim bahkan tidak ada sama sekali. oleh sebab itu pemerintah baik daerah maupun provinsi harus memperhatikan hal ini untuk kemajuan Papua Barat ke depan” ujarnya.

Terkait dengan lapas Manokwari yang sudah kelebihan akan narapidana dan tahanannya, dirinya berharap agar apa yang telah di janjikan dari Pemerintah Provinsi untuk menyediakan lahan guna pembangunan lapas manokwari sekaligus lapas yang berada di Ibukota Provinsi Papua Barat dapat segera direalisasikan.

 “Satu-satunya lapas Klas II B di tingkat Provinsi di Indonesia hanya ada di Manokwari. Oleh sebab itu, kami berharap agar lahan yang akan di siapkan oleh Pemprov dan juga dukungan dari DPR Provinsi dapat segera di realisasikan sehingga status lapas juga dapat mengalami perubahan”. (Sera/Achi/lo1) 

Baca 137 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task