Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 01 November 2013 07:01

Kertas Suara Pemilu 2014 Tidak Memuat Foto Caleg

Ditulis oleh  redaksi binpa
Taksir item ini
(0 pilihan)

MANOKWARI – Menghasilkan sebuah pemilu yang berkualitas menjadi tujuan utama KPU sebagai penyelenggara pesat demokrasi. Untuk mencapai hasil tersebut, masyarakat diharapkan lebih mengenal profil figure calon wakil rakyat yang akan dipilih menduduki kursi terhormat di perlamen.
“Karena ini menuju pada pemilu yang berkualitas sehingga masyarakat memilih wakilnya itu sudah harus mengetahui seluk beluk calon wakil rakyat. Makanya, surat suara pada pemilu 2014 tidak ada pas foto. Hanya nama saja. Ini bertujuan untuk memberikan suatu pendidikan politik kepada pemilih, agar lebih mengetahui lebih banyak tetang calon wakilnya nanti,” kata Anggota Divisi Hukum KPU Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma kepada wartawan Kamis (31/10/2013) kemarin.
Disamping itu, lanjut Filep, KPU telah menyosialisasikan aturan tentang tahapan dan mekanisme kampanye kepada partai politik. Diharapkan, aturan tersebut disosialisasikan oleh parpol kepada caleg-calegnya. Kendati sudah masuk dalam tahapan kampanye, namun masih bersifat kampanye terbatas.
Belum masuk pada kampanye terbuka, tertutup atau pun dialog. Ada batasan-batasan kampanye. Aku Filep, ada zona yang telah ditetapkan oleh KPU di kabupaten/kota untuk memasang alat-alat peraga kampanye. Seperti baliho maupun spanduk.


“Kita berharap partai politik ini sangat memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh KPU,” imbaunya.
Hingga kini, kata Filep, belum ada jadwalnya. KPU di tingkat Kabupaten/Kota pun belum menyusun jadwal kampanye. Sekarang ini, kampanye yang sifatnya pencitraan yang menyampaikan nama, nomor urut, kepada masyarakat. Tetapi ada mekanismenya. Partai sekarang dituntut berkampanye bukan lagi bersifat menjanjikan. Sekarang ini lebih banyak mengampanyekan tentang visi dan misi, profil masing-masing calon.
“Salah satu aturan yang keras, adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tidak boleh memanfaatkan pesan-pesan layanan masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari APBN maupun APBD. Untuk mengampanyekan dirinya. Misalnya, kalau seorang kepala daerah, kemudian sebagai calon menyampaikan pesan-pesan yang bersifat pencitraan diri. Kecuali kepala daerah tersebut tidak mencalon diri lagi sebagai kepala daerah. Atau pimpinan DPR maupun unsur pimpinan,” paparnya.
Hal itu bisa dihindari agar tidak terkena aturan dengan cara tidak ada unsur pencitraan yang berkaitan dengan pencolanan.
“Termasuk LSM-LSM yang pendanaannya juga bersumber dari hibah APBD. Ini tidak boleh. Kami minta ini harus dideteksi oleh Bawaslu. KPU hanya mampu menyampaikan aturan. Sementara eksekutornya adalah Bawaslu. Silahkan baliho, spanduk yang dipasang tidak sesuai aturan KPU ditertibkan. Kita juga belum menerima laporan dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran seperti itu,” ujarnya lagi. (sera/achi/l03)

Baca 930 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task