Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 22 Mei 2015 08:39

Terima Demo KNPB, DPRP Dukung MSG

Ratusan Massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuntut pemerintah membuka ruang demokrasi termasuk akses bagi jurnalis asing masuk Papua, ketika menggelar aksi demo damai di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Kamis (21/5)JAYAPURA — Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan mendukung  sepenuhnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membawa West Papua menuju Melanesia Spearhead Group (MSG) atau gabungan negara-negara rumpun Melanesia, ketika menerima aspirasi rakyat Papua yang disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyusul ratusan orang yang menggelar aksi demo damai di Halaman Kantor  DPRP, Jayapura, Kamis (21/5).
Ketika memasuki Halaman Kantor DPRP, massa pendemo mengibarkan bendera Bintang Kejora lambang perjuangan ‘bangsa’ Papua Barat  serta membentang spanduk. Massa  pendemo menggelar demo simpatik sekaligus mendapat pendampingan dari aparat Polresta Jayapura dan Polda Papua.

Diterbitkan di Halaman Utama

Tampak Bangunan Mess DPR Papua terletak di jalan percetakan Jayapura, yang diduga bangunan tersebut ada kerugian negara senilai Rp1 Milyar.JAYAPURA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua mulai membidik dugaan kasus korupsi pembangunan Mess DPR Papua yang terletak di Jantung Ibu Kota Jayapura, Jalan Percetakan, Jayapura-Papua. Bahkan Polda Papua sedang mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait pendirian pembangunan Mess DPR Papua tahun anggaran 2013, yang kerugian negara mencapai Rp1 Milyar.
Penyelidikan yang dilakukan Penyidik Polda Papua tersebut, berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keungan (BKP) Republik Indonesia menduga adanya kerugian negera mencapai Rp1 Miliar. “Ini temuan BPK RI tahun 2013, diduga ada kerugian negara mencapai Rp1 Miliar lebih,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Patrige, Senin (18/5) kemarin.

Diterbitkan di Halaman Utama

anggota DPR Papua, Nason UttiJAYAPURA  – Hasil pengungkapan kasus penembakan di Paniai, pada 8 Desember 2014 yang menewaskan 4 warga sipil, diharap disampaikan ke publik.  “Deadline waktu dua hari yang disampaikan Presiden ke Polri mau tidak mau harus disampaikan ke publik atas hasil invetsigasi yang dilakukan di lapangan beberapa hari lalu,” kata anggota DPR Papua, Nason Utti kepada Bintang Papua, Jumat (15/5).
Menurutnya, perintah Presiden dalam pengungkapan kasus di Paniai harus disampaikan kepada publik. “Apapun hasilnya harus disampaikan, sehingga rakyat juga tahu sejauh mana kinerja polisi dalam mengungkap kasus tersebut,” ujarnya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus KadepaJAYAPURA – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengaku kecewa atas sikap Presiden RI Ir. H Joko Widodo lantaran tidak membicarakan kasus penembakan di Paniai, pada 8 Desember 2014 lalu hingga mengakibatkan 4 pelajar tewas.
“Saya sangat kecewa terhadap kedatangan Jokowi di Papua yang tidak memberikan komentar dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap kasus Paniai,” kata Laurenzus kepada wartawan di ruang kerjanya,  Senin (11/5).
Dikatakan, jikalau menurut Jokowi masalah Paniai sudah dijawab dengan tiga agenda yaitu mengijinkan wartawan asing boleh masuk meliput di Papua, memberikan grasi kepada lima tanahan politik Papua, menghimbau kepada aparat TNI/Polri dalam melakukan pendekatan secara pembangunan dan kesejahteraan.

Diterbitkan di Halaman Utama

Dua anggota Komisi I DPR Papua, masing-masing Laurenzus Kadepa dan Tan Wie Long ketika memberikan keterangan pers, Senin (11/5) kemarin.JAYAPURA – Anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Pemerintahan, politik Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa dan Tan Wie Long angkat bicara terkati kasus pemukulan terhadap wartawan Cepos di Biak, Fiktor Palembangan oleh Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Ondy pada 9 Mei 2015 lalu.
Laurenzus dalam keterangan persnya, menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan dan merasa kecewa dengan sikap penganiayaan yang dilakukan Bupati Biak Numfor kepada salah satu wartawan yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
“Kenapa harus memukul wartawan. Media kan sangat penting menyampaikan sebuah informasi agar diketahui semua publik. Kalau kita menganggap media itu suatu ancaman, hambatan atau kita memandang media dari sisi negatif saja akan menjadi bahan pertanyaan karena media untuk menyampaikan informasi baik jelek maupun yang tidak. Jadi, harus tau dan tidak boleh melakukan semenang-mena memukul wartawan, apalagi dalam pemberitaan,” kata Kadepa, Senin (11/5).

Diterbitkan di Halaman Utama

JAYAPURA - Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, hukum dan HAM, Mathea Mamoyau meminta kepada pihak kepolisian agar jangan mengorbankan para pendulang atau penambang liar yang ada di wilayah Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Mimika, pasca penembakan dua anggota brimob di Kampung Utikini, Mimik pada, 1 Januari 2015 lalu.

Pasalnya, menurut Mathea, bahwa mata pencaharian warga hanya salah satunya pendulang emas yang ada di Kali Kabur karena mereka tidak memiliki lapangan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

“Jangan mengorbankan masyarakat di sekitar itu hingga mereka tidak bisa mencari nafkah. Harusnya intelejen bisa mengetahui siapa dibalik penembakan itu dan harus ditangkap bukan mengorbankan masyarakat disana,” ungkap Mathea kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/1).

Diterbitkan di Port Numbay
Senin, 12 Januari 2015 00:28

DPRP Tolak Penggunaan Buku Eletronik

Natan Pahabol 			JAYAPURA – Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol menolak rencana Menteri Pendidikan tentang pemberlakuan buku elektoronik (e-book) dalam bentuk komputer tablet. 

“Saya secara pribadi menolak rencana Menteri Pendidikan mengganti buku mata pelajaran dari kertas menjadi buku elektoronik (e-book), karena buku elektronik sangat tidak cocok di Papua mengingat alat elektronik di pedalaman tidak ada,” kata Natan Pahabol belum lama ini.

Ia menyatakan, hampir 85 persen siswa dan guru di provinsi paling Timur Indonesia ini berada di wilayah pedalaman yang aksesnya sulit dijangkau, apalagi akses eletronik sangat tidak ada. 

Diterbitkan di Port Numbay

Untuk Menyikapi Penolakan UU Otsus Plus

JAYAPURA - Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, DPRP harus mengambil sikap tegas terhadap Pemerintah Pusat tentang UU Otsus Plus.
Menurutnya, DPRP harus berani menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa sudah waktunya digelar Referendum untuk membahas semua persoalan di atas Tanah Papua ini demi mewujudkan Tanah Papua yang damai dan sejahtera.
  Mengenai sikap protes Gubernur Papua dan Ketua DPRP yang akan meletakkan jabatan apabila Pemerintah Pusat tidak mengakomodir pasal-pasal kewenangan yang luas dalam konsep plus atau RUU Pemerintahan Papua tidak terlalu mendapat simpati dan dukungan dari rakyat Papua, karena Otsus Plus sudah dari awal ditolak oleh rakyat Papua.
  Rakyat Papua seluruhnya baik orang asli Papua dan non Papua serta kelompok-kelompok perlawanan terhadap pemerintah, semuanya sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog Damai Jakarta-Papua. Bahkan dalam rapat dengar pendapat MRP Juli 2013 lalu, seluruh perwakilan wilayah adat di Tanah Papua telah mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Papua yang damai dan bermartabat.

Diterbitkan di Halaman Utama
Kamis, 13 Februari 2014 07:46

DPRP Minta Honorer K-2 Harus Diperhatikan

Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni, S.H.JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta dalam penerimaan CPNS honorer K-2 untuk Provinsi Papua harus diperhatikan. Soalnya, dari  hasil pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  melalui media, Provinsi Papua tidak termasuk melainkan hanya 4 Provinsi yakni, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Provinsi Banten.
Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni, S.H., yang membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM mengakui, bahwa pihaknya telah memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer untuk formasi CPNS K-2 pada tahun 2013 yang sempat tertunda diharapkan agar segera diumumkan.
Dirinya juga meminta agar pengumuman penerimaan CPNS-K2 tidak berlarut-larut karena ini menyangkut nasib orang banyak bagi putra/Putri Papua  yang sudah bekerja selama 15-20 tahun. “Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan kami selaku perwakilan rakyat meminta untuk secepatnya diumumkan agar  hidup mereka tidak tarkatung-katung,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (12/2) kemarin.

Diterbitkan di Halaman Utama

Kenius KogoyaJayapura – DPR Papua menganggap Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Papua di bawah pimpinan Yusak Andato, tak sah lagi,  sebab periodenya sudah berakhir dan sama sekali tidak ada perpanjangan dari Dewan Pimpinan Pusat KNPI. Untuk itu, kepengurusan yang tidak sah itu, tidak lagi berhak menggelar berbagai kegiatan KNPI. Hal itu dikatakan, Ketua Komisi E DPR Papua Bidang Kepemudaan, Kenius Kogoya.
“Merujuk pada Surat Keputusan DPP KNPI nomor 026/DPP KNPI/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD KNPI Provinsi Papua,  maka masa akhir kepengurusan DPD KNPI Papua sudah harus berakhir  tanggal 6 Agustus 2013, sehingga lewat itu tidak bisa lagi melaksanakan berbagai kegiatan mengatasnamakan KNPI Papua,”jelas Kenius Kogoya kepada Bintang Papua, Senin 10 Febuari.
Bukan hanya melaksanakan berbagai kegiatan, menggelar rapat-rapat internal KNPI, kepengurusan saat ini,  juga tidak bisa lagi. “Kepengurusan ini juga tidak bisa lagi menggelar rapat internal seperti rapat pimpinan, karena tidak lagi memiliki legitimasi,”ucapnya.

Diterbitkan di Halaman Utama
Halaman 1 dari 5