Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 12 Jun 2015 08:07

DPRP Harap Jangan Ada Tim Tandingan

Dalam Penuntasan Kasus HAM di Paniai

 

JAYAPURA  - Pihak Panitia Khusus (Pansus) Hak Asasi Manusia (HAM) Deewar Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap mendukung upaya penuntasan kasus Paniai berdasarah yang mengakibatkan 4 warga meninggal dunia pada, 8 Desember 2014 lalu. 

“Semua lembaga mendukung kerja Komnas Ham yang sudah membentuk tim investigasi dan turun ke Paniai lalu untuk dan merekomendasikan pembentukan tim adhoc atau KPP HAM, terutama dalam berbagai upaya yang dilakukan pihak Komnas HAM RI,” kata Ketua Pansus HAM  DPR Papua.

Namun menurutnya, dalam melakukan investigasi diharapkan agar jangan ada lagi tim - tim tandingan dengan Komnas HAM.  “Kalau seperti itu, kapan masalah Paniai selesai. Komnas HAM sudah merekomendasikan pembentukan Tim adhoc lalu, seharusnya TNI/Polri mendukung itu,” ucapnya.

Sementara itu,  Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay menyatakan, Menkopolhukam seharusnya bekerjasama dengan Komnas HAM untuk melakukan investigasi bukan datang sendiri. “Juga harus berkoordinasi dengan Presiden agar mendanai Komnas HAm dan tim at hok untuk berusaha turun ke lokasi melakukan investigasi,” katanya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Ketua DPR Papua, Wakil Ketua III dan Rektor Uncen saat foto bersama usai melakukan pertemuan di ruang Ketua DPRP, pada Rabu (10/6/2015).JAYAPURA  – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pihak Akademisi di Papua mulai melakukan tahapan-tahapan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang Otonomis Khusus (Otsus) nomo 21 tahun 2001.
“KKR ini sudah mulai memasuki tahapan-tahapan pembentukan. Namun untuk menyatakan persepsi dalam pembentukan KKR ini kami akan melakukan pertemuan kembali dengan pihak Universitas di Papua, MRP, LSM dan Kontras,” kata Ketua DPR Papua Yunus Wonda, S.H., M.H., usai melakukan pertemuan tertutup dengan Plt. Rektor Universitas, Onesimus Sahuleka dan Komisi I DPR Papua, di ruang ketua DPRP, pada Rabu (10/6/2015) pagi.
Menurutnya, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini harusnya sudah lama berjalan sejak OTSUS lahir, sehingga di tahun ini  DPR Papua mulai mendorong dan akan diagendakan dalam sidang  APBD 2015. “Sebelum masuk dalam sidang APBD 2015, terlebih kami akan membahas lebih awal bersama pihak akdemisi dan pihak terkait, terutama MRP, LSM, dan KontraS,” katanya.
Ia menjelakan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk bertujuan, untuk mengungkap siapa pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.  “Ini bukan sekedar mencari siapa pelaku, tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memberikan kompensasi kepada para korban pelanggaran HAM,” ucap Yunus Wonda.

Diterbitkan di Halaman Utama

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda, S.H., M.H.JAYAPURA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda, S.H., M.H., mengutuk keras aksi penyerangan di Organda yang mengakibatkan tewasnya Ketua RT03/RW04, Fredi Lasahamu, dan salah satu warga setempat Simon Sahuleka, pada 8 Juni 2015.
Untuk itu, pihaknya selaku pimpinan DPR Papua, meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku pembunuhan itu dan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. “Pembunuhan itu sangat tidak benar. Kami sangat menyesalkan dan mengutuk dengan seenaknya datang membunuh orang seperti binatang. Kami DRP Papua turut berduka atas kejadian yang menimpah warga Organda,” kata Yunus Wonda kepada wartawan, Rabu (10/6/2015).
Ia menyatakan, pihaknya sangat mendukung pernyataan masyarakat dari Organda untuk membangun Pos TNI/Polri. “Demi kenyamanan masyarakat harus dibangun Pos di sana. Bukan hanya kompleks Organda, akan tetapi semua tempat harus ada karena kondisi masyarakat selama ini sudah tidak nyaman,” katanya.
Menurutnya, untuk memberikan dukungan moril kepada kelurga korban, pihaknya akan melakukan kunjungan ke rumah duka besok (hari ini, red). Kami dan beberapa anggota dewan akan berkunjung ke rumah keluarga korban termasuk yang masih di rawat di RS,” katanya.
Yunus mengutarakan, peristiwa yang terjadi di Organda mengajak kepada seluruh warga untuk tetap hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. “Siapapun harus saling menghormati dan menjaga ketertiban dengan baik. Masyarakat pengunungan juga harus membuka diri, bergaul dan beradaptasi dengan masyarakat yang ada dan menjadi sebagai keluarga,”ajaknya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Atas Penyerangan yang Menewaskan 2 Warga Organda Padang Bulan

Tampak puluhan Ibu-ibu, mendatangi DPR Papua, pada Selasa (9/6/2015) kemarin.JAYAPURA - Gubenur Papua dan DPRP didesak turun tangan terkait dengan kasus penyerangan yang menewaskan 2 warga Organda dan melukai dua orang lainnya. Hal itu diungkapkan puluhan mama-mama warga Organda, padang Bulan, Distrik Hedam-Kota Jayapura mendatangi Kantor DPR Papua dan kantor Gubernur Papua, kemarin.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR Papua dan Gubernur, pasca penyerangan Kompleks Perumahan BTN Organda Senin 8 Juni yang mengakibatkan dua warga tewas yakni, Ketua RT03/RW04, Fredrik Lasahamu, dan salah satu warga setempat Simon Sahuleka.
Pantauan Bintang Papua, di DPRP tampak mama-mama warga Organda datang di halaman DPR Papua, pada Selasa (9/6/2015) siang itu, membentangkan sejumlah pamflet untuk meminta agar pelaku diproses cepat.
Mereka datang dengan tangisan dari mama-mama Organda, meminta kepada DPR Papua agar masyarakat yang pembuat onar di BTN Organda diminta keluar karena membuat masyarakat setempat tidak tenang. Baik dalam melakukan aktivitas maupun pada saat istrahat di malam hari.
Aksi demo damai yang dilakukan itu, langsung diterima Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni SH., dan Pendis Enumbi, yang selanjutnya langsung membacakan aspirasi sebagai tuntutan mereka kepada perwakilan rakyat Papua itu.
Dalam pernyataan sikap  mama-mama organda yakni, Pertama, Kami minta Pos keamanan Gabungan TNI/Polri di wilayah perumahan Organda; Kedua, kelompok atau individu yang tidak mempunyai identitas jelas, keluar dari Perumahan Organda; Ketiga, jangan ada pemukiman liar selain perumahan warga di sekitar Pegunungan Organda; Keempat, identifikasi jelas penghuni asrama dan kos-kosan di sekitar perumahan organda; Kelima, tindak tegas aksi-aksi pemalangan (Premanisme) yang tidak bertanggungjawab di lingkungan organda, untuk tuan tanah, tidak menjual tanah pada sembarangan orang yang tidak jelas karena akan berpotensi konflik sosial.

Diterbitkan di Halaman Utama

Thomas SondigauJAYAPURA - Adanya dugaan dana siluman sebesar Rp1 Milliar dalam pembiayaan kontingen KONI Papua mengikuti Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) di Labuan Malaysia Desember 2014 silam, mendapat sorotan dari DPRP.
Lembaga representasi rakyat Papua itu meminta dilakukan audit terhadap dugaan dana siluman tersebut.  “Dugaan itu harus diaudit, kalau memang ada yang kurang jelas dan transparan harus dilimpahkan ke jalur hukum,”ujar anggota DPRP Thomas Sondigau, Selasa 9 Juni.
Lanjut Sandigao, seharusnya di KONI dalam penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel, apalagi Papua sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON 2020. “Kalau begini saja sudah kurang jelas bagaimana kita bisa berprestasi dengan baik,”ketusnya.
Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, sambungnya, akan bisa mengganggu persiapan tim Papua baik dalam menghadapi Pra PON maupun PON tahun depan. “Tentu ini bisa mengganggu konsentrasi cabor-cabor, lah induknya aja tidak transparan dan akuntabel,”tegasnya.
Ia sangat menyesalkan, jika KONI masih belum transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan setiap anggaran. “Saya juga pengurus KONI, tapi jangan kita cari keuntungan pribadi atau kelompok lah di organisasi olahraga, mestinya kita menyumbang agar olah raga kita berprestasi,”pungkasnya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Butuh Biaya Rp262 Miliar

Boy DawirJayapura– GedungII DPR Papua dengan tinggi 13 lantai akan segera dibangun tahun ini. Pembangunan gedung mewah lengkap dengan parkiran diperkirakan menelan biaya Rp262 milliar. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua DPRP Yunus Wonda dengan Pemerintah Provinsi Papua, Senin 8 Juni Gedung DPRP Jalan Samratulangi Jayapura.
Ketua Komisi IV DPRP Bidang Infrastruktur Boy Markus Dawir yang turut mendampingi Yunus Wonda, membenarkan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua guna membahas rencana pembangunan Gedung II DPRP. “Benar, pertemuan ini untuk membahas rencana pembangunan gedung DPRP II, yang akan mulai dilaksanakan tahun ini,”ujarnya.
Untuk pembangunan gedung DPRP II setinggi 13 lantai, kata Boy Dawir, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp262milliar. “Untuk tahun 2015 sudah dianggarkan Rp50Milliar dari APBD induk,”ujarnya.
Dana itu masih perkiraan awal, dan kemungkinan bisa saja membengkak. “Itu masih taksiran awal, bisa saja membengkak, makanya kami memanggil SKPD terkait guna membahasnya,”kata dia.
Pembangunan gedung DPRP II dengan 13 lantai, dua lantai diantaranya sebagai areal parkir, merupakan kebutuhan yang mendesak. Karena gedung yang ada saat ini tidak lagi memadai. “Untuk menampung 55 anggota dewan, gedung yang ada saat ini sudah tidak memadai, apalagi kalau ada rapat besar paripurna, parkiran sudah tidak mencukupi,”paparnya.
Selain itu, gedung DPRP II juga dibutuhkan, karena nantinya anggota parlemen akan bertambah. “14 kursi OTSUS kan kemungkinan akan segera dipilih, tentu mereka juga butuh ruangan, karena yang ada saat ini sudah tidak lagi bisa menampung,”ungkapnya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Ketua Pansus: Kami Tidak Mau Terganggu

Emus GwijanggeJAYAPURA – Meski ada pihak-pihak masyarakat adat mengadukan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terkait pembagian wilayah adat dalam Perdasus 14 kursi untuk orang asli Papua lewat pengangkatan, dan berujung adanya surat Mendagri kepada Gubernur Papua, mendapat respon serius dari DPR Papua.
Bahkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) 14 Kursi untuk orang asli Papua, Emus Gwijangge menyatakan, pihaknya tidak mau terganggu dengan adanya surat dari Mendagri atas laporan dari masyarakat, akan tetapi 14 kursi tetap jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Emus mengakui, ketentuan pasal 14 Perdasus 14 kursi huruf d dimana dalam pembagian wilayah adat Mamberamo Raya yang harusnya masuk wilayah Mamta dimasukkan ke Saireri sehingga Mamta hanya mendapat jatah dua kursi lalu mau, dan diprotes pihak dewan masyarakat adat, bukanlah kesalah Pansus.
“Kesalahan itu ada pada DPRP periode lalu, bukan kami. Mereka yang membuat dan mengesahkan Perdasusnya. Itu juga semata memudahkan akses transportasi sehingga Mamaberamo Raya dimasukkan ke Saireri. Jadi kami Pansus tetap akan bekerja sesuai tupoksi kami,” kata Emus Gwijangge, Rabu (3/6/2015).
Dikatakannya, masalah pembentukan fraksi di DPR Papua, dalam undang-undang belum ada aturan tentang anggota DPR Papua yang diangkat harus membentuk fraksi sendiri. 
“Belum ada ketentuan kalau anggota DPR Papua yang diangkat dalam 14 kursi harus ada pembentukan fraksi sendiri. Belum ada ketentuan yang mengaturnya. Mereka harus melebur dengan fraksi yang ada,” ucapnya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Ketua Komisi I DPRP. Elvis Tabuni didampingi Wakil Ketua, dan anggota, saat memberikan keterangan pers, Rabu (3-6).JAYAPURA – Komisi I DPR Papua, membidangi pemerintahan, politik hukum dan HAM meminta kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat pemilik hak ulayat agar transparan atau terbuka lebar dalam pembayaran tanah.
Pasalnya, proses pembayaran tanah selama ini masih banyak ditemukan permasalahan hingga saling mengklaim hanya karena masalah pembayaran tanah akibat kurang transparansi antara Pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni usai melakukan pertemuan dengan sejumlah masyarakat Nafri terkait pembayaran lokasi RSUD Abepura dan masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, pada  Rabu (3/6/2015).
“Kami sudah melakukan pertemuan dan hasil meminta kepada masyarakat agar  mengumpulkan semua dokumen yang sudah dibayar yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat, khususnya bagi yang memiliki tanah untuk duduk secara bersma-sama,” kata Elvis didampingi Wakil Ketua, Orwan Tolly Wonne, anggota Tan Wie Long dan Kusmanto.
Menurutnya, mengenai lokasi RSUD Abepura dari hasil pertemuan terungkap jikalai DIPA sudah ada. Namun yang menjadi persoalan hanya karena anak dan bapak saling menggunggat sehingga kini belum ada penyelesaian hingga di pengadilan negeri.

Diterbitkan di Halaman Utama

Mess DPR PapuaJAYAPURA – Tanggapan berbagai pihak, termasuk beberapa anggota DPR Papua atas dugaan kasus korupsi pembangunan Mess DPR Papua yang kini tengah diselidiki Polda Papua, mendapat tanggapan serius dari Papua Corruption Watch (PCW).
Koordinator Investigasi PCW, Hasbi Suaib menyatakan, PCW sangat mendukung perhatian sejumlah anggota DPRP yang  bersikeras agar temuan hasil audit BPK menyangkut kerugian negara senilai Rp1 miliar lebih terhadap pembangunan mess DPR Papua diusut tuntas.
“Wakil rakyat yang salah satu tugasnya mengawasi pelaksanaan perundang-undangan di Papua, mestinya DPRP tak hanya fokus pada  kasus pembangunan mess semata, tetapi juga harus mengawasi kerugian negara pada kasus lainnya, seperti penerimaan dana Bansos yang tak pantas diterima oleh sejumlah anggota DPRP lalu,” kata Hasbi ketika menghubungi Bintang Papua, Jumat (29/5/2015) tadi malam.

Diterbitkan di Halaman Utama

Yunus WondaJAYAPURA  -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok sipil bersenjata  di Mulia,Kabupaten Puncak Jaya.
“Kami mendukung jika polisi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku penembakwan warga sipil tersebut,” kata Ketua DPR Papua, Yunus Wonda di ruang kerjanya, kamis (28/5) kemarin.
Dikatakannya, dirinya selaku pimpinan DPR Papua turut beduka cita kepada masyarakat sipil yang jadi korban penembakan di Puncak  Jaya tersebut. “Kami tidak sependapat dengan adanya hasutan lain tetapi kalau ini sudah menjadi kasus kriminal, maka siapa pun dia harus ditangkap,” ujarnya.
Sejak awal, menurut Yunus Wonda tidak pernah menyetujui jika terjadi korban kepada masyarakat sipil maupun di pihak manapun dan  tidak boleh terjadi kasus-kasus kekerasan yang akhirnya sampai menghilangkan nyawa seseorang.
“Kami juga menyampaikan kepada masyarakat yang bersebelahan yang ada di Puncak Jaya juga harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi semua pihak. Apalagi mengorbankan masyarakat sipil. Jadi saya pikir cara-cara dan tindakan seperti itu harus dihentikan karena tidak menyelesaikan semua persoalan umum dan juga khususnya di Puncak jaya,” tegasnya.

Diterbitkan di Halaman Utama
Halaman 1 dari 6