Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Untuk Menyikapi Penolakan UU Otsus Plus

JAYAPURA - Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, DPRP harus mengambil sikap tegas terhadap Pemerintah Pusat tentang UU Otsus Plus.
Menurutnya, DPRP harus berani menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa sudah waktunya digelar Referendum untuk membahas semua persoalan di atas Tanah Papua ini demi mewujudkan Tanah Papua yang damai dan sejahtera.
  Mengenai sikap protes Gubernur Papua dan Ketua DPRP yang akan meletakkan jabatan apabila Pemerintah Pusat tidak mengakomodir pasal-pasal kewenangan yang luas dalam konsep plus atau RUU Pemerintahan Papua tidak terlalu mendapat simpati dan dukungan dari rakyat Papua, karena Otsus Plus sudah dari awal ditolak oleh rakyat Papua.
  Rakyat Papua seluruhnya baik orang asli Papua dan non Papua serta kelompok-kelompok perlawanan terhadap pemerintah, semuanya sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog Damai Jakarta-Papua. Bahkan dalam rapat dengar pendapat MRP Juli 2013 lalu, seluruh perwakilan wilayah adat di Tanah Papua telah mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Papua yang damai dan bermartabat.

Diterbitkan di Halaman Utama
Kamis, 13 Februari 2014 07:46

DPRP Minta Honorer K-2 Harus Diperhatikan

Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni, S.H.JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta dalam penerimaan CPNS honorer K-2 untuk Provinsi Papua harus diperhatikan. Soalnya, dari  hasil pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  melalui media, Provinsi Papua tidak termasuk melainkan hanya 4 Provinsi yakni, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Provinsi Banten.
Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni, S.H., yang membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM mengakui, bahwa pihaknya telah memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer untuk formasi CPNS K-2 pada tahun 2013 yang sempat tertunda diharapkan agar segera diumumkan.
Dirinya juga meminta agar pengumuman penerimaan CPNS-K2 tidak berlarut-larut karena ini menyangkut nasib orang banyak bagi putra/Putri Papua  yang sudah bekerja selama 15-20 tahun. “Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan kami selaku perwakilan rakyat meminta untuk secepatnya diumumkan agar  hidup mereka tidak tarkatung-katung,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (12/2) kemarin.

Diterbitkan di Halaman Utama

Kenius KogoyaJayapura – DPR Papua menganggap Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Papua di bawah pimpinan Yusak Andato, tak sah lagi,  sebab periodenya sudah berakhir dan sama sekali tidak ada perpanjangan dari Dewan Pimpinan Pusat KNPI. Untuk itu, kepengurusan yang tidak sah itu, tidak lagi berhak menggelar berbagai kegiatan KNPI. Hal itu dikatakan, Ketua Komisi E DPR Papua Bidang Kepemudaan, Kenius Kogoya.
“Merujuk pada Surat Keputusan DPP KNPI nomor 026/DPP KNPI/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD KNPI Provinsi Papua,  maka masa akhir kepengurusan DPD KNPI Papua sudah harus berakhir  tanggal 6 Agustus 2013, sehingga lewat itu tidak bisa lagi melaksanakan berbagai kegiatan mengatasnamakan KNPI Papua,”jelas Kenius Kogoya kepada Bintang Papua, Senin 10 Febuari.
Bukan hanya melaksanakan berbagai kegiatan, menggelar rapat-rapat internal KNPI, kepengurusan saat ini,  juga tidak bisa lagi. “Kepengurusan ini juga tidak bisa lagi menggelar rapat internal seperti rapat pimpinan, karena tidak lagi memiliki legitimasi,”ucapnya.

Diterbitkan di Halaman Utama
Selasa, 11 Februari 2014 05:57

DPRP Akan Surati Pemerintah Pusat

Terkait Pajak Ekspor 25 Persen di PT Freeport Indonesia

Ketua DPRP, Deerd Tabuni saat meninjau lokasi penambangan di PT Freeport IndonesiaJAYAPURA – Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua dalam waktu dekat ini akan menyurati kepada Pemerintah Pusat terkait naiknya pajak eskpor di PT Freeport Indonesia (PT FI), yang mana sebelumnya perusahaan tambang raksasa yang beroperasi di Timika itu tidak ada pajak ekpor di PT Freeport Indonesia tersebut. 

“Kami sudah turun langsung ke wilayah PT FI, dimana dampak pajak ekspor yang diambil 25 persen itu ternyata, berakibat bagi masyarakat hingga terjadinya pengangguran serta PHK kepada karyawan Freeport sebanyak 15 ribu lebih dari total karyawan 31 ribu, sehingga kami harus menyurati kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali terhadap pajak ekspor yang dilakukan yang diberikan itu,” kata Ketua DPRP, Deerd Tabuni, S.E., M.M., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/2) kemarin. 

Diterbitkan di Port Numbay

Kenius KogoyaJayapura- DPRP meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, segera mengimplementasikan Perdasus mengenai pelayanan pendidikan di Papua. Agar, mutu atau kualitas pendidikan meningkat sesuia amanat Undang-undang otonomi khusus.
“Perdasus mengenai layanan pendidikan diharapkan segera di terapkan oleh pemerintah, karena regulasi itu sudah dua tahun disahkan, jangan sampai hanya disimpan saja, karena itu sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Papua,”ujar Ketua Komisi E DPRP bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kenius Kogoya kepada para pewarta, Senin 3 Februari.
Lanjutnya, semestinya sejak Perdasus itu disahkan sudah bisa diaplikasikan, karena itu untuk kepentingan masyarakat Papua. “Seharusnya Perdasus itu sudah dijalankan jauh hari,”singkatnya.

Diterbitkan di Halaman Utama

Wakil Ketua Komisi A YanniJAYAPURA - DPR  Papua secara resmi menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, guna meminta, hasil seleksi  untuk penerimaan CPNS  diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota.  Surat resmi itu dilayangkan secara resmi 8 November lalu. ‘’DPRP secara institusi sudah resmi menyurati Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI, untuk meminta agar hasil tes penerimaan CPNS tahun 2013 diserahkan kepada pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota,’’ungkap Wakil Ketua Komisi A Yanni kepada wartawan.Selasa (12/11/2013).
Lanjutnya, hasil seleksi tes penerimaan CPNS diminta jangan dilakukan di pusat, agar semangat otonomi khusus  benar-benar terimplementasi di Papua. ‘’DPRP minta jangan hasil tes seleksi CPNS dilakukan secara sentralistik, tapi biarlah daerah yang mengurusnya, karena yang mengerti tentang kondisi riil Papua adalah daerah, dan jangan sama dengan daerah lain di Indonesia, ’’ujarnya.

Diterbitkan di Halaman Utama
Selasa, 29 Oktober 2013 06:09

Anggota DPRP Siap Kembalikan Dana Bansos

Mengaku Tidak Tahu Kalau itu Dana Bansos
Albert Bolang - Yan Ayomi - Yan MandenasJAYAPURA - Mencuatnya masalah Dana Bantuan Sosial (Bansos) di media massa, membuat sejumlah anggota DPRP penerima dana Bansos tidak tenang. Karena itu, mereka langsung memberikan klarifikasi ke media. Pada umumnya mereka menyatakan kesediaannya mengembalikan dana itu, jika memang aturan mengharuskan dikembalikan. Bahkan seorang anggota DPRP yang tidak mau disebut identitasnya setelah membaca namanya di koran sebagai penerima dana Bansos langsung mengembalikan sejumlah dana Bansos yang diterimanya ke kas daerah Senin(28/10).          
Ketua Komisi D Yan Permenas Mandenas, salah satu penerima dana Bansos Rp200 juta yang digunakan untuk biaya study S2 di Universitas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan dana tersebut. “Saya siap kembalikan dana itu, kalau memang ketentuannya demikian,”kata Yan Mandenas kepada wartawan, Senin 28 Oktober. 

Diterbitkan di Halaman Utama

Kenius KogoyaJAYAPURA - Pergantian Ketua KONI Provinsi Papua sudah berlangsung Jumat (18/10) lalu,  melalui Musawarah Olahraga Luar Biasa, dan Lukas Enembe yang kini menjabat Gubernur Provinsi Papua dipercaya menduduki ketua umum dan Klemen Tinal yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur dipercaya sebagai Ketua Harian. DPRP meminta Ketua umum dan harian dalam menyusun kepengurusan untuk periode medatang, memilih para profesional dalam olah raga, apalagi Papua akan menjadi tuan rumah PON 2020.
‘’Proses musyawarah olah raga KONI yang sudah berlangsung adalah sebuah proses perbaikan terutama untuk persiapan Papua menjadi tuan rumah PON 2020. Untuk itu, bagi ketua umum yang terpilih seyogyanya dalam merekrut kepengurusan mendatang, memilih orang yang profesional dalam olah raga,’’ujar Ketua Komisi E DPRP bidng olahraga, Kenius Kogoya kepada Bintang Papua, Sabtu (19/10) kemarin.

Diterbitkan di Halaman Utama
Jum'at, 04 Oktober 2013 08:57

Ketua DPRP Akan Dilantik 17 Oktober

Yunus Wonda JAYAPURA – Sesuai usulan Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRP, Dert Tabuni dipercaya menjadi ketua menggantikan John Ibo yang sudah dinonaktifkan. Pelantikan Dert Tabuni sebagai ketua dijadwalkan akan dilangsungkan 17 Oktober mendatang melalui sidang paripurna DPRP.  Hal itu ditandaskan Ketua DPRP Yunus Wonda.
‘’Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah telah diputuskan, pelantikan Ketua DPRP Dert Tabuni akan digelar 17 Oktober mendatang melalui sidang paripurna,’’ujar Yunus Wonda kepada wartawan, Kamis 3 Oktober.
Dert Tabuni dilantik menjadi ketua DPRP, lanjutnya, sesuai dengan usulan Fraksi Golkar menggantikan John Ibo. ‘’Pemilik kursi terbanyak di DPRP ini kan Partai Golkar, sehingga sesuai dengan amanat UU, yang berhak menjadi ketua adalah, dari partai dengan kursi terbanyak. Golkar mengusulkan Dert Tabuni menjadi ketua hingga periode ini berakhir, sehingga kami pun merapatkannya guna menentukan jadwal pelantikan,’’ucapnya.  

Diterbitkan di Halaman Utama
Jum'at, 04 Oktober 2013 08:46

DPRP Surati Menpan, Minta 1000 Jatah CPNS

JYunus Wondaayapura – Kuota penerimaan CPNS 2013 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua sekitar 230 orang,  Jumlah tersebut dianggap sangat sedikit dan tidak akan mampu mengakomodir sebagian dari pelamar yang cukup membludak khususnya orang Asli Papua. Menyikapinya, DPR Papua menyurati Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, meminta kenaikan kuota menjadi 1000 orang.
“DPRP sudah menyurati secara resmi Menpan beberapa hari lalu, untuk meminta penambahan kuota penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Papua, karena jumlah yang diberikan tahun ini sangat minim dan jauh dari harapan masyarakat Papua khususnya bagi yang memiliki kesempatan melamar CPNS,’’ tandas Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kamis 3 Oktober usai menggelar rapat Banmus
Menurut Yunus Wonda, masyarakat Papua sangat bersyukur dengan dibukanya lowongan kerja CPNS, namun kuota yang sangat sedikit yakni hanya sekitar 230 orang. ‘’Kita bangga dan bersyukur, pemerintah membuka lapangan kerja CPNS, tapi hanya 200an itu sangat kecil, tidak akan bisa mengakomidir secara signifikan jumlah pelamar,’’tegasnya.

Diterbitkan di Halaman Utama
Halaman 1 dari 5