Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabtu, 13 Juli 2013 06:50

LP3BH: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Papua

Ditulis oleh  redaksi binpa
Taksir item ini
(0 pilihan)

BIAK - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Papua secara hukum.

“UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebut peran Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat sangat substansial,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy SH di Biak, Jumat.

LP3BH Manokwari merupakan organisasi masyarakat sipil (OMS) atau Civil Society Organization (CSO) yang fokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk di Tanah Papua.

“Kasus pelanggaran HAM berat di Papua, seperti kasus pelanggaran HAM berat dalam Biak berdarah tahun 1998, Manokwari Berdarah Tahun 1999, Wasior Berdarah dan Wamena Berdarah Tahun 2000 dan Aimas berdarah tahun 2013,” katanya.

 

LP3BH menetapkan Tahun 2013 sebagai Tahun dan Momentum dimulainya “Kebangkitan Masyarakat Sipil dan Korban Menuntut Penuntasan Hukum atas Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua”.

“Kami akan menandai dengan aksi damai yang dilakukan pada 14 Juli 2013 di halaman rumah Advokat Yan Christian Warinussy (Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari) yang juga sebagai Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM ‘John Humphrey Freedom Award’ Tahun 2005 dari Kanada,” katanya.

Kegiatan aksi damai ini akan diisi dengan orasi, pembacaan puisi dan pidato HAM serta aksi pembakaran lilin sebagai wujud damai dan desakan damai untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang telah menimpa rakyat Papua dari masa ke masa dan tidak pernah memperoleh penyelesaian yang tuntas secara hukum.

“Karena itu, kami mendesak agar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung segera merampungkan berkas penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua,” katanya. (ant/achi/lo1)

Baca 476 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task