Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabtu, 02 Maret 2013 09:42

LP3BH Desak Penyelesaian Pelanggaran HAM Wasior

Taksir item ini
(0 pilihan)

BIAK - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat mendesak KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung segera menyelesaikan proses hukum atas kasus pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Juni-September 2001.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy SH dihubungi di Biak, Jumat, mengharapkan, penuntasan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama dimana ketika itu, pasca peristiwa penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata.
Kelompok sipil bersenjata di bawah pimpinan Daniel Awom dan Otis Koridama terhadap 5 (lima) orang anggota Brimob serta seorang karyawan CV Vatika Papuana Perkasa di kampung Wondiboy-Distrik Wasior-Kabupaten Manokwari (saat itu).
“Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua saat itu Irjen Polisi Drs.I Made Mangku Pastika telah memerintahkan dilakukannya operasi penyisiran dan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata tersebut,” ujarnya.
Sayangnya, operasi penyisiran aparat keamanan tersebut, menurut Christian Warinussy, ternyata banyak menimbulkan ekses yang sangat traumatis dan bersifat arogansi unit dan menyebabkan jatuhnya korban di pihak rakyat sipil yang tidak bersalah.

“Sama sekali tidak pernah terdengar berita jika operasi penyisiran dan pengejaran tersebut berhasil menangkap hidup-hidup Daniel Awom maupun Otis Koridama sebagai pimpinan kelompok sipil bersenjata kala itu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, sejumlah rakyat sipil tercatat telah diduga ditangkap dan dianiaya oleh aparat Brimob dari Polda Papua maupun aparat Polres Manokwari ketika itu dengan sangat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tersirat di dalam Hukum Acara Pidana maupun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Kasus tersebut telah diinvestigasi secara maksimal oleh KOMNAS HAM dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang ada di Tanah Papua dalam sebuat Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Wasior pada tahun 2003 dan 2004,” ujarnya.
Hasil penyeledikan yang dilakukan oleh KPP HAM tersebut telah diserahkan kepada KOMNAS HAM yang kala itu diketuai oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH. LLM dan oleh KOMNAS HAM sudah diserahkan sesuai prosedur di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Penyidik.
Namun demikian, lanjut Christian Warinussy, institusi Kejaksaan Agung kemudian sempat mengembalikan berkas perkara kasus Wasior tersebut kepada KOMNAS HAM untuk diperbaiki sesuai petunjuk dan arahan Kejaksaan Agung, lalu pihak KOMNAS HAM telah dilakukan perbaikan yang melibatkan semua anggota KPP HAM Wasior, baik penyeleidik maupun asisten penyelidiknya.
Berkas yang sudah diperbaiki tersebut kemudian telah dikirimkan kembali kepada Kejaksaan Agung, guna ditindak lanjuti, tetapi hingga hari ini sudah 11 tahun lamanya para korban pelanggaran HAM di Wasior belum pernah memperoleh pemenuhan rasa keadilan dari negara melalui institusi penegak hukum ya ng ada,ýÿ ujar peraih penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 dari Canada LP3BH Manokwari, lanjut Warinussy, mendesak KOMNAS HAM sebagai lembaga penyelidik seyogyanya segera menyurati Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mempertanyakan nasib berkas perkara Wasior 2001 tersebut serta segera mengambil langkah penting untuk menindaklanjuti proses hukum ke Pengadilan HAM yang ada.
“LP3BH Manokwari juga mendesak agar hendaknya KOMNAS HAM bersama Perwakilan KOMNAS HAM di Papua bekerja keras untuk mendesak agar proses peradilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM Berat dalam kasus Wasior tersebut diadili di Tanah Papua dengan mengadakan Pengadilan HAM di Jayapura-Papua dan Manokwari-Papua Barat,” harap Warinussy.
LP3BH Manokwari, lanjut Warinussy, mendesak Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syarifuddin, SH untuk ikut mendukung dan mendorong penyelesaian kasus Wasior yang adil dan transparans.
LP3BH juga mendesak para Pemimpin Gereja-Gereja di Tanah Papua dan juga Papua Barat untuk ikut bersuara dan menekan institusi penegak hukum bagi penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua. (ant/achi/lo1)

Baca 280 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task