Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Selasa, 07 Mei 2013 07:35

Jangan Sepelehkan Isu Papua Merdeka di Luar Negeri

Taksir item ini
(3 pilihan)

Marinus: Terkait Pembukaan Kantor Perwakilan OPM di Inggris

ilustrasiJAYAPURA - Menyusul adanya pembukaan Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris, menurut Pengamat Hukum Internasional dan Sosial Politik  dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung,  merupakan kekalahan telak dalam diplomasi Indonesia di Eropa.
  Ditegaskan, peristiwa ini merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia untuk tidak menganggap remeh atau sepelehkan isu Papua merdeka di luar Negeri. Presiden SBY harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan protes diplomasi yang lebih serius dan tegas,  seperti mengusir pulang duta besar Inggris dari Indonesia, mengembalikan gelar kehormatan Kesatria Perang Salib atau Knight Grand Cross In The Order of Bath dari Ratu Inggris, dan memutuskan dengan segera kontrak karya Pemerintah Indonesia dengan British Petroleum Tangguh di Bintuni, Papua.
  “Langkah dan protes tersebut harus dilakukan Pemerintah Indonesia, jika Papua tetap menjadi harga mati bagi NKRI,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Senin, (6/5).


  Baginya, langkah ini akan memberikan efek jerah bagi Pemerintah Inggris yang kemungkinan akan langsung bertindak untuk menutup Kantor Perwakilan OPM. Tetapi kalau Presiden SBY memilih untuk melakukan protes melalui Telepon dengan berbicara dengan Perdana Menteri Inggris atau bentuk protes yang lazim dalam diplomasi, dirinya berpikir bahwa perjuangan Papua Merdeka akan semakin mendapat cukup ruang luas di Inggris dan Eropa terus berkembang.
Dengan demikian dipastikan tinggal menunggu watu saja Papua akan merdeka dan menjadi Negara sendiri . Dengan kata lain, merdeka secara berdaulat penuh baik defacto maupun dejure, dan bukan lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  Lanjutnya, dipilihnya Kota Oxford sebagai tempat Kantor Perwakilan OPM merupakan pilihan politik yang strategis karena Kota Oxford mempunyai sejarah dan paling berpengaruh, tidak saja di Inggris tetapi juga di Eropa dan dunia.
  Perjuangan Papua Merdeka akan semakin mendapatkan dukungan Internasional dengan cepat karena Oxford  sebagi kota berkumpulnya intelektual terbaik dari seluruh penjuru dunia yang mengambil studi di Universitas Oxford.
  “Jadi isu Papua Merdeka akan semakin cepat berkembang jikalau tidak ada langkah-langkah diplomatis yang tegas, keras dan cepat dari Pemerintah Indonesia untuk segera menutup kantor OPM, karena menurut hematnya Pemerintah Indonesia sudah kalah langka dan kalah strategi,” tukasnya.
 Sementara itu Ketua Komisi  A  DPRP Ruben Magay ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (6/5), mengatakan, Pembukaan  Kantor  OPM   di  negeri Belanda  lalu  di  Inggris  merupakan  bagian dari corong  HAM  dan Demokrasi   rakyat  Papua di luar  negeri.
Karenanya,  tandas  Ruben Magay, pihaknya  memberikan  apresiasi khusus  kepada  OPM  yang  telah  membuka  Kantor  Perwakilan  di  negeri Belanda dan  kini  di Inggris. Pasalnya, melalui   perwakilan  OPM di sebagian  negara  di  Eropa , maka  kalangan OPM  dapat lebih leluasa  mengkampanyekan pelanggaran  HAM dan  Demokrasi   yang  terjadi  di Papua kepada  dunia  internasional, karena  sudah  sangat lama  rakyat Papua  minta  kepada  pemerintah Jakarta  terkait Pelurusan Sejarah  Papua, Dialog Jakarta—Papua,  Evaluasi  Otsus dan lain-lain.   
Dijelaskan, pihaknya  menilai  pemerintah  Indonesia  salah kaprah menolak pembukan Kantor  OPM di Inggris, karena  pemerintah Indonesia memandangnya dari sisi politik, dimana  dunia makin  besar  menyoroti  kasus pelanggaran HAM dan Demokrasi di Indonesia, khususnya di Papua. Bahkan kwatir pemerintah Inggris mendukung Papua merdeka.    
Namun demikian, ujar Ruben Magay, pemerintah Inggris  memandang pembukaan Kantor  OPM di Inggris  lebih ke sisi HAM  dan  Demokrasi karena  Inggris  adalah salah satu negara    yang mendukung  penegakan  HAM dan  Demokrasi, termasuk Indonesia dan Papua.
Ruben Magay  menuturkan,  pemerintah  Inggris  mendukung  siapapun yang ingin  mengkampanyekan isu  HAM  dan Demokrasi, karena  itu merupakan hak paling  hakiki  dari  setiap manusia. Tapi  pemerintah   Indonesia  justru  kaget  karena  HAM  dan demokrasi di Indonesia  diatur-atur oleh pimpinan negara, pimpinan legislatif dan lain-lain.
“Bila  Benny Wenda  Cs  diizinkan membuka  Kantor  OPM di Inggris  untuk  mengkampanyekan masalah    HAM  dan Demokrasi di Inggris  ke seluruh dunia,  karena  memang  mereka  sudah mempraktekan HAM. Tak hanya bicara  aturan bahkan menuding  pemerintah Indonesia  mengizinkan   separatis di Inggris,” katanya.
Kata dia,  pemerintah  Indonesia  tak  perlu  kebakaran  jenggot,  terkait pembukan  Kantor  OPM di Inggris merupakan kebijakan politik  dari pemerintahan negeri Pangeran Charles  untuk merestui Papua merdeka. Tapi  sebuah   upaya  pelanggaran HAM dan Demokrasi di Papua  didiplomasikan  atau dibuka ke dunia  luar.
“Jadi  pemerintah Indonesia  tak bisa serta-merta mendesak  pemerintah Inggris membubarkan Kantor  OPM di  Inggris.
Sementara  itu,  Juru  Bicara  Forum  Rekonsiliasi Nasional Republik  Papua  Barat  Saul  J. Bomay  yang dikonfirmasi  terpisah  mengatakan, pihaknya  tak sependapat  aksi protes yang dilancarkan  pemerintah  Indonesia   terhadap  pemerintah Inggris  terkait  pembukaan  Kantor OPM di Inggris, Pasalnya, pembukaan  Kantor  OPM di Inggris mendapat dukungan penuh dari  Kongres  Amerika  Serikat, untuk  mengawasi  kasus pelanggaran  HAM dan  Demokrasi  di Papua, yang selam ini disoroti  masyarakat  internasional.
“Dia harus  bersyukur negara  lain  bisa membuka Kantor OPM dalam meringankan  beban pemerintah  Indonesia  tertutama menegakan HAM  dan demokrasi di  Papua  Barat. Bahkan kami  segera  usulkan membuka Kantor OPM di Jakarta dan di negara lain,” tandasnya.
Aksi  protes  pemerintah Indonesia terhadap  pemerintah Inggris, lanjutnya,  hal  ini tak boleh terjadi.
“Jakarta  harus  tanya  orang  Papua kamu mau merdeka  atau tidak. Baru OPM yang ada seperti   Goliat Tabuni, Jhon Yogi, Lamber  Pekikir dan lain-lain tanya mereka baik kalau mereka katakan  ingin memisahkan diri  dari  NKRI,     Indonesia harus membuka diri dengan mempertangggungjawabkan segi  politik dan moril  terhadap orang Papua melalui perundingan  yang difasilitasi pihak ketiga  bukan Dialog Jakarta—Papua. (nls/mdc/don/l03)

Baca 1004 kali

1 komentar

  • Pranala Komentar ely Selasa, 07 Mei 2013 21:21 diposting oleh ely

    Prefectly about the info.
    Keep going with the good job it is done..

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task