Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Selasa, 26 Maret 2013 12:57

KPU Diminta Terapkan Peraturan No. 7 Tahun 2013

Taksir item ini
(0 pilihan)

Kumar, S.AgJAYAPURA– Sekretaris Umum (Sekum) DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)  Provinsi Papua, Kumar, S.Ag, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk menerapkan dan mensosialisasikan tentang Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 berdasarkan formulir isian model BB-5 dengan status anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang ingin maju tapi tidak dengan partai semula dan atau lantaran partainya gugur.
 “Untuk mau maju menjadi Caleg DPR baik itu Kota/Kabupaten, maupun Provinsi serta DPR RI harus terlebih dahulu mengetahui adanya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 dan KPU juga harus memberikan pengertian kepada para calon legislatif (Caleg) agar bisa memahami ketika mereka kembali mencalonkan diri,” ungkap Umar kepada wartawan, pekan kemarin Sabtu (23/3), di salah satu Café diwilayah Abepura.


Ditegaskannya, setelah para Caleg mengetahui tentang adanya peraturan KPU tersebut, maka mereka harus sadar diri ketika mereka mau maju harus mundur dari partai sebelumnya. “Kalau ada anggota DPRD ingin mencalonkan diri kembali sementara partainya tidak lolos kemudian masuk ke partai lain atau baru harus mundur terlebih dahulu dari partai sebelumnya,” tegasnya.
Dikatakan, jikalau aturan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 ini tidak diterapkan  maka patut dipertanyakan, sebab peraturan itu sama sekali tidak diperbolehkan kalau mereka - mereka anggota DPRD yang partainya tidak lolos kemudian kembali maju menjadi calon DPRD, dikarenakan hal itu sudah diatur. “Kita tidak menginginkan hal itu, sehingga kita minta KPU Papua harus menerapkan kepada mereka supaya tidak ada  kesalahan ketika mau mencalonkan diri,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, Kumar juga meminta kepada KPU Papua agar mendata kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing - masing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sebab, masih banyak yang belum terdaftar, contohnya pada saat Pilkada Gubernur Provinsi Papua baru - baru ini, masih banyak masyarakat belum tidak menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi tersebut.
Salah satu contoh, masyarakat di Kota Jayapura hampir 50 persen tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai pemilih. “Nah, kami mengusulkan kepada KPU Papua agar dalam pemilihan legislatif nanti bisa menggunakan data dari perekaman e-KTP, karena e-KTP ini sudah 99 persen memenuhi kebenaran, ini yang kita harapkan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Legislatif (Pilleg) 2014 mendatang,” tukasnya. (mir/don/l03)

Baca 2061 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task