Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabtu, 23 Februari 2013 03:19

Senin, Sidang Perdana Pilgub di MK

Taksir item ini
(0 pilihan)

Budi SetyantoJAYAPURA - Penasehat Hukum (PH) KPU Provinsi Papua, Budi Setyanto,SH, mengatakan, sidang perdana gugatan perkara atas pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Papua, pada Senin, (25/2) depan digelar, direncanakan mulai pukul 16.00 Wit.
Sidang perdana tersebut dengan agenda pembacaan permohonan keberatan dari para pemohonan, yang dengan nomor pokok perkara, nomor perkara 14/PHPU.D/XI/2013 dengan permohonan atas nama Habel Melkias Suwae-Yop Kohgoya.
Kemudian, Perkara No 15/PHPU.D/XI/2013 atas nama M.R. Kambu-Blasius Adolof Pakage, Perkara No 16/PHPU.D/XI/2013/ atas nama Nowak Nawipa-Welingtong Wenda, Alex Hesegem (masing-masing bersama pasangannya). Dan Perkara No 17/PHPU.D/XI/2013, atas Barnabas Suebu-Jhon Tabo dan Jhon J.Karubaba bersama pasangannya.
Dijelaskannya, pokok materinya yang dipersoalkan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga sistem pemilihan Noken yang tidak sesuai Juknis. Berikutnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran misalnya Money Politik, intervensi kepala daerah dalam perolehan suara kandidat, dan pelanggaran kekerasan.


Sementara mengenai jumlah perolehan suara itu tidak dipersoalkan, dengan demikian, pihaknya optimis mampu mempertahankan putusan KPU Provinsi Papua tentang penetapan pasangan nomor urut 3 menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua terpilih periode 2013-2018.
“Tim kuasa hukum KPU Provinsi Papua terdiri dari saya sendiri Budi Setyanto,SH, Heru Widodo,SH,MH, Dimas Pradana, SH, Subagianto,SH, dan Supriadi Adi,SH,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Kamis, (21/2).
Mengenai sistem Noken yang dipersoalkan, kata Budi Setyanto, bahwa, itu sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang secara substansinya, kalaupun benar tidaknya pelaksanaannya sesuai Juknis, itu tidak masalah, karena putusan MK juga tidak mengharuskan harus diatur dengan Juknis.
“Jadi kalaupun tidak sesuai dengan Juknis, ya itu tidak masalah, karena sistem Noken yang diakui oleh putusan MK yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang di Pegunungan Tengah. Intinya Juknis dari KPU itu tidak mengikat alias tidak harus dilaksanakan,” pungkasnya. (nls/don/l03)

Baca 857 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task