Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Senin, 04 November 2013 10:08

UMP 2014, Papua Urutan 2 dari DKI

Taksir item ini
(5 pilihan)

IlustrasiJAYAPURA – Meski Pemerintah Provinsi Papua belum secara resmi mengumumkan UMP Papua tahun 2014, namun pengumuman dari pemerintah pusat dalam hal ini  Menakertrans telah menempatkan Papua menempati urutan 2 UMP terbesar setelah DKI yaitu UMP Papua Rp1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp1.710.000. Sedangkan DKI Rp2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp2.200.000 (lengkapnya di daftar).
Untuk diketahui, hingga Jumat malam kemarin, sudah ada 16 provinsi dari 34 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014. Padahal kemarin adalah batas akhir penetapan UMP untuk 2014.
Provinsi tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.


Berdasarkan Permenakertrans No. 7/2013 diatur penetapan UMP 2014 harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 1 November 2013.
“Jumlah 16 Provinsi yang menetapkan UMP secara tepat waktu ini, jauh meningkat dibandingkan penetapan tahun lalu. Per tanggal 3 November 2012 lalu hanya berjumlah 6 provinsi saja yang tercatat menetapkan UMP 2013 tepat waktu yaitu Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta Sabtu (2/11/2013).
Muhaimin mengatakan, penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.
“Bagi provinsi yang belum menetapkan, pembahasan penetapan upah minimum, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu,” kata Muhaimin
Muhaimin mengatakan, tim asistensi dan monitoring penetapan UMP tahun 2014 yang dibentuk Kemnakertrans masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2014.
“Berdasarkan laporan sementara, penetapan UM 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu surat keputusan gubernur masing-masing,” ujar Muhaimin.

Kenaikan UMP Masih Dikaji
Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua saat ini masih melakukan pengkajian untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua. Hal ini ditegaskan Asisten II, Elia Loupatty kepada wartawan saat ditemui pekan kemarin.
“Hal ini menyangkut juga apakah nanti akan tersisa lapangan pekerjaan untuk menghindari pengangguran dan menghindari inflasi,? Tentu kita tetap usahakan win-win solution, tetapi yang terutama adalah yang terbaik bagi UMP di Papua selayaknya berapa? Karena ini menyangkut banyak pelaku usaha dan melibatkan puluhan ribu pekerja didalamnya,”ujarnya.
Pemerintah Provinsi, menurut Elia, pada dasarnya berharap pekerja di Tanah Papua dapat meningkat kesejahteraan kehidupannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar yang tidak hanya makan saja tetapi akses pendidikan dan kesehatan yang layak.
“Kita juga berharap  pelaku usaha perlu sportif melihat kondisi ini dan untuk diketahui bahwa terkait kenaikan UMP ini juga, para pekerja sudah harus meningkatkan kualitas dan kapasitas sehingga kalau dia masuk bekerja atau dalam melaksanakan pekerjaan benar-benar mampu,”paparnya.
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya dalam mengkaji kenaikan UMP telah berkaca pada Indikator-indikator yang cukup banyak. Diantaranya yang termasuk jadi perhatian pemerintah adalah distribusi arus barang dan jasa serta menyangkut juga dengan pertumbuhan ekonomi , pendapatan perkapita dengan tetap memperhatikan lapangan pekerjaan.
“Memang untuk penetapan ini belum terlalu terlambat,  tetapi sesuai arahan Gubernur Papua bahwa selayaknya UMP harus diatas angka dua juta, nah angka diatas dua juta ini yang sementara terus kami kaji,”terangnya.
Ia menambahkan, perlu diketahui bahwa setiap terjadi kenaikan UMP, berakibat langsung terhadap pelaku usaha . Terutama kepada kalangan pengusaha yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang banyak.
“Katakanlah misalnya pelaku usaha itu mempekerjakan lima ratus orang di perusahaannnya maka kenaikannya kalau besaranya contoh seratus ribu maka lihat saja  efeknya perbulan. tetapi ini kami akan kaji dengan baik supaya semua bisa diterima dengan pihak yang terkait,” tandasnya.(ant/art/don/l03)

 

Berikut Daftar Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2014:

1. Kalimantan Selatan                       Rp1.620.000 atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp1.337.500
2. Banten                                      Rp1.325.000 atau naik Rp 13,25% dari UMP 2013 Rp1.170.000
3. Kalimantan Tengah                      Rp1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp1.553.127
4. Kalimantan Barat                         Rp1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp1.060.000
5. Jambi                                        Rp1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp1.300.000
6. Sulawesi Tenggara                      Rp1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp1.125.207
7. Sumatera Barat                          Rp1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp1.350.000
8. Bangka-Belitung                         Rp1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp1.265.000
9. Papua                                      Rp1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp1.710.000
10. Bengkulu                                 Rp1.350.000 naik 45% dari UMP2013 Rp 930.000
11. NTB                                       Rp1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp1.100.000
12. Jakarta                                   Rp2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp2.200.000
13. Kepulauan Riau                        Rp1.665.000, naik dari UMP 2013 Rp1.365.087
14. Riau                                       Rp1.700.000
15. Sumatera Utara                       Rp1.505.850, naik dari UMP 2013 Rp1.305.000
16. Kalimantan Timur                     Rp1.886.315, naik dari UMP 2013 Rp1.762.073. (ant)

Baca 1372 kali

Item terkait (oleh tag)

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task