Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Petrus Solossa,SE., M.Si.,KEEROM - Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Keerom, Petrus Solossa, S.E., M.Si., mengatakan, setelah dilantik menjadi Sekda Keerom dirinya pertama-tama akan melakukan Konsolidasi organisasi antara SKPD serta melakukan pengecekan kedisiplinan Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, ia akan melakukannya sesuai aturan yang berlaku terkait pembinaan PNS.
“Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan konsolidasi organisasi ke SKPD - SKPD terhadap disiplin PNS di Kabupaten Keerom,” ungkapnya, saat ditemui Bintang Papua usai dilantik menjadi Sekda Keerom, di Aula Kantor Bupati Keerom, Kamis (25/7) kemarin.
Untuk itu, kedepannya, bagi PNS yang tidak melaksanakan aturan dengan baik, pastinya Pemerintah Daerah akan mengenakan berupa sanksi yang pantas diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikan untuk menjalankan roda pemerintah daerah tentunya tergantung kepada aparatur yang memiliki kualitas dan kompetensi untuk bisa melayani masyatakat di Kabupaten Keerom.

Jum'at, 26 Juli 2013 10:54

Tunjangan Kinerja 32 SKPD Telah Dibayarkan

Ditulis oleh

Freddy.H.Wona.KEEROM - Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom, Freddy H. Wona mengatakan, sebanyak 2.474 Pengawai Negeri Sipil (PNS) dibayarkan pada Tunjangan Kinerja dan Lauk Pauk pada Rabu (24/7) lalu, dan itu telah dibayarkan langsung oleh Dinas Keuangan Daerah Keerom.
Menurutnya, pembayaran Tunjangan Kinerja maupun Uang Lauk - Pauk dibayarkan sesuai SKPD masing - masing yang telah memasukkan Absensi yang telah disahkan Pimpinan SKPD, dan itu telah dibayarkan pada Rabu lalu.
“Sebanyak 32 SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom telah memasukkan laporannya ke Dinas Keuangan dan telah dibayarkan, sisanya tinggal 15 SKPD yang belum memasukkan absensi PNS, sehingga pihaknya belum melakukan pembayaran tersebut, serta dalam waktu dekat ini pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Lauk Pauk pastinya dibayarkan, agar seluruh pegawai yang berada di Keerom juga bisa memperoleh hak yang sama,” ujarnya.

Jum'at, 26 Juli 2013 10:54

Pemda Keerom Melakukan Konsultasi Publik

Ditulis oleh

Ir. Joko Susilo, MM.,KEEROM - Pemerintah Daerah Keerom bersama Tim dari pusat, melalui Kementerian Kehutanan RI dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan Kosultasi Publik Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Keerom, sekaligus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat yang berada di Kabupaten Keerom. Tujuan Konsultasi Publik tersebut, salah satunya untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang pegertian kesatuan pengelola Hutan, sebagaimana keorganisasiannya, tugas dan intinya diharapkan agar semua pihak yang berada di Kabupaten Keerom bisa memahami.
“Model yang dibangun ini yang telah ditetapkan Menteri, bahwa di wilayah Papua ada 56 Kesatuan Pengelola Hutan (SPH), dua diantaranya telah dibangun Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), yakni di Biak dan KPH Yapen, dan yang ketiga berada di Kabupaten Keerom, dengan modal ini diharapkan bisa berkembang di Papua sehingga target pengembangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di seluruh Papua bisa terlaksana,” ungkap Kepala Dinas Pekerbunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, Ir. Joko Susilo, M.M., saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Kamis (25/7) kemarin.

Untuk penentuan 10 besar Calon Anggota KPU Kabupaten Keerom

JAYAPURA - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Keerom, Silvester Lobya, S.Sos., mengatakan, hari ini (Jumat, 26/7) Calon Anggota KPU Kabupaten Keerom yang lolos tahapan 20 besar mengikuti tahapan terakhir, yakni, tahapan ujian makalah, dengar pendapat tanggapan masyarakat, dan tahap wawancara, yang bertempat di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Keerom, yang sedianya dilaksanakan pada pukul 08.00 Wit.
“Jadi ini tahapan terakhir dari Tim Seleksi yang kami laksanakan,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Kamis, (25/6) kemarin.
Dijelaskan Ketua Tim Seleksi, terlambatnya tahapan terakhir ini, tidak lain karena Tim Seleksi memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan bagi para calon Anggota KPU Kabupaten Keerom yang lolos tahapan 20 besar itu.

Kamis, 25 Juli 2013 06:45

Program Perikanan Tingkatkan PAD

Ditulis oleh

Kawasan Benih Ikan yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah di Kampung Wembi, Distrik Arso Timur  Kabupaten Keerom beberapa waktu lalu.KEEROM - Bupati Keerom, Yusuf Wally, SE., M.M., mengatakan,untuk meningkatkan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun Anggaran 2013 ini, salah satu sektor primadona adalah Bidang Perikanan yang harus lebih dioptimalkan secara baik, sehingga dapat melayani masyarakat, dan juga sebagai investasi untuk melakukan bisnis, serta menghasilan PAD, mengingat Kabupaten Keerom ini banyak mempunyai keistimewaan dalam mengembangkan sektor Perikanan.
“Tulang punggung pertama Otonomi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam hal ini Peningkatan Perikanan harus ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya, ini harus dilihat secara jeli, apa yang memang bisa dimanfaatkan, seperti perikanan, karena daerah Keerom ini adalah memiliki potensi alam yang cocok untuk mengembangkan ikan air tawar,” ungkap Bupati Keerom saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Keerom, Rabu (24/7) kemarin.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembenahan dengan adanya benih Ikan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Keerom di Kampung Wembi, Distrik Arso Timur, Skanto dan Arso, di Kabupaten Keerom bisa ditingkatkan baik dari sisi kapasitas kolam, sarana dan prasarana, maupun tenaga pengelola, sehingga bisa menjadi sumber PAD.

Malensius Musui, SHKEEROM - Dari 11 Kampung se- Distrik Arso Timur, Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2013 di wilayah Arso Timur telah tuntas pelaksanaanya dan berbagai Program di Kampung-kampung tersebut telah dilakukan dan semuanya berjalan lancar.
“Jadi Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) tahap pertama tahun anggaran 2013 telah tuntas program dan kegiatannnya,” ungkap Kepala Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, Malensius Musui, S.H., saat ditemui di Kantor Bupati Keerom, Rabu (24/7) kemarin.
Menurutnya, pelaksanaan BK3 tahap pertama di kampung - kampung ini telah tuntas kegiatannya, sehingga BK3 yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah tepat sasaran dan sesuai   Peraturan Pemerintah Daeran melalui Petunjuk Teknis (Juknis) BK3.
Untuk itu di masing- masing Kampung se- Distrik Arso Timur telah dimasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) masing - masing Kampung ke Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Keerom untuk diproses lebih lanjut agar Dana BK3 Tahap Kedua bisa cair.

Kamis, 25 Juli 2013 06:42

Pedagang Jangan Naikkan Harga Berlebihan

Ditulis oleh

Hulman Sitinjak, SE., MMKEEROM - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 H Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Keerom mengimbau kepada pelaku perdagangan untuk tidak menaikkan harga barang secara berlebihan dan meningkatkan ketahanan stok bahan pokok kebutuhan masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul fitri .
“Pemerintah daerah melalui surat edaran dari Bupati Keerom telah mengimbau kepada pelaku usaha di Kabupaten Keerom untuk selalu meningkatkan ketahanan stok bahan pokok dan juga tidak menaikan harga barang diluar kewajaran, termasuk didalamnya pelaku usaha dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan konsumen,” ungkap Kepala Dinas Perdangangan dan Koperasi Kabupaten Keerom, Hulman Sitinjak, SE., MM., saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Rabu (24/7) kemarin .
Untuk itu, pihaknya meminta untuk meningkatkat kewaspadaan konsumen guna untuk memeriksa barang - barang yang diperjual-belikan, apakah batas kadarluarsa masih berlaku, sehingga pihaknya berharap pada pedagang dan masyarakat di Kabupaten Keerom untuk meningkatkan kesadaran dalam rangka peningkatan pengawasan konsumen agar bisa terhindar dari hal - hal yang tidak diinginkan bersama.
“Pedagang harus menjamin keamanan dan keselamatan dari konsumen dalam membeli keperluan sembako menjelang hari raya di Kabupaten Keerom ini, dan masyarakat juga bisa lebih teliti dalam melihat barang yang dibeli, karena dengan begitu kita bisa sama - sama meningkatkan kewaspadaan konsumen di Kabupaten Keerom,” jelasnya.

Drs. Pabeno Badu LambaranKEEROM - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom, Drs. Pabeno Badu Lambaran menengaskan Dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) yang dikucrukan oleh Pemerintah Daerah senilai Rp1 Milyar perkampung, se- Kabupaten Keerom, tidak akan dicairkan apabila tidak dipertanggung-jawabkan.
“Dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) tidak akan dicairkan apabila SPJ tidak dimasukkan atau belum lengkap, harus lengkap pertanggung-jawabannya baru dana BK3  dicairkan, dan jika tidak melangkapi, maka jangan berharap Dana itu bisa cair,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Rabu (24/7) kemarin.
Oleh sebab itu, diharapkan agar Kampung- kampung  yang belum memasukkan SPJ Tahun Anggaran 2013 atas penggunaaan BK3 tahap pertama, diminta untuk segera memasukkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom untuk dilakukan Pemeriksaan, apakah telah sesuia dengan program dan kegiatan dilapangan atau tidak.
Selain itu, hingga saat ini masih ada kampung yang belum menerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2013, hal tersebut dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2012 bbelum diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak mencairkan dana tersebut.

Bupati Keerom, Yusuf Wally,S.E., M.M.KEEROM - Bupati Kabupaten Keerom, Yusuf Wally, S.E., M.M. menjelaskan bahwa untuk penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini beberapa minggu lalu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan koordinasi antara Statistik, Kantor Pos, Masyarakat dan Kepala Distrik, sehingga saat ini tinggal pelaksanaan saja.
Bupati juga berharap agar dana Bantuan tersebut nantinya benar-benar diterima oleh warga masyarakat yang membutuhkan, dan jangan sampai mereka yang mampu juga ikut mendapatkan dana bantuan tersebut.
“Jadi untuk penyaluran BLSM  saya kira mekanismenya mungkin sudah akan dilakukan, karena hal ini telah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mungkin saat ini sedang dilakukan pendataan bagi warga di Kabupaten Keerom yang memang pantas untuk untuk mendapatkan bantuan tersebut,” ungkap Bupati Keerom saat ditemui di Kantor Bappeda, Selasa (23/7) kemarin.
Menurutnya, untuk saat ini pihaknya belum mengecek secara langsung kendala-kendala yang memungkinkan terjadi hingga membuat penyaluran BLSM agak sedikit mengalami keterlambatan, karena di daerah lainnya sudah terlaksana.