Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 19 April 2013 06:45

Danyonif 751/Raider Diganti

Ditulis oleh

Suasana Sertijab Komandan Batalyon Infanteri 751/RaiderJAYAPURA - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Drs. Christian Zebua MM, Kamis (18/4),  menyerahterimakan jabatan Komandan Batalyon Infanteri 751/Raider, dari pejabat lama, Letnan Kolonel Inf. Rahman Yadi kepada pejabat baru, Letnan Kolonel Inf Lukman Arief di lapangan Upacara Batalyon 751/Raider.  
Pejabat baru Letkol Inf. Lukman Arief sebelumnya bertugas di Rindam XVII/Cenderawasih sebagai Komandan Secata/Gumil Juang Pendidikan dan Kejuruan Rindam XVII/Cenderawasih, sementara Letkol Inf Rahman Yadi selanjutnya bertugas sebagai Komandan Kodim 1704/Sorong.
 Pangdam XVII/Cenderawasih, mengatakan, Sertijab merupakan hal yang biasa dilakukan dalam lingkungan angkatan darat untuk kepentingan organisasi, dimana penempatan dan penyusunan personel dilakukan melalui suatu mekanisme sidang jabatan dan mempertimbangkan semua aspek khususnya profesionalitas keprajuritan.
  Sebab untuk dapat menunjukkan bukti profesionalisme, tidak ada pilihan lain bagi Batalyon Infanteri 751/Raider  dengan cara berlatih dan terus mengasah kemampuan taktik dan teknis kemiliteran dari tingkat perorangan sampai dengan satuan.

KEEROM - Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Keerom, Hulman Sitinjak, SE,MM mengatakan, sesuai Undang-Undang Koperasi Nomor 17  Tahun 2012 yang mengatur koperasi simpan pinjam, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilarang memberikan pinjaman diluar anggota koperasi.
“Bagi KSP yang igin menyalurkan simpan pinjamnya kepada masyarakat non anggota, maka masyarakat yang meminjam tersebut diwajibkan menjadi anggota KSP, baru bisa diberikan pinjaman koperasi,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (18/4).
Bagi KSP yang memberikan pinjaman kepada orang di luar anggota diminta untuk menghentikannya.

Kamis, 18 April 2013 06:45

Hari Ketiga, UN di Keerom Berjalan Lancar

Ditulis oleh

KEEROM - Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Keerom, Drs. Bambang Suhartawan,M.MT mengungkapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dihari ketiga berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh seluruh siswa yang mengikuti ujian di Kabupaten Keerom.
Demikian juga proses pengawasan, dapat berlangsung dengan baik oleh pengawas silang dan pengawas independen.
“Tidak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan UN ini,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (17/4).
Dikatakan, pihaknya telah berkeliling ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Keerom selama ujian berlangsung. Selama 3 hari ini masih dalam kondisi yang aman dan dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa/siswi yang mengikuti ujian.

Drs. Aloysius Renwarin,SH,MHKEEROM - Sejak dibukanya pendaftaran Caleg (Calon Anggota Legislatif) 9 April lalu, dan akan ditutup pada 22 bagi Partai Politik di wilayah Keerom hingga saat ini (17/4) belum satupun Partai Politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Keerom.
“Hari ini partai politik belum ada tanda-tanda yang mendaftar ke KPU Keerom,” ungkap Ketua KPU Keerom, Drs.Aloysius Renwarin,SH.MH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (17/4).
Untuk itu diharapkan bagi partai Politik yang berada di Keerom, sebelum pendaftaran berakhir tanggal 22 April untuk dapat mendaftarakan Caleg yang diusungnya.

Kamis, 18 April 2013 06:46

Hak-Hak PNS Tetap Diperhatikan

Ditulis oleh

Yusuf Wally,SE.MMKEEROM - Terkait sejumlah hak-hak PNS di Lingkungan Pemda Kabupaten Keerom yang tidak dibayarkan, disambut baik Bupati Keerom.
Menurut bupati,  apa yang disampaikan oleh Dewan Adat Keerom sangat direspon baik dari pemerintah daerah, karena banyak informasi yang beredar yang tidak akomodir, sehingga dirinya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Dewan Adat Keerom.
“Dalam demokrasi kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat adat Keerom dan saya sangat menghargai serta perlunya diberikan penjelasan secara mendalam apa yang dianggap menjadi masalah di Kabupaten Keerom,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai melakukan pertemuan dengan para pendemo di halaman Kantor Bupati Keerom, Selasa (16/4).
Apabila ada data-data yang dimiliki, pihaknya akan meminta waktu untuk melihat persoalan ini dan memperbaiki mana yang kurang.
“Sesuia instruksi saya, semua CPNS haknya akan dibayar ketika dia menduduki jabatan tertentu dan melaksanakan tugas pada saat itu juga,” ujarnya.

Kamis, 18 April 2013 06:45

Pimpinan SKPD Tak Becus Kerja, Ganti Saja

Ditulis oleh

KEEROM -  Ketua Pojka Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis mengatakan, pinpinan SKPD, badan maupun kantor di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Keerom yang kerjanya tidak maksimal atau tidak becus untuk dicopot dari jabatannya dan digantikan orang lain yang bisa bekerja baik untuk masyarakat Keerom.
“Kami masyarakat adat Keerom meminta Bupati Keerom untuk mengganti para Pejabat di Keerom yang bekerja tidak jujur di wilayah Keerom serta tidak memperhatikan harkat dan martabat bagi masyarakat adat Keerom,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Rabu (17/4).
Menurutnya, adanya Kabupaten Keerom karena adanya masyarakat Keerom, sehingga  Pemekaran Kabupaten Keerom terjadi dan  SKPD yang ada harus melihat masyarakat Keerom jangan hanya datang untuk mencari makan atau memperkaya diri saja.

Kamis, 18 April 2013 06:45

Hari Ketiga, UN di Keerom Berjalan Lancar

Ditulis oleh

KEEROM - Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Keerom, Drs. Bambang Suhartawan,M.MT mengungkapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dihari ketiga berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh seluruh siswa yang mengikuti ujian di Kabupaten Keerom.
Demikian juga proses pengawasan, dapat berlangsung dengan baik oleh pengawas silang dan pengawas independen.
“Tidak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan UN ini,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (17/4).
Dikatakan, pihaknya telah berkeliling ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Keerom selama ujian berlangsung. Selama 3 hari ini masih dalam kondisi yang aman dan dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa/siswi yang mengikuti ujian.

Bupati Keerom saat memberikan penjelasan kepada para pendemo dari masyarakat adat Keerom yang melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Keerom.KEEROM - Puluhan Warga Masyarakat Adat Keerom beserta sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Keerom melakukan aksi demo di Halaman Kantor Bupati Keerom.
Dalam aksinya, masyarakat adat Keerom meminta adanya keadilan di atas tanah sendiri.
Adapun tuntutannya pertama, Sekertaris Daerah Kabupaten Keerom segera diangkat untuk mengurus administrasi maupun keuangan daerah karena hingga saat ini terjadi kekosongan jabatan Sekda Keerom.
“Meminta segera mengganti kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) Keerom dan segera melantik Sekda Keerom yang baru,” ungkap para pendemo saat menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Keerom dalam demo damai di Halaman Kantor Bupati Keerom, Selasa (16/4).
Selain itu juga meminta Bupati Keerom agar mengganti kepala SKPD, maupun kepala badan dan kepala kantor yang tidak bekerja secara jujur di wilayah Keerom dan tidak mengangkat harkat dan martabat masyarakat Keerom.

Muh Markum,SHKEEROM - Terkait dengan masalah permintaan kepala kampung dari Distrik Towe, Kabupaten Keerom yang meminta agar pencairan dana BK3 yang diminta hanya dua tahap saja, maka pemerintah menilai harus direvisi kembali.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Keerom Muh Markum,SH, saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, (15/4).
Untuk masalah Petunjuk Teknis (Juknis) tetap. Jika sekarang dengan adanya permintaan dicairkan dua kali, sebenarnya bisa saja, tetapi yang terpenting adalah pekerjaan yang akan dilakukan dikerjakan terlebih dahulu.
“Jadi yang pertama dilakukan jangan diambil triwulan pertama dan dan nanti triwulan kedua baru sekaligus diambil, tetapi progresnya  atau laporan pertanggung jawabannya itu harus sampai ke triwulan kedua,” jelasnya.
Hal itu, menurutnya supaya mereka bisa mencairkan dana BK3 tersebut dua kali. Dan saya sangat mengerti sekali, khususnya di daerah Distrik Towe, tetapi itu juga nantinya bisa merubah juknis, tentunya juga akan dikordinasikan semua pihak,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk mencairkan BK3 dua kali dibutuhkan kordinasi yang baik dengan kepala daerah, dalam hal ini Bupati Keerom, Yusuf Wally,SE,MM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) , staf ahli.
Itu yang membuat juknis tersebut harus direvisi, dan bisa di cairkan dua kali, tetapi pencairan pertama jangan diambil terlebih dahulu tetapi minimal perencanaan yang disusun oleh badan musyawarah kampung.