Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Masyarakat saat berfoto bersama sebelum tampil dalam pentas Festival Danau Sentani yang ke-6.KEEROM - Festival Danau Sentani ke 6 Tahun yang sedang diselenggarakan bertujuan untuk mempromosikan Seni dan Budaya Papua,yang mana setiap Kabupaten/Kota menampilkan tarian-tarian  tradisional dari masing-masing daerah.
Untuk iven ini  Kabupaten Keerom tidak tinggal diam begitu saja,ia menampilkan Tarian Tradisional yaitu Tarian Cenderawasih dari Kampung Ampas, Distrik Waris Kabupaten Keerom.
“Dalam Festival Danau Sentani yang ke 6, Kabupaten Keerom telah tampil yang kedua kalinya, pertama membawa Tarian Tradisional Tarian Dewan dari Kampung Banda, Distrik Waris pada Tahun 2011 dan di Tahun 2013 membawa Tarian Tradisional Tarian Cenderawasih dari Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom,”ungkap Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (DISPORABUB) Kabupaten Keerom,Yakobus May saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, (21/6) jumat kemarin.

MUH Markum, SHKEEROM - Terkait dengan permintaan Walikota Jayapura agar Pemerintah Kabupaten Keerom  harus ikut mengambil bagian dalam pembangunan tanggul yang jebol akibat meluapnya sungai Skanto, ditanggapi Wakil Bupati Keerom, MUH Markum,SH.
Menurut Wabub pihaknya melakukan kordinasi dengan Bupati untuk melihat masalah penanganan masalah tanggul Skanto yang jebol.”Jadi hal ini dilihat secara hukum letak kawasan Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura dan perlunya bantuan dari Provisi Papua,”ungkapnya saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Keerom, pekan lalu.

KEEROM -Kepala Distrik Arso Timur,Kabupaten Keerom,Malensius Musui,SH mengatakan, sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan pihaknya, bahwa pada tahun 2013 akan melaksanakan kegiatan monitoring pada pelaksanaan kegiatan program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3), yang telah digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom sebesar Rp 1 M/kampung ditahun 2013. Monitoring itu akan dilakukan  khususnya di kampung-kampung, khususnya di Kampung di Distrik Arso Timur.
Hal itu diungkapkan saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom,(21/6).
Menurutnya,monitoring awal ini bertujuan untuk mengecek sejauh mana kesiapan para aparat kampung dalam melaksanakan program kegiatannya ini, bagaimana dengan pembentuk kelompok kerja (pokja),apakah telah berjalan atau belum.

Bupati : Daerah Aliran Sungai ,Warga Harus Kosongkan

Masyarakat asal Pengungah Tengah yang bermukim di Arso 2 saat menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Keerom, Jumat (21/6).KEEROM – Sekitar pukul 12.00 WIT, puluhan masyarakat Arso 2, Distrik Arso, Kabupaten Keerom yang rata-rata asal pengungan tengah melakukan aksi demo damai ke DPRD Keerom. 

Yakni untuk menyampaikan aspirasinya, terkait maslaah pemukimannya yang menjadi langganan banjir setiap hujan lebat.

Para pendemo pun langsung oleh Ketua DPRD keerom dan Bupati Keerom, Yusuf Wally,SE.MM.

Dalam aksi demo tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Daerah melakukan penaganan banjir dan mencari jalan keluarnya.

Bupati Keerom,Yusuf Wally,SE.MM mengungkapkan, sesuai tata ruang yang baru, tidak disahkan para pemukiman tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Siapa yang menyuruh tinggal di tempat itu dan siapa yang menyuruh air sungai jalan ke tempat tinggal masing-masing, semuanya adalah kehendak Tuhan,” ujar bupati. 

Lebih lanjut bupati berujar bahwa Tuhan menciptakan otak untuk melihat jika daerah ini adalah daerah sungai, kenapa saya tinggal diatas sungai yang menghalagi sungai akibatnya banjir akan melanda kita sendiri.

Jum'at, 21 Jun 2013 06:57

Dewan Harap Jadwal Sidang LPKJ Tak Lagi Molor

Ditulis oleh

Nahum Wonda,SHKEEROM - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Keerom, Nahum Wonda,SH mengatakan, hingga saat ini Materi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Keerom Tahun Anggaran 2012 belum juga diserahkan ke dewan, sehingga jadwal sidang pembahasan LKPJ berubah.
Pihak dewan berharap di awal Juli 2013 pembukaan sidang LKPJ Bupati Keerom dapat dilaksanakan, tanpa ada alasan.
Untuk itu, Pemda Keerom menyikapi ini dengan serius dan bijak agar Materi LKPJ segerah dimasukkan ke DPRD Keerom untuk dipelajari dengan cermat.
“Agenda kami Sidang LKPJ terus berubah dan mudah-mudahan agenda yang terakhir ini tidak lagi berubah, pemerintah daerah harus serius masalah ini,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (20/6).
Selain itu, para pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Keerom harus lebih serius untuk mempertanggungjawaban dana pada dinasnya masing-masing, agar pembahasan LKPJ Bupati Keerom tidak terlambat.

KEEROM - Kepala Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Malensius Musui,SH mengatakan, seluruh kampung se-Distrik Arso Timur telah menerima dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) tahap pertama Tahun Anggaran 2013.
Dan saat ini kampung-kampung telah memulai melakukan pertemuan melalui Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam ) untuk melakukan pekerjaan.
“Masyarakat di kampung sudah sibuk melakukan kegiatan di kampungnya masing-maisng,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Kamis (20/6).
Menurutnya, dari 11 kampung itu telah melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat melalui Rapat Bamuskam tingkat kampung untuk melakukan kegiatan dilapangan dengan menggunakan Dana BK3 yang telah dikucurkan oleh pemerintah daerah.

KEEROM - Kepala Badan Pemberdayaan Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom Fabeno Lambaran mengungkapkan, di Tahun Anggaran  2013 ini, Pemda Keerom melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk stimulan perumahan swadaya dari Kementrian Perumahan Rakyat  kemasyarakat yang berpengasilan rendah dan mempunyai rumah yang dikategorikan tidak layak huni.
“Jadi pemerintah daerah mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat di Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 15 milyar,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Kamis (20/6).
Dikatakan, untuk bantuan bagi rumah tidak layak huni itu dilihat dari atap, dinding dan lantai, serta orang tersebut berpendapatan tidak lebih dari Rp 1 juta per bulan.
Tahun ini, menurutya telah dialokasikan untuk Distrik Arso 874 rumah yang harus diperbaiki dengan biaya untuk 1 rumah 15 juta rupiah dan jika semua ditotal mendapatkan 13 milyar lebih untuk Tahun 2013.

Kamis, 20 Jun 2013 06:40

Proyek Pengadaan Pupuk NPK Diduga Fiktif

Ditulis oleh

Aparat Penyidik Polres Keerom Sedang Melakukan Penyelidikan dan  Penyidikan Dugaan Korupsi Rp 800 M Lebih

AKBP Pasero,SH,MHKEEROM - Polres Keerom kembali mengungkap kasus Korupsi di wilayah Kabupaten Keerom terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pengadaan Pupuk NPK sebesar Rp. 800.17.587.400  yang diduga fiktif. Kasus tersebut terkait penggunaan dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012, di Bulan November 2012 di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, dengan tersangka berinsiail AH.
“Di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom telah terjadi dugaan korupsi terhadap pengadaan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 800 milyar lebih, yang berasal dari Dana APBD-Perubahan Kabupaten Keerom Tahun 2012,” ungkap Kapolres keerom, AKBP.Pasero,SH.MH melalui Kasat Reskrim Polres Keerom, AKP. Ahmad Andi Suryadi,ST,SH,MM saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Rabu (19/6).
Dalam kasus tersebut, pelaku mencairkan Dana Rp. 800 milyar lebih, dengan alasan pupuk NPK telah berada di gudang. Namun kenyataan pupuk tersebut tidak ada sama sekali atau fiktif.
“Pengadaan pupuk NPK adalah pengadaan fiktif yang tidak ada barang sama sekali,” katanya.

Kamis, 20 Jun 2013 06:41

Target PAD Keerom Rp 15 M 

Ditulis oleh

Muh. Markum, SHKEEROM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Keerom untuk Tahun 2013, ditarget hanya Rp 15 milyar. Dan memang ada beberapa sumber potensi untuk sumber PAD belum tergali secara baik, salah satunya pendapatan terkait pajak bumi dan bangunan.
“Jadi untuk di daerah Distrik Arso dan Skanto ini, saat ini memang banyak bangunan yang dibangun dan belum ada yang melakukan pembayaran pajak secara rutin pada pemerintah daerah, sehingga faktor inilah yang membuat PAD pemerintah daerah belum tergali dengan baik dari sektor ini,” ungkap Wakil Bupati Keerom Muh. Markum ,SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/6).
Menurutnya bila pendirian bangunan itu ada kontribusi pada Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mengeluarkan ijin mendirikan bangunan, pastinya ada dana yang bisa dialokasikan masuk dalam PAD Kabupaten Keerom, sehingga target pemerintah untuk PAD di Tahun 2013 ini bisa direalisasikan secara baik.
“Target kita dalam Tahun 2013 ini Rp 15 milyar yang bersumber dari beberapa perusahaan yang masuk untuk mengeksplorasi hutan dan pertanian serta perkebunan kelapa sawit di Keerom,” jelasnya.