Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 19 Juli 2013 10:47

Dewan Belum Mengetahui Pembagian Sapi

Ditulis oleh

KEEROM - Adanya peryataan Ketua Lembaga Pemuda Adat Kabupaten Keerom, Hans Sumel, SH yang mengatakan, setelah melihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Papua tentang pengadaan bibit Sapi di Kabupaten Keerom dengan jumlah 400 ratus ekor, diharapkan Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Keerom harus trasparan dalam pembagian bibit sapi tersebut. Pasalnya,
“Jadi, jika perlu, pembagian ternak sapi bukan hanya di wilayah Distrik Arso dan Distrik Skamto, tetapi juga dilakukan pada wilayah Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Wistrik, Senggi, Web dan Towe ,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, pekan lalu.
Pasalnya, pembagian ternak sapi jangan hanya diberikan pada para pejabat saja, dan harus diberikan pada masyarakat yang tidak mampu, karena pembagian ternak sapi ini sasaranya untuk masyarakat yang berpenghasilan kecil, dan  masyarakat harus memiliki bibit sapi yang merata yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, jangan yang sudah memiliki bibi ternak sapi atau masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bibit ternak sapi tetapi kembali dapat di tahun ini.
“DPRD Keerom maupun maupun KPK untuk segera memeriksa pengadaan sapi yang tidak jelas dan tidak sampai ditangan masyarakat yang memang membutuhkan, dan bibit sapi memang ditujukkan kepada masyarakat, dan itu adalah masyarakat kecil yang belum pernah mendapatkan bantuan tersebut,” ujarnya.
Pembagian ternak sapi bagi masyarakat Keerom, bersumber dari Dana ABPD Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2013, tapi kenyataannya pembagianya tidak jelas dan hanya orang –  orang tertentu saja yang mendapatkan ternak sapi tersebut.

Jum'at, 19 Juli 2013 10:39

Kurangnya Pengawasan, Jembatan Skamto Putus

Ditulis oleh

KEEROM - Jembatan Skamto, Distrik Skamto, Kabupaten Keerom yang telah putus beberapa waktu lalu hingga saat ini belum ada penanganan secara serius baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua.
Pasalnya, pekerjaan yang dikerjakan oleh Provisni Papua telah berjalan tetapi tidak maksimal dan kurangnya sisi pengawasan dari Provinsi sehingga terjadi seperti itu.
“Pekerjaan jembatan Skamto tidak direncanakan dengan baik, mulai dari menata sungai agar pekerjaan tidak dilakukan dua kali. Sekarang imbasnya yang kena masyarakat Keerom, walaupun Proyek itu dari Pemerintah Provinsi Papua harus diperhatikan dengan baik,” ungkap Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom, Iwan Siswanto, SH saat ditemui Bintang Papau di ruang kerjanya, Rabu (17/7) kemarin.
Untuk itu, diharapkan kedepan kepada Pemerintah Provisni Papua, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua agar tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar pekerjaan bisa dilihat dan diawasi, bahkan bisa ditegur kontraktor yang mengerjakannya.

JAYAPURA - Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Kabupaten Keerom mengumumkan nama-nama yang lolos tahapan 20 besar, yang telah mengikuti tes seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi.
  Anggota Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten Keerom, Pdt. Bas Weyai, S.Th, mengatakan, Timsel bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU No 2 Tahun 2013.
  “Kami bekerja tetap berdasarkan aturan yang berlaku, karena kalau kita bekerja di luar aturan tentunya menimbulkan masalah. Jadi prinsipnya kami bekerja sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan itu,” jelasnya kepada Bintang Papua di rumah makan Yudisyah Kotaraja, Selasa, (16/7).
  Dijelaskannya, 20 besar nama yang lolos seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi itu, akan selanjutnya mengikuti tahapan lanjutan lainnya, yakni tahapan wawancara yang akan dilaksanakan pada 26-27 Juli 2013 mendatang.

Rabu, 17 Juli 2013 07:31

Usulan Kepala Kampung akan Dibicarakan

Ditulis oleh

Drs. Pabeno Badu LambaranKEEROM - Adanya sejumlah para Kepala Kampung di wilayah Kabupaten Keerom mempertanyakan gaji aparat Kampung maupun Kepala Kampung yang hingga saat ini belum dibayarkan pada triwulan kedua Tahun Anggaran 2013.
Pasalnya, gaji aparat Kampung berasal dari Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) dari 30 persen untuk aparat Kampung dan 70 persen untuk pekerjaan fisik di lapangan, tetapi kenyataanya dana 30 persen untuk aparat Kampung tahap kedua belum dibayarkan kepada Pemerintah Daerah,” ujar Kepala Kampung Wambes, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, Frans Abar saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, pekan lalu.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom, Drs. Pabeno Badu Lambaran mengatakan, terkait honor para kepala Kampung yang dibayarkan setiap triwulan, dari sistim mekanisme yang ada ditetapkan seperti itu, tetapi belum ada pengajuan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah.
“Kami belum tahu sama sekali jika ada keiginan para kepala Kampung untuk gajinya dibayarkan setiap bulan, dan bukan setiap triwulan. Apa yang disampaikan para kepala kampung akan kami bicarakan secara baik- baik dengan semua unsur yang ada,” ungkapnya saat ditemui Wartawan diruang Sidang DPRD Keerom usai mengikuti Sidang LKPJ Bupati Keerom Tahun Anggaran 2012, Selasa (16/7).

Rabu, 17 Juli 2013 07:24

Hari Ini, Sidang LKPJ 2012 Digelar

Ditulis oleh

Namum WondaKEEROM - Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pembahasan Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati Keerom Tahun Anggaran 2012 digelar pada Pembukaan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Keerom, Selasa (16/7) hari ini di Ruang Sidang DPRD Keerom.
“ Jadi Pembukaan Sidang LKPJ Bupati Keerom Tahun Anggaran 2012 digelar pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Keerom, besok (hari ini),” ungkap Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Keerom, Nahum Wonda saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Senin (15/7).
Menurutnya, terkait pembahasan LKPJ Bupati Keerom, sebenarnya Dewan telah menjadwalkan telah lama, tetapi Pemerintah Daerah terlambat menyerahkan Materi LKPJ ke Dewan, sehingga pembahasan Sidang LKPJ Bupati Keerom baru bisa dilaksanakan, ”Setelah Dewan melakukan Pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk menetapkan jadwal Sidang LKPJ Tahun Anggaran 2012 terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 untuk dipertanggungjawabkan ke Dewan,” ujarnya.
Untuk itu, dana dari Pemerintah Pusat yang dikirim ke daerah- daerah harus benar-benar dipertanggungjawabkan secara baik dan juga Dana di Tahun Anggaran 2012  adanya terjadi Silpa dari Pemerintah Daerah, oleh karena itu Dewan kembali melakukan pegecekan dilapangan dari masing- masing Komisi maupun fraksi di Dewan, sehingga dari Komisi bisa mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rabu, 17 Juli 2013 07:22

DPRD Keerom Bentuk Pansus LKPJ

Ditulis oleh

Iwan Siswanto, SH KEEROM - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Keerom, Iwan Siswanto, SH mengungkapkan, setelah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Dewan akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sesuai dengan APBD Kabupaten Keerom yang telah digunakan selama ini.
“Pembentukan Pansus itu memang diisyaratkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor  3 tahun 2007, bahwa LKPJ itu bisa dibentuk Pansus yang khusus hanya membahas LKPJ saja, dan DPRD kabupaten Keerom sudah agendakan untuk setelah pembukaan sidang LKPJ hari pertama maka hari kedua kita akan membentuk Pansus guna untuk mendalami materi LKPJ, dan telah disepakati dan sudah koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom,” ungkap Iwan kepada wartawan saat ditemui di Kantor Bupati Keerom, Senin (15/7) kemarin.
Menurutnya, tujuan untuk melakukan pembentukan Pansus ini adalah untuk mendalami materi LKPJ yang baru diserahkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Keerom kepada DPRD Keerom, sehingga pihaknya lebih mengetahui sejauh mana pemerintah dalam tahun 2012 itu melaksanakan program kegiatan yang sudah dilaksanakan atau telah disepakati dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA), apakah sudah berjalan dengan baik dan yang telah disepakati atau belum berjalan.

Rabu, 17 Juli 2013 07:21

Patahan Jalan Arso 7 Dikeluhkan Warga

Ditulis oleh

KEEROM - Patahan Jalan di wilayah Kabupaten Keerom, tepatnya di ruas jalan Arso 7, Distrik Arso, mulai dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan yang selalu melintasi jalan Trans Papua Kabupaten Keerom, keluhan masyarakat karena sering terjadi kecelakaan tunggal yang kebanyakan dialami pengguna kendaraan roda dua, sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah atau dinas terkait untuk memperbaiki jalan tersebut.
“Ada beberapa ruas jalan di arso 7 memang sangat membahayakan sekali, dan saya juga pernah hampir mengalami kecelakaan, dan itu bukan hanya saya saja yang hampir mengalami kecelakaan, karena patahan jalan terlalu dalam dan sudah beberapa kali memakan korban yang melewati jalan tersebut,” ungkap Arsyad, salah seorang warga Arso 2 Kabupaten Keerom saat di temui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Senin (15/7).
Menurutnya, jalan tersebut harus segera diperbaiki karena terlalu parah, terlalu dalam patahan jalan tersebut dan patahan jalan itu termasuk kerusakan jalan yang baru, dan kondisi jalan tersebut memang sudah mulai juga dikeluhkan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Keerom yang selalu menangani kasus kecelakaan yang ditimbulkan dari patahan jalan tersebut.

KEEROM - Adanya isu pemekaran wilayah III di Kabupaten Keerom seperti Distrik Waris, Senggi, Web , dan Towe yang meminta untuk dimekarkan, ditanggapi serius oleh Anggota Komisi B DPRD Keerom, Anton Nagai. Ia berpendapat jika ada beberapa masyarakat di kampung yang ingin memekarkan wilayah daerah Kabupaten Keerom lantaran minimnya pelayanan jika Ibukota Kabupaten Keerom berada di Distrik Arso, maka banyak kesulitan yang didapatkan oleh masyarakat yang ada wilayah III tersebut.
“Jadi dari latar belakang seperti itu masyarakat menuntut agar mereka bisa mulai memekarkan Kabupaten baru sebagai pecahan dari Kabuputen Keerom, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih mudah dan dengan dasar seperti itu mereka bermohon kepada pemerintah untuk segera di proses kelangsungan pemekaran Kabupaten baru,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Senin (15/7) kemarin.

Ketua Dewan, Isack YunamKEEROM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom, Isack Yunam mengatakan, hingga memasuki Bulan Juli 2013 ini belum ada tanda- tanda pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas- dinas, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Keerom.
“Dari pemantauan saya dilapangan, pembangunan proyek dilapangan yang dikerjakan oleh dinas tersebut diatas karena belum ada tanda- tanda yang nampak,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Sabtu (12/7) lalu.
Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah agar melaksanakan proyek pekerjaan fisik dilapangan, sehingga pekerjaan tersebut bisa tepat sasaran dan selesai tepat waktu sesuai yang diharapkan masyarakat.”Jangan tinggal diam saja dan segera melakukan pelelangan jika itu belum dilakukan agar di tahun 2013 ini tidak begitu saja terlewati dengan sia- sia. Tahun 2013 harus ada kegiatan dilapangan dan saat ini belum ada kegiatan yang dilaksanakan dari dinas- dinas, kemungkinan ada tetapi saya belum melihat pekerjaan secara nyata,” ujar Isack Yunam.