Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Muh. Markum, S.H.KEEROM - Arus besar gerakan reformasi yang terus dikembangkan hingga saat ini, telah menyentuh berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, tak terkecuali di lingkup Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah.
Dalam euforia reformasi yang makin berkembang itu, kini semakin hari semakin menjadi sorotan tajam publik, hal ini dikarenakan pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengaksesnya.
“Dengan kondisi saat ini untuk bersikap pasif semua perkembangan dan ilmu pengetahuan, serta teknologi serta perubahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pakok dan fungsi yang diemban. Kegiatan ini saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi,” ujarnya Wakil Bupati Keerom, MUH Markum, S.H., saat membuka Kegiatan Sosisalisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, Aula Bappeda, pekan lalu.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa di lingkungan di Pemerintahan bukan hal yang baru untuk dikerjakan selama ini, hanya saja proses pengadaan tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
Untuk itu, dengan upaya perbaikan sistem dan penguatan bagi aparatur penyelenggaraan senantiasa menjadi prioritas pembangunan yang terus dilaksanakan, guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik sebagai sala satu pilar strategis dalam upaya pembangunan secara keseluruhan.

Senin, 26 Agustus 2013 07:22

Kelola Anggaran Kampung Lebih Baik Ketimbang SKPD

Ditulis oleh

Yusuf Wally, S.E., M.M.KEEROM - Dalam mengelola anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) kurang lebih tiga tahun berjalan di setiap masing-masing kampung se-Kabupaten Keerom telah menunjukkan perubahan yang sangat besar, dimana sebagian besar Kampung mengelola dana BK3 lebih baik dari pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemda Keerom.
     “Ini terbukti BK3 telah berjalan dua tahun lebih dan semuanya mencapai 80 hingga 90 persen telah melaksanakan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) maupun Peraturan Bupati yang ditetapkan,” ungkap Bupati Keerom, Yusuf Wally, S.E., M.M., saat ditemui Bintang Papua di Kampung Wembi, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, pekan lalu.
Menurutnya, ini berarti dilihat dari ketaaan dari setiap kampung dalam melaksanakan aturan yang berlaku sekitar 80 sampai 90 persen telah baik dalam mengelola dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung  (BPMK). “Meskipun masih ada satu hingga dua kampung saja belum mematuhi Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis (Juknis) ditetapkan,” ujarnya.

Senin, 26 Agustus 2013 07:18

Silvester Lobya: Jaga dan Tingkatkan Kualitas SDM

Ditulis oleh

JAYAPURA - Direktur Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Kota/Kabupaten Jayapura, Silvester Lobya, S.Sos., mengatakan, dirinya baru saja melakukan tatap muka dengan para guru YPPK di wilayah kerjanya.
  Di mana dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa dulu para misionaris dihadapkan pada tantangan geografis , transportasi, keamanan dan kini tantangan terbesar adalah berjuangan untuk mempertahankan eksistensi di tengah persaingan dalam menjawab kepercayaan masyarakat yang sampai saat ini terus menaikan trend positif terkait dengan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah YPPK.
Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak terlebih para guru, karena keberadaan para guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Dan yayasan akan berusaha dengan mitra untuk melengkapi fasilitas pendidikan, termasuk penyiapan sumber daya manusia (SDM) para guru.
  “Atas apa yang diraih saat ini, kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Sabtu, (25/8).

Senin, 26 Agustus 2013 07:18

Wilayah Terisolir, Prioritas Pemda Keerom

Ditulis oleh

Baginda Sitompul KEEROM - Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom, Baginda Sitompul mengatakan, setiap tahun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom melalui Dinas Kesejahteraan dan Masyarakat Terisolir Keerom tetap mengacu pada pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terisolir Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah Keerom.
Menurutnya, pembangunan rumah layak huni ini yang tempat tinggalnya telah menetap dari sebelumnya yang suka berpindah-pindah, sehingga Pemerintah Daerah harus memperhatikan untuk membangunkan sebuah rumah yang layak bagi masyarakat tersebut.
Pasalnya, pembangunan rumah layak huni dikarenakan rumah yang ditempati sudah tidak layak lagi sebagai tempat tinggal, dimana rumah mereka yang masih menggunakan dinding gabah-gabah, atap menggunakan dari alang-alang.

KEEROM – Untuk penanggulangan bencana banjir, hendaknya dapat menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana dalam menghadapi berbagai keadaan,  baik pra bencana (kesiapsiagaan), tanggap darurat maupun pasca bencana.
Oleh karena itu, dari masing-masing pemangku kepentingan bencana di Kabupaten Keerom hendaknya bergandengan tangan dan meningkatkan kemanpuannya untuk dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi.
Dengan begitu, penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama, pemangku kepentingan pada masing-masing pada tingkatan sesuai skala bencana.
“Jadi dalam penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tetapi semua orang,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Benacana Daerah (BPBD) Keerom, Farel Simamorang saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, pekan lalu.

Sabtu, 24 Agustus 2013 08:08

Adat Adalah Mitra Kerja Pemerintah

Ditulis oleh

Dari Pelaksanaan Pembukaan Musda 3 DAK  Tahun 2013

KEEROM - Musyawarah Dewan Adat Keerom (DAK) yang ke-III di Kabupaten Keerom dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Arso 1 Kampung Sanggaria, Distrik Arso. Dalam Musyawarah Dewan Adat Keerom tersebut dihadiri perwakilan Adat Distrik masing- masing, maupun Para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Keerom, juga TNI maupun Polri.
Asisten I Setda Kabupaten Keerom, Drs. Syaharuddin Ramli yang mewakili Bupati Keerom, Yusuf Wally, S.E., M.M., mengungkapkan, Pemerintah Daerah Keerom memberikan apresiasi yang sangat tinggi dalam pelaksanaan Musyawarah Dewan Adat Keerom (DAK) yang ke-III karena telah mampu berjalan secara mandiri. Artinya, adat adalah sejajar dengan Pemerintah Daerah dan juga mitra kerja Pemerintah, sehingga dalam Musda DAK yang ke-III Tahun 2013 ini apa yang dihasilkan dalam Musda ini diharapkan dapat membawa pembangunan yang lebih maju.
Oleh  karena itu, pelaksanaan Musda DAK di Keerom sangat diharapkan dapat mendukung Pembangunan di Kabupaten Keerom dan juga menghasilkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sisi adat dan masyarakat itu sendiri.

Sabtu, 24 Agustus 2013 08:19

Program BK3 di Distrik Web Sukses

Ditulis oleh

Hengky R. Akim, S.T.P.,KEEROM - Kepala Distrik Web Kabupaten Keerom, Hengky R. Akim, S.T.P., mengatakan, pelaksanaan program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) di Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai program oleh Pemerintah Daerah Keerom di masing- masing Kampung, demi kepentingan masyarakat kampung.
Diantaranya, Program Pendidikan, Ekonomi Produktif, Infastruktur Jalan, Perumahan Rakyat dan lain sebagainya. untuk Pendidikan membantu anak sekolah, baik yang baru masuk dunia pendidikan, maupun membantu biaya SPP.
Untuk sektor Ekonomi Produktif, membantu masyarakat dalam hal obat-obatan untuk menyemprot pada tanaman Kakao, Infastuktur jalan, dengan membangun jembatan ke perkebunan masyarakat dan perumahan rakyat, membangun rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni.

Hubertus Kwambre, S.H.,KEEROM - Ketua Dewan Adat Keerom, Hubertus Kwambre, S.H., mengatakan, dirinya tidak menghadiri Pelaksanaan Musyawarah Sidang Dewan Adat Keerom (DAK) yang ke-III di Kabupaten Keerom karena tidak adanya koordinasi dari pihak Panitia. “Kegiatan ini adalah kegiatan Sidang Lima Tahun yang sangat dibutuhkan pertanggungjawaban, sehingga Panitia Penyelenggaran harus melakukan Koordinasi dengan Ketua Dewan Adat Keerom, dan laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Badan Pengurus, bukan Panitia, karena Panitia hanya penyelenggara,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua, di Kantor Bupati Keerom, Jumat (23/8) kemarin.
Menurutnya, Badan Pengurus harus membuat Pertanggungjawaban selama lima Tahun, tapi saat ini secara tiba- tiba akan dilaksanakan Sidang Musyawarah Dewan Adat Keerom (DAK) yang ke-III.
Selain itu, juga ia menganggap materi Sidang Dewan Adat Keerom dianggap tidak jelas, atau hanya berbicara tentang pergantian Badan Pengurus. “Jika hanya pergantian Badan Pengurus, Ketua Dewan Adat masih memiliki kewenangan dan inilah bagian dari proses persidangan, lalu berikutnya mengajukan pemilihan Ketua,” katanya.

Jum'at, 23 Agustus 2013 06:53

Hari Ini, Musda Dewan Adat Keerom Digelar

Ditulis oleh

Herman A.T. Yoku, S.I.P.KEEROM – Direncanakan hari ini, Jumat (23/8), Dewan Adat Keerom (DAK) akan menggelar Musyawarah Adat Dewan Adat Keerom (DAK). Demikian disampaikan Ketua Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Dewan Adat Keerom (DAK), Herman AT. Yoku, S.I.P.,
Dikatakan bahwa persiapan pelaksanaan musyawarah DAK yang ke-3 siap dilaksanakan pada, hari ini, (Jumat, 23/8). Karena itu diharapkan kepada  seluruh perwakilan dari masing-masing Distrik dari 7 Distrik maupun seluruh paguyuban yang berada di Keerom untuk hadir dalam Pembukaan Sidang Musyawarah Dewan Adat Keerom (DAK) yang ke-3 Kabupaten Keerom.
“Jadi besok (maksudnya hari ini, red.) Pembukaan Sidang ke-3 Musyawarah Adat Keerom (DAK) akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tersebut dihadiri perwakilan Distrik se-Kabupaten Keerom,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Kamis (22/8).
Dijelaskan, bahwa dalam Musyawarah DAK nanti, pertama yang akan dibahas adalah pelaksanaan DAK periode lalu yang dianggap oleh semua komponen telah keluar dari aturan–aturan yang telah diputuskan sesuai amanat yang ada pada Dewan Adat Papua (DAP). Artinya, para Kepala Suku, Kepala Keret atau biasa disebut Ondoafi harus menduduki rumah mereka pada jabatan itu.”Bukan dipilih dari masyarakat yang bukan dari keturunan ningrat atau garis keturunan darah biru, yang ada dalam status yang harus dibuat dalam Dewan Adat, ternyata pada periode yang ke-2 Dewan Adat Keerom dianggap sangat disayangkan karena telah keluar dari jalur aturan mulai seluruh proses aturan yang dikeluarkan dari Dewan Adat Papua (DAP) secara lembaga tertinggi di tanah Papua tidak dilaksanakan secara baik,” ungkap Herman.