Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jum'at, 06 September 2013 08:21

Wakil Bupati Lepas Calon Jamaah Haji Keerom

Ditulis oleh

Wakil Bupati Keerom, Muh Markum, S.H., saat melepas Calon Jamaah Haji Keerom, Kamis (5/9).KEEROM- Kabupaten Keerom yang telah memberangkatkan Jamaah Haji sejak tahun 2010 hingga 2013, sebanyak 57 orang daftar tunggu hingga saat ini mencapai 181 orang, hal ini dikarenakan sistem pendaftaran secara online. Dengan begitu otomatis keluar nomor porsi yang menjadi acuan keberangkatan, siapa yang cepat daftar tentunya menjadi peluang cepat berangkat dan saat ini jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Keerom akan memberangkatkan  6 orang dari jumlah 11 orang yang ada, dua orang meninggal dunia dan dua orang lansia.
Wakil Bupati Keerom, Muh Markum, S.H., mengungkapkan, CJH sudah yang akan berangkat telah mendapatkan pembekalan lewat manasik Haji oleh pemateri profesional yang cukup berpengalaman dibidang perhajian.
Selain itu diharapkan kepada CJH telah mendapatkan gambaran, sehingga mampu menjadi calon haji yang mandiri. Sesampainya di Tanah Suci tidak tergantung pada petugas yang menyertai tetapi telah mampu mempraktekkan sebagian besar dari apa yang telah pernah didapatkan pada manasik di Tanah Air.

Muh Markum, S.H.KEEROM- Adanya keluhan staf Kantor Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Keerom bahwa di tahun 2013, Pemerintah Daerah (Pemda) Keerom tidak menganggarkan anggaran dana operasional KPA Keerom, sehingga pegawai KPA mengeluhkan dan mempertanyakan apakah dianggarkan kembali atau tidak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Keerom, Muh Markum, S.H., sekaligus Ketua KPA Keerom mengatakan bahwa anggaran di KPA Keerom bukan tidak ada, tetap ada. Tetapi tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebab bantuan hibah dan sosial Pemda Keerom tetap ada, tapi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) harus mengajukan dan melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran (TA) 2012, agar di tahun  2013 bisa dikucurkan.

Jum'at, 06 September 2013 08:07

Tunggu Perhitungan Kerugian Negara

Ditulis oleh

AKP Andi Suryani, S.T., S.H., M.M.,KEEROM -  Kapolres Keerom AKBP A. Pasero, S.H., M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Keerom AKP Andi Suryani, S.T., S.H., M.M., mengatakan bahwa untuk menindak-lanjuti beberapa dugaan kasus korupsi di Kabupaten Keerom yang sedang ditangani. Jajaran Polres Keerom hingga saat ini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Karena itu, penyidik masih menindak-lanjuti kasus yang masih berjalan dan hasilnya akan didapatkan pada September ini sesuai kesepakatan yang dilakukan antara BPKP dengan Polres Keerom.
“Jadi semua kasus korupsi yang ditangani Polres Keerom ini semuanya masih menunggu hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP yang dijadwalkan dalam bulan September ini telah keluar, sehingga kami bisa melanjutkan pemeriksaan hingga penyerahan berkas kepada jaksa atau tahap 1 kepada semua calon tersangka,” ungkap Kapolres Keerom AKBP. Pasero,S.H.,M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Keerom AKP. A. Andi. Suryadi, S.T.,S.H.,M.M., saat dihubungi Bintang Papua melalui via teleponnya, kamis (5/9).

Rabu, 04 September 2013 06:30

Stop Terima Tenaga Kontrak!

Ditulis oleh

Bupati Minta Wartawan Awasi dan Audit Pertambahan Tenaga Kontrak Baru Dilingkungan Pemda Keerom

Yusuf Wally, S.E.,M.M.KEEROM – Bupati Kabupaten Keerom Yusuf Wally, S.E.,M.M., menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dilarang keras untuk menerima pegawai kontrak lagi.
Begitu juga sebaliknya, apabila ada oknum SKPD kedapatan menerima tenaga kontrak, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada SKPD yang bersangkutan,karena telah dinilai membuat keputusan sendiri dari apa yang sudah menjadi keputusan Kepala Daerah yang berlaku.
“Saya tegaskan, stop menerima pegawai kontrak dilingkungan Pemda Keerom dan apabila ada yang menerima tenaga kontrak lagi, saya akan mengambil langkah tegas kepada kepala SKPD-nya,” tegas Bupati Keerom saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Selasa(3/9) kemarin.
Dia mengungkapkan, efek ketika SKPD menerima tenaga kontrak akan menimbulkan masalah lagi, sebab cepat atau lambat maka pegawai kontrak ini akan menuntut kejelasan nasib mereka kepada Pemerintah Daerah seperti, yang selama ini terjadi di Keerom.
“Selama ini, banyak tenaga kontrak yang dipekerjakan namun tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dihimbau kepada semua SKPD dan Badan dilingkungan Pemda Kabupaten Keerom untuk jangan coba–coba untuk menerima tenaga kontrak lagi,” cetusnya.

Rabu, 04 September 2013 06:29

Dinkes Dapat Bantuan Makanan Tambahan

Ditulis oleh

Bupati Keerom  Yusuf Wally, S.E.,M.M., secara simbolis menyerahkan bantuan bahan makanan tambahan kepada kepala sekolah SD dan dilakukan dengan penandatanganan Bupati Keerom, di Aula BP4K, Selasa (3/9).KEEROM – Untuk menambah gizi bagi anak–anak yang masih berada di Sekolah Dasar di Kabupaten Keerom maka Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom mendapat bantuan makanan tambahan yang akan disalurkan kepada anak sekola tingkat SD yang ada di seluruh Kabupaten Keerom, sehingga sebelum bantuan makanan tambahan ini diserahkan kepada sekolah–sekolah SD perlu dilakukan sosialisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada guru Sekolah Dasar se-Kabupaten Keerom .
“Jadi pemberian makanan tambahan ini tentunya bertujuan untuk menambah gizi dari anak sekolah SD dari umur 7 sampai 12 tahun karena bantuan yang didapatkan ini diperuntukan untuk anak sekolah dasar dan bukan tingkatan SMP ataupun SMA namun kita harap kedepan itu ada untuk tingkatan SMP dan SMA, SMK diseluruh Kabupaten Keerom,” Ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom drg Yohana Yanteo, M.kes., saat ditemui usai pembukaan Sosialisasi Pemberian Makanbahan (PMT) bagi Siswa SD, di Aula BP4K, Selasa (3/9).
Menurutnya untuk kelanjutannya Bupati Keerom sudah menginstruksikan untuk mencari cara agar dalam penambahan gizi ini tidak hanya untuk anak SD saja tetapi bagaimana caranya pihaknya juga harus menambah gizi dari anak SMP dan SMA atau SMK yang ada di Kabupaten Kerom sehingga nilai gizi ini bisa merata dan menghasilkan suatu generasi yang mampu bersaing di Keerom.

Senin, 02 September 2013 05:45

Herman Yoku: DAK Lindungi Setiap Manusia

Ditulis oleh

Ketua DAK Keerom, Herman AT. Yoku, S.I.P.KEEROM- Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Kabupaten Keerom, Herman A.T. Yoku, S.I.P., mengatakan sejak terpilih sebagai Ketua DAK Keerom, pihaknya akan memanggil seluruh ketua-ketua Paguyuban yang berada di atas Tanah Tabi, wilayah Keerom untuk menggabungkan kebersamaan, membuat MoU agar bisa saling bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Keerom.
“Tujuan saya tidak ada tendensi politik dan kepentingan, tetapi saya ingin semua budaya yang berada di Keerom kita semuanya adalah warga negara di dalam bingkai NKRI. Jangan dianggap identik bahwa Dewan Adat Papua (DAP), Dewan Adat Keerom (DAK) ditunggangi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Itu tidak benar,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di kediamannya, Kampung Sanggaria Arso 1 , Distrik Arso Kabupaten Keerom, Minggu (1/9).
Apabila ada yang berpendapat bahwa DAP dan DAK merupakan OPM secara tegas disampaikan di dalam adat tidak berbicara masalah Papua Merdeka dan di dalam adat hanya berbicara tentang nilai-nilai Papua, nilai tatanan adat, nilai leluhur. “Dewan adat bukan berbicara masalah Papua Merdeka dan bukan berbicara organisasi lain, DAP dan DAK sifatnya hanya melindungi siapapun manusia, siapapun orang Dewan Adat berhak untuk melindungi dan dilindungi,” ujar Herman Yoku.

Iwan Siswanto, S.H.KEEROM- Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan Rapat Sidang Paripurnan DPRD Keerom pada triwulan ketiga dan kempat Tahun Anggaran (TA) 2013.
Pasalnya, masih ada beberapa agenda DPRD yang harus segera dilaksanakan dalam tiga bulan terakhir ini. Yang sangat mendesak diantaranya pada Pembahasan Laporan Hasil  (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk dilakukan agenda sidang APBD Perhitungan.
“Jadi masih ada beberapa agenda Dewan yang harus dilaksanakan selama tiga bulan ini,” ungkap Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Keerom, Iwan Siswanto, S.H., saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, (30/8) kemarin.
Setelah agenda sidang APBD Perhitungan dilanjutkan sidang berikutnya pembahasan Raperda Non APBD, selain pembahasan tentang Peraturan Daerah Minuman Keras (Perda Miras) dan juga perda-perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, hanya saja materi tersebut belum sampai di Dewan, sehingga DPRD Keerom berharap ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Keerom agar materi Raperda Non APBD segerah didorong ke DPR dari apa yang diusulkan.
“Dilihat dari waktu yang ada ini tinggal tiga bulan efektif sehingga Pembahasan sidang APBD Perhitungan dan Raperda Non APBD tentang Perda Minuman Keras (Miras) harus dilaksanakan di bulan September 2013 ini,” ujar Iwan Siswanto. 

Senin, 02 September 2013 05:41

Perkembangan UKM di Keerom Terus Meningkat

Ditulis oleh

KEEROM- Terkait perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah Keerom,Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan(Diskop Perindag) Kabupaten Keerom, Hulman Sitinjak, S.E., M.M., mengatakan, dari data yang ada terus mengalami peningkatan yang signifikan pada usaha UKM baik ditingkat distrik maupun tingkat kampung.
Artinya, dari UKM di kampung–kampung terus meningkat serta mengalami peningkatan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Keerom. “Jadi UKM di wilayah Keerom dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang positif,” ungkapanya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, (30/8).
Selain juga, para pedagang yang ada dipasar-pasar yang telah tersedia dari  data-data pelaku pedagang dari tahun 2011 Oktober dan Oktober 2012 juga meningkat angka pedagang meningkat dua kali lima dari jumlah pedagang yang ada pada di Tahun 2011 lalu.

Iwan Siswanto, S.H.,KEEROM - Adanya pemberitaan di Media Bintang Papua pihak Universitas PGRI Palangkaraya, Kalimantan Tengah turut prihatin.  Melalui berita tersebut, yang nama menyebutkan salah satu alumni Universitas PGRI Palangkaraya a.n Siswanto yang telah diduga oleh beberapa kawan-kawan di Kabupaten Keerom Papua masuk bursa Caleg diduga menggunakan menggunakan ijazah palsu.
Oleh sebab itu melalui telpon seluler Kabag Kepegawaian Universitas PGRI Palangkaraya Ana Suheri, S.H., M.H., Atas restu Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI P. Raya menghubungi Siswanto yang dangan maksud ingin meluruskan serta mengklarifikasi permasalahan dan berita dimedia yang telah menduga dan menyebutkan bahwa Siswanto telah menggunakan ijazah S1 Palsu dari Universitas PGRI Palangkaraya seperti yang diduga di Keerom Papua.
“Melalui Kabag Kepegawaian Universitas PGRI Palangkaraya Ana Suheri, S.H., M.H., mengatakan bahwa Ijazah S1 yang ada pada Saudara Siswanto resmi didapat dari pendidikan akademik dan yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik,” ujarnya saat menyampaikan press realise kepada Bintang Papua di kerjanya Iwan Siswanto, S.H., Jumat (30/8).
Selain itu pihak Universitas PGRI Palangkaraya memang tidak ada menghubungi redaksi Bintang Papua secara langsung lantaran menganggap bahwa permasalahan yang terjadi antara Siswanto dan kawan-kawan di Keerom Papua, hanya merupakan persaingan politik saja, jadi hal itu sudah diluar ranah perguruan tinggi.