Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamis, 26 September 2013 06:28

Pembayaran Dana BLSM di Arso Delapan Ricuh

Ditulis oleh

KEEROM - Pembayaran dana BLSM di Arso 8 Keerom yang dilaksanakan Selasa 24 September, berlangsung ricuh. Pemicu kericuhan, karena sebagian masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima dana BLSM. 
Kepala Distrik Arso Kabupaten Keerom, Karel Muyasin, S.Sos., mengatakan,  pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di wilayah Distrik Arso pada khususnya Arso Delapan yang terjadi keributan lantaran warga tidak mendapat Bantuan BLSM sehingga membuat keributan pada saat pembayaran Dana BLSM di Arso Delapan.” Jadi pembayaran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Arso 8, ada keributan oleh warga yang tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Rabu (25/9).
Menurutnya, pembayaran Dana BLSM kemasyarakat itu Kantor Pos hanya melakukan pembayaran saja, sedangkan data-data dikirim dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepusat dan Pemerintah Pusat masih menggunakan data di Tahun 2010 lalu. “ Ini yang menjadi persoalan sehingga masyarakat tidak puas, ada yang benar-benar seharusnya mendapatkan bantuan , tetapi tidak mendapatkannya. Sementara,  Kantor Pos hanya melaksanakan pembayaran,” ujarnya.

KEEROM - Asisten 2 Setda Kabupaten Keerom, Drs. Adrianus Samonsabra mengatakan, terkait dengan disiplin Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab Keerom, semua  tidak terlepas dari pimpinan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, untuk menegakan displin.
“ Jadi, setiap PNS dilingkup Kabupaten Keerom PNS harus kembali pada Komitmennya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana sumpah dan janjinya itu yang telah diberikan oleh negara serta pimpinan SKPD yang menegakkan disiplin pada stafnya,”ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya,(25/9) kemarin.

Rabu, 25 September 2013 06:03

Satwa Liar Harus Dilindungi

Ditulis oleh

Ir. Joko Susilo, M.M.KEEROM - Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Keerom Ir. Joko Susilo, M.M.,  mengatakan, bagi siapa yang mengambil dan memelihara atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar akan berhadapan undang-undang 41, sanksinya adalah Pidana. Hal itu katanya sebagaimana dijamin  dalam undang-undang  41 Pasal 50 yang mengatakan salah satunya dilarang mengambil, memelihara baik itu tumbuhan maupun Satwa yang harus dilindungi yang berada di Hutan.
Untuk itu, diharapkan  kepada  warga agar jangan mengambil Satwa liar yang berada di Hutan belantara maupun tumbuhan karena itu melanggar undang-undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Masyarakat saat mengikuti fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, di aula Kantor Bupati Keerom, Selasa (24/9). KEEROM – Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, S.H., mengungkapkan, seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara perkembangan dan reformasi di tanah air, terlebih dilingkungan strategis Kabupaten Keerom, baik internal maupun eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks.

“ Jadi pengaruh globalisasi seperti akibat  kemajuan bidang telekomunikasi , treveling , transportasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat bisa menurun ,” ungkapnya pada acara fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di Kabupaten Keerom, di Aula Kantor Bupati Keerom, Selasa (24/9) kemarin.

Menurutnya, wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang yang memahami keberadaan jati dirinyasebagai satu bangsa , juga dalam memandang dirinya dan tingkah laku sesuai falsafah hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Keerom ini dalam lingkungan internal dan eksternalnya, hasil pemandangan itu merumuskan Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan budaya , kesatuan sistem pertahanan keamanan , serta segala macam aspek kehidupan.

Materi Raperda Diperbaiki Tentang Pembentukan Kampung di Wilayah Pembangunan Tiga Menjadi Skala Prioritas

Iwan Siswanto, S.H.KEEROM - Sesuai rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom akan menggelar sidang guna membahas tentang Raperda Non APBD dan Peraturan Tentang Perda tentang Minuman Keras (MIRAS), Rabu 18 September. Namun sidang tertunda lantaran adanya perbaikan  materi terutama pada Raperda tentang pembentukan Kampung pada wilayah Pembangunan Tiga.

“ Sesuai jadwal, semestinya Rabu lalu Dewan menggelar sidang Pembahasan Sidang Raperda Non APBD tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Minuman Keras, tapi adanya perubahan materi tentang pembentukan kampung pada wilayah Tiga sehingga Sidang tersebut menjadi tertunda,”ujar Wakil Ketua II Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Keerom, Iwan Siswanto, S.H., saat dihubungi Bintang Papua via teleponnya, Minggu (22/9).

Kapolres Keerom AKBP. Pasero, S.H., M.HKEEROM  – Terkait dengan adanya keluhan masyarakat mengenai bantuan perumahan rakyat yang dinilai ada indikasi mark up yang dilakukan oleh panitia,  Kapolres Keerom AKBP. Pasero, S.H., M.H., meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk membuat laporan ke Kepolisian guna ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.   

“ Jadi saya mengaskan jika memang masyarakat merasa dirugikan dengan bantuan perumahan rakyat tersebut, maka diharapkan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian , karena jika sudah membuat laporan maka akan ditindak lanjuti ,” ungkap Kapolres Keerom saat ditemui Bintang Papua di Kampung Yuanain Arso 2 dalam acara pelepasan satgas 412/ R dan 321/ GT, pekan lalu.

Selasa, 24 September 2013 06:05

Penyebaran Hama Kakao Mulai Menurun

Ditulis oleh

KEEROM - Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, Ir. Joko Susilo, M.M., mengatakan, dalam menanggulangi hama penyakit Kakao, pihaknya bersama kelompok tani yang ada di Kabupaten Keerom serentak melakukan pemangkasan  sejak tahun 2012 lalu.

“ Dari upaya pemangkasan tersebut serta hasil laporan dari para petugas penyuluh di lapangan menyebutkan bahwa penyebaran  hama kakao sudah mengalami penurunan,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, (20/9).

Kepala Distrik Waris, Herman Kofik, S.Sos.KEEROM - Kepala Distrik Waris Kabupaten Keerom, Herman Kofik, S.Sos., mengatakan, penyaluran beras miskin (Raskin) kepada masyarakat telah dilakukan pada triwulan kedua di enam Kampung se-Distrik Waris, sebanyak 19 ton.

“ Untuk Penyaluran Raskin di wilayah Distrik Waris telah dilaksanakan,  sebanyak 19 ton telah dibagi-bagikan ke enam Kampung,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di kantor bupati Keerom, (20/9).

Menurutnya, masyarakat Distrik Waris sangat senang dengan pembagian beras Raskin ini. Di mana, setiap keluarga sebenarnya hanya mendapat sebanyak 15 kg bisa mendapatkan 50 kg/keluarga. 

Selasa, 24 September 2013 05:45

Pembayaran BLSM Distrik Arso Dimulai

Ditulis oleh

KEEROM- Kepala Distrik Arso Kabupaten Keerom, Karel Muyasin, S.Sos., mengatakan, pembayaran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di wilayah Distrik Arso dibayarkan oleh pihak Kantor Pos Cabang Keerom ke masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.
 “ Jadi Pembayaratan BLSM  di wilayah Distrik Arso dibayarkan untuk Dua Tahap, tahap pertama dan tahap kedua,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (23/9).
Menurutnya, dengan pembayaran dana BLSM di wilayah Distrik Arso dilaksanakan oleh Kantor Pos maupun Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga menyangkut masalah data warga yang mendapatkan bantuan BLSM dari Pusat dan Pemerintah Daerah tidak berhak untuk melakukan pendataan.
“ Kami hanya sifatnya mengkoordinasikan kepada warga bahwa di wilayah Distrik Arso dilaksanakan pencairan Dana BLSM, menyangkut  data warga yang mendapatkan Bantuan BLSM semuanya dari Pusat,” katanya.