Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rabu, 24 Juli 2013 10:29

Pemda Keerom Serahkan Bantuan Keagamaan

Ditulis oleh

Wakil Bupati Keerom, MUH Markum,S.H. saat menyerahkan Bantuan Keagamaan bagi Ummat Muslim di Masjid Baitul Muttaqin Arso 10, Kampung Yatu Raharjo, Distrik Arso Kabupaten Keerom, Senin (22/7).KEEROM - Setiap Tahunnya Pemerintah Daerah terus memberikan perhatian bagi umat beragama yang berada di Kabupaten Keerom, dan untuk Tahun 2013 Pemerintah Keerom kembali menyerahkan bantuan Keagamaan bagi Umat Muslim dalam Kegiatan Safari Ramadhan Bupati Keerom dan Wakil Bupati Keerom.
Dalam penyerahan Bantuan Keagamaan tersebut diserahkan langsung Wakil Bupati Keerom, Muhammad Markum, S.H. didampingi sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom. Pada Pembukaan Safari Ramadhan Bupati Keerom dan Wakil Bupati Keerom berlangsung di Masjid Baitul Muttaqin, Arso 10, Kampung Yatu Raharjo.
Wakil Bupati Keerom, Muhammad Markum dalam arahannya mengungkapkan, Bantuan keagamaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom setiap tahun tersebut terus dilakukan, baik itu bagi umat Muslim, Nasrani dan Agama lainnya, akan tetapi bantuan ini jangan terus-menerus mengharapkan dari Pemerintah Daerah semata, tetapi juga bagimana cara untuk mengembangkan pembangunan maupun melakukan pembinaan- pembinaan terhadap umat Muslim.

Rabu, 24 Juli 2013 10:26

Polres Keerom Terima Hasil Audit BPKP

Ditulis oleh

KEEROM - Setelah menunggu kurang lebih selama 3 bulan, akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan  (BPKP) Provinsi Papua mengeluarkan Hasil Audit Kerugian Negara kepada Polres Keerom sesuai permintaannya dalam penyelidikan kasus Dana Block Grand untuk SD YPPK Skopro, Distrik Arso Timur dan Kasus penyalahgunaan Dana Raskin untuk Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
“Kami akan melakukan pemeriksaan saksi akhir dan akan melakukan upaya penangkapan dan penahanan kepada 2 pelaku dengan kasus yang berbeda karena kami telah mendapat Hasil Audit BPKP,” ujar Kapolres Keerom AKBP Pasero, S.H., M.H. melalui Kasat Reskrim Polres Keerom AKP. Ahmad Andi Suryadi, S.T., S.H., M.M. saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Selasa(23/7) kemarin.
“Untuk  kasus Pengelolaan Dana Raskin di Distrik Skanto Kabupaten Keerom ini kerugian negaranya adalah senilai Rp3.153.606.300,- kemudian karena hasil audit ini telah selesai dan telah kita terima maka rencana tindak lanjut kita akan melakukan pemeriksaan saksi ahli yaitu pada BPKP, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka TB, setelah itu kita akan melakukan tindakan kepolisian yaitu upaya penangkapan dan penahanan,” ungkapnya.

Selasa, 23 Juli 2013 13:38

Tuntut Hak, PNS Keerom Demo

Ditulis oleh

Terlihat Kepala Dinas Pendapan, Keuangan dn Aset Keerom, Freddy H. Wona saat memberikan penyelesaian, didepan kantor Bupati Keerom,  Senin (22/7).KEEROM - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom  melakukan aksi demo yang menuntut kejelasan dari pembayaran tunjangan kinerja dan lauk pauk di tahun 2013 ini, karena kebutuhan mereka yang harus dipenuhi dan  para PNS juga menuntut trasportasi yang telah dihentikan oleh Bupati Keerom yang dinilai cukup menjadi keprihatinan karena banyaknya PNS yang tinggal di Kota Jayapura.
“Jadi kami menunggu pembayaran tunjanga kinerja kami untuk triwulan tahun ini, sebab selama ini kami belum mendapat kejelasan dari  pemerintah kapan akan dibayarkan, sehingga kami melakukan aksi demo ini dengan tujuan untuk meminta kejelasan dari pemerintah kapan gaji kinerja PNS ini mau dibayarkan, dan masalah bus atau angkutan juga harus beroperasi lagi untuk melayani PNS yang ada di Kota Jayapura, sebab banyak PNS yang tinggal di Kota Jayapura,” ungkap Koordinator pendemo, Anna Maria Borotian, saat melakukan aksi demo di Kantor Bupati Keerom, Senin (22/7) kemarin.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom, Freddy H Wona yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Keerom dalam menerima PNS yang melakukan aksi demo tersebut, bahwa aspirasi yang disampaikan oleh PNS yang terkait dengan tunjangan kinerja dan lauk pauk dinilai merupakan hal yang wajar karena pihaknya di bagian keuangan akan membayarkan tunjangan kinerja dan laun pauk setelah ada pengesahan absensi dari Kepala SKPD.

Selasa, 23 Juli 2013 13:38

Kasus Pengadaan Pupuk Masih Tahap Proses

Ditulis oleh

KEEROM -  Hingga saat ini pihak Reskrim Polres Keerom telah memeriksa lima Perusahaan terkait Kasus Pengadaan Pupuk NPK Tahun 2012 dari Dana APBD Perubahan di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom. Dari Lima Perusahaan yang telah melakukan tender proyek tersebut satu perusahaan telah dijadikan tersangka atas nama AH yang diduga melakukan pencairan Dana Pengadaan Pupuk NPK sebesar Rp8.17 milyar lebih, namun pupuk tersebut  ternyata fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 “Saat ini masih dalam proses pemeriksaan, dan kami telah memeriksa lima perusahan, dan salah satunya sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” Jelas Kapolres Keerom, AKBP. Pasero, S.H., M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Keerom, AKP. Ahmad Andi Suryadi, S.T.,S.H.,M.M., diruang kerjanya, Senin (22/7).
Oleh karena itu, rencana tindak lanjut kedepan akan dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi ahli, sambil menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan, kemudian dilanjukkan pemeriksaan terhadap tersangka dan selanjutanya dilakukan tindakan Kepolisian, yakni upaya penangkapan dan penahanan tersangka.

Selasa, 23 Juli 2013 13:38

Kasus Narkotika Tersangka GW Telah P21

Ditulis oleh

Iptu Asep Rahmat, S.HKEEROM - Beberapa waktu lalu Jajaran Kepolisian Resor Keerom berhasil meringkus pengedar Ganja di Jalan Perkebunan Sawit antara PIR I ke Kampung Kwimi, Distrik Arso Kabupaten Keerom, kini setelah melalui proses pemeriksaan, tersangka WG diserahkan ke Kejaksaan.
Selain itu, pihaknya telah memberitahukan kepada Orang tua tersangka WG, pada saat Polres Keerom serahkan tersangka ke kejaksaan ada orang tuanya yang mengetahui, sehingga pada saat di Kejaksaan ada pemberitahuan dari jaksa ke orang tua tersangka.
“Artinya telah ada pelimpahan berkas dari Kepolisian kepada Kejaksaan, dan kasus penyelidikan narkoba di Polres Keerom telah selesai, tinggal tidak lanjut kedepan,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Senin (22/7).

KEEROM - Wakil Bupati Kabupaten Keerom mengungkapkan bahwa pihaknya merasa yakin jika pencairan bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) itu dapat tercapi 100 persen penyerapannya kepada 61 kampung yang ada di Kabupaten Keerom, apabila aparat kampung dan seluruh masyarakat itu bisa bekerja sama dengan baik untuk membangun kampungnya masing –masing, dan kembali mengusulkan untuk program berikutnya.
“Jadi saya harap Aparat Kampung, Kepala Kampung dapat pertanggung-jawabkan dana BK3 yang telah dikucurkan oleh Pemda Keerom untuk membangun kampung, sehingga penyerapan dana tersebut bisa berjalan 4 tahap dalan jangka waktu 1 tahun, sehingga masalah penyerapan dana BK3 tersebut merupakan tanggung jawab kampung sendiri ,” ungkap saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, pekan lalu.
Menurutnya, untuk masalah pengolahan dana BK3 tersebut bukan tanggung jawab Pemerintah atau SKPD, namun perlu dilihat dari bawah, apakah Kepala Kampung yang ada di Kabupaten Keerom ini mampu untuk membuat Surat Pertangung Jawaban (SPJ) dan pelaksanaan kegiatan dilapangan, apakah kegiatan berjalan dengan baik atau tidak, sehingga pemerintah dapat melakukan penilaian kepada kampung.

JAYAPURA - Ketua Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Keerom, DR (Hc) Herman A.T. Yoku, S.I.P, menegaskan kepada Tim Seleksi (Timsel) Anggota KPU Kabupaten Keerom untuk tidak mengakomodir calon anggota KPU Keerom yang diindikasikan bermasalah.
Dirinya meminta juga ada tanggapan masyarakat untuk mencoret peserta tertentu sebaiknya hal itu dilakukan apabila menginginkan situasi Keerom kedepannya aman, dan damai, terutama menghasilkan para pemimpin legislatif dan kepala/wakil kepala daerah yang benar - benar mempunyai hati yang tulus membangun rakyat, bukan pemimpin yang mengejar proyek semata.
  “Kami masyarakat adat tidak mau lembaga KPU itu dikotori oleh orang-orang yang bermasalah dan tidak bertanggungjawab,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Senin, (22/7).
  Dijelaskannya, berdasarkan data dan fakta yang terjadi, bahwa ada peserta yang namanya sudah masuk dalam daftar 20 besar, namun oknum peserta bersangkutan dalam tanggungjawabnya sehari - hari tidak pernah melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti tidak pernah melakukan pertanggungjawaban keuangan dan lainnya.

Herman Yoku.KEEROM - Setelah beberapa waktu lalu Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Keerom mengumumkan 20 besar nama- nama Calon Anggota KPU Keerom, maka dalam waktu dekat Tim Seleksi KPU akan mengumumkan 10 Calon Anggota KPU Keerom yang dinyatakan lolos seleksi.
Untuk itu, Tim seleksi diharapkan agar dapat mengakomodir beberapa hal terkait seleksi para Calon Anggota KPU tersebut, diantaranya adalah mereka yang harus independent, professional dan tanpa kepentingan pribadi maupun kepentingan politik, serta adanya Orang Asli Keerom didalamnya.
“ Dengan adanya undang- undang  No. 21 tentang Otonomi Khusus ( Otsus) bagi masyarakat Papua, memberikan ruang bagi putra daerah untuk mendapatkan porsi tersebut, saya kira hal itu juga perlu diperhatikan oleh tim seleksi,” ungkap Tokoh Masyarakat Perbatasan Kabupaten Keerom, Herman AT. Yoku, S.I.P. saat ditemui Bintang Papua dikediamannya, Minggu (21/7) Kemarin.
Selain itu, Herman Yoku juga berharap agar Tim Seleksi KPU  benar- benar melihat pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, banyak orang yang bekerja di Lembaga Pengawas Pemilu ( Panwas) dan lembaga lainnya tidak dengan hati nurani dan tidak bekerja secara independen dan profesional, tetapi bekerja hanya karena kepentingan- kepentingan pribadi maupun politik semata.

Senin, 22 Juli 2013 09:48

Pembangunan Jembatan Dikerjakan Bertahap

Ditulis oleh

Tampak Pembanguan Jembatan yang belum tuntasKEEROM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Keerom, Ir. Agus Kurniawan mengatakan, pembangunan jembatan yang belum tuntas, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap, karena dana untuk pembangunan jembatan tersebut sangatlah terbatas dan dibutuhkan dana cukup besar, sehingga pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Daerah.
“Jadi pembangunan Jembatan yang belum tuntas itu akan dikerjakan secara bertahap, sesuai Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Keerom, dan memang ada beberapa jembatan di Tahun 2012 yang belum tuntas, dan mudah- mudahan Tahun 2013 ini bisa tuntas,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, pekan lalu.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tetap memfokuskan pengerjaan pembangunan jembatan maupun infastruktur jalan dalam setiap tahunnya, baik itu yang dikerjakan oleh Kabupaten Keerom maupun Provinsi Papua dan Pusat.
“Kami akan kerjasama dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk melakukan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah tentu saja terus melakukan pekerjaan, karena sarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah daerah Keerom,” ujarnya.