Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rabu, 16 Oktober 2013 09:25

Utamakan Keselamatan Kerja

Ditulis oleh

Erwin PatiuangKEEROM - Kepala Bidang Hubinsyaker dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Keerom, Erwin Patiuang mengatakan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah Keerom melalui Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Kabupaten Keerom melakukan kegiatan simulasi kebakaran ditempat kerja, dan melatih para karyawan dalam menghadapi kebakaran ditempat kerja, serta juga bagimana cara pencegahan kebarakan ditempat kerja.
“Kita tidak berbicara masalah kebakaran yang besar, tetapi kebakaran yang sifatnya kecil, seperti percikan api dari kendaraan dan lain-lain, dalam pelatihan ini, kebanyakan diundang dari perbengkelan yang berhubungan dengan Bensin, dan kami ajarkan bagaimana cara pencegahannya, keselamatan para pekerja harus diutamakan,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, pekan lalu.

Rabu, 16 Oktober 2013 09:45

Setiap Tahun, Bantuan Asrama Diutamakan

Ditulis oleh

KEEROM - Sesuai Program Pemerintah Kabupaten Keerom, dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir, Kabupaten Keerom, setiap Tahun Anggaran pihaknya memfokuskan Program pada Bantuan terhadap Asrama-asrama, baik Asrama Mahasiswa, Pondok Pesantren, dan lain sebagainya, yang berada di wilayah Keerom.
“Untuk di Tahun 2013 ini, program Dinsos mengutamakan pada bantuan terhadap asrama-asrama di Keerom,” ujar Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom, Baginda Sitompul, saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, (11/10) pekan lalu.

Sabtu, 12 Oktober 2013 07:20

Dewan Pastikan Bahas LHP

Ditulis oleh

KEEROM -  Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Keerom, Iwan Siswanto, S.H. mengatakan, saat ini Dewan bersama Eksekutif  masih membahas 11 Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Tahun Anggaran 2013, dan direncanakan selesai pembahasan Raperda Non APBD pada Bulan Oktober ini, pihaknya melanjutkan untuk Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 dalam pembukaan Sidang Paripurna DPRD Keerom.
“Bila Pembahasan Raperda non APBD Tahun 2013 selesai, kami lanjutkan dengan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2012,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua diruang kerjanya, Jumat (11/10) kemarin.
Menurutnya, Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012, sehingga harus dilaksanakan dan diketahui semua pihak tentang pengelolaan keuangan daerah, apakah telah sesuai atau tidak.

Sabtu, 12 Oktober 2013 07:19

Kadistrik Web: Kantor Kampung harus Dijaga Baik

Ditulis oleh

KEEROM – Kepala Distrik Web Kabupaten Keerom, Hengky R. Akim, S. STP., mengatakan,  Kantor adalah tempat atau ruangan dalam proses kegiatan penanganan data/informasi, terutama pencatatan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian informasi atau juga sebagai ruangan penyelenggaraan kegiatan.
Oleh karena itu, dengan diresmikannya Kantor Kampung Yuruf, diminta kepada pemerintah Kampung Yuruf untuk benar–benar  memanfaatkan kantor kampung ini dalam penyelenggaraan program pembangunan di kampung dan melayani masyarakat setempat.
“Kantor Kampung Yuruf sebagai tempat pelayanan masyarakat di tingkat Kampung, dan sebagai tempat penyelenggaraan program pembangunan di Kampung, masyarakat agar menjaga dengan baik Kantor ini,” ujar Kepala Distrik Web saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Jumat (11/10) kemarin.

KEEROM - Untuk meningkatkan produksi Kakao, Pemerintah Kabupaten Keerom mulai tahun ini mulai mengembangkan Kakao Rakyat. Dimana setiap Kepala Keluarga akan mendapatkan 2 hektar lahan Kakao, dan Program ini hanya dikhusukan bagi masyarakat asli Papua.
Bupati Keerom, Yusuf Wally, S.E., M.M., mengatakan, peluncuran program tersebut untuk  bisa membantu masyarakat Papua untuk berkembang melalui pengembangan perkebunan Kakao. Dengan harga Kakao yang relatif stabil diyakini perkebunan tersebut bisa menjadi pendapatan yang menjanjikan.
 ”Program pembangunan ini memang punya tujuan tersendiri, lahan yang selama ini tidak digunakan bisa bermanfaat untuk kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup,” ujarnya saat ditemui Bintang Papua, pekan lalu.

Sabtu, 12 Oktober 2013 07:18

BK3 Kampung Ampas Tahap Kedua Tuntas

Ditulis oleh

KEEROM - Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Pemerintah Daerah Keerom, telah digunakan dengan baik oleh Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten  Keerom hingga tahap kedua Dana BK3.
Untuk BK3 Tahap kedua, menurut Kepala Kampung Ampas, Yohanes Yafok, pihaknya melaksanakan program kegiatan dilapangan, antara lain Perumahan Rakyat dan Pembangunan Infastruktur jalan di wilayah Kampung Ampas.
“Jadi untuk BK3 Tahap Kedua, Kampung Ampas, Distrik Waris melakukan dua Program kegiatan, dan saat ini kegiatan dilapangan telah tuntas, jadi pada pekerjaan Dana BK3 Tahun 2013, semuanya berjalan lancar,” ungkap Kepala Kampung Ampas Distrik Waris, Yohanes Yafok saat ditemui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Jumat (11/10) kemarin.

AKBP Pasero, S.H., M.H., KEEROM – Kapolres Keerom AKBP Pasero, S.H., M.H., menegaskan, dari kasus  pengadaan pupuk fiktif yang telah ditangani Polres Keerom, sama sekali tidak mempengaruhi proses hukum yang berjalan, karena kasus seperti ini sudah dilaporkan kepada Pihak Polda Papua, meskipun tersangka mengembalikan dana ke Kas Negara.
“Tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan kasus pengadaan pupuk tersebut, meskipun dananya yang digunakan bisa dikembalikan ke Kas Negara, namun tidak akan terlepas dari proses hukum yang dijalankan Polres Keerom,” ungkapnya kepada Bintang Papua diruang kerjanya, Kamis (10/10) kemarin.
Menurutnya, banyak opini masyarakat yang sudah didengar oleh pihaknya, di mana masyarakat menilai jika kasus pengadaan pupuk ini sengaja dibiarkan oleh Polres Keerom, namun semua penilaian itu salah, sebab tidak ada kasus korupsi yang lolos dari jeratan hukum.
“Kasus yang telah kami tangani seperti kasus pengadaan pupuk fiktif itu akan tetap kami proses, meskipun anggaran yang digunakan sudah dikembalikan kepada kas daerah,  dan masyarakat tidak usah kewatir karena proses hukum akan tetap berjalan,” tegasnya.

Jum'at, 11 Oktober 2013 07:16

Keluarga Bantu Polres Keerom

Ditulis oleh

Untuk Menyerahkan 4 Tahanan Yang Kabur

KEEROM -  Kapolres Keerom AKBP Pasero, S.H., M.H., mengungkapkan, kini Polres Keerom mulai mendapat kejelasan terkait 4 tahanan yang kabur beberapa waktu lalu, keluarga dari 4 tersangka tersebut siap membantu Polres Keerom untuk menyerahkan 4 tahanan yang kabur tersebut.
“Kami memang belum menemukan 4 tahanan yang melarikan diri kemarin itu, namun kami sudah mendapatkan titik terang dari keluarga yang mau bekerja sama dengan kami untuk menyerahkan 4 orang tahanan tersebut.” ujarnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (10/10) kemarin.
Menurut Kapolres, dari 4 tahanan yang melarikan diri, memang diduga masih berada di wilayah Keerom, dan tidak kemana–mana, 2 tahanan warga PNG yang ikut melarikan diri, sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Keerom, dan 2 orang lainnya memang adalah warga Keerom yang berdomisili di Keerom.

Kamis, 10 Oktober 2013 06:41

BPMKP Dirubah Jadi Bagian Pemerintahan Kampung

Ditulis oleh

Petrus Solossa, S.E., M.Si.KEEROM - Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Keerom, Petrus Solossa, S.E., M.Si., mengatakan, terkait dengan pembentukan Bagian Pemerintahan Kampung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom sebagai bentuk tindak lanjut Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 140/3779 dan hasil Rekomendasi Rakornis Aparatur Pemerintahan Kampung se-Provinsi Papua Tahun 2013 yang dilaksanakan di Biak.
Dari hasil Rekomendasi tersebut, setiap Kabupaten/Kota membentuk bagian Pemerintahan Kampung pada Sekretariat Daerah. Dengan demikian urusan Pemerintahan Kampung yang melekat di Bidang Pemerintahan Kampung pada Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pemerintahan Kampung (BPMKP) dihapus dan bernaung di bagian Pemerintahan Kampung pada Sekretariat Daerah.