Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Selasa, 23 April 2013 06:18

Kemiskinan Absolut di Papua Akibat Kesalahan Sejarah

Taksir item ini
(0 pilihan)

Lukas Enembe,S.IP,MH dalam kesempatan pertemuan dengan Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan DPR RI, Senin (22/4)JAYAPURA-Dalam pertemuan antara Komisi I DPR RI, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, menyampaikan bahwa, sampai saat ini 80 persen masyarakat Papua berada dalam kondisi kemiskinan absolut, dan ini akibat dari kesalahan sejarah pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang berjalan selama ini.
“Kebijakan pemerintahan pusat luar biasa, tapi karena kita orang Papua tidak mampu menterjemahkannya. Jadi ini kesalahan sejarah, tapi kita tidak perlu permasalahkan siapa-siapa,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin, (22/4).
Dijelaskannya, selama 13 tahun Otsus dilaksanakan, tidak ada pembangunan yang nampak luar biasa di Tanah Papua, hanya biasa-biasa saja, padahal kenyataannya uang banyak turun ke Papua dalam kerangka Otsus Papua ini.
Persoalan lainnya adalah selama ini orang hanya datang di Tanah Papua untuk mengambil uang, setelah itu berinvestasi di Jawa, yakni, mulai dari perencanaan pembangunan, sampai belanja makan minum pun di pulau Jawa.
“Orang-orangnya kalau kelola bagus, pasti dananya banyak, rakyat mandiri dan sejahtera,” paparnya.

Berikutnya, regulasi yang diberikan pemerintah pusat, kenyataannya tidak dibarengi dengan ketersediaan anggarannya, sehingga terkadang aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya sejumlah Inpres yang diturunkan, salah satunya UP4B tidak disertai dengan pemberian anggaran.
Kemudian, masalah PPh, PPn hasil tambang PT. Freeport Indonesia yang masuk menjadi Pendapatan Asli Daeah (PAD) DKI Jakarta, dan pembagian keuntungan lainnya hanya antara PT. Freeport dan Pemerintah Pusat, sedangkan Papua hanya mendapatkan royalty saja, ini jelas sebuah ketidakadilan, dan harus dirubah.
“Papua butuh kewenangan lebih, sebab masalah Papua sangat kompleks, contohnya orang sakit datang minta uang, itu hanya akumulasi kecil dari sejumlah persoalan di Papua. Kalau ada ketulusan hati baru kita bisa merubah Papua ini menjadi Mandiri dan sejahtera,” jelasnya.
Terkait dengan itu, dirinya telah berkomitmen untuk membangun Papua yang sejahtera dan mandiri, dan Papua bebas dari Korupsi, sehingga disini dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Papua melakukan audit secara keseluruhan, supaya orang-orang tidak main-main (salah gunakan) anggaran di Papua. Maka bagi PNS yang tidak mau sejalan dengan dirinya, lebih baik silakan pilih menjadi pengusaha saja, jangan menjadi PNS.
“Sejumlah regulasi yang selama ini sudah ada tapi tidak jalan, karena tidak harmonisnya DPRP dan Pemprov Papua dan Pemda Kabupaten/Kota, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi pusat harus berikan kewenangan lebih, jangan kasih setengah-setengah itu sama saja bohong. Ini jabatan politik, jadi kita harus buat sejarah yang bagus. Saya komitmen untuk urus kesejahteraan rakyat, saya tidak urus lain-lainnya,” pungkasnya. (nls/aj/lo2)

Baca 242 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task