Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Selasa, 09 Oktober 2012 09:45

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) SEBUAH UPAYA PENGAWALAN PROFESIONALISME PENDIDIK

Ditulis oleh  Gendro Mulyono, M.Pd/don/LO1
Taksir item ini
(0 pilihan)

Oleh : Gendro Mulyono, M.Pd (Widyaiswara LPMP Provinsi Papua)

 Fenomena wajah dunia pendidikan nasional kita, belakangan ini tampak semakin menarik. Banyak hal, yang jika dicermati dari berbagai perspektif akan mampu menstimulasi semua pihak yang concern terhadap pendidikan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kualitas pendidikan di tanah air. Sekecil apa pun, entah itu kontribusi dalam bentuk materil yang selama ini sering dikeluhkan masih banyak kekurangan di sana sini, maupun kontribusi moril dalam wujud perhatian yang termanifestasi melalui kritik-kritik konstruktif. Tanpa motif apa pun selain mimpi besar membangun mutu pendidikan yang membanggakan.

Fenomena menarik itu, diantaranya: Pertama, Keberhasilan siswa/i Indonesia memenangkan 42th International Physics Olympiad (IPhO) di Bangkok, Thailand, pada bulan Juli 2011. Menjadi peraih medali emas pada ajang 43th International Chemistry Olympiad di Ankara, Turki, pada bulan Juli 2011. Menjuarai ajang bergengsi olimpiade sains tingkat internasional pada International Zhautykov Olympiad (IZHO) 2012 pada 15-21 Januari 2012 di Almaty, Kazakhstan, dan masih banyak lagi. Kedua, Peningkatan kemampuan para pelajar dalam hal ini siswa/I SMK berinovasi merakit mobil, pesawat jenis twin, dan melakukan penemuan-penemuan lain yang bermanfaat. Ketiga, Trend kelulusan siswa/i secara nasional cenderung meningkat. Tingkat kelulusan SMA tahun ini adalah 99,65% meningkat 0,13% dari tahun sebelumnya. Sementara tingkat kelulusan SMK mencapai 99,92% naik dari 99,87% pada tahun 2011. Keempat, minim dan masih terbelakangnya fasilitas pendidikan di sebagian besar sekolah-sekolah di tanah air. Kelima, kemerosotan moral yang belum terbendung di kalangan pelajar.

Prestasi dan keistimewaan yang diperoleh para pelajar itu, di satu sisi melahirkan optimisme bahwa sesungguhnya bangsa kita, yang direpresentasikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sanggup untuk menjadikan peserta didiknya menjadi tenaga-tenaga yang mampu bersaing bahkan sampai di level internasional. Dan itu benar-benar sudah dibuktikan. Tetapi, di sisi lain, masih menyisakan tanda tanya yang perlu dipecahkan. Bukankah kita memiliki ratusan ribu sekolah dan jutaan guru di tanah air? Mengapa hanya sebagian kecil saja siswa/i kita yang memiliki prestasi semembanggakan itu?

Sertifikasi Guru Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme

Tidak bisa dibenarkan memang, jika kurang berprestasi dan rendahnya tingkat kelulusan di sekolah-sekolah dianggap sebagai kesalahan tenaga pendidik sepenuhnya. Tetapi, jika dilihat dari diskursus harapan setiap pendidik dan tenaga kependidikan akan prestasi yang diinginkan dapat diraih oleh sebagian besar siswa/inya maka tentu saja yang pertama kali akan dikaji adalah seberapa profesional tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya sebagai guru. Terlebih, jika rendahnya prestasi belajar siswa/I menjangkiti diatas 50 % jumlah keseluruhan siswa didik.

Pemerintah, melalui Undang-Undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1/D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru (PPG). Dengan harapan bahwa, setelah mendapatkan sertifikasi dan memperoleh tunjangan penghasilan tambahan di luar gaji para tenaga pendidik akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas utama, mendidik para siswa/i-nya. Dengan asumsi yang melatari, bahwa profeisonalisme guru akan berbanding lurus dengan besaran penghasilan yang diterima. Semakin sejahtera dalam hal materi, kian profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Didukung dengan amanat reformasi yang mendesak Pemerintah agar mengalokasikan 20% APBN untuk Pendidikan, tahun 2012 ini sertifikasi praktis telah berjalan sekitar 6 tahun. Berdasarkan data Kemdikbud, saat ini ada sekitar 2.607.311 guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 535.601 (20,54 persen) guru merupakan tamatan SMA. Kemudian, 49.763 (1,90 persen) lulusan D-I, 790.030 (30,30 persen) tamatan D-II,dan 121.327 (4,65%) lulusan D-III. Untuk guru lulusan sarjana (S-1) tercatat sebanyak 1.092.912 (41,91 persen), tamatan magister (S-2) 17.619 (0,67 persen), dan lulusan doktor (S-3) sebanyak 59 orang.  Dari total sekitar 2.607.3011 guru tersebut, Kemdikbud mentargetkan telah tersertifikasi seluruhnya pada tahun 2014.

Ironisme Sertifikasi

Diluar prediksi pemerintah sebagai induk yang melahirkan regulasi Undang-Undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, ternyata banyak kalangan yang menyuarakan ketidakberhasilan program sertifikasi guru yang masih sementara berjalan. Ada penemuan kasus-kasus di lapangan yang kian menguatkan keraguan tepat sasaran atau tidakkah sertifikasi yang selama ini dijalankan.

Penelitian dari lembaga-lembaga peneliti tingkat nasional menyebut akan betapa tidak signifikannya korelasi antara sertifikasi dan prestasi tenaga pendidik. Peningkatan kesejahteraan para pendidik melalui sertifikasi ternyata tidak sebanding dengan kinerja para pendidik tersebut di sekolah. Penghasilan dengan tunjangan profesi bertambah, namun prestasi kerja tetap rendah. Bahkan yang lebih ironis, tersebut fakta adanya pendidik yang belum mengikuti sertifikasi tetapi jauh lebih berprestasi daripada yang telah tersertifikasi.

Kenyataan ini, sekalipun menyakitkan, harus diungkap seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua pihak harus mau membuka diri, melakukan evaluasi, mencari solusi untuk menjawab problematika riil yang tengah terjadi dan dihadapi bangsa ini. Karena hanya dengan cara itulah, setiap permasalahan akan dapat diurai. Ibarat benang kusut, harus ditemukan terlebih dahulu ujung pangkalnya. Sehingga simpul demi simpul kekusutan, sesulit apa pun pada akhirnya dapat dibuka.

Upaya Pengawalan dan Evaluasi

Cukup beruntung dunia pendidikan kita. Dibalik prestasi yang belum juga maksimal, banyak elemen, seperti penulis sebut di paragraf kedua tulisan ini, yang masih concern terhadap nasib pendidikan bangsanya. Mereka secara aktif mendesak pemerintah untuk merevisi regulasi terkait implementasi sertifikasi. Revisi dimaksudkan, agar pemerintah dapat memastikan sertifikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menjamin, bahwa guru yang telah tersertifikasi benar-benar akan meningkat prestasi kerja dalam melakukan tugas-tugas utama pendidik secara profesional dan berdedikasi.

Desakan elemen masyarakat (LSM) kepada pemerintah untuk melakukan revisi regulasi terkait sertifikasi tersebut kemudian mendorong lahirnya Permennegpan dan RB No.16 Tahun 2009. Sebuah regulasi yang berupaya mengawal program sertifikasi agar berjalan sesuai dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan melalui PKG (Penilaian Kinerja Guru) yang berperan sebagai indikator pengukuran kinerja/profesionalitas guru.

PKG yang merupakan instrumen yang berbasis pada kompetensi guru; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional,  dan kompetensi sosial, sejak tahun 2011 PKG telah disosialisasikan secara masif dan menelan biaya yang tidak sedikit. Karena, sesuai rencana program  PKG ini  akan mulai dijalankan mulai secara efektif dijalankan tahun 2013. Namun, setelah lebih kurang selama setahun PKG disosialisasikan hampir di semua tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah tahun 2012 memutuskan untuk melakukan perubahan signifikan terhadap isi instrumen PKG.

Perubahan instrumen PKG berada pada basis penilaian kinerja guru. Jika sebelumnya penilaian kinerja guru berbasis pada kompetensi guru, maka setelah revisi, penilaian kinerja guru justru berbasis pada tugas utama guru. Dari penilaian terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial, menjadi penilaian kepada tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi/menilai kegiatan pembelajaran sesuai Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sehingga, sangat berbeda.

Ada dua tujuan utama PKG, yaitu; pertama, melakukan pengukuran kinerja guru. Pengukuran kinerja guru disini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang valid sebagai bahan penyusunan program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), artinya guru mana saja yang telah tersertifikasi lalu didapati data-data yang valid sebagai bahan evaluasi kinerja guru, maka guru tersebut akan disertakan dalam PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Kedua, sebagai bahan untuk mendapatkan angka kredit guna pengusulan kenaikan jenjang kepangkatan yang mencakup dua unsur (unsur PKG dan PKB). Tanpa kedua unsur PKG dan PKB, guru yang bersangkutan tidak akan diproses usulan kenaikan jenjang kepangkatannya.

Lebih lanjut menyangkut pelaksanaannya, PKG akan dilakukan di sekolah masing-masing oleh tenaga-tenaga asesor yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penilaian. Syarat-syarat menjadi asesor adalah Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembina yang telah dinyatakan lulus dan tersertifikasi sebagai asesor oleh LPMP. Untuk itu, sebagai lembaga yang dipercaya melakukan sosialisasi PKG, mulai tahun ini sampai dengan 2013, LPMP Papua beserta LPMP di seluruh Indonesia akan secara masif melaksanakan sosialiasi sekaligus pelatihan asesor di wilayah kerjanya masing-masing.

Semoga segenap stakeholder pendidikan di tanah Papua akan terlibat secara aktif dalam sosialisasi, pelatihan sampai dengan implementasi PKG tahun 2013. Sehingga peningkatan profesionalitas guru sebagai mesin-mesin utama producer generasi penerus pemimpin bangsa masa depan berkualitas dapat segera terwujud.

 

Baca 1584 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task