Honor Pendamping Desa Tak Dibayar, DPRD Yalimo Prihatin

0
21
Foto: Elia Yare, S.Sos (dok)
Foto: Elia Yare, S.Sos (dok)

Jayapura– Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Yalimo ELia Yare, S.Sos mengatakan, kebijakan pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pengucuran dana desa langsung ke kampung-kampung sejak 2014, sangat diapresiasi oleh DPRD Kabupaten Yalimo. Pasalnya, program ini, sangat berdampak positif bagi masyarakat, utamanya di Kabupaten Yalimo.

Untuk itu, semangat pemerintah melalui program dana desa ini sudah disikapi dengan melakukan pendampingan melalui tenaga pendamping desa. Hanya saja, disayangkan bahwa honor mereka sejak Juni sampai Oktober 2016 (4 bulan) belum direalisasikan.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat Yalimo meminta kepada Gubernur Papua melalui dinas terkait dalam hal ini BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) agar segera merealisasikan honor para pendamping yang sedang bertugas di Kabupaten Yalimo.

“Sebagai wakil rakyat mempertanyakan apa penyebabnya, mengapa tidak segera dibayar, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, dan mengawasi program masyarakat terkait pemanfaatan dana desa tersebut,””katanya via telepon Selurernya dari Yalimo, kemarin.

Untuk saat ini, jumlah tenaga pendamping desa di Kabupaten Yalimo ada 75 orang, tersebar di 300 kampung yang ada, dimana setiap empat kampung ditempatkan satu tenaga sarjana pendamping.

Diakui tenaga pendamping desa yang direkrut adalah rata-rata anak daerah setempat, sehingga kinerja mereka tidak perlu diragukan. “Beda kalau rekrut orang dari luar bisa saja meninggalkan tempat atau tinggal di kota, tapi ini kami liat semua anak-anak setempat yang sudah tamat sarjana,”katanya menjawab Bintang Papua. (don/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*