Gubernur : Pakaian Dinas  Menunjukan  Identitas PNS

0
24

[FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA] Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Potensi dan Pembangunan Daerah Johana O. A. Rumbiak didampingi Plt. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua Linda Onimbala, S.Sos, MM dan Staf Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan Kemendagri Trisna Yudha Saputra, MSi, ketika membuka Sosialisasi Pakaian Dinas ASN di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (14/10).
[FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA] Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Potensi dan Pembangunan Daerah Johana O. A. Rumbiak didampingi Plt. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua Linda Onimbala, S.Sos, MM dan Staf Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan Kemendagri Trisna Yudha Saputra, MSi, ketika membuka Sosialisasi Pakaian Dinas ASN di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (14/10).
JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengaskan    Pakaian Dinas adalah seragam yang   dipakai untuk menunjukan  identitas PNS  dalam melaksanakan tugas dimana pakaian dinas  mempunyai fungsi   untuk menunjukan identitas pegawai dan sarana  pengawasan pegawai.

Hal  ini  disampaikan  Gubernur  dalam sambutannya  yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Potensi dan Pembangunan Daerah Johana O. A. Rumbiak didampingi Plt. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua Linda Onimbala, S.Sos, MM dan Staf Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan Kemendagri Trisna Yudha Saputra, MSi, ketika membuka   Sosialisasi  Pakaian  Dinas  Aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Papua di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (14/10).

Kegiatan ini diampuh  Direktur Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen BAK Kemendagri  dan diikuti  48  SKPD   di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Papua.

Dikatakan, sebagai pedoman dalan menegakan integritas penggunaan  pakaian dinas dan disiplin sangat penting dan prinsip.  Peraturan Pemerintah tersebut  mengatur tentang  kewajiban PNS  dalam rangka  meningkatkan pelayanan, tanggungjawab   dan keseragaman  ASN  dalam penggunaan pakaian dinas. Dalam aspek keseragaman penggunaan  pakaian dinas PNS, dapat memberikan keseragaman dan kedisiplinan terhadap PNS merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mendagri  Nomor 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS  di lingkungan Kemendagri  dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan  dengan   maksud  tersebut, PNS di Lingkungan Pemprov Papua  wajib  mentaati dan mematuhi menggunakan pakaian dinas dengan aturan yang  berlaku.

Ada beberapa ketentuan   dalam Peraturan Mendagri  Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS  di Lingkungan Depdagri  dan Pemerintah Daerah sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan Mendagri  Nomor  6  Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri  dan Pemerintah Daerah, diubah sebagai  berikut.

Pertama,  Pakaian Dinas di lingkungan Kemendagri  terdiri dari PDH  Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap dan PHD Batik.

Kedua, Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dari Pakaian Dinas Harian disingkat PHD  yang terdiri dari PDH  Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap dan PHD Batik, Pakaian Sipil Harian disingkat PSH dan Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR. Pakaian Sipil Harian Lengkap disingkat PDSL dan Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

Sementara itu,  Ketua  Panitia M.  Muchlis  Duwila, S.Sos mengatakan, Sosialisasi Pakaian Dinas ASN untuk  memberikan keseragaman penggunaan pakaian dinas dan kedisiplinan terhadap PNS merupakan tindaklanjut Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang  Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (mdc/tis)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*