DKP: 10.250 Nelayan Papua Akan Dapat Asuransi

0
11
ilustrasi
ilustrasi

JAYAPURA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua FX Mote mengungkapkan sebanyak 10 ribuan nelayan Papua yang merupakan bagian dari 600 ribu nelayan secara nasional, akan mendapatkan asuransi.

“Ya setelah kami koordinasikan ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Papua mendapat 10.250 calon penerima asuransi nelayan yang menyebar di 12 kabupaten/kota di pesisir Papua”, ujarnya di Jayapura, Jumat.

Mote mengaku angka tersebut memang sesuai dengan target yang di tetapkan, sebab sesui data nelayan yang sudah terdata pada Aplikasi Kartu Nelayan (KN) mencapai 8.000 orang.

“Setiap kabupaten mendapat alokasi sesuai database nelayan yang telah terinput pada aplikasi kenelayanan yang sudah terintegrasi secara nasional,” kata dia.

Diakuinya data yang sudah di-input memang masih sedikit namun nanti akan terus bertambah sesuai jumlah nelayan yang ada di Papua berdasarkan data statistik nelayan di laut yang mencapai lebih dari 90 ribu jiwa.

“Kami mohon dukungan seluruh ‘stakeholders’ terkait dan khususnya Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten/kota untuk menginplementasikan hak-hak nelayan kecil tersebut,” ujarnya lagi.

Mote menjelaskan manfaat dari asuransi tersebut akan melindungi nelayan dari kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan dengan uang pertanggungan untuk kematian senilai Rp200 juta, cacat tetap Rp100 juta, dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Sementara Kepala Kepala Seksi Perikanan Tangkap DKP Papua Agus Rahmawan mengungkapkan Kriteria peserta kegiatan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Juga memiliki Kartu Nelayan, berusia paling tinggi 65 tahun, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dan tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Sedangkan syarat-syaratnya antara lain, mengisi formulir kepersertaan Nelayan Calon Penerima (NCP) BPAN (Form-AN1), mengisi Surat Penunjukan Ahli Waris (Form-AN2), melampirkan fotokopi Kartu Nelayan dan Kartu Keluarga, fotokopi Buku Tabungan (bila ada).

“Dan formulir tersebut diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan Juknis. Jadi semua ini gratis dan tidak di pungut biaya di tahun 2016, serta ini merupakan bentuk perhatian pemerintah menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan,” kata Agus.(ant/tis)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*