Dirjen Otda dan Pemprov Bahas Isu-isu Strategis di Papua

0
71
[FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA] Dirjen Otda DR. Sumarsono, MDM didampingi Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MH , ketika pembukaan Impementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dalam Rangka Otsus di Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (14/10).
[FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA] Dirjen Otda DR. Sumarsono, MDM didampingi Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MH , ketika pembukaan Impementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dalam Rangka Otsus di Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (14/10).

JAYAPURA— Dirjen Otda Kemendagri dan Pemprov Papua membahas isu-isu strategis di Papua, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD, perkembangan penanganan persoalan hubungan DPRD dan Kepala Daerah, persoalan stagnasi pemerintahan dan juga persoalan rekrutmen ASN.

Demikian diungkapkan Dirjen Otda DR. Sumarsono, MDM didampingi Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MH , ketika pembukaan Impementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dalam Rangka Otsus di Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (14/10).

Dikatakannya, urusan Papua melekat dengan Dirjen Otda, karena ada lima fungsi. Pertama, menangani penataan daerah menyangkut masalah pembentukan, penyesuaian, penggabungan daerah dan pemekaran daerah.

Kedua, memfasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, jika terjadi permasalahan-permasalahan, termasuk permasalahan DPRD.

Ketiga, masalah kelembagaan dan kepegawaian daerah di dalamnya termasuk perizinan kalau mau keluar daerah dan seterusnya maupun kalau mau mutasi Keempat, produk Otsus. Jika dibutuh fasilitas produk hukum daerah, Perda, Perdasus, sampai pembatalannya menjadi tugas dan fungsi Dirjen Otda.

Kelima, penilaian kinerja Gubernur, Walikota, Bupati Se- Indonesia termasuk di Papua.
Senada dengan itu, Sekda mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi kajian serius dan tentunya tak terlepas dari kondisi geografis di Papua, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain –lain.

“Kami harap agar apa yang telah disampaikan Pak Dirjen dapat dikoordinasikan dengan pemerintahn daerah, termasuk penyusunan RAPBD 2017,” terang Sekda. (mdc/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*