DIBALIK SIKAP POLITIK PIF YANG TIDAK BERUBAH

1
88

DIRGAHAYU PAPUA NEW GUINEA, KE-41 16 SEPTEMBER 2016.

Beberapa bulan menjelang Sidang MSG di Honiara-Solomon Islands, suhu politik Papua Merdeka tiba-tiba menjadi panas, dibarengi dengan demonstrasi-demonstrasi baik oleh pihak KNPB didalam negeri dan oleh ULMWP dan para simpatisan di luar negeri, terutama di negara-negara Pasifik Selatan. Demonstrasi itu pada intinya bertujuan mendesak pemimpin negara-negara Pasifik untuk menerima ULMWP menjadi anggota penuh di MSG dan PIF.

Sementara ULMWP, dalam perjuangan mendapatkan pengakuan menjadi anggota penuh, tentu saja belum memiliki kapasitas politik yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang ada, bahkan masih tergantung kepada berapa besar pengaruh politik Papua Merdeka mempengaruhi politik dalam negeri masing-masing Negara Paciifik.

Hal yang sangat mendasar, dan tidak akan merubah sikap ke 16 Negara Pasifik adalah Communique Pasifiic tentang Gerakan Kemerdekaan Papua, seperti Keputusan para Pemimpin Pacifik pada sidang ke 46 di Port Moresby Tahun 2015 dan keputusan yang sama pada Sidang yang ke 47 di Pohnpei-Federated State of Micronesia, yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 September 2016 yang baru lalu adalah bahwa Para Pemimpin Pacifik menegaskan kembali keputusan dan keprihatinan mereka yang ditetapkan pada Meeting tahun 2006 (dasar konten sikap politik sama dengan Komunike Pasifik tahun 2000), dengan mengharapkan adanya dialog yang terbuka dan konstruktip dengan Pemerintah Indonesia.

Keputusan dari Sidang ke 47 PIF ini secara signifikan menarik perhatian untuk disimak lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan tuntutan ULMWP untuk menjadi anggota penuh di MSG dan PIF serta kampanye Pacifik yang membawa slogan Papua Merdeka ke jantung Melanesia.

Anehnya, keputusan-keputusan para Pemimpin Pasifik dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Komunike Pasifik selalu sama, Bahwa Papua adalah daerah yang telah merdeka di dalam Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keprihatinan para pemimpin Melanesia adalah pada isu Human Rights atau hak-hak azasi manusia atau isu-isu HAM.

Patut dipertanyakan, apakah demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan di Papua atau di Pasifik sudah berhasil memberi pengaruh kepada para Pemimpin Pasifik untuk memberi dukungan moral dan meteriil atau dukungan politik yang real kepada perjuangan Papua merdeka?

Atau sudahkah usaha para demonstran dan para pemimpin Papua Merdeka mempengaruhi para pemimpin Pasifik untuk menerima ULMWP menjadi anggota penuh di MSG dan PIF?

Sedangkan realitas dari Pasifik atas perjuangan Papua merdeka masih selalu sama seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, dan bahkan makin terkikis oleh kepentingan negara-negara kecil di Pasifik yang kian hari kian terdesak untuk bersandar pada kekuatan negara-negara besar dalam rangka menghadapi era globalisasi yang cenderung lebih banyak ancaman dari pada keberuntungan.

Oleh karena itu, seluruh konsentrasi para Pemimpin 16 Negara Pasiifik di Pertemuan ke 47 PIF tahun ini di Pohnpei-Federeted Stated of Micronesia hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan rakyat Pasifik dalam era Globalisasi.

Para Pemimpin menolak membahas soal Papua dan isu-isu HAM di Papua tetapi bersepakat membangun dialog yang terbuka dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka masa depan Papua yang lebih konstruktif dengan meningkatkan prinsip-prinsip dasar hak-hak kemanusiaan.

Forum juga berkeputusan menerima French Polinesia dan New Caledonia, dua daerah jajahan Perancis di Pacifik yang sedang dipersiapkan kemerdekaan mereka untuk menjadi anggota penuh di PIF sementara ULMWP tidak merupakan topik dalam pembahasan para pemimpin di sana, karena Papua bukan daerah jajahan atau daerah yang masuk kategori daerah dekolonisasi di bawah PBB, juga Papua sama sekali tidak memiliki latar belakang sejarah politik dengan negara-negara di Pasifik.

Perjuangan Kemerdekaan Papua telah memasuki era baru dari perkembangan bumi dengan segala seluk beluk perubahan dan kepentingan masyarakat bumi menuju masa yang penuh survival mengahadapi bahaya globalisasi dan akibat-akibatnya.

Kata bijak seperti “Survival of the fitters – hanya yang mampu dapat bertahan” tidak hanya berlaku kepada manusia secara individu atau elemen-elemen kecil dari unsur bumi tetapi berlaku secara luas meliputi nation state yang besar dan kecil bahkan orang perorang dalam perjuangan hidup sehari-hari menuju masa depan.

Di era yang demikian sulit dan dinamis ini, keputusan-keputusan politik dari negra-negara kecil di Pasifik berfokus pada kepentingan Pasifik yang termuat dalam Pacific Regionalism Plan, kepentingan negara-negara dan warga negaranya, dan bahkan melibatkan negara–negara dari luar perhimpunan negara Pasifik untuk bersama memikirkan dan menetapkan kebijakan yang bermanfaat kepada Pasifik secara luas, diantaranya Indonesia.

Peran Indonesia sangat signifikan dan penting, terutama sebagai negara besar dengan penduduk lebih dari dua ratus lima juta jiwa, meletakan Indonesia sebagai Forum Dialog Partner diantara Australia dan New Zealand sebagai negara anggota PIF yang besar, maka Indonesia ikut berperan aktif dalam rangka mengatasi masalah di Pasifik.

Sehingga keputusan tentang Papua, diputuskan bahwa “Forum Leaders say they recognize Indonesia’s sovereignty over the province but are still concern about human rights abuses there – bahwa para pemimpin Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua tetapi masih prihatin terhadap pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua ”.

Tentu saja kesimpulan politiknya adalah seluruh proses politik yang telah terjadi di Tanah Papua dan menjadikan Papua bagian dari kemerdekaan Indonesia adalah keputusan politik Internasional yang secara internasional mengandung kekuatan hukum internasional yang sah dan mengikat negara-negara anggota untuk mengikuti prosedur dan sistim politiknya, termasuk negara-negara di Pasifik, dan meletakan Indonesia pada posisi penting tentang masa depan Papua.

Dalam text asli, keputusan para pemimpin PIF berbunyi Leaders recognized the political sensitivities of the issue of West Papua (Papua) and agreed the issue of alleged human right violation in West Papua (Papua) should remain on these agenda. Leaders also agreed on the importance of an open and constructive dialogue with the Indonesia.

Propoganda yang dilancarkan oleh para aktifis Papua Merdeka adalah masalah HAM yang makin serius di Tanah Papua dan menjadikannya slogan politik dalam kampanye internasional untuk mendapat simpati masyarakat internasional.

Namun demikian masyarakat internasional melalui perwakilan negara masing-masing di Indonesia selalu melaporkan situasi tanah Papua secara terbuka kepada negara masing-masing bahkan para pekerja dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terlepas dari tanggung jawab mereka di Tanah Papua.

Jadi, jika para aktifis mempergunakan isu-isu HAM yang tidak benar, atau copy paste dari laporan-laporan lain, akan sangat jelas kelihatan betapa bodohya orang Papua hendak menipu masyarakat dunia untuk percaya data-data HAM yang tidak akurat tersebut dan meletakan tanah Papua sebagai tanah yang berdarah (killing field) yang dihuni oleh orang-orang sakit, orang-orang bodoh, orang-orang pemakan manusia dan sebagainya.

Masyarakat dunia juga percaya bahwa keadaan di tanah Papua tidak seserius seperti yang di kampanyekan oleh para aktifis. Malah lebih aman di Tanah Papua dari pada beberapa negara di Pasifik, seperti di PNG atau Solomon Islands misalnya.

Keamanan atas nyawa dan harta benda selalu berada dibawah ancaman para penjahat/rascals, bahkan pembunuhan dimana-mana terjadi tetapi tidak dapat dilaporkan karena tidak ada isu-isu politik yang bersifat sensitif untuk menjadi perhatian masyarakat dunia. Hal-hal seperti itu dianggap isu-isu domestik biasa saja yang disebut Law and Order Problem.

Hal menarik dari keputusan diatas adalah kalimat Leaders recognized …………..and agreed theissue of alleged human rights violation in West Papua (Papua) should remain on these agenda.

Kampanye Papua Merdeka yang berslogan pelanggaran hak-azasi manusia atau HAM menurut tafsiran para pemimpin PIF hanya merupakan alegasi atau wacana yang masih memerlukan pembuktian yang secara pasti dan terstruktur sesuai aturan dan kriteria hukum internasional yang berlaku.

Demikian pula halnya perkembangan politik di kawasan Pasifik, bahwa dukungan tentang perjuangan Papua merdeka hanyalah dukungan moral belaka, tetapi dalam aspek pemerintahan dan politik negara, Papua tidak memiliki sejarah politik masa lalu yang kuat dengan Pasifik, warga negara mereka adalah tanggung jawab utama negara-negara Pasifik, apa lagi tuntutan survival masa depan menjadi tanggung jawab utama negara masing-masing.

Dari ketentuan dan pengertian yang demikian tegas, propaganda yang dilancarkan oleh pihak KNPB atau ULMWP sangat sulit diterima oleh para pemimpin Pasifik ataupun masyarakat dunia. Sebaliknya untuk rakyat Papua, bahwa masalah Papua akan dibawa ke Sidang Umum PBB atau Komisi Dekolonisasi PBB, atau juga diadakannya Referandum di Tanah Papua adalah juga suatu Propoganda belaka.

*) JOHN. AL. NOROTOUW, penulis adalah Pengamat Sosial Politik di Tanah Papua

1 KOMENTAR

  1. Ah kamu lagi John Norotouw yang bergaya pengamat, taunya pesuruh atau Jongos alias alias pengamat yg dibujuk kembali bagaikan Anjing yang Makan muntah sendiri. Mana Ada keterbukaan NKRI bagi dunia luar datang ke Papua ? Persoalan Papua kau lakukan seperti Kasus Naik Haji ke Mekah sehingga kesana kemari Bagaikan Musafir Bayaran RI Melawan badai Kebenaran yg perlahan merampas Naik Dari Satu Negara menjadi 6 negara pendukung masalah Papua secara resmiterbuka Di PBB tahun ini. Kami berjalan perlahan Demi Kebenaran, tapi Kami tidak menoleh ke belakang dan menyerah Jual harga diri seperti Tiga Orang Majus TABI alias Tenaga Anjing Bayaran Indonesia seperti John Norotouw, Frans Joku dan Nick Messes hanya Karena melarat Di PNG dan kembali jadi Anjing Penjilat.

TINGGALKAN KOMENTAR


*