Bpmk Biak Akan Beralih Status Menjadi Dinas

0
13

Biak – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, akan beralih status dari badan menjadi dinas mulai tahun anggaran 2017.

Sekretaris BPMK Kabupaten Biak Numfor Setyo Budi, di Biak, Minggu, mengatakan perubahan status dari badan menjadi dinas itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Daerah, yang mulai berlaku secara nasional di 2017.

“Untuk realisasi perubahan status BPMK menjadi dinas daerah masih menunggu keluarnya rancangan peraturan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk disahkan melalui DPRD,” ujar Setyo Budi.

Ia mengatakan bahwa hasil penilaian kelembagaan BPMK Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016, berada pada angka 756 dengan kategori B.

Dia berharap, dengan perubahan status BPMK dari badan menjadi dinas tidak mengurangi tugas pokok dan funsgi yang diemban sebagai SKPD teknis Pemkab Biak Numfor dalam membantu program pemberdayaan dan perumusan strategi kebijakan tentang pembangunan masyarakat di kampung.

“Perubahan status BPMK dari badan menjadi dinas mulai efektif Januari 2017, ya ini masih menanti pengesahan raperda tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah di setiap kabupaten/kota,” kata alumni magister administrasi publik Unitri Malang tahun 2012.

Sebelumnya, staf ahli Bupati Biak Habel Suweni mengatakan pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas.

Sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Peraturan perangkat daerah, menurut Habel, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa dinas, dadan, sekretariat serta kecamatan.

“Keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar mantan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Biak Numfor itu.

Berdasarkan data, pada 2017 kelebagaan perangkat daerah akan ada penyesuaian sehingga berdampak pada pengurangan jabatan struktural eselon II dan III serta jabatan eleson IV diprediksi akan meningkat dibanding sebelumnya.(ant/don)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*