BPD Gerindra  Dukungan Penundaan Pekerjaan Fisik Pemerintah

0
3
Ketua BPD Gapensi Provinsi Papua, Erick Wally.
Ketua BPD Gapensi Provinsi Papua, Erick Wally.

JAYAPURA – Ketua BPD Gapensi Provinsi Papua, Erick Wally mendukung adanya penundaan beberapa pekerjaan fisik akibat dampak dari pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ia mengatakan, saat ini kondisi Negara memang dalam proses penghematan. Sehingga jika pemerintah daerah memaksakan pekerjaan fisik tetap jalan, maka hal tersebut sia-sia.

“Kondisi negara memang demikian, Gapensi melihat semuanya akan sia-sia jika dana tersebut tidak terserap dengan baik. Akan lebih masksimal jika dana tersebut dialihkan pada tahun 2017,”kata Erick, kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat (9/9).

Ia mengatakan, kondisi Negara saat ini sedang mengalami mengalami deficit, lantaran target pendapatan 2015 yang tidak terealisasi. Kondisi tersebut, seharusnya dapat dipahami semua pihak, termasuk para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah.

“Memang banyak pekerjaan fisik yang dipending bahkan ditiadakan. kita melihat hal ini posotif, pertama kita bantu Negara dan bersama-sama membantu Negara bangkit dari kondisi sekarang,” kata dia.

 

Ia mencontohkan, jika kontraktor membangun jalan 2 km, tapi dana yang terserap tidak sampai dan itu akan merugikan Negara. Sehingga, menurut hematnya, akan lebih bai jika ditunggu tahun depan saja, agar bisa efektif penggunaanya.

“Yakin tahun depan kondisi keuangan negara akan membaik sehingga pekerjaan-pekerjaan yang di 2016 ditunda bisa masuk kembali dalam penganggaran. Gapensi sudah koordinasi dengan pemerintah, dan sudah dipastikan  banyak pekerjaan fisik yang tidak akan didorong karena pemotongan anggaran pusat,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengaku kesulitan dalam merasionalkan anggaran akibat dari pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kami lakukan rasionalisasi APBD, karena itu perubahan anggaran kami kesulitan memberi data-datanya sebab ada rasionalisasi,” ujar Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Ely Loupatty.

Loupatty mengatakan, tim anggaran tidak lagi mempertimbangkan program yang berstatus prioritas karena dari total APBD 2016 sekitar Rp13 triliun, jumlah pemotongan yang diterima Rp600 miliar. Sangat sulit merasionalisasi anggaran dengan pemotongan Rp600 miliar, ada program yang sudah jalan. Kacamata tim anggaran sudah tidak melihat lagi program prioritas, di mana ada peluang pemotongan ya itu yang dipotong, Pemotongan anggaran untuk Provinsi Papua dan di kabupaten/kota terus terang sangat terasa sekali. Sebab di kabupaten/kota rata-rata pemotongan Rp35-60 miliar, tapi khusus Kabupaten Mimika Rp1,2 triliun,” ujar Loupatty.(tis/tis)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*