Asisten I Pemprov Minta DPRD Timika Cabut Hak Angket

0
17
FOTO: Doren Wakerkwa
FOTO: Doren Wakerkwa

JAYAPURA — Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH meminta kepada  pihak DPRD Mimika, untuk  mencabut  kembali Hak Angket  terkait ijazah palsu   Bupati Mimika Eltinus  Omaleng, SE. Pasalnya, kesalahan  yang dilakukan Bupati setempat   bukan tergolong pelanggaran administrasi.

“Saya melihat  Hak Angket  yang dilakukan DPRD Mimika kepada pemimpinnya  itu inkonsitusional   atau tak sesuai mekanisme, sehingga lebih baik  diserahkan kepada pihak berwajib, untuk  menyelidikinya, ” tegas  Doren ketika dikonfirmasi wartawan  di Swiss-Belhotel Papua, Jayapura,  Jumat (14/10).

Ia mengatakan,  pihaknya sependapat, DPRP Mimika menggelar  hak angket, jika Bupati  Eltinus  Omaleng  terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti terbukti melakukan  subversi atau makar  atau menolak  pemerintahan yang sah,   sebagaimana diatur dalam   UU No. 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.

Karena itu, tuturnya,  atas nama Pemprov Papua  pihaknhya menyatakan bahwa  Hak Angket   yang  telah dijatukan kepada pemimpinnya dicabut kembali dalam  rapat paripurna DPRD Mimika, sebagaimana  Hak Angket digelar pada Selasa (28/9) lalu.

Terkait  DPRD  Mimika menolak membahas RAPBD  2017, terangnya, tak ada masalah  Bupati punya hak  untuk menggunakan APBD   tahun sebelumnya, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap terlaksana.

Hak Angket dalam ketatanegaraan Indonesia  adalah salah-satu hak DPR untuk menyelidiki masalah yang pelaksanaannya dianggap telah menyimpang  dari persetujuan antara pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU. (mdc/tis)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*