12 Raperda Non APBD Disahkan 

0
6

JAYAPURA – Pada penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2016, DPRD Kota Jayapura mengesahkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Jayapura Non APBD Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura.

Ketua DPRD Kota Jayapura, Dra. Lievelien L Ansanay, S.Pd, M.Pd, mengatakan, 12 Raperda yang disahkan menjadi Perda tersebut , terdiri dari dua bagian.

Yaitu 5 Perda merupakan hak inisiatif DPRD Kota Jayapura, yaitu, Perda tentang Kota Layak Anak, Perda tentang Rumah Sewa, Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC dan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Sedangkan 7 Perda lainnya yang menjadi usulan eksekutif antara lain Perda Organisasi Perangkat Daerah, yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, juga Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengadaan Barang/Jasa, Perda tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan, Perda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cyclop, Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Distrik Jayapura Selatan, Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Distrik Muara Tami.

“Dengan disahkannya 12 Perda itu menunjukan pembahasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ungkapnya dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Paripurna Persidangan III Tahun 2016 di DPRD Kota Jayapura, Jumat, (14/10).

Ditegaskannya, sesederhana apapun sebuah produk hukum daerah, jika dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan menghasilkan produk hukum daerah yang baik pula, namun sebaliknya, apabila sebuah produk hukum daerah jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik, maka hasilnyapun tidak akan berhasil pula dan atau tidak efektif untuk dapat diimplementasikan.

Dengan demikian, dewan berharap supaya 12 Perda itu dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab, sebab produk hukum daerah yang responsif, tentunya sangat didambakan oleh masyarakat dan sebaliknya masyarakat tidak menghendaki hukum yang berkarakter ortodoks dan feudal, tetapi produk hukum daerah yang dibentuk untuk melayani masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat melayani hukum.

Sementara itu, Penjabat Walikota Jayapura, Daniel Pahabol, menandaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa Perda Kota Jayapura yang berlaku saat ini tidak efektif dalam pelaksanaannya dan banyak mendapat sorotan dari masyarakat, padahal dihasilkan dengan tenaga dan sejumlah biaya yang tidak sedikit.

Oleh sebab itu, dirinya terus mendorong implementasinya agar Perda-Perda yang telah dihasilkan dapat memberi kemaslaahatan bagi masyarakat. Khusus bagi penataan organisasi perangkat daerah agar disiapkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang uraian tugas, fungsi dan struktur organisasinya sebelum akhir tahun 2016.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota dewan atas kerjasama yang baik dalam pembahasan 12 Perda itu,” tandasnya.

Menurutnya, beberapa tahun ini DPRD Kota Jayapura melakukan pengawasan Perda untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda tersebut. Kesemua itu bukti nyata dewan bersama eksekutif membangun masyarakat yang berima, bersatu, sejahtera, mandiri, modern, berbasis kearifan lokal.(Nls/aj)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR


*